Mengkritisi BLT Melalui Pengalaman Jakarta

BLT, Pembiusan dan Pembodohan Rakyat
Oleh: Azas Tigor Nainggolan


“Kok yang dapat BLT (Bantuan Langsung Tunai) malah orang yang isterinya dua? Orang yang seharusnya mendapatkan bantuan karena miskin justru tidak dapat kupon BLT. Dua kali ada program BLT keluarga tersebut tidak mendapatkan bantuan BLT.” keluh seorang warga sebuah pemukiman di Jakarta Timur. Warga tersebut kesal sekali dengan kenyataan yang didapatkannya berkaitan dengan pembagian kupon BLT pada Jumat 23 Mei 2008 lalu menjelang dinaikkannya lagi harga BBM. Pemerintah umumkan bahwa pembagian BLT akan dilakukan kembali sebagai ganti subsidi atas kenaikan harga BBM. Pengumuman ini memunculkan berbagai reaksi publik. Dalam rangka upaya merekam dan menginvestigasi sikap masyarakat serta reaksi atas penyaluran BLT, sejak 22 Mei 2008 hingga 26 Mei 2008, Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) melakukan survey kecil bersama warga untuk mengkritisi program BLT di Jakarta. Survey tersebut dilakukan dengan menggunakan panduan pertanyaan atau kuesioner dan membentuk sebuah tim kecil peneliti yang beranggotakan warga Jakarta dari 5 wilayah kota Jakarta, yakni Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Setiap anggota tim melakukan investigasi langsung di wilayah RT tempat tinggalnya dan mewawancarai Ketua RT atau Tokoh Masyarakatnya. Secara keseluruhan semua kuesioner yang disebar dan diisi oleh oleh 30 anggota Tim kembali semuanya ke kantor FAKTA. Dalam jawaban pertanyaan tentang data yang dipakai pemerintah dalam menyalurkan BLT, 100% jawaban mengatakan bahwa data yang dipakai adalah data BLT tahun 2005 tanpa perubahan dan tanpa adanya survey ulang. Hampir semua RT yang disurvey warganya menerima BLT. Hanya satu komunitas yang tidak satu pun warganya menerima BLT yakni di RT 07 RW 06 Kelurahan Cempaka Putih Jakarta Pusat seperti halnya pada tahun 2005 lalu.

Hasil survey juga menunjukkan bahwa sebelumnya memang tidak ada penjelasan substansial tentang rencana penyaluran kembali dana BLT. Hasil survey menunjukkan12 RT yang sama sekali tidak ada penjelasan dari pihak Kelurahan atau RW tentang rencana program BLT. Sisanya sebanyak 18 RT ada penjelasan yang dilakukan oleh pihak Kelurahan dan Ketua RW setempat. Isi penjelasan yang disampaikan tidak substansial hanya menjelasakan bahwa akan ada kembali penyaluran BLT karena kenaikan harga BBM dan penerimanya sama dengan tahun 2005. Temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa tidak ada survey ulang terhadap penerima BLT untuk tahun 2008 ini. Para Ketua RT juga mengungkapkan bahwa seharusnya pemerintah setelah menyalurkan BLT tahun 2005 melakukan evaluasi lebih dulu. Evaluasi ini diperlukan karena menurut Ketua RT penerima atau penyaluran BLT tidak sesuai dengan kebutuhan jumlah keluarga atau rumah tangga miskin sesungguhnya.

Secara khusus juga dalam jawaban kuesioner, para Ketua RT mengkritisi bahwa seharusnya juga pemerintah mengevaluasi BLT dan pemanfaatannya serta kegunaannya bagi rumah tangga miskin. Sebanyak 26 Ketua RT berpendapat bahwa BLT itu kurang tepat, tidak ada gunanya dan sebaiknya dihentikan saja diganti dengan program lain yang lebih tepat sasaran bagi pemberdayaan warga yang miskin. Penyaluran yang tidak merata dan tidak sesuai dengan angka kebutuhan rumah miskin ini menimbulkan perpecahan dan kecemburuan di tingkat warga. Hal ini menyebabkan para ketua RT bingung dan tidak tega dengan warga miskin tetapi tidak mendapatkan BLT. Cara pendataan yang tidak melibatkan pihak RT setempat dalam pendataan calon penerima BLT ini juga dikiritik seluruh Ketua RT yang disurvey. Menurut mereka dikatakan bahwa yang mengetahui kondisi lapangan, siapa yang miskin adalah Ketua RTnya bukan orang lain.

Hasil survey juga mengungkap bahwa penjelasan yang yang tidak substansial itu pun dilakukan terburu-buru dan terkesan asal jalan. Penjelasan baru dilaksanakan pada 2 hari atau 1 hari sebelum kupon BLT dibagikan. Bila dikaitkan antara pendataan yang dilakukan bukan oleh RT setempat dan penerimanya jauh di bawah jumlah yang rumah tangga miskin dengan penjelasan tidak substansial yang asal jalan, program penyaluran terburu-buru, baik pada tahun 2005 maupun 2008. Kondisi ini menunjukkan bahwa memang benar program BLT adalah program asal mengahbiskan uang APBN atas dalih penyaluran subsidi. Sudah ada target uang yang harus dihabiskan atau disalurkan, lalu dihitung peluang kemungkinan jumlah yang akan diberikan sebagai BLT per rumah tangga. Agar jumlah rumah tangga miskin penerima tidak berlebihan dan dananya tidak kurang maka dibuatlah kriteria asal-asalan. Akibatnya terjadi kekacauan dalam menentukan rumah tangga miskin penerima BLT. Jumlah penerimanya sangat sedikit dan jauh dari kenyataan kebutuhan lapangan. Kekacauan lainnya adalah jumlah nominal BLT yang diberikan tahun 2005 sama dengan 2008 padahal nilai kemahalan kebutuhan sehari-hari rakyat sudah bertambah tinggi. Surveynya pun yang melakukan bukan dan tidak melibatkan Ketua RT agar jumlah penerima tidak lebih besar dari yang sudah direncakan pemerintah pusat.

Berangkat dari temuan dan analisa tersebut di atas memang benar-benar terbukti bahwa program BLT bukanlah bantuan untuk memberdayakan masyarakat miskin. BLT sekedar alat kampanye pemerintah yang telah gagal dan tidak mau berpihak pada rakyatnyanya sendiri. Bagi pemerintah lebih baik repot dan keluar uang besar untuk membangun citra positif dirinya serta kekuasannya dari pada membangun kesejahteraan rakyatnya sendiri. Sebenarnya banyak program atau kebijakan yang dapat dilakukan (kalau mau) pemerintah untuk mensejahterakan rakyat tanpa menghamburkan uang yang sangat besar tetapi tidak berguna seperti program BLT. Misalnya saja dengan kebijakan yang sifatnya mengurangi beban hidup atau beban ekonomi rakyat dilakukan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Birokrasinya ramah, tidak memeras rakyat, tidak mahal dan tidak korup serta profesional berkeadilan dan melindungi hak-hak dasar ralyatnya. Maka hentikan membohongi dan membius rakyat dengan BLT sekarang juga. Jangan ulangi lagi program-program pembiusan kepada rakyat seperti program BLT atau lainnya. Turunkan harga-harga kebutuhan pokok dan bangun kebijakan yang pro rakyat. Kami butuh presiden yang pro rakyat bukan produser kaset.



Jakarta, 28 Mei 2008
Penulis adalah Seorang Advokat di Kantor Hukum TMA dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA). Dapat dihubungi melalui HP; 08159977041 atau email: azastigor@yahoo.com dan blog: www.azastigornainggolan.blogspot.com

Anak Miskin Masih Tidak Bisa Sekolah

Kawan-kawan, pagi ini saya kedatangan seorang teman warga di kantor FAKTA. Kebetulan saya sedang duduk-duduk dan ngobrol dengan beberapa teman di ruang depan kantor. Sesaat saya melihat ke luar, terlihat seorang warga yang saya kenal betul wajahnya, berjalan gontai dengan wajah sedih menuju ke kantor FAKTA. Setibanya di depan pintu dia langsung masuk dan duduk disebelah saya sambil berkata bahwa dia membutuhkan bantuan untuk memasukkan anaknya masuk sekolah ke SMP.

Kawan warga ini bernama ibu Purwanti yang tinggal di kawasan tanah garapan Halim jakarta Timur. Sepeninggal wafat suaminya, ibu Purwanti berusaha seorang diri membiaya hidup keluarganya dengan 3 anak dengan berjualan Mie Ayam. Suamintya yang bernama Asmulin telah meninggal dunia 2 tahun lalu dan meninggalkan anak-anak yang masih sekolah. Saat ini anaknya yang nomor satu bernama Heri Puewanto karena kesulitan ekonomi terpaksa putus sekolah hanya sampai lulus SD dan sekarang bekerja menjadi calo angkutan umum di Cawang Jakarta Timur. Anaknya yang nomor dua ini bernama Hari Prasetyo putus sekolah sejak dua tahun lalu setamatnya dari SD. Putrinya yang nomor tiga bernama Yolanda Hestinawati saat ini juga sedang mau masuk ke SMP dan dibantu pembiayaan oleh mantan pemilik usaha tempat bekerja suami ibu Purwanti sewaktu masih hiudp.

Anak nomor dua inilah, Hari Prasetyo yang merengek-rengek minta sekolah ke SMP karena dia sudah bosan menganggur di rumah, cerita ibunya. Atas dorongan rengekan anaknya itulah dia bersama ankanya itu sudah menjajaki sebuah sekolah swasta di dekat rumah sekitar daerah Halim Jakarta. Ketika mereka bertanya tentang biaya masuknya ternyata biaya cukup mahal mencapai sekitar Rp 2 juta untuk uang masuk, uang membeli seraga dan buku-buku. Melihat kenyataan ini membuat si ibu lemas dan hampir putus asa. Situasi harapan sedih inilah yang mendorongnya datang ke kantor FAKTA untuk mencari bantuan atau pertolongan.

Ibu Purwanti bercerita bahwa dia ingin sekali menyekolahkan anaknya yang nomor dua ini juga seperti adiknya yang bernama Yolanda tersebut. Mungkin anaknya si Hari semakin tercau untuk sekolah kembali selain jenuh manganggur dan dia melihat adiknya sekolah masuk ke SMP. Menurut ibu Purwanti dikatakan bahwa apabila dia bisa terbantu mendapatkan uang untuk biaya masuknya maka uang sekolah bulananya akan dia usahakan dari hasil berjualan Mie Ayam keliling. Dia ingin sekali menyekolahkan juga anaknya yang nomor dua ini walau pun dia harus membanting tulang menghidupinya. Semangat kemandirian dan kekuatannya sudah dibuktikan oleh ibu Purwanti yang tetap tegar serta tahan banting kesulitan hidup walaupun harus dia sendirian berjuang menghidupi dirinya dan anak-anaknya.

Sedih dan negri sekali saya rasakan ketika berbicara dan mendengar cerita ibu Puurwanti tentang keinginan anaknya yang minta masuk sekolah kembali. Rasanya sangat mungkin situasi yang dialami oleh ibu Purwanti atau keinginan anaknya yang bernama Hari Prasetyo juga terjadi pada jutaan ibu miskin atau jutaan anak miskin usia sekolah di Jakarta bahkan di negara ini. Semua kesulitan hidup yang dialami oleh keluarga Ibu Purwanti atau keluarga miskin lainnya tentunya akan bertambah berat lagi setelah kenaikan harga BBM pada Jumat 23 Mei 2008 lalu.


Berangkat dari kesulitan yang dialami oleh ibu Purwanti dan anak-anaknya ini, kami ingin sekali membantu mereka agar bisa sedikit terbantu lepas dari sebahagian kecil penderitaannya. Melalui informasi ini juga kami hendak mengajak semua teman-teman yang bersimpat dan ingin membantu keluarga saudara kita ini. Apabila ada diantara teman-teman yang mau membantu, silahkan menghubungi kami via saya atau Tioria (Ria) 081808301931 atau di kantor FAKTA di Jl. Pancawarga 4 no: 44 Rt 03 Rw 07 Kalimalang (Belakang Gudang Seng) Jakarta Timur
Telepon 021-8569008. Apabila anda ingin bertemu langsung dengan keluarga ibu Purwanti, kami bisa mengantarkannya. Terima kasih atas bantuan dan kesempatan berbagai ini. Salam.


salam
Azas Tigor Nainggolan

Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), dapat dihubungi di 08159977041 atau email: azastigor@yahoo.com

SBY-JK; Indonesia Bisa, Asal ada uang

Tolak Kenaikan Harga BBM dan Batalkan BLT
Oleh Azas Tigor Nainggolan.

Beberapa hari lalu saya kedatangan seorang teman mahasiswa dari Belanda yang hendak melakukan sebuah penelitian di Jakarta. Dalam pertemuan itu kami sempat membicarakan situasi politik dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Salah satu topik pembicaraan kami adalah tentang kondisi warga Jakarta dalam diselimuti penderitaan akibat dari naik harga-harga kebutuhan hidup dan rencana pemerintah yang akan menaikkan harga Bahan Bakar (BBM). Betapa memang walaupun harga BBM belum dinaikkan, saat ini hidup rakyat Indonesia sebagaimana dialami warga Jakarta sulit sekali. Warga Jakarta, mungkin juga di daerah lain terpaksa menyusun ulang atau bahkan merubah pola makan mereka sekarang. Banyak warga Jakarta saat ini terpaksa membeli dan memakan nasi Aking (nasi bekas yang dikeringkan dan dimasak kembali) yang harganya Rp 500,- per liternya. Sementara harga beras termurah sekarang ini adalah Rp 5.000,- per liter.

Semua kebutuhan hidup sudah naik, tidak terjangkau dan pemerintah tidak mau mengontrolnya walau pun harga BBM belum dinaikkan. Begitu pula sekolah yang katanya gratis ternyata juga tidak. Berobat yang juga katanya gratis ternyata tidak. Semua hanya janji tipu-tipu untuk menaikkan harga diri pemerintah di mata warganya yang sudah tidak percaya lagi. Akhirnya diskusi saya dengan teman mahasiswa tersebut berkesimpulan bahwa Indonesia Bisa, asal ada uangnya (dan uang habis dikorupsi). Kesimpulan ini bisa memiliki dua makna. Pertama maknanya uang itu sekarang sudah tidak cukup untuk terus memberi subsidi BBM sehingga harus distop dulu. Makna keduanya adalah, pemerintah biasanya baru akan berbuat atau bekerja apabila ada uangnya atau untungnya bagi kepentingan pribadi.

Makna pertama, uang negara saat ini sudah tidak cukup untuk membiayai subsidi BBM maka harganya harus dinaikkan. Melalui media massa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kala (JK) mengumumkan tentang rencana mereka menaikan harga BBM. Mereka mengatakan bahwa penyebab utama kenaikan ini adalah melonjaknya harga minyak di pasaran internasional. Kenaikan harga minyak di pasaran internasional ini akhirnya akan berakibat pada kenaikan harga-harga kebutuhan hidup lainnya.

Menaikkan harga BBM sudah jadi pilihan dan tidak bisa dihindari apabila mau mengurangi dan “memberikan” subsidi pada rakyat secara benar serta tidak memberatkan APBN. Rencananya akan dinaikkan sekitar 30% pada akhir Mei atau awal Juni 2008. Kenyataan di lapangan berbeda, saat ini saja semua harga kebutuhan hidup sudah beberapa kali naik dan semakin mahal walau secara resmi harga BBM belum dinaikkan. Misalnya saja pada bulan Mei 2008 ini harga minyak tanah sudah mencapai harga Rp 7.500,- per liter dimana pada Januari 2008 masih sekitar Rp 6.000,- dan pada tahun 2004 harganya masih Rp 600,- per liter. Tentunya nanti ketika harga BBM jadi dinaikkan oleh pemerintah maka barang-barang kebutuhan hidup akan naik lagi. Untuk meringankan beban penderitaan rakyat, SBY-JK yang akan kembali mengucurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rakyat miskin sebagai penyaluran dana yang seharusnya menjadi anggaran subsidi BBM.

Semua pernyataan dan cara kampanye yang dilakukan oleh pemerintahan SBY-JK di atas sama dengan yang dilakukan dan diucapkan ketika mereka hendak menaikkan harga BBM pada 1 Oktober 2005 lalu. Seolah-olah semua penderitaan atau kesulitan hidup rakyat Indonesia sekarang ini adalah akibat dari naiknya harga minyak di dunia internasional. Jadi masyarakat internasional itulah yang menyebabkan rakyat Indonesia miskin menderita hingga hari ini, bukan karena buruknya dan korupnya pemerintahan SBY-JK. Justru SBY-JK juga mau mengatakan atau mengkampanyekan mereka itu baik dan paham dengan penderitaan rakyat sehingga menaikkan harga BBM dan memberikan BLT bagi rakyat miskin. Mereka mengatakan bahwa apabila BBM di Indonesia tidak dinaikkan harganya maka yang akan terus menikmati subsidinya adalah orang kaya. Artinya menolak kenaikan harga BBM berarti berpihak pada orang bukan pada kepentingan rakyat miskin, itu kata Wapres Jusuf Kala.

Logika atau cara berpikir inilah yang mau dibangun oleh SBY-JK dengan kampanye kenaikan harga BBM dan penyaluran BLT ini. Secara kritis dapat dipertanyakan, mengapa SBY-JK begitu ngotot menaikkan harga BBM dan menyalurkan BLT yang jelas-jelas tidak bermanfaat? Pasti ada keuntungan yang disembunyikan oleh mereka dari situasi dengan memakai alasan naiknya harga minyak di dunia internasional? Sebagai pemerintah, mereka berdua harus tetap tampil suci tanpa noda dan penuh belas kasih pada rakyatnya. Tidak bersalah atas penderitaan dialami rakyat Indonesia dan mau menutupi kebenaran bahwa mereka adalah pemerintahan yang korup. Sok menjadi pahlawan dan katanya siap menjadi tidak popular akibat kebijakan yang terpaksa menaikkan harga BBM nanti. Kesalahan orang lain yang berbuat hingga rakyat menderita, mereka siap menjadi penyelamat rakyat, SBY-JK mau memberikan dana BLT. Jadi jelas terlihat bahwa memang kenaikkan harga BBM digunakan betul oleh SBY-JK sebagai kendaraan untuk menaikkan peran citra pribadi mereka. Naiknya peran citra pribadi itu bertambah kuat dengan obat bius BLT yang sebenarnya uang itu adalah uang rakyat juga yang jumlahnya tidak lebih besar dari uang yang mereka korup selama ini.

Jadi sulit dibayangkan pemerintahan SBY-JK akan membatalkan kenaikkan harga BBM dan menghentikan BLT karena itu adalah skenario pengaman sebagai upaya menutupi perilaku korupsi selama mereka berkuasa. Bagi pemerintahan yang korup seperti ini, memang rakyat miskin hanya jadi objek cari untung dan alat kekuasaan pribadi semata. Rakyat bagi mereka adalah objek yang mudah dibohongi atau dibius dengan janji kosong belaka dan tidak akan pernah menuntut balik. Rakyat oleh mereka harus terus dimiskinkan dan dibodohi, dengan demikian kekuasaan akan aman. Sebagai akyat tentunya kita sadar betul dan jangan berdiam diri, melawan dan harus berani agar tidak dibodohi terus menerus. Mari tolak kenaikkan harga BBM dan hentikan pembiusan lewat BLT.


Jakarta, 21 Mei 2008
Penulis adalah Advokat pada Kantor Hukum TMA dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)
Dapat dihubungi di HP: 0815 9977041, Email: azastigor@yahoo.com, blog: azastigornainggolan.blogspot.com

Rakyat Menderita, Pemerintah Bernyanyi Bohong Terus

Oleh: Azas Tigor Nainggolan

Rakyat terus dibuat susah dan menderita, pemerintah justru membuat semakin bertambah susah saja. Sejak awal Pebruari rakyat terus berteriak minta tolong agar pemerintah bertindak menurunkan harga-harga kebutuhan pokok yang terus naik. Tetapi pemerintah hanya bisa menipu rakyat dan bernyanyi sendu menutupi ketidak-mampuan serta ketidak-berpihakannya terhadap rakyat. Pertengahan Pebruari lalu pemerintah hanya bisa mengundang makan siang para pengusaha dan bernyanyi bersama lagu yang judulnya “Akan Menurunkan dan Mengendalikan Harga”. Lagu tersebut berisi akan mengeluarkan Keputusan Presiden serta melakukan operasi pasar untuk mengendalikan harga. Ternyata lagu tersebut hanya untuk membius dan membohongi rakyat yang terus menderita agar tidak bergerak dan protes.
Saat ini rakyat susah tidak bekerja, semua harga kebutuhan pokok harganya naik selangit dan susah didapat. Penderitaan itu akan semakin bertambah berat lagi dengan rencana pemerintah yang akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam waktu dekat ini. Lagu apalagi yang akan dinyanyikan pemerintah untuk menutupi kesalahannya? Rupanya pemerintah tidak kehabisan inspirasi untuk membius dan membohongi rakyat. Pemerintah kembali menyanyikan lagu lama berjudul “BLT, Bantuan Langsung Tunai atau Bantuan Langsung Tewas?” Dalam lagu tersebut pemerintah berjanji akan meringakan beban penderitaan dengan memberikan dana subsidi BBM kepada rakyat sebagai BLT… Bantuan Langsung Tewas.

Lagu tersebut sama saja dengan lagu yang dinyanyikan pada saat pemerintahan SBY-JK menaikkan harga BBM pada 1 Oktober 2005 lalu. SBY-JK saat itu bernyanyi sama BLT akan diberikan agar rakyat diringankan bebannya. Rupanya lain lagu dengan kenyataannya. Semenjak saat itu rakyat terus bertambah penderitaannya, pemerintah tidak mau mengendalikan harga dan mensejahterakan rakyat. Lagu-lagu pemerintah hanya utnuk membius dan membohongi rakyat, termasuk BLT adalah memang Bantuan Langsung Tewas. Semua isi lagu yang diciptakan dan dinyanyikan pemerintahan SBY-JK sudah terungkap kebohongannya. Mau bernyanyi (bohong) apalagi sekarang?

Penderitaan rakyat sudah berat sekali dan semakin terpuruk kehidupannya sekarang ini. Pada tahun 2004 harga-harga kebutuhan pokok masih terjangkau walau berat. Tetapi pada tahun 2008 ini semua harga-harga tersebut naik melambung tinggi tidak terjangkau lagi. Sudah tidak lagi memiliki uang untuk menghidupi dirinya serta keluarganya. Semua barang yang menjadi kebutuhan hidup sudah tidak terbeli lagi, harganya naik tak terkendali dalam kisaran 200 % hingga 600 % dalam waktu 4 tahun ini. Padahal rakyat penghasilan atau penghidupannya selama 4 tahun ini tidak pernah mengalami peningkatan melainkan semakin terpuruk saja. Lihat saja penggusuran Pedagang Kaki Lima, Tempat tinggal dan Tempat usaha rakyat kecil terus digusur oleh pemerintah tanpa ampun.

Rakyat sudah tidak tahan lagi dengan penderitaan ini dan sudah muak dengan janji-janji yang dinyanyikan pemerintah. Mudahnya pemerintah terus menekan rakyat agar hidup menghemat dan mengetatkan ikat pinggang. Bagi rakyat bukan lagi menghemat tetapi sudah tidak bisa lagi membeli kebutuhan pokoknya secara manusiawi. Apanya yang mau dihemat, beli saja tidak bisa. Menyakitkan juga pernyataan Wapres JK dan Menteri Perindustrian yang mengatakan: “saat ini Indonesia sudah bisa mengekspor beras ke luar negeri karena cadangan beras cukup banyak. Jadi tidak perlu takut kekurangan beras.” Pernyataan ini menyakitkan rakyat kecil yang sudah tidak mampu lagi membeli beras.

Apakah Wapres dan Menteri Perindustrian tidak tahu bahwa saat ini rakyat sudah tidak bisa membeli beras? Sehingga cadangan beras Indonesia cukup besar. Juga apakah mereka tidak tahu saat ini rakyat bukan saja menghemat tetapi juga sudah merubah pola makan mereka. Rakyat terpaksa makan nasi Aking (nasi bekas yang dikeringkan) karena sudah tidak bisa beli beras. Begitu pula rakyat sekarang sudah menjadwal ulang pola makan hanya dua kali sehari makan nasi bagi anak-anak dan satu kali makan nasi bagi orang tuanya.

Sulit diterima akal sehat apabila pemerintah tidak bisa mengendalikan harga-harga kebutuhan hidup rakyatnya. Tidak mungking pemerintah tidak bisa untuk itu karena merekalah pemegang otoritasnya. Pemerintah hanya tidak mau mengendalikan harga-harga tersebut karena pemerintah juga terlibat di sana. Terlibat sebagai pengusahanya, penjual otoritasnya dan sebagai koruptornya. Apa yang bisa diharapkan dari pemerintah yang seperti ini? Pemerintah yang tidak berpihak sama sekali pada rakyatnya, tidak mau menolong rakyat dan hanya bisa umbar janji kosong belaka dan bernyanyi lagu kebohongan. Rakyat bersatulah untuk menolong diri kita sendiri dan mulailah merebut kembali kehidupan yang telah dijual pemerintah ketangan para pengusaha. Hidup kemanusiaan kita tidak bisa diserahkan pada orang lain termasuk pada pemerintah yang pembohong. Tetapi harus kita perjuangkan sendiri. Tolak Kenaikkan harga BBM dan turunkan harga. Atau turunkan SBY-JK!!! KAMI BUTUH PEMERINTAH YANG PRO RAKYAT BUKAN PRODUSER KASET.

Jakarta, 15 Mei 2008
Azas Tigor Nainggolan, dapat dihubungi di 08159977041; azastigor@yahoo.com atau di http://www.azastigornainggolan.blogspot.com