Berjalan Bersama Warga Kota Menuju Jakarta yang Demokratis
Kota bagi warganya adalah hidup dan identitasnya mereka. Begitu pula Jakarta, hidup masa depan yang terus berjalan seharusnya sesuai identitas kemanusiaan warganya. Kota Jakarta dan warganya tidak boleh berjalan bersebrangan atau saling meninggalkan, menjadi satu kesatuan yang saling menghidupi. Sebagai ibukota Negara, Jakarta juga mewakili identitas nasional jiwa dan tumpuan harapan bangsa Indonesia. Perjalanan panjang Jakarta justru disesaki oleh pengalaman penggusuran dan penyingkiran terhadap warganya sendiri. Satu kali kami sempat mengatakan bahwa Jakarta bukan untuk orang miskin.
Pemerintah kota Jakarta saat itu sudah berjalan jauh meninggalkan warganya sendiri. Dalam catatan kami setidaknya semenjak Jakarta memiliki Perda No: 11 Tahun 1988 Tentang Ketertiban Umum, Jakarta menjadi kota yang penuh sesak dengan sikap menggusur dan tidak berpihak pada warganya. Seakan pemerintah kotanya berperang dengan warga Jakarta sendiri. Tercatat perang pertama dalam pengalaman kami adalah pada tahun 1988 saat pemerintah kota menggusur dan melindas habis eksistensi warga pengemudi becak secara brutal tanpa kontrol publik.
Perang besar pemerintah terhadap warga Jakarta selanjutnya adalah pada tahun 1990 saat para pedagang asongan dan kaki lima digilas keberadaannya dari kota Jakarta. Perang ini seakan mendapat legitimasi atas nama kepentingan keindahan sebuah ibukota Negara (Operasi Esok Penuh Harapan atau OEPH). Keadaan kota berperang dengan warga ini terus berlangsung tanpa henti dan bahkan bertambah keji dan tidak manusiawi. Perang kota terhadap warganya itu dilakukan terus kepada para pengemudi becak, pedagang kaki lima, asongan dan berkembang pada warga pemukiman miskin di tengah kota. Semua hal tersebut dilakukan atas nama keindahan ibukota Negara yang simbolnya Jakarta yang BMW, Bersih – Manusiawi – berWibawa.
Rupanya Jakarta lebih memilih hidup dengan simbol akhir daripada menghidupi warga menjadi sejahtera. Jakarta lebih memilih pada pembangunan yang bertembok tinggi daripada menciptakan lingkungan yang hijau secara nyata. Ini semua bisa terjadi dan berjalan terus seakan tanpa terhentikan karena tidak banyak unsur publik seperti LSM, Media Massa atau bahkan warga sendiri yang bisa melakukan kontrol.
Dalam perayaan ulang tahun Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) ke-8 tahun ini (Sewindu Fakta), kami memberikan tema refleksi yaitu “Berjalan Bersama Warga Kota Menuju Jakarta Yang Demokratis”. Fakta sendiri yang didirikan oleh beberapa aktivis dan warga yang menempatkan pergulatan bersama persoalan perkotaan Jakarta sebagai pilihan hidup. Mimpi para pendirinya adalah supaya warga kota yang saat itu selalu menjadi perang kebrutalan pemerintah kota Jakarta dapat membangun FAKTA menjadi sebuah Dewan Kota Alternatif bagi Jakarta.
Beralasan pada mimpi ini, pengalaman kami selama saat itu, hampir tidak ada yang peduli dengan hidup penuh perang penggusuran yang dialami warga Jakarta. Warga mempunyai mimpi bersama adanya wakil atau organisasi ataupun alat perjuangan bagi warga kota Jakarta agar bisa ikut masuk berpartisipasi dalam pembangunan kotanya, Jakarta, sehingga tidak hanya keinginan pemerintah kota saja yang terlaksana dalam pembangunan kota Jakarta, tetapi harus disusun dan dibangun bersama warganya sendiri.
Dalam sejarah perjalanan FAKTA memperjuangkan haknya sebagai warga untuk berpartisipasi menentukan nasib pembangunan kota, dilakukan secara nyata dengan berjalan bersama warga. Tidak hanya bermain dengan isu, tidak bergerak atas informasi kliping koran, pesanan donor, berjualan proposal atau berjualan kemiskinan dan penderitaan warga tergusur. Sejarah perjalanan perjuangan FAKTA membuktikan bahwa dirinya berpihak jelas bagi kepentingan warga sebagai indikatornya, yang berarti, apapun persoalan dan pilihan model perjuangan FAKTA haruslah lahir dari warga , oleh warga dan untuk kepentingan warga Jakarta.
