Rabu, September 03, 2008

Proyek LNG Tangguh dan Isu Hak Asasi Manusia

Brief Report


By Bustar Maitar2



[I] Pengantar

Proyek Tangguh LNG BP berlokasi di Berau- Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni di Papua Barat, propinsi pailing timur Indonesia. Proyek tersebut dijalankan oleh BP Indonesia yang memegang saham sebesar 37,16% dalam proyek tersebut. Proyek Tangguh mengandung 14.4 tcf cadangan gas alam. Proyek Tangguh baru-baru ini memenangkan pesanan penjualan ke Cina, Korea dan Amerika Serikat serta pemasaran juga sedang mengintip Jepang. Proyek tersebut sedang menunggu persetujuan dari BP dan para partnernya. Produksi saat ini sedang dijadwalkan untuk mulai di tahun 2008.

Dengan pengalaman buruknya di Colombia, Alaska dan berbagai wilayah lain di dunia dimana perusahan terlibat banyak pelanggaran hak asasi manusia dan juga belajar dari pengalam perusahaan pertambangan raksasa Amerika Serikat Freeport McMoran Copper and Gold, Inc. di Timika yang terimplikasi berbagai persoalan ham, BP sejak kehadirannya di Teluk Bintuni, Papua tahun 1996 dengan Proyek Tangguh LNG mengkleim dan berkampanye bahwa pihaknya mengadopsi kebijakan-kebijakan ham standar internasional dalam operasinya, mengedepankan ‘Community based Security Approach’, yakni menolak untuk meggunakan aparat keamanan Indonesia dalam mengawal operasi mereka karna tidak mau terseret dalam situasi seperti yang dialami Freeport di daerah Timika dan juga sangat menjunjung tinggi prinsip transparansi.

Tidak tanggung BP kemudian membayar konsultan-konsultan dari berbagai institusi, terutama TIAP yang diketuai oleh seorang mantan Senator berpengaruh Amerika Serikat George Mitchel. TIAP Melakukan berbagai asesmen tentang kehadiran Proyek Tangguh dan dampaknya terhadap rakyat penduduk asli di wialayah operasi mereka. Laporan TIAP kemudian disampaikan kepada BP untuk memperbaiki performancenya.

Pertanyaannya adalah apakah kebijakan-kebijakan Proyek Tangguh BP tentang Ham, ‘Community based Security Policy’ dan prinsip transparansinya benar-benar telah dilaksanakan dalam operasinya? Apakah TIAP dan berbagai konsultan lainnya telah benar-benar melakukan monitoring yang lengkap dan utuh tentang berbagai persoalan yang terjadi baik di sekitar wilayah Kontrak Karya BP? Dari field monitoring dan diskusi yang terus-menerus dengan pihak BP sangatlah jelas bahwa BP mengetahui persis tentang situasi politik di Papua yang bagaikan ‘bom waktu’ yang dapat meledak setiap saat dimana rakyat Papua akan terperangkap dalam konflik tersebut dan terjadi destabilisasi regional, mengapa BP enggan menggunakan pengaruhnya secara positif untuk mendesak Jakarta menghentikan berbagai kebijakan repressivenya di Papua Barat?

Brief report yang disiapkan Masyarakat Adat Kampung Saengga (kelompok pemilik tanah Marga Simuna, Wayuri dan Soway) dan Yayasan Perdu sebagai yang paling terkena dampak dari kehadiaran Proyek Tangguh memberikan jawaban-jawaban atas sejumlah pertanyaan sangat penting diatas.


[II] Isu-isu Hak Asasi Manusia

Pemukiman Baru Yang Tidak Menjandikan Apa-apa

Saat ini masyarakat Tanah merah lama telah menempati pemukiman baru yang diasiapkan oleh BP. Pemukiman baru tersebut tersebar di dua wilayah yaitu Kampung Onar dan Kampung Tanah Merah Baru. Lokasi kampung tanah merah lama telah di pagar keliling untuk kepentingan pembangunan kilang.

Masyarakat tanah merah lama yang dipindahkan diberikan jaminan hidup oleh BP selama kurang lebih satu tahun terhitung sejak mereka pindah pada sekitar akhir tahun 2003. Saat ini masyarakat mulai mempertanyakan bagaimana jaminan hidup mereka selanjutnya, setelah satu tahun. Masyarakat yang dipindahkan ke pemukiman baru tidak memiliki lahan pertanian yang cukup untuk bercocok tanam, sementara itu telah ada larangan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas nelayan di laut disekitar wilayah proyek Tangguh.

Dari diskusi dengan masyarakat saengga dapat diduga bahwa rumah yang akan dibangun dan diberikan kepada masyarakat, baik masyarakat saengga maupun tanah merah tidak akan bertahan lama kepemilikannya oleh masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sempitnya ruang kelola masyarakat yang akan berdampak ketika masyarakat sudah tidak bekerja lagi di Perusahaan, sehingga untuk mempertahankan hidup kemungkinan masyarakat akan melepas hak rumahnya yang sudah bersertifikat milik pribadi 3 kepada pendatang dari luar. Selain itu orang luar yang kemungkinan lebih bisa bertahan hidup dengan memanfaatkan peluang dari kehadiran proyek BP akan semakin meminggirkan masyarakat setempat dan akhirnya akan kembali hidup seperti semuala sebelum BP datang.


