Kotaku, Jakartaku, Hidupku

Merubah Fungsi Jalan Adalah Pelanggaran Hak Mobilitas Warga Negara

2011-12-16T19:40:00.000-08:00

Merubah Fungsi Jalan Adalah Pelanggaran Hak Mobilitas Warga Negara

Kelancaran lalu lintas bergantung pada kondisi jalan. Dalam fungsinya sebagai ruang lalu lintas, jalan merupakan komponen utama dalam sistem lalu lintas dan angkutan jalan. Arti dan fungsi jalan termuat dalam pengertian tentang ’Lalu Lintas’ dan ’Angkutan’ dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan (Pasal 1 angka 2). Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan (Pasal 1 angka 3). Artinya adalah UU atau hukum melindungi benar arti dan fungsi jalan sebagai salah satu alat memenuhi hak warga negara dalam melakukan mobilitas atau perpindahan tempat.
Pentingnya keberadaan jalan sebagi media pergerakan atau perpindahan, diatur juga secara jelas dalam pengertian Ruang Lalu Lintas Jalan. Pasal 1 angka 11 UU No. 22 Tahun 2009 menjelaskan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. Aturan ini hendak mensyaratkan bahwa fungsi ndan peranan jalan tidak boleh dirubah atau dirusak secara melawan hukum sebagaimana telah diatur UU No.2 Tahun 2009.
Manakala peruntukan atau keberadaan jalan tersebut terganggu atau dirubah maka timbul hambatan pergerakan atau masalah secara fungsional. Masalah tersebut bias saja terjadi terutama memunculkan kemacetan lalu lintas; dan berbagai gangguan lalu lintas lainnya termasuk ancaman keselamatan lalu lintas berupa kecelakaan lalu lintas. Prinsipnya merubah peruntukan atau fungsi jalan adalah juga pelanggaran terhadap hak mobilitas warga Negara secara merdeka dan selamat.. Keberadaan peraturan dalam UU No.22 Tahun 2009 ini merupakan salah satu wujud pemenuhan tanggunggung jawab Negara, dalam hal ini melalui pemerintah untuk menyediakan sarana mobilitas yakni jalan yang akses serta aman selamat.
Kenyataannya sekarang yang sering dan masih terjadi adalah tidak optimalnya, banyak dirubahnya atau dipaksa dirusak fungsi ruang jalan oleh para pengguna. Kondisi perubahan atau pelanggaran ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kapasitas jalan yang tidak memadai, kondisi geometri jalan yang tidak laik/tidak standar, pelanggaran rambu, pelanggaran terhadap fungsi jalan, perilaku berlalu lintas dan lemahnya fungsi pengawasan dan penindakan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Muncul atau banyak terjadinya pelanggaran di atas tidak lepas, secara khusus faktor pendukungnya adalah pembiaran pelanggaran itu oleh aparat penegak hukum yang terjadi terus menerus.
Berbagai pelanggaran tersebut dapat diidentifikasi dari berbagai perilaku berlalu lintas atau kondisi ruang lalu lintas jalan, antara lain: parkir di badan jalan; berhenti di sembarang tempat baik kendaraan pribadi maupun angkutan umum; penyempitan ruang jalan baik secara geometri (bottle neck) maupun karena pelanggaran fungsi jalan seperti pedagang kaki lima di badan jalan; tingginya volume penyeberang jalan (akibat tidak adanya JPO atau tidak digunakannya JPO); dan pola sirkulasi yang tidak efisien yang menimbulkan konflik sirkulasi.
Masih ada faktor-faktor lain penyebab tidak optimalnya fungsi ruang jalan. UU No. 22 Tahun 2009 dan berbagai peraturan yang lain terkait jalan telah mengatur tentang tata cara penyelenggaraan dan penggunaan ruang jalan. Salah satunya Pasal 28 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009, secara eksplisit menyatakan: setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan. Namun secara empiris masih banyak ditemui hambatan dan kendala serta persoalan lainnya dalam implementasi berbagai peraturan dan kebijakan tersebut.
Masalah perubahan atau pelanggaran terhadap fungsi jalan banyak terjadi di kota Jakarta. Dapat dikatakan pelanggaran fungsinya terus meningkat dan melahirkan pengguna jalan yang brutal dan semaunya tanpa mengindahkan pemenuhan perlindungan hak pengguna jalan yang lainnya. Penegakan terhadap peraturan mengenai fungsi jalan sebagaimana diamantkan oleh UU No.22 Tahun 22 adalah wujud nyata melindungi dan menghormati hak-haka mobilitas warga Jakarta. Begitu pula perlu dilakukan penegakkan secara konsisten dan tegas tanpa pandang bulu terhadap par4a pelanggar fungsi jalan agar tercipta sebuah kota Jakarta yang aman dan selamat transportasi atau mobilitas warganya. Upaya penegakkan itu juga merupakan solusi untuk mengembalikan dan mengoptimalkan fungsi ruang jalan di Jakarta.