Dalam usianya yang muda, FAKTA juga melakukan beberapa perjuangan publik, seperti melakukan Gugatan Publik, seperti Gugatan Legal Standing Kekerasan pada Wartawan Jakarta 2001 terhadap Gubernur Jakarta; Gugatan Class Action Banjir Jakarta tahun 2002 terhadap Gubernur Jakarta; Gugatan Legal Standing Penggusuran Jakarta 2003 terhadap Komnas HAM ; dan Gugatan Legal Standing Banjir Jakarta 2007 terhadap Gubernur Jakarta.
Perjalanan selanjutnya untuk memperjuangkan demokrasi Jakarta yang mewujudkan kepentingan kesejahteraan dan keadilan warga, membangun perjuangan dilakukannya Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh warganya sejak tahun 2002. FAKTA melihat bahwa Kepala Daerah memegang peran dan pengaruh sangat penting bagi terwujudnya kesejahteraan dan keberpihakan kota Jakarta bagi warga. Setelah berjalan dan lima tahun kemudian, tepatnya dimulai tahun 2007 ketika pemerintah memutuskan bahwa Kepala Daerah Jakarta dipilih langsung oleh warganya, FAKTA merefleksi kembali perjuangannya.
Sebagai sebuah ruang, FAKTA bekerja sama dengan banyak pihak agar warga Jakarta memiliki ruang khusus untuk membangun kota Jakarta khususnya dalam penyusunan arah transportasi massal umum bagi Jakarta, pada tahun 2003 FAKTA membentuk Koalisi Warga untuk Transportasi (KAWAT) Jakarta. Berkaitan dengan kepentingan pembangunan kebijakan trnsportasi yang partisipatif, maka pada tahun 2005, FAKTA bersama Jaringan LSM dan warga, Pemprov Jakarta serta DPRD memulai terbentuknya sebuah Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTK-J). Selain itu, untuk lebih dapat terwujudnya demokrasi di Jakarta maka pada tahun 2005, FAKTA bersama Aliansi Jurnalis Independen membangun sebuah Lembaga Bantuan Hukum Pers bagi para jurnalis yang berkancah di Jakarta. Begitu pula sebagai ruang berkarya dan bersolidaritas, pada 19 Desember 2007, FAKTA mendirikan Forum Relawan Jakarta.
Secara konsisten, FAKTA mencoba terus berjuang bersama warga mewujudkan demokratisasi bagi Jakarta. Karena itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah atas perjuangannya, FAKTA melakukan beberapa penelitian dan menerbitkan penelitian tersebut dalam beberapa buku. Dalam perjalanan ilmiahnya, FAKTA, di tahun 2004 melakukan penelitian tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) Jakarta, pada tahun 2005 melakukan penelitian kasus penggusuran Kemayoran Jakarta, tahun 2006 melakukan penelitian terhadap parkir on street di Jakarta dan di tahun 2007 penelitian terhadap penegakan peraturan kawasan rokok di Jakarta. FAKTA selanjutnya merefleksikan sebuah visi perjuangan, yang sejak tahun 2007 FAKTA merumuskan visi perjuangan tersebut sebagai upaya Mewujudkan Pemimpin Jakarta yang berpihak pada rakyat, anti korupsi, anti premanisme, anti militerisme dan berkeadilan.
Visi ini merupakan panduan cita-cita yang dijalankan FAKTA sebagai salah satu tujuan utama perjuangannya. FAKTA berkeyakinan pemimpin yang berpihaklah yang akan membawa warga menjadi sejahtera dan dilindungi hak-hak dasarnya. Salah satu strategi untuk mewujudkan visi itu, pada saat Pilkada Langsung pertama kalinya untuk Jakarta pada tahun 2007, FAKTA bersama Yayasan TIFA memfasilitasi warga Jakarta melakukan Minimum Komitmen Gubernur Bela Warga. Minimum Komitmen itu akhirnya hanya ditanda-tangani oleh satu calon Gubernur yakni Bapak Fauzi Bowo yang terpilih menjadi Gubernur Jakarta periode 2007-2012.
Warga Jakarta berharap agar keyakinan ini akan menjadi kenyataan, Jakarta memiliki Gubernur yang Bela Warga, pemimpin yang Jakarta dan berpihak pada rakyat, anti korupsi, anti premanisme, anti militerisme dan berkeadilan. Begitu pula warga akan menjadi sejahtera dan dilindungi hak-hak dasarnya yang difasilitasi oleh gubernur yang dipilih langsung. Warga berharap bahwa gubernur yang dipilih langsung akan jauh lebih baik, lebih demokratis, lebih berpihak dan lebih cerdas dari yang hanya dipilih oleh DPRD. Terima kasih untuk semua warga, teman, saudara dan semua pihak yang telah mendukung perjuangan warga Jakarta.
Selamat Ulang Tahun Warga Kota Jakarta
Jangan Mengaku Warga Kota Jakarta Jika Cuek dengan Kotanya Sendiri
Jakarta, 30 Mei 2008
Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)
Azas Tigor Nainggolan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar