Ancaman Pencabutan Izin Metromini, Perlukah?

Beberapa hari belakangan ini tersiar kabar bahwa Pemda DKI Jakarta akan melakukan pencabutan izin usaha angkutan umum Metromini. Rencana pencabutan itu didasarkan bahwa saat ini armada sudah banyak yang tidak lagi memiliki izin usaha serta izin trayek sebagai akibat dari kevakuman kepengurusan PT Metromini . Kevakuman kepengurusan PT Metromini tersebut setidaknya sudah berjalan sejak tahun 1993 akibat adanya peselisihan di antara sesama pengurus. Semenjak saat itu para anggota PT Metromini atau pengusaha angkutan bus Metromini mengurus keperluan penunjang bisnisnya sendiri-sendiri tanpa bantuan perusahaan mereka. Jelas situasi ini membuat usaha atau bisnis para pengusaha atau operator Metromini mengalami keterpurukan dan tidak sedikit yang bangkrut. Banyaknya operator Metromini yang gulung tikar atau bangkrut memang bukan hanya disebabkan tidak adanya kepengurusan sebagai penunjang usaha Metromini. Penurunan atau kebangkrutan usaha Angkutan umum (non Transjakarta) bukanlah hanya terjadi di Metromini aja. Hampir seluruh jenis usaha Angkutan umum non Transjakarta mengalami penurunan atau situasi usaha yang buruk sekarang. Jika mau dilihat lebih jelas lagi, kebangkrutan para operator angkutan umum di Jakarta seperti Metromini, Kopaja atau lainnya saat ini disebabkan juga oleh sepinya atau penurunan luar biasa angka pengguna Angkutan umum termasuk juga armadanya. Sepinya pengguna Metromini ini dikarenakan banyak pengguna Angkutan umum termasuk dari Metromini yang berpindah menjadi pengendara kendaraan pribadi baik sepeda motor atau mobil. Berpindahnya pengguna Angkutan umum seperti Metromini akibat dari buruknya kualitas layanan, jalur trayek yang sudah tidak sesuai kebutuhan pengguna dan pindah ke Transjakarta. Makin parahnya penurunan jumlah pengguna serta kevakuman atau ketiadaan pengurus PT Metromini ini semua lah penyebab utama kehancuran dari PT Mentromini. Melihat latar belakang persoalan yang dihadapi oleh para operator Metromini ini seharusnya dilakukan sebuah pemberdayaan atau revitalisasi oleh Pemda DKI Jakarta. Pertanyaan awal setelah mendengar ancaman pencabutan izin usaha Metromini adalah bagaimana dengan pemenuhan penggunanya dan kehidupan awak armada Metromini beserta keluarganya setelah pencabutan? Ancaman pencabutan izin usaha Metromini yang direncanakan dilakukan oleh Pemda DKI bukanlah tindakan yang tepat dan produktif untuk mengatasi permasalahan Angkutan umum di Kota Jakarta. Metromini dan Kopaja, yang merupakan dua pemain utama di kelas pengangkutan bus sedang (kapasitas 20-30 penumpang), dan masih menjadi primadona untuk mengangkut sekitar 350 ribu penumpang per hari, berdasarkan survei dan kajian yang dilakukan oleh ITDP. Berdasarkan angka jumlah penumpang yang hampir sama dengan jumlah penumpang Transjakarta, maka sudah selayaknya jika Pemerintah menaruh perhatian lebih kepada ke dua moda ini agar kualitas angkutan umum di Jakarta dapat lebih meningkat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh FAKTA dan ITDP menunjukkan bahwa memang para pengusaha angkutan mengalami keterpurukan bisnis angkutan umumnya akibat dari turunnya setoran para sopir sebagai akibat makin menurunnya jumlah penumpang. Beberapa pakar transportasi menggambarkan kondisi angkutan umum di Jakarta sudah seperti lingkaran setan, dimana kondisi kemacetan mengakibatkan jumlah ritase berkurang, yang membuat pendapatan berkurang, sehingga pengusaha menurunkan biaya perawatan dan membuat kualitas kendaraan dan pelayanan semakin menurun, dan semakin membuat penumpang berpindah dari angkutan umum ke angkutan pribadi, yang akhirnya membuat jalanan makin macet, dan kembali lagi ke titik awal lingkaran permasalahan. Intervensi terhadap lingkaran setan tersebut sudah dilakukan melalui Transjakarta, yang