Pendatang Baru di sekitar wilayah Proyek

Saat sekitar bulan Desember 2003 ada sekitar 150 orang pendatang dari luar (paling banyak dari toraja dan makasar) yang ingin bekerja di BP lewat penerimaan lokal di saengga, dari sekitar 150 orang tersebut sekitar 100 orang telah bekerja 4. Pendatang yang masuk bekerja lewat penerimaan lokal saengga atas rekomendasi dari kepada desa dan komite pembangunan saengga dianggap sebagai orang lokal oleh BP. Oleh karena itu pendatang ini tinggal didalam kampung Saengga dan menyewa kamar-kamar yang disediakan oleh masyarakat secara “darurat“. Biaya sewa kamar di kampung saengga rata-rata sebesar Rp. 500.000,- /bulan. Setiap rekomendasi yang dikeluarkan oleh kepala desa/kampung dikenakan biaya restribusi desa, besarnya biaya restribusi desa ini bervariasi mulai dari Rp. 50.000,- hingga Rp. 1.000.000,-. Sedangkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh ketua Komite tidak dipungun biaya, namun para peminta rekomendari biasa menyediakan rokok sebagai imbalan kepada ketua komite yang jumlahnya juga bervariasi.

Dominasi pendatang di sekitar wilayah proyek mulai sangat terasa dan tidak dapat dibendung seperti proyeksi BP sebelumnya. Upaya BP untuk mendorong kawasan pertumbuhan di Sorong, Manokwari dan Fak-Fak sampai saat ini masih belum berjalan maksimal, sehingga asumsi bahwa pendatang baru dapat dihambat masuk ke lokasi proyek kemungkinan besar tidak dapat dicapai.


Upaya Infliltrasi Aparat Keamanan Ke Lokasi Proyek

Perkembangan lain yang terjadi di Saengga adalah, adanya rencana penempatan polisi dan Babinsa dan pembangunan pos Polisi di kampung saengga. Rencana ini diprakarsai oleh BP, alasan yang disampaikan BP kepada masyarakat adalah karena meningkatnya kegiatan mabuk-mabukan yang terjadi di kampung Saengga yang juga secara langsung juga mengganggu kelancaran aktivitas BP di lokasi tersebut. Rencana penempatan pos Polisi dan penempatan Babinsa ini membuat pro dan kontra di Masyarakat. Namun hampir seluruh masyarakat Saengga tidak setuju dengan rencana ini. Menurut mereka, masyarakat bisa menyelesaikan sendiri persoalan yang terjadi di kampung sehingga tidak perlu mengundang “orang luar“ untuk datang untuk mencampuri urusan kampung. Menurut masyarakat sudah beberapa kali Polisi didatangkan dari Polsek Babo untuk mengamankan masyarakat yang mabuk-mabukan di Kampung dan kemudian mengganggu aktivitas perusahaan. Polisi yang datang ke Kampung Saengga sepenuhnya di Fasilitasi oleh BP. Pada akhir tahun 2003, BP memprakarsai studibanding bagi masyarakat untuk melihat bagaimana Coomunity Police di lakukan di Jogjakarta. Menurut kepala desa Saengga studibanding tersebut diikuti oleh beberapa orang diantaranya adalah wakil dari lembaga masyarakat adat (LMA) Babo, Polsek Babo, Wakil UNIPA dan Polda Papua.

Masalah mabuk-mabukan sudah berlangsung cukup lama di desa Saengga. Sebelum BP hadir ditengah-tengah kampung Saengga, masyarakat sudah mengenal minuman keras. Namun dengan masuknya perusahaan kebiasaan mabuk tersebut terus meningkat. Hal ini dikarenakan peredaran uang yang cukup besar di masyarakat. Minuman keras yang masuk ke Saengga bersumber dari kelapa dua 5 selain dari kelapan dua minuman keras juga dibawa oleh kapal-kapal perusahaan yang masuk ke Base Camp perusahaan membawa material pembangunan perumahan. Kebiasaan mabuk juga dipicu oleh rasa ketidak puasan masyarakat kepada perusahaan dan lebih banyak didominasi dengan masalah ketegakerjaan dan juga masalah ketidakpuasan terhadap janji BP yang tidak pernah ditepati oleh BP kepada masyarakat. Masyarakat biasanya akan lebih lugas mengemukakan masalah dan keluhan mereka disaat mabuk sedangkan ketika sadar mereka cenderung diam.

Hubungan antar masyarakat di kampung Saengga masih berjalan dengan baik, walaupun tersimpan potensi konflik yang dapat menimbulkan perpecahan di kampung Saengga. Hal ini terutama diakibatkan oleh tuntuntan marga Simuna untuk penambahan jumlah rumah yang harus di bangun oleh BP terutama bagi anggota marga Simuna yang tidak terdaftar dalam sensus tahun 1999 karena waktu berada di luar Saengga. Kecemburuan masyarakat Saengga terhadap masyarakat Tanah Merah nampak sangat terasa, hal ini diakibatkan oleh perhatian yang diberikan oleh BP kepada masyarakat Tanah Merah yang berlebihan ketimbang kepada masyarakat Saengga. Situasi ini sudah barang tentu akan menimbulkan potensi konflik laten yang sangat besar diantara masyarakat.

Saat ini juga sudah ditugasakan dua orang polisi yang menjaga keamanan di Base Camp BP-Tangguh di kampung Saengga. Pos polisi yang dibangun di kampung Saengga sudah rampung, namun sampai saat ini belum di fungsikan. Dengan demikian 2 orang polisi yang ada disaengga di tempatkan di Base Camp Tangguh. Dari beberapa kasus yang terjadi di kampung saengga, kemudian masyarakat diposisikan sebagai kriminal yang memngganggu jalannya proyek dan ketertiban umum. Padahal ketika masyarakat mabuk, sangat jelas bahwa ungkapan-ungkapan yang mereka sampaikan adalah kegelisahan-kegelisahan mereka kedepan terhadap status penghidupan mereka.

Belum diketahui secara pasti apakah penembakan di kampung Meriyedi yang menewasakan 5 warga sipil merupakan upaya dalam memperkuat posisi aparat keamanan diwiyah tersebut, namun kasus tersebut telah meningkatkan konsentrasi aparat keamanan diwilayah Babo, tempat dimana proyek Tangguh akan dibangun.


Dana Abadi Yang Dipakai untuk Mengelabui Masyarakat

Pada bulan September 2003 masyarakat ditawarkan dana abadi sebesar US $ 75.000,- dana abadi ini ditawarkan untuk suku simuri yang merupakan pemilik tanah tempat pembangunan Kilang LNG Tangguh. Penawaran dana abadi ini sendiri sebenarnya merupakan tindak lanjut dari kesepakan lokakarya saengga pada tahun 2001. Dana abadi ditawarkan dengan model pengelolaannya berbentuk Yayasan dengan nama “Simuri Fund“. Namun yang anehnya “penguasa“ Yayasan tersebut adalah orang-orang yang bekerja pada BP dan merupakan pengambil keputusan terhadap proyek Tangguh. Masyarakat menolak tawaran tersebut dengan pertimbangan bahwa jumlah yang ditawarkan untuk dana abadi tidak sebanding dengan pengorbanan yang selama ini telah dikeluarkan oleh masyarakat Simuri dan juga pemilik Yayasan itu bukanlan orang-orang Simuri sendiri.


Kasus Tanah Yang tidak pernah ada upaya penyelesaian

Saat ini kasus tanah LNG tangguh mulai diangkat kembali oleh kelompok-kelompok masyarakat terutama oleh marga-marga pemilik tanah yang digunakan untuk pembangunan proyek Tangguh. Marga-marga tersebut adalah marga Simuna, Soway dan Wayuri. Ketiga marga ini sudah melakukan pertemuan bersama dan telah menunjuk wakil-wakilnya untuk menjadi wakil mereka dalam menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan kampung. Penerima mandat tersebut terdiri enam orang yang yang terdiri dari dua orang dari masing-masing marga.

Penerima mandat ketiga marga saat ini sedang melakukan konsolidasi untuk melakukan re-claiming terhadap tanah yang sudah di lepaskan kepada pihak perusahaan. Saat ini marga Sowai telah menyiapkan surat pernyataan sikap mereka tentang pengambilalihan kembali tanah seluas 50 ha yang terletak di dekat kampung Tanah Merah lama yang menurut pihak perusasaan telah diberikan secara cuma-cuma kepada pihak perusahaan. Demikian pula dengan marga-marga yang lainnya, saat ini mereka tengah menyiapkan surat untuk menggugat kembali tahah yang telah di lepaskan kepada perusahaan.

Alasan yang dikemukakan oleh masyarakat kenapa mereka melakukan gugatan terhadap tahah yang telah di “jual” dan telah di buat berita acara pelepasannya tersebut adalah, masyarakat mengganggap mereka telah di tipu oleh pihak perusahaan dan pihak-pihak lain yang memfasilitasi proses jual-beli tanah tersebut.

Dampak yang kemudian timbul dari reaksi masyarakat tersebut adalah perusahaan mulai pendekatan-pendekatan kepada pemilik tanah. Pendekatan yang dilakukan misalnya dengan mulai dicairkannya kembali dana bantuan kepada komite pembangunan kampung saengga terutama dana untuk pembayaran honor. Dana-dana bantuan tersebut telah tertahan selama tiga bulan. Pembangunan kampung saengga mulai untuk dipercepat dan usaha-usaha lainnya mengingat usaha untuk mengklaim ulang Tanah sudah mulai tercium oleh pihak perusahaan.

Ketika masyarakat menuntut BP untuk menyelesaikan kasus tanah, BP beralasan bahwa mereka hanyalah kontraktor proyek jadi tidak punya kapasitas dalam mengembil keputusan berkaitan dengan masalah tanah tersebut, namun dalam kesempatan yang lain BP juga menawarkan memberikan dana sebesar Rp. 1 Milyar secara cash kepada ketiga marga pemilim tahan yang diambil dari dana abadi dengan catatan kalau dana tersebut diberikan maka masalah tanah harus dianggap selesai, namun masyarakat menolak tawaran tersebut.


TIAP di mata masyarakat Saengga

Sejak pertama kali TIAP dibentuk sekitar awal tahun 2002, kami langsung mempertanyakan legitimisai orang-orang yang duduk di situ. Sekalipun BP mengatakan meraka independent, namun dari laporan-laporan yang TIAP buat tetap saja menunjukkan keberpihakan mereka ke BP. Kalaupun mereka menyebut masalah-masalah pada tingkat rakyat di lokasi proyek namun itu sama sekali tidak menyentuh persoalan-persoalan mendasar rakyat dan tidak mendorong untuk menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini menjadi soal seperti, masalah tanah untuk pembangunan kilang, kematian balita di Aranday dan juga masalah ancaman terhadap lingkungan.

TIAP juga melakukan konsultasi dengan banyak stakeholder di Papua, namun sepanjang yang kami lihat itu hanyalah sebagai pemanis dan pelengkap. Apa yang diungkapkan dalam laporan mereka tetaplah pikiran-pikiran dari TIAP bukan pikiran-pikiran yang diungkapkan oleh stakeholder. Seperti laporan-laporan yang juga dihasilkan oleh BP, laporan TIAP juga tidak pernah diberikan kepada masyarakat, masyarakat tidak pernah menerima laporan dari TIAP dan kemudian merespon hasil laporan mereka.

Masyarakat melihat TIAP sama saja dengan Team-Team lainnya yang dibentuk oleh BP, dimana Team-Team tersebut datang ke masyarakat kemudian bertanya kepada mereka.. dan kemudian mereka pergi dan kemudian masyarakat tidak tau apa yang kemudian terjadi.

