Hak Asasi Manusia

Hak Dasar tak Terjamin, Negara Seharusnya Malu
Kompas, Jumat, 3 Oktober 2008 08:07 WIB

JAKARTA, JUMAT - Berjubelnya pemudik dalam gerbong kereta, kapal laut, serta jalan raya yang dipenuhi ratusan ribu sepeda motor pemudik seharusnya membuat negara malu. Tak tersedianya kendaraan umum yang memadai untuk memfasilitasi arus mudik yang selalu berulang setiap tahun menampakkan ketidakmampuan negara memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya.

”Sebagai bagian dari hak budaya dan hak dasar warga, negara seharusnya memfasilitasi mereka dengan transportasi yang manusiawi,” kata Ketua Forum Warga Kota Azas Tigor Nainggolan ketika dihubungi Kompas, Kamis (2/10) di Jakarta.
Apalagi, hak dasar itu juga menjadi bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya yang juga telah diakui Indonesia. Lebih lanjut Tigor mengatakan, kondisi yang tampak saat ini bukan sesuatu yang baru.

Seharusnya negara belajar dan berupaya keras meningkatkan pelayanan. Apalagi mudik adalah peristiwa tahunan. Pemerintah, tuturnya, seharusnya tidak kalah dari para pemodal. Sebagaimana diberitakan, beberapa perusahaan memfasilitasi warga untuk mudik dengan menyediakan kendaraan umum yang memadai.

Jika pemodal mampu mengoordinasikan dan berinisiatif membantu warga untuk mudik dan menyediakan fasilitas bagi mereka, seharusnya negara jauh lebih mampu melakukannya. ”Tetapi, ternyata tidak demikian. Pemerintah justru sibuk membangun citra diri,” kata Tigor.

Ia menganjurkan, seharusnya negara tidak serta-merta menyerahkan tanggung jawabnya kepada pemodal. ”Jika demikian, artinya negara kalah dari pemodal,” kata Tigor.
Menurut dia, negara dapat mengorganisasikan kemampuannya dalam pelayanan publik yang lebih memadai. Mengapa demikian? Karena negara bertanggung jawab dan berwenang untuk menjamin kesejahteraan umum.

Tanggung jawab bersama

Dihubungi secara terpisah, guru besar emeritus Universitas Airlangga Surabaya, Soetandyo Wignyosoebroto, melihat hal itu bukan semata-mata kelalaian negara. ”Masyarakat karena dorongan tradisi memaksakan diri untuk pulang,” katanya.
Pemerintah, lanjutnya, telah berupaya membantu, seperti mengimbau pemudik motor dan memberikan petunjuk untuk menjaga diri. ”Masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dirinya sendiri,” kata Soetandyo.

Ia justru melihat ada masalah struktural yang mengiringi persoalan itu, yaitu terpusatnya peredaran uang di Jakarta. Ada sentralisasi aktivitas finansial dan itu menjadikan Jakarta menjadi tujuan bagi banyak orang di Indonesia.

Jika negara mampu menghidupkan wilayah-wilayah lain di luar Jakarta sebagai pusat-pusat lain bagi aktivitas keuangan, warga tidak lagi menyerbu Jakarta. Menurut dia, tidak cukup hanya menyebar pusat-pusat kegiatan seperti pabrik di berbagai daerah. (JOS)

Josie Susilo Hardianto Sent from my BlackBerry © Wireless device from XL GPRS/EDGE/3G Network