menjamin pendapatan pengusaha terlepas dari besar kecilnya penumpang yang diangkut (guaranteed payment) dan juga penyediaan lajur khusus untuk dapat menembus kemacetan di kota Jakarta, meskipun belakangan ini banyak disusupi oleh pengemudi-pengemudi nakal yang mengambil lintasan busway untuk kepentingan pribadi. Intervensi model seperti ini nampaknya akan sangat dapat direplikasikan untuk bus Metromini dan Kopaja, yang selama ini pengemudinya selalu berjuang mengejar setoran dan ritase, dan pengusahanya berjuang untuk menekan biaya perawatan, terlebih dengan naik turunnya harga suku cadang kendaraan yang cukup signifikan. Bisnis angkutan umum kelas ekonomi di Jakarta memang seperti maju kena mundur kena, tidak bisa bergerak cenderung mati di tempat. Permasalahan yang mereka hadapi dijalanan seperti kemacetan, penurunan jumlah penumpang dan pendapatan serta naiknya harga suku cadang, tidak disertai oleh dukungan dari pemerintah untuk menjamin pelayanan. Parahnya lagi, disaat mereka mengajukan kenaikan tarif, serta merta langsung akan ditolak, baik oleh pemerintah maupun oleh DPRD, yang mungkin tidak juga mengetahui bagaimana kondisi angkutan umum di Jakarta ini. Masalah yang kompleks ini, jika kita tidak ingin melihat semakin banyak pengguna angkutan umum yang berpindah ke motor atau mobil, maka pemerintah wajib melakukan beberapa intervensi pemberdayaan atau revitalisasi, khususnya juga kepada angkutan Metromini dan Kopaja, yang saat ini tengah berjuang mengatasi kendala-kendala yang dijabarkan di atas. Asal cabut atau asal larang bukanlah memecahkan masalah buruknya layanan Metromini atau Angkutan umum di Jakarta. Banyak intervensi pemberdayaan yang dapat dilakukan, baik mencontoh seperti yang terjadi di Transjakarta, ataupun mencontoh model lain. Yang jelas, ancaman pencabutan izin operasi Metromini bukanlah tindakan intervensi bijak untuk masalah-masalah yang melanda di Metromini dan Kopaja. Integrasi dengan sistem dan jaringan Transjakarta merupakan ide yang logis untuk diterapkan. Jika digabungkan antara jaringan koridor Transjakarta dengan jaringan rute Metromini dan Kopaja, terlihat bahwa rute metromini dan Kopaja berfungsi sebagai jaringan penunjang (supporting) bagi Transjakarta. Integrasi Metromini dan Kopaja dengan sistem Transjakarta akan membuat keuntungan bagi Transjakarta seperti bertambahnya frekuensi bus, sehingga waktu tunggu penumpang di halte Transjakarta menjadi lebih cepat, dan juga bertambahnya rute dan jaringan Transjakarta, tanpa harus membangun infrastruktur secara masif. Bagi Kopaja dan Metromini, integrasi ini akan membuat bus mereka lebih cepat, karena menggunakan lajur Transjakarta, dan juga membuat penumpang dapat melakukan transfer ke bus Transjakarta secara gratis tanpa harus membayar lagi. Terlebih lagi bagi pengusaha Metromini dan Kopaja, dengan sistem ini beberapa resiko bisnis seperti turunnya ritase dan turunnya jumlah dapat teratasi dengan adanya jaminan pembayaran (Guaranteed payment) bagi mereka. Ide Integrasi ini wajib dipikirkan bagi Pemerintahan Jakarta yang baru terpilih lalu. Memang masih banyak yang harus dikerjakan lebih detail dan juga diputuskan, contohnya apa yang akan dilakukan terhadap armada eksisting yang rata-rata berusia diatas 15 tahun? Bagaimana proses transisi bisnis dari pengusaha saat ini ke bisnis yang baru? Seperti apa mekanisme pemilihan operator, apakah menggunakan lelang yang diatur Perpres, namun rentan akan konflik dengan supir dan kenek, atau memiliih untuk melakukan negosiasi dengan mereka, agar tercapai kesepakatan bersama yang bebas konflik. Apapun yang dipilih, rencana ini harus dimulai secepatnya untuk mencegah terjadinya eksodus penumpang angkutan umum ke motor secara lebih besar lagi. Oleh: Azas Tigor Nainggolan (Ketua FAKTA) Yoga Adiwinarto (Country Director ITDP)