Menurut kami TIAP dibentuk oleh BP hanyalah sebagai pemanis dalam pertarungan memperebutkan pasar LNG di Cina ke ketika itu... dan ketika BP kalah tender Cina, maka apa pun yang dilakukan oleh BP hanya berdasarkan pada pikiran-pikiran perusahaan demi mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. hal ini sangat terasa ketika kita berada di kampung... banyak janji yang yang disampaikan oleh BP baik secara resmi maupun tidak ketika masih dalam masa perebutan pasar Cina, namun ketika BP kalah... janji-janji itu mulai pudar secara perlahan. Contoh kongkritnya adalah perjanjia yang ditandatangan oleh BP dalam lokakarya di Saengga yang sampai saat ini masih banyak yang belum terwujut. (@)2005

1Brief Report Perjanan Proyek Tangguh �" BP di Teluk Bintuni - West Papua
2Regional Representative for West Papua, Indonesia Mining Advocacy Network (JATAM)
3Pensertifikasian ini di fasilitasi oleh BP dan Pemerintah setempat dan semakin mempermudah pelesapan tanah-tanah pemukinan kepada orang lain.
4Jumlah pendatang baru tersebut saat ini jauh lebih banyak karena akan dimulainya pembangun fasilitas kilang LNG tangguh
5Sebuah lokasi transmigrasi yang telah berkembang menjadi pemukiman karena adanya perusahaan kelapa sawit.

Kamis, Agustus 21, 2008

Terima Kasih Ibu

Cerita bermula ketika aku masih kecil, aku terlahir sebagai seorang anak laki-laki dari sebuah keluarga yang amat sederhana. Bahkan untuk makan saja, seringkali kekurangan. Ketika makan, ibu sering memberikan bagian nasinya untukku. Sambil memindahkan nasi ke mangkukku, ibu berkata, "Makanlah nak, aku tidak lapar." Dan setelah aku dewasa aku baru tersadar bahwa saat itu ibu telah berbohong.Ketika saya mulai menginjak remaja, ibu yang sangat menyayangi anak-anaknya selalu gigih dalam membantu ayah mencari nafkah. Berusaha apa saja ia lakoni demi mendapatkan sejumlah uang. Namun pernah satu kali ia tak mendapatkan bayaran atas usahanya, ia hanya mendapatkan upah dengan beberapa ekor ikan segar yang dimasaknya menjadi sebuah hidangan yang menggugah selera.Sewaktu memakan makanan itu, ibu duduk di samping kami dan memakan sisa daging ikan yang masih menempel di tulang bekas sisa makanan kami. Melihat itu tentu saja aku tak tega dan menyodorkan ikan bagianku kepadanya. Tetapi ibu dengan cepat menolaknya. "Makanlah nak, ibu tidak begitu suka dengan daging ikan," tuturnya. Dan aku kembali menyadari bahwa ibu telah kembali berbohong.

Saat aku duduk di bangku Sekolah Menengah Atas, demi membiayai uang sekolah itu, ibu rela mengerjakan sulaman barang-barang kerajinan yang didapatnya dari tetangga sebelah rumah. Sedikit demi sedikit ia selesaikan pekerjaannya itu. Saat itu aku trenyuh menyaksikan kegigihan ibu, karena hingga jam menunjukan pukul satu malam ibu belum juga berhenti. Saat aku memintanya untuk istirahat dan tidur, ia malah menyuruhku untuk tidur terlebih dahulu, sementara ia beralasan belum mengantuk.Hari-hari terus berjalan, hingga pada waktu yang telah digariskan, ayah meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Setelah kepergian ayah, ibu yang malang harus merangkap menjadi ayah, membiayai keperluan hidup kami sendiri dan tiada hari tanpa penderitaan. Hingga banyak keluarga ibu yang mensehati ibu untuk kembali menikah, tetapi ibu menolaknya dengan mengatakan bahwa ia tak butuh cinta, dan aku tahu saat itu ibu berbohong.

Setelah aku, kakakku dan abangku semuanya sudah tamat dari sekolah dan bekerja, ibu yang mulai renta sudah waktunya beristirahat. Tetapi ibu tidak mau, ia rela pergi ke pasar setiap pagi menjual sedikit sayur untuk memenuhi keperluan hidupnya. Kakakku dan abangku yang bekerja di luar kota sering mengirimkan sedikit uang untuk membantu memenuhi keperluan ibu, tetapi ibu berkeras tidak mau menerima uang tersebut. "Gunakan saja uang itu untuk keperluan kalian, saat ini ibu tak membutuhkan uang kalian." Entah sudah berapa kali ibu berbohong.Setelah memasuki usianya yang tua, ibu terkena sebuah penyakit, kini ia harus dirawat di rumah sakit. Aku yang berada jauh di seberang lautan harus segera pulang untuk menjenguk ibunda tercinta. Aku melihat ibu yang terbaring lemah di ranjangnya setelah menjalani pembedahan di bagian perutnya.

Ibu yang kelihatan sangat tua, menatap aku dengan penuh kerinduan. Walaupun senyum yang terpancar di wajahnya terkesan agak kaku, karena sakit yang ditahannya. Terlihat dengan jelas betapa penyakit itu menggerogoti tubuh ibuku, sehingga ibuku terlihat lemah dan kurus kering. Aku menatap ibuku sambil berlinang air mata. Hatiku pedih, sakit sekali melihat ibuku dalam keadaan seperti ini. Tetapi ibu dengan tegarnya berkata, "Jangan menangis anakku, aku tidak kesakitan." Dan itu kebohongan ibu yang kesekian kalinya.

Setelah mengucapkan kebohongannya- kebohongannya, ibuku tercinta menutup mata untuk yang terakhir kalinya. Demikianlah, ibu yang telah melahirkan kita, merawat kita sejak dilahirkan, akan selalu terpaksa untuk berbohong demi membahagiakan kita. Dan sudahkan kita mengingat mereka, mengingat para ibu kita yang kebetulan saat ini masih hidup dan butuh pertolongan kita. Sudah berapa lamakah kita tak mengunjungi mereka, tak berbincang-bincang dengan mereka cuma karena aktivitas kita yang padat.Kita harus akui bahwa kita selalu lupa akan ayah dan ibu yang ada di rumah. Jika dibandingkan dengan pasangan kita, kita pasti lebih peduli dengan pasangan kita. Buktinya, kita selalu risau akan kabar pasangan kita, risau apakah dia sudah makan atau belum, risau apakah dia bahagia bila di samping kita. Namun, apakah kita semua pernah merisaukan kabar dari orangtua kita?Risau, apakah orangtua kita sudah makan atau belum? Risau, apakah orangtua kita sudah bahagia atau belum? Apakah ini benar? Kalau ya, coba kita renungkan lagi. Saat kita masih mempunyai kesempatan untuk membalas budi orangtua, lakukanlah yang terbaik. Jangan sampai ada kata "menyesal" di kemudian hari. (rn)

(Posting by: jessie at cetivasi dot com)

Rabu, Agustus 13, 2008

Cara Kapitalisme Merampas Negara

Oleh A. Jafar M. SidikJakarta (ANTARA News) -

"Siapa pun yang ingin mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi di dunia, mesti segera membaca buku ini." Itulah komentar majalah Rolling Stone tentang buku "The Shock Doctrine; The Rise of Disaster Capitalism" karangan wartawati Kanada, Naomi Klein, yang diterbitkan Penguin Books, London, Inggris (2007).Buku setebal 558 halaman yang struktur kisahnya rapi dan dinilai koran "The Observer" sebagai buah dari riset mahasempurna ini menyingkap muslihat kaum kapitalis yang secara menyeramkan menggasak aset negara, tak peduli jutaan orang mati dan jatuh melarat karenanya.Para kapitalis ini mengarsiteki sekaligus mensponsori kudeta-kudeta berdarah di seluruh dunia, swastanisasi aset dan sistem pelayanan publik, krisis moneter, merger dan akuisisi perusahaan pasca krisis, liberalisasi perdagangan, invasi Irak, bahkan gerakan demokratisasi.

Selain mewujud dalam perusahaan-perusaha an multinasional (MNCs), mereka mengotaki Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), bahkan organisasi-organisa si bantuan internasional seperti Badan Bantuan Pembangunan Internasional AS (USAID).Mereka melekat pada lembaga-lembaga "think tank" terkenal seperti American Enterprise Institute, Heritage Foundation dan Cato Institute, sementara ruhnya bersemayam dalam sejumlah universitas Barat yang menjadi tempat berkuliah para teknokrat negara berkembang yang belajar karena biaya asing.Kaum kapitalis ini tak peduli sebuah rezim zalim atau tidak, demokratis atau tidak, korup atau tidak, yang penting menguntungkan mereka, persis pepatah mantan pemimpin RRC Deng Xiaoping, "Tak penting kucing itu putih atau hitam, yang penting bisa menangkap tikus."Kaum yang disebut Naomi neoliberal ini sangat anti kepemilikan publik dan berupaya membuat pemerintahan di banyak negara lumpuh sehingga merekalah yang sesungguhnya berkuasa atas negara dan sistem transaksi sosial, ekonomi dan politik antar-bangsa.

"Saya ingin pemerintah dikerdilkan sampai saya bisa menyeretnya ke kamar mandi untuk kemudian membenamkannya dalam bak mandi," kata Grover Norquist, pelobi kepentingan bisnis MNCs terkenal di AS sekaligus pembela fanatik neoliberal.Untuk mengerdilkan pemerintah, mereka mempunyai modus, yaitu mengacaubalaukan negara dengan menciptakan situasi krisis sampai kesadaran nasional negara itu hilang, terutama berkaitan dengan konsep dasar pengelolaan ekonominya.Negara itu lalu dipaksa menelan resep ekonomi propasar dalam dosis tinggi nan beruntun, tak peduli rakyatnya bakal sengsara. Hal terpenting, negara itu menjadi amat tergantung pada modal asing(kapitalis) sehingga setiap saat bisa dieksploitasi oleh kaum kapitalis itu.

Metode membuat syok nasional sehingga negara tak sadar telah dikuasai kapitalis ini disebut Naomi Klein sebagai "Shock Doctrine."Naomi menganalogikan terapi syok ekonomi ini dengan doktrin militer AS "kejutkan dan takutkan" (shock and awe) dan metode cuci otak ala dinas intelijen AS (CIA), "kubark counter intelligence interrogation. "Lewat "kubark", CIA membunuh karakter manusia dengan teknik interogasi mengerikan sehingga memori manusia hilang untuk kemudian diganti karakter baru jadi-jadian, seperti dalam kisah trilogi "Bourne" yang dibintangi aktor Hollywood, Matt Damon.Dalam format berbeda, para ekonom neoliberal mengaplikasikan metode dekarakterisasi ala CIA ini ke tingkat negara dengan membuat negara berada dalam suasana krisis, sehingga gampang dipaksa untuk menelan resep kebijakan ekonomi prokapitalis yang formula dasarnya adalah liberalisasi pasar, penghapusan subsidi, dan swastanisasi aset publik.Penggagas terapi syok itu adalah ekonom Universitas Chicago, Milton Friedman, seorang penentang intervensi negara dalam pengelolaan ekonomi yang dulu disarankan ekonom besar pasca-Perang Dunia I, John Maynard Keynes.Friedman percaya bahwa perekonomian harus diserahkan sepenuhnya pada pasar dan ia ingin dunia mempraktikannya tanpa kecuali.