Jakarta, 13 Desember 2011
Dewan Transportasi Kota Jakarta

Azas Tigor nainggolan, SH, MSi
Ketua

Sembilan Langkah Untuk Revitalisasi Angkutan Umum Jakarta

2011-12-16T19:34:00.000-08:00

Sembilan Langkah Untuk Revitalisasi Angkutan Umum Jakarta
(Sebuah Catatan Akhir Tahun Transportasi Jakarta 2011)
Oleh: Azas Tigor Nainggolan

Seperti apa wajah transportasi kota Jakarta di tahun 2014 mendatang? Banyak sekali ahli yang menyimpulkan Jakarta akan macet total jika tidak melakukan upaya pemecahan sejak sekarang. Begitu pula dengan besarnya perhatian media massa terhadap persoalan kemacetan Jakarta tersebut. Tiada hari tanpa pemberitaan kemacetan Jakarta di media massa sepanajng tahun 2011. Hampir setiap hari media massa di Jakarta mengangkat dan mengulas isu kemacetan dan masih buruknya angkutan umum di Jakarta. Dapat dikatakan tahun 2011 ini menjadi tahun dimana media massa memiliki kepedulian khusus terhadap masalah kemacetan dan angkutan umum di Jakarta.

Salah satu penyebab utama kemacetan adalah percepatan tingginya angka pertumbuhan dan penggunaan kendaraan bermotor pribadi, baik motor maupun mobil sejak tahun 1999. Selain itu juga terdapat beberapa penyebabnya lainnya yakni kurang baiknya pelayanan angkutan umum dan tidak disiplinnya pengguna jalan raya di Jakarta. Melihat penyebab di atas maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa cara atau jalan keluar yang bisa digunakan sebagai pendekatan untuk menyelesaikannya masalah kemacetan di Jakarta. Tentunya dapat dilakukan sebagai pendekatan dalam mengatasinya seperti mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi dan peningkatan etika, disiplin lalu lintas di jalan raya dan perbaikan layanan (revitalisasi) angkutan umum itu sendiri.
Dalam upaya menekan penggunaan kendaraan bermotor pribadi terdapat beberapa cara atau kebijakan yang dapat dilakukan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan beban biaya penggunaan kendaraan bermotor pribadi dan memperbaiki pelayanan angkutan umum yang ada. Artinya pendekatan memecah kemacetan dengan menekan penggunaan kendaraan bermotor pribadi dan merevitalisasi (memperbaiki) layanan angkutan umum menjadi penting. Memberikan layanan angkutan yang baik akan menjadi alternative transportasi dan mendorong para pengguna kendaraan pribadi berpindah ke angkutan umum.

Sebagai bahan pembanding saja dari data Polda Metro Jaya menunjukkan hingga saat ini jumlah perjalanan di Jakarta ada sekitar 21 juta perjalanan setiap harinya dan jumlah kendaraan bermotor di Jakarta hampir mencapai 9 juta unit. Padatnya perjalanan itu dilayani oleh kendaraan pribadi yang jumlahnya sebesar 98% untuk melayani 44% perjalanan. Sementara itu angkutan umum yang jumlahnya hanya 2% harus melayani 56% perjalanan (diantaranya 3% dilayani KA/KRL Jabodetabek). Langkah mengendalikan pengunaan kendaraan pribadi dan merevitalisasi angkutan umum menjadi sangat penting harus segera dilakukan untuk memecahkan kemacetan di Jakarta. Angka pertumbuhan rata-rata 5 tahun terakhir antara 10% sampai 15% setiap tahunnya. Secara khusus sekarang ini angka pertumbuhan kendaraan Mobil per hari ± 300 unit dan Sepeda Motor per hari 1.500 unit.

Saat ini Jakarta juga sudah memiliki moda angkutan umum massal Busway Transjakarta yang cukup representatif dan sudah beroperasi hampir sekitar 7 tahun dengan panjang koridor akan lebih dari 200 Km. Secara rutin, moda ini dibangun dan dioperasikan guna mendorong penggunaan kendaraan bermotor pribadi beralih ke angkutan umum dan meninggalkan kendaraan pribadinya di rumah atau di pinggir-pinggir kota.
Sekarang yang sangat perlu didorong dan harus dimulai pada tahun 2012 mendatang adalah pentingnya memperbaiki atau merevitalisasi layanan angkutan umum di Jakarta agar mampu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Masalah angkutan umum dan layanannya masih terus bergulir menjadi keinginan warga yang harus diperbaiki segera. Keinginan perbaikan layanan angkutan umum di Jakarta itu terungkap jelas pada harian Kompas pada dalam liputan utamanya (Headline) tanggal 21 September 2011. Dikatakan dalam pemberitaan Harian Kompas itu bahwa kebobrokan angkutan umum hampir seperti menguraikan benang kusut karena pelanggaran aturan dilakukan bersama-sama dan bersifat laten. Dalam Laporan Utamanya yang berjudul "Kusut dari Hulu ke Hilir: Hentikan Main Mata Semua Pihak" ini oleh Harian Kompas digambarkan bahwa diperlukan langkah berani dan struktural dalam memperbaiki atau merevitalisasi angkutan umum di Jakarta.

Munculnya dan meningkatnya dorongan merevitalisasi layanan angkutan umum tersebut dimulai juga dengan maraknya kejadian kejahatan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh awak angkutan umum itu sendiri. Misalnya saja maraknya kecelakaan lalu lintas dan pemerkosaan penumpang angkutan umum oleh sopir angkutan umum beberapa waktu lalu. Kejadian inilah yang mempercepat terjadi keinginan warga agar pemerintah daerah Jakarta secepatnya melakukan revitalisasi angkutan umum di Jakarta.
Masalah kemacetan dan buruknya layanan angkutan umum inilah yang memicu peningkatan penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta. Peningkatan penggunaan kendaraan pribadi ini juga dipicu oleh akibat rendahnya biaya penggunaan kendaraan pribadi khususnya sepeda motor yang berakibat pada angkutan umum yang semakin tidak diminati. Hal ini sejalan dengan adanya penurunan jumlah pengguna angkutan umum setiap tahunnya. Tingkat penggunaan angkutan umum hingga pada dekade tahun 1980an masih sekitar 50 persen dan turun menjadi hanya 12,9 persen di tahun 2010.

Langkah Revitalisasi
Melihat fakta ini wajar jika warga Jakarta mendesak pemerintah provinsi Jakarta untuk segera merevitalisasi layanan transportasi angkutan umum di Jakarta. Harus ada memang langkah strategis yang dilakukan mulai tahun 2012 mendatang dalam memperbaiki layanan angkutan umum di Jakarta.

Langkah pertama, Penegakkan Hukum. Minimnya penegakkan hukum saat ini membuat tidak disiplinnya para awak atau pengemudi angkutan umum. Para pengemudi terlihat jadi biasa dan bebas melakukan pelanggaran hukum atau aturan lalu lintas. Kebebasan itu sangat terlihat seperti hal bus angkutan umum saat menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarang tempat tanpa menghitung kemanan penumpangnya. Begitu pula sulitnya mencari penumpang dan mengejar target setoran harian, membuat para pengemudi angkutan umum berhenti dan menjadikan setiap jalan sebagai terminal liar. Akibatnya adalah penumpukan kendaraan lain di belakang yang menimbulkan kemacetan serius karena berkurangnya kapasitas jalan dikarenakan adanya terminal liar.

Langkah kedua, mengadakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bagi angkutan umum di Jakarta. Sesuai dengan norma hukum yakni dalam pasal 141 dan pasal 198 UU no: 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur bahwa setiap layanan angkutan umum harus mempunyai SPM. Keberadaan SPM ini akan melindungi hak konsumen atau pengguna angkutan umum untuk mendapatkan jaminan pelayanan yang baik, nyaman serta aman. Tanpa SPM maka konsumen sebagai pengguna angkutan umum akan banyak terlanggar hak-haknya seperti sekarang ini. Saat ini seringkali terjadi kecelakaan lalu lintas dimana awak angkutan umum yang ugal-ualan membahayakan penumpangnya, kondisi bus yang sudah sangat rusak tak terawat dan maraknya krimininalitas serta pelecehan di angkutan umum. Dalam aturan hukum yang ada di UU nomor: 22 tahun 2009 diatur bahwa perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal, memenuhi bagi penggunanya berupa: keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, keteraturan dan mengakomodir kebutuhan penyandang cacat. Melihat aturan ini sebenarnya Dinas Perhubungan Pemprov Jakarta tinggal mengadopsi dan mengimplementasikan saja aturan SPM tersebut di Jakarta.

Langkah ketiga, melakukan Evaluasi Trayek Angkutan Umum Eksisiting (Reguler). Harus diakui dan dilakukan sebuah evaluasi atau restrukturisasi trayek dengan berorientasi sebagai feeder untuk kereta api dan Transjakarta. Pada tataran operasional banyak trayek angkutan umum tumpang tindih. Trayek yang tumpang tindih tersebut tidak hanya berdampak bagi pengguna, tetapi juga bagi pengusaha dan pengemudi. Terjadi persaingan tidak sehat karena tidak aksesnya dan tidak terintegrasinya trayek yang sudah ada. Kondisi ini mengakibatkan pengguna angkutan umum harus melakukan banyak perpindahan moda lain seperti taksi atau ojek dan akhirnya mengakibatkan biaya tinggi bagi pengguna angkutan umum. Bahkan, trayek yang tumpang tindih ini bisa memicu masalah keselamatan. Oleh karenanya, diperlukan adanya evaluasi trayek (semacam re-routing) secara menyeluruh terhadap operasional angkutan umum existing, di Jakarta.
Kondisi nyata sekarang sebenarnya sudah banyak trayek angkutan umum terutama bus besar yang mati. Data Dinas perhubungan Jakarta menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 6.000 trayek, tetapi yang beroperasi hanya 2.800-an. Evaluasi terhadap trayek sangat perlu dilakukan dan haruslah memenuhi orientasi: menegakkan aturan, izin trayek adalah milik pemerintah bukan milik pengusaha (operator). Evaluasi trayek dilakukan untuk mengetahu kebutuhan armada dalam trayek, membatasi pemberian izin trayek baru secara selektif, melakukan pengalihan kendaraan dari rute “kurus” ke rute “gemuk” dan memulai system pemberian ijin trayek berdasarkan “Quality Licencing” atau Lelang. Evaluasi trayek ini juga harus dilakukan dengan mengintegraikan strategi yang membuka luas peluang untuk melakukan perjalanan kombinasi antara kendaraan pribadi dan angkutan umum. Strategi itu ditujukan dengan memfasilitasi peluang perjalanan kombinasi ini adalah dengan membangunkan fasilitas park and ride (fasilitas Parkir dan Menumpang). Fasilitas Park n Ride ini dapat dibangun di pinggir kota Jakarta yang akses dengan angkutan umum massal seperti Transjakarta atau kereta api komuter Jabodetabek.. Fasilitas untuk melanjutkan perjalanan ke tengah kota.

Langkah keempat, memperbaiki layanan kereta api komuter Jabodetabek. Idealnya, angkutan kereta api menjadi tulang punggung (Back Bone) sarana angkutan umum massal di Jakarta dan sekitar (Jabodetabek). Revitalisasi ini merupakan wujud satu kesatuan dari revitalisasi angkutan umum berbasis jalan raya serta berbasis rel yakni kereta api. Idealnya juga adalah pengelolaan kereta api haruslah di bawah kendali Gubernur Jakarta tidak seperti sekarang, gubernur tidak memiliki otoritas apa pun dalam mengontrol operasional kereta api di Jakarta. Sehubungan dengan ini maka sudah saatnya PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) memberikan ruang juga pada pemerintah provinsi Jakarta sebagai salah satu operator kereta api komuter.

Langkah kelima, meningkatkan biaya penggunaan kendaraan bermotor pribadi di Jakarta. Saat ini pengguna kendaraan pribadi sangat dimanjakan dan enak sekali. Betapa tidak, hingga saat ini pengguna kendaraan pribadi sangat murah biaya parkirnya, bias parkir dimana saja, dapat subsidi BBM dan bebas berkeliling kota tanpa bayar. Issue murah berkendaraan bermotor pribadi di Jakarta ini mendorong peralihan dari pemakai kendaraan umum ke angkutan pribadi. Akhirnya pada gilirannya memperparah kemacetan, me nurunkan kinerja lalu lintas, meningkatkan kecelakaan dan memperparah kualitas udara kota Jakarta. Langkah berani untuk meningkatkan biaya penggunaan kendaraan pribadi perlu diambil oleh pemerintah daerah Jakarta, diantaranya dengan penerapan Kebijakan Parkir Mahal Berdasarkan Zonasi, penerapan Jalan Berbayar (Electronic Road Pricing/ERP dan mencabut subsidi BBM. Pendapatan yang diperoleh dari peningkatan biaya penggunaan kendaraan bermotor pribadi dapat digunakan untuk mensubsidi angkutan umum.

Langkah keenam, melakukan kebijakan mensubsidi angkutan umum. Dalam konteks politik manajemen transportasi, hanya angkutan umum yang berhak atas subsidi, bukan kendaraan pribadi (subsidi BBM). Namun yang terjadi yakni sebuah kebijakan bodoh yakni faktanya, kini justru kendaraan pribadi yang dominan menikmati subsidi setidaknya melalui subsidi BBM. Padahal dalam konteks tarif, tidak seharusnya besaran tarif ditanggung semuanya oleh konsumen. Sebagian tarif seharusnya menjadi beban (subsidi) pemerintah daerah Jakarta atau bahkan pemerintah pusat. Kebijakan mensubsidi angkutan umum dan mencabut subsidi BBM untuk memecahkan kemacetan dengan menekan penggunaan kendaraan bermotor karena berbiaya tinggi ini justru kota besar dunia. Sebagai contoh di kota Turin Italia, pengguna angkutan umum hanya menanggung 30% besaran tarif sedangkan yang 70% dibebankan kepada pemerintah kota setempat. Begitu pula pemerintah Italia untuk membangun infrastruktur transportasi angkutan umum biaya ditanggung 60% oleh pemerintah pusat dan sisanya 40% oleh pemerintah daerah (kotanya). Oleh karenanya, perlu dicarikan formulasi yang tepat untuk subsidi angkutan umum ini.

Langkah ketujuh, melakukan perbaikan kelembagaan bisnis atau operator angkutan (regular) yang ada sekarang. Kondisi bentuk kelembagaan operator angkutan umum regular saat ini masih banyak yang tidak sesusia badan usaha bisnisnya dan melanggar aturan manajemen angkutan umum. Kelembagaan angkutan umum sesuai amanat Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 harus dikelola oleh sebuah badan hukumnya. Badan hukum kelembagaan bisnisnya sebuah PT atau Koperasi namun pengelolaannya mayoritas masih secara pribadi Individu). Akibatnya adalah kesulitan dalam mengontrol, membina dan mengembangkan pelayanan angkutan umum karena operator banyak sekali yang individu-individu bukan sebuah manajemen badan hukum yang jelas. Kondisi ini selanjutnya membuat pemerintah daerah Jakarta sangat kesulitan misalnya membuat apalagi menerapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bagi penggunanya. Secara nyata para operator yang individu-individu ini sulit diatur dan dikontrol dan menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar operator angkutan umum. Sehingga jelas sangat diperlukan evaluasi total kelembagaan pengelolaan angkutan umum, yakni harus berupa badan hukum dan pengelolaannya bukan individu-individu.

Langkah kedelapan, pembatasan usia kendaraan bermotor yang beroperasi di Jakarta. Pembatasan Usia Kendaraan Bermotor Umum perlu dilakukan agar ada jaminan secara sistematis bahwa angkutan umum akan berkembang pelayannnya dan tehknologi armadanya. Pengalaman di kota-kota di dunia saat ini terus menetapkan dan mengkontrol ketat layanan angkutan umumnya melalui kebijakan pembatasan usia armadanya. Pembatasan itu juga membuat pemilik kendaraan bermotor yang tua diharuskan membayar pajak yang lebih tinggi berlipat ganda dibandingkan kendaraan bermotor usia lebih muda. Begitu pula perkembangan tehknologi angkutan umum ini akan memberikan angkutan umum yang terus berkembang fasilitas kenyamanan, kemanan dan keterjangkauannya. Kondisi berkembangnya angkutan umum secara teratur lewat pembatasan usia armadanya akan memberikan dorongan pengguna kendaraan pribadi berpindah ke angkutan umum. Pembatasan usia kendaraan ini sebenarnya sudah ada yang diterapkan saat ini yakni bagi angkutan umum taksi di Jakarta. Taksi yang beroperasi di Jakarta saat ini umurnya tidak lebih dari 7 tahun dan kualitas tehknologinya terus berkembang. Pembatasan usia dan berkembangnya tehknologi taksi di Jakarta menghasilkan pelayanan yang baik.

Langkah kesembilan, melakukan restrukturisasi Dinas Perhubungan menjadi Dinas Transportasi dan Infrastruktur Jakarta. Sebagai penunjang penting dalam revitalisasi pelayanan angkutan umum adalah juga perlu dilakukan peningkatan kapasitas institusi yang yang menangani angkutan umum itu sendiri. Untuk itu langkah ke delapan yang harus dilakukan untuk merevitalisasi angkutan umum adalah merestrukturisasi organisasi Dinas Perhubungan menjadi Dinas Transportasi dan Infrastruktur. Restrukturisasi Dinas Perhubungan ini perlu untuk meningkatkan kinerja pengelolaan transportasi dilakukan melalui penggabungan beberapa Satuan Kerja/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang terkait pengelolaan transportasi. Pemberdayaan penggabungan fungsi ini dilakukan terhadap Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Kota, dan UPT Parkir ke dalam satu lembaga (Dinas) baru seperti yang dilakukan oleh Singapura melalui Land Transport Authority (LTA)nya dan Jepang dengan Ministry of Land, Infrastructure, and Transport-nya. Penggabungan ini dilakukan dalam rangka mewujudkan pengelolaan transportasi yang terpadu, efektif, dan efisien serta di dalam satu kordinasi.