Terinspirasi sukses Mafia Berkeley di Indonesia akhir 1960-an dan junta militer Brazil pimpinan Castello Branco yang mengakhiri ekonomi kerakyatannya Presiden Joao Gullart pada 1964, Friedman membidik Chile sebagai kelinci percobaan pertamanya.Chile awal 1970-an diperintah Salvador Allende yang mengusung sistem ekonomi sosialis yang tak mengharamkan kepemilikan swasta, namun mengharuskan negara melindungi kepentingan publik. Ekonomi sosialis Chile berbeda dari komunisme, seperti diklaim AS, bahkan mirip azas demokrasi ekonominya Mohammad Hatta di Indonesia.Karena ingin menasionalisasi perusahaan asing, maka sosialisme Allende itu lalu dipandang korporasi-korporasi multinasional asal AS sebagai ancaman. Salah satu yang terancam, American Telephone & Telegraph (AT&T), mendesak pemerintah AS untuk mencungkil Allende dari kekuasaannya.Sebelum mendongkel Allende, AS mendidik mahasiswa-mahasiswa Chile di Universitas Chicago di bawah asuhan Milton Friedman dengan tujuan mengimbangi popularitas para ekonom sosialis pimpinan Pedro Vuskovic Bravo yang menjadi arsitek kebijakan ekonomi Allende.

Untuk mengaburkan intervensi, pemerintah AS bersembunyi dibalik Ford Foundation, yang juga mensponsori para mahasiswa Indonesia berkuliah di Universitas California, Berkeley, pada 1956 hingga menjadi teknokrat Orde Baru.Para mahasiswa Chile yang dibiasakan mempelajari ekonomi neoliberal ini disiapkan sebagai teknokrat pasca Allende.Pada 1973, Allende akhirnya digulingkan oleh Jenderal Augusto Pinochet dukungan CIA.Selagi Pinochet menebarkan teror hingga rakyat Chile syok dalam ketakutan, para ekonom Friedmanis menyuntikkan resep propasar (prokapitalis) dalam dosis tinggi hingga Chile terperangkap utang dan kekuasaan asing.Paparan Chile ini adalah awal cerita horor pasar bebas yang menjadi isi utama buku yang disebut Dow Jones sebagai salah satu literatur ekonomi terbaik abad 21 ini.Horor berlangsung hingga era pemerintahan George Bush yang disebut sebagai puncak kebrutalan pasar bebas hingga dunia pun muak sampai-sampai Amerika Latin alergi dengan apa pun yang berbau Friedmanis seperti IMF."Tuan-tuan, kami ini berdaulat. Kami ingin melunasi utang kami, tapi maaf-maaf saja jika kami harus membuat kesepakatan lagi dengan IMF," kata Presiden Argentina, Nestor Kirchner.

Sambil membopong diktator dan rezim sokongannya, kaum kapitalis mensponsori para ekonom didikan kampus-kampus neoliberal untuk menyiapkan karpet merah bagi kapitalisme dengan menyusun kebijakan ekonomi reformis propasar, satu eufemisme dari kebijakan prokapitalis.Afrika Selatan pasca-Nelson Mandela, Rusia di bawah Boris Yeltsin, dan Polandia pasca-komunis adalah beberapa contoh.Negara-negara yang semula khidmat mendengarkan rekomendasi para ekonom reformis bimbingan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) itu kemudian sadar telah dibohongi para ekonom dan birokrat bimbingan Barat yang ternyata para calo swastanisasi negara.

Para penyusun kebijakan reformasi ekonomi tersebut memang kerap berperan menjadi mulut korporasi asing, bahkan konsep kebijakan swastanisasi Bolivia semasa Presiden Gonzalo Sanchez de Lozada disusun para analis keuangan perusahaan asing, seperti Solomon Brothers dan ExxonMobil.Nelson Mandela adalah salah satu yang kecewa karena cita-cita memakmurkan warga kulit hitam, seperti dipesankan Piagam Perdamaian tak tercapai, justru karena orang dekatnya, Tabo Mbeki, menyusun kebijakan pro-kapitalis sehingga mayoritas rakyat Afsel terpinggirkan.Polandia juga menyesal mematuhi nasihat pialang George Soros dan ekonom Jeffrey Sachs, seorang Friedmanis dari Universitas Harvard, sehingga aset-aset strategis Polandia jatuh ke tangan asing, justru ketika Partai Solidaritas memerintah negeri itu.Demikian pula Rusia, yang kehilangan aset-aset strategisnya setelah ekonom reformis Yegor Gaidar, seorang Friedmanis di bawah bimbingan IMF, mempromosikan kebijakan propasar. Vladimir Putin kemudian mengoreksi kesalahan itu, dan mengakhiri hubungan mesra Rusia dengan IMF.

Buku tersebut juga menyebut krisis moneter Asia 1997 sebagai hasil desain kaum kapitalis karena mereka ingin menguasai aset-aset strategis di kawasan itu, mencaplok aset-aset perusahaan nasional Asia yang tumbuh meraksasa, dan hendak menggulingkan rezim-rezim yang berubah kritis, seperti Soeharto di Indonesia.Menurut Naomi, di masa tuanya, Soeharto yang pro-Barat itu bosan diperah korporasi asing, sehingga ia "berkhianat" dengan membagikan aset nasional kepada kroninya yang berakibat korporasi asing itu berang, lalu merancang pembalasan dengan membesarkan skala krisis moneter Asia.Ketika Indonesia dan Asia akhirnya lunglai karena krisis moneter, IMF datang menawarkan obat dengan syarat liberalisasi pasar, sebuah formula klasik ala Friedman. Semua Asia menerima resep itu, hanya Malaysia yang menampik formula rente itu.Hanya dalam 20 bulan, perusahaan-perusaha an multinasional asing berhasil menguasai perekonomian Indonesia, Thailand, Korea Selatan, Filipina dan juga Malaysia lewat 186 merger dan akuisisi perusahaan-perusaha an besar di negara-negara ini."Ini adalah pengalihan aset dari domestik ke asing terbesar dalam limapuluh tahun terakhir," kata ekonom Robert Wade.

Tak puas di situ, para kapitalis merancang serangan ke Irak setelah Presiden Saddam Hussein memberi keleluasaan pada Rusia menambang minyak di Irak. Perusahaan-perusaha an minyak seperti Shell, Halliburton, BP dan ExxonMobil lalu mengipasi pemerintah AS dan Inggris untuk mencaplok Irak.Namun, saat Irak sulit digenggam karena masalah terlalu kompleks, negeri itu disulap menjadi lahan bisnis keamanan sehingga para pedagang senjata, konsultan keamanan perusahaan di wilayah krisis, tentara bayaran dan para spesialis teknologi keamanan mendadak bergelimang uang.Kemudian, saat kaum kapitalis itu membutuhkan relaksasi setelah penat berburu laba, maka sejumlah lokasi dibidik menjadi situs wisata eksotis, diantaranya Srilangka. Namun, para nelayan miskin yang mendiami pantai-pantai indah Srilangka tak mau hengkang sampai tsunami menghantam Asia bagian Selatan pada 2004.Bertopengkan bantuan rekonstruksi pascabencana dan bergerak dalam kerudung USAID, para kapitalis menyandera pemerintah Srilangka, agar "menukarkan" pantai indah Srilangka dengan bantuan tsunami. Situasi serupa berlaku di Thailand dan New Orleans pasca-badai Katrina.Intinya, kaum kapitalis telah membisniskan perang, teror, anarki, situasi krisis dan bencana alam. Naomi Klein menyebutnya, "kapitalisme bencana". (*)

COPYRIGHT © 2008 ANTARA
PubDate: 06/08/08 14:59

Kamis, Agustus 07, 2008

Kejar Tayang ala Busway Transjakarta

Oleh: Azas Tigor Nainggolan


Masih ingat dengan sengketa atau konflik patokan harga atau tarif Rp/Km jalan pengelolaan Busway Transjakarta (Transjakarta) antara Badan Layanan Umum (BLU) dengan Konsorsium Operator Busway Koridor 4-7 beberapa waktu lalu? menunjukkan adanya ketidak-beresan dalam pengelolaan Transjakarta. Sengketa itu berawal ketika pihak BLU ingin begitu saja memberlakukan hasil lelang pengelolaan Transjakarta dengan harga Rp 9.500/Km jalan di koridor 4-7. Lelang dimenangkan oleh 2 operator pendatang baru (non eksisting) di angkutan dalam kota Jakarta yakni Lorena dan Primajasa. Padahal sejak awal koridor 4-7 dioperasikan hingga saat ini pihak BLU telah bekerja sama dengan konsorsium operator dengan harga Rp 12.885/Km jalan dan BLU selalu mengulur waktu untuk menerbitkan ada Perjanjian Kerja Sama (PKS). Tarif Rp. 12.885/km ditetapkan oleh Biro Perlengkapan melalui SK No. 2550/073.532, Tanggal 21 Juni 2007 setelah melalui pengkajian oleh Konsultan yang ditunjuk oleh BLU serta proses Negosiasi dengan Konsorsium yang diikuti oleh Instansi terkait seperti Dewan Transportasi Kota, Bawasda, Biro ASP, Dinas Perhubungan.

Sejak beroperasinya Transjakarta koridor 4-7 pada 27 Januari 2007 hingga Maret 2008 ini belum pernah ada PKS antara Konsorsium Operator dan BLU yang dituangkan dalam PKS pengoperasian koridor 4-7. Operasionalisasi Transjakarta hanya di dasarkan pada Surat Perintah Kerja (SPK) yang terus diperpanjang tiap bulan hingga sekarang. Pertanyaannya sekarang, mengapa Dinas Perhubungan dalam hal ini BLU Transjakarta bisa mendiamkan ketiadaan PKS bagi operasionalisasi busway koridor 4-7 hampir 2 tahun? Sepertinya proyek busway ini dilakukan dengan semangat kejar tayang seperti sinetron?

Sebelum sebuah koridor busway dioperasikan secara sederhana dilakukan dulu survey kebutuhan armada, lalu operator eksisting (yang mempunyai trayek bus besar yang rutenya berhimpit dengan rute busway) wajib mendapatkan prioritas menjadi operator busway (Penunjukkan). Kenapa Prioritas? Karena nantinya trayek bus kota tersebut akan digusur dari rute busway. Hanya dengan model peremajaan tersebut maka keberlangsungan usaha transportasi (yang menjadi gantungan hidup ribuan sopir, kenek, karyawan, tukang cuci bus dll dapat terselamatkan. Dasar pengoperasian dan pembayaran pengelolaan harga yang dibayar oleh BLU pada konsorsium operator dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang berlaku untuk 1-3 bulan berjalan. Sambil berjalan, mungkin bisa dilakukan evaluasi pengelolaan untuk meningkatkan pelayanan bagi kenyamanan pengguna.

PKS belum ada, tiba-tiba Januari 2008 lalu BLU ingin menerapkan patokan harga Rp 9.500,- secara sama bagi semua operator di koridor 4-7. Penerapan secara paksa ini memunculkan konflik atau sengketa antara BLU dan konsorsium operator yang sudah. Konsorsium juga menolak apabila saat ini koridor 4-7 kekurangan armada sehingga penumpang tidak nyaman, berdesak-desakan di dalam bus Transjakarta. Kondisi tersebut terjadi karena pihak BLU Transjakarta menahan Bus di Pool, di terminal Awal dan IRTI/Monas serta dilakukannya pemulangan bus sebelum jam 22.00 WIB serta terbatasnya jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas yang sering bermasalah. Jadi perlu ditegaskan kembali kesan ketidaknyamanan penumpang karena berdesakan karena faktor internal BLU dan keterbatasan SPBG Yang sering rusak.

Sengketa ini dicoba ditengahi dengan membentuk Kelompok Kerja yang menegosiasikan penyelesaian antara Dinas Perhubungan (Dishub), BLU dan konsorsium operator. Rupanya sengketa ini belum berakhir dan Kelompok Kerja yang semula dibentuk sejak bulan April 2008 lalu ternyata mengalami kebuntuan perundingan, hingga sekarang tidak ada kabar lagi.

Rupanya model pengoperasian Transjakarta yang seperti kejar tayang itu tidak hanya koridor 4-7 saja tetapi selalu dilakukan sejak awal pengoperasian busway di tiap koridornya termasuk koridor 1-3. Model kejar tayang seperti ini terungkap dari penuturan beberapa operator Transjakarta, yang mengatakan bahwa Dishub selalu memaksa operator mengoperasikan armada Transjakartanya walau belum ada kontrak atau PKS, Feeder atau sistem tiketingnya.

Model kejar tayang ini rupanya akan kembali dilakukan terhadap pengoperasian Transjakarta koridor 8-10 yang masih dalam proses penyelesaian infarstrukturnya. Hingga saat ini pihak Dishub melalui BLU belum menuntaskan penunjukkan Konsorsium (yang berasal dari operator eksisting bus kota). Belum adanya operator pengelola koridor, berarti juga kepastian armada yang akan dioperasikan dalam koridor 8-10 belum ada kejelasan. Terdesak oleh evaluasi Gubernur pada bulan april 2008 lalu, langsung saja Kepala Dishub saat itu (Nurahman) menyatakan bahwa koridor 8-10 akan dioperasikan pada September 2008 dengan menggunakan armada bus milik operator hasil lelang koridor 4-7 yakni dari Lorena serta Primajasa. Nurahman sebagai Kadishub saat itu, sudah terlampau berani, selalu melakukan pembohongan dan pembodohan publik yang akibatnya akan memunculkan masalah dan ketidak-percayaan publik – dunia usaha dan menjatuhkan wibawa Pemprov Jakarta.

Lagi-lagi beberapa hari lalu Dishub kembali mengatakan bahwa koridor 8-10 akan dioperasikan pada bulan September 2008 dengan menggunakan armada bus milik operator peserta lelang yang semula diperuntukan koridor 4-7. Cara memindahkan persoalan dari koridor 4-7 ke koridor 8-10 tidak menyelesaikan masalah. Bus Busway dari Lorena dan Primajasa yang legal -formalnya merupakan hasil lelang di koridor 4-7 akan dipaksakan untuk dioperasikan di koridor 8-10 adalah sebuah kesalahan. Apa pun alasannya, memindahkan masalah dan bukan menyelesaiakan masalah akan menimbulkan masalah hukum baru berikutnya.


Memperbaiki pola kerja atau sikap Dishub yang selalu kejar tayang dalam pengoperasian busway sudah sangat mendesak agar masalah transportasi angkutan umum di Jakarta bisa diselesaikan secara berwibawa dan benar. Tidak hanya cari muka dan bekerja jika dikejar publik dan Gubernur saja, serta hanya ingin mengambil keuntungan pribadi dengan mengorbankan dan menjual kepentingan publik. Perbaikan sikap ini akhirnya akan memberi kesan positif publik terhadap Pemprov Jakarta. Tidak hanya dan terus menerus dicap atau dikritik selalu merelakan atau mengorbankan sistem untuk diproyekkan, katanya membangun sistem busway padahal tidak sepenuhnya. Lebih penting lagi adalah praktek kotor seperti ini harus segera dihentikan, untuk membangun kembali citra Pemprov dan kota Jakarta ke depan yang lebih baik. Ketegasan memperbaiki akan berdampak positif dalam pembangunan serta perbaikan sistem transportasi Jakarta. Jika Pemprov berwibawa maka akan bisa tegas dan mengkontrol kinerja operator yang agar tidak nakal atau tidak beres.

Nah kondisi buruk ini harus segera disadari untuk diselesaikan oleh Dishub (karena merekalah penguasa kebijakan tehknis pemprov Jakarta). Perbaikan perilaku kebijakan dan kesadaran para operator serta BLU Transjakarta akan berdampak positif, memberikan pelayanan terbaik pada warga Jakarta sebagai pengguna. Mari perbaiki dan bangun sistem busway sekarang sudah ada agar benar-benar sebuah sistem angkutan umum massal yang baik bukan sebuah proyek semata seperti sebelumnya. Secara baik dan terencana, tidak hanya kejar tayang untuk mengatakan pada Jakarta bahwa sudah ada busway.


Jakarta, 6 Agustus 2008
Penulis adalah Kordinator Koalisi Warga untuk Transportasi (KAWAT) Jakarta dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), sehari-hari membuka praktek advokat di Kantor Hukum TMA
Sekretariat: Jl. Pancawarga IV No:44, RT 003 RW 07, Cipinang Muara, Kalimalang, Jakarta Timur 13420. Telp/Fax: 021-8569008 HP: 0815 9977041, Email: azastigor@yahoo.com, Blog: azastigornainggolan.blogspot.com