Adalah sebuah kenyataab bahwa antara sektor transportasi/perhubungan dan infrastruktur tidak bisa dipisahkan bekerjanya. Idealnya struktur organisasi yang menanganinya adalah satu pintu (satu institusi). Oleh karenanya, jika institusi ini terpisah maka akan menimbulkan kebijakan yang saling tabrakan atau setidaknya tidak ada koordinasi antara institusi perhubungan (Dishub) dengan institusi yang menangani infrastruktur (Dinas PU). Sebagai contoh, pembuatan gorong – gorong di jalan Sudirman. Terbukti tidak ada saling koordinasi, membuat gorong-gorong di badan jalan yang memiliki tingkat kepadatan lalu lintas tanpa manajemen pekerjaan yang baik justru menambah kemacetan lebih parah lagi. Masalah ini adalah bukti yang actual dan jelas sekali untuk menunjukkan perlu pemberdayaan atau restrukturisasi Dinas Perhubungan menjadi Dinas Trasportasi dan Infrastruktur.

Setidaknya Sembilan langkah inilah yang harus dilakukan agar ada pengaruh signifikan memecahkan masalah kemacetan Jakarta dengan pintu revitalisasi angkutan umumnya. Guna memdukung upaya revitalisasi layanan angkutan umum ini juga bisa dibantu dengan sebuah tim adhoc di bawah gubernur Jakarta untuk menyusun strategi dan skenario revitalisasi manajemen angkutan umum. Tim ini bisa terdiri dari pihak independen yang berkompeten di bidang transportasi. Diharapkan dengan tim ad-hoc ini proses revitalisasi akan mengalami percepatan; Tim ini juga berfungsi mengawal proses revitalisasi manajemen angkutan umum di Jakarta yang akan dijalankan oleh Dinas Perhubungan atau Dinas Transportasi dan Infrastruktur. Perbaikan dan revitalisasi ini mendesak dilakukan demi keyakinan bahwa tahun 2014 Jakarta tidak terjadi kemacetan total sebagaimana disampaikan banyak ahli transportasi atas akutnya masalah kemacetan di Jakarta. Tentu Sembilan langkah ini juga membutuhkan kemauan bekerja bersama antara pengelola kota Jakarta dan pemerintah pusat. Tanpa ada dukungan nyata dari pemerintah pusat maka Jakarta yang indah, tidak macet dan bagus layanan angkutan umumnya akan tinggal sebagai ilusi. Semoga di tahun 2012 mendatang ada langkah dan upaya nyata bersama menyelesaikan kemacetan kota Jakarta tercinta ini.

Jakarta, 5 Desember 2011
Penulis: Azas Tigor Nainggolan
Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta, Kontak: 08159977041 dan azastigor@yahoo.com

Perlu Langkah Berani Merevitalisasi Angkutan Umum Jakarta

2011-10-27T05:53:00.000-07:00

Perlu Langkah Berani Memperbaiki
Angkutan Umum di Jakarta

Perhatian publik hingga saat ini cukup tinggi terhadap kondisi masih buruknya layanan dan manajemen transportasi angkutan umum di Jakarta. Hal ini terlihat jelas dari pemberitaan media massa yang setiap tidak lepas selalu menuliskan tanggapan warga Jakarta atau laporan lapangan kondisi tarnsportasi angkutan umum yang ada. Misalnya saja harian Kompas pada tanggal 21 September 2011 mengangkat HEADLINE mengenai kebobrokan angkutan umum hampir seperti menguraikan benang kusut karena pelanggaran aturan dilakukan bersama-sama dan bersifat laten dengan judul "Kusut dari Hulu ke Hilir: Hentikan Main Mata Semua Pihak". Hal ini sebenarnya dipicu dengan terjadinya kejahatan seksual dan kejahatan di atas angkutan umum Jakarta terus berulang. Yang terbaru, polisi mengungkap aksi pemerkosaan di atas angkot D-02 jurusan Lebak Bulus-Pondok Labu serta pemerkosaaqn yang dilakukan seorang sopir tembak angkot di lapangan Garuda Jakarta Timur. Pedristiwa baru lagi adalah meledaknya sebuah busway Transjakarta saat mengisi BBG di SPBG Pinang Ranti Jakarta Timur.

Kejadian di atas juga mewakili sebuah akibat dimana Jakarta sejak sekitar 12 tahun ini mengalami kemacetan lalu lintas yang akut. Akibatnya warga Jakarta atau lainnya lebih memilih melakukan perjalanannya di Jakarta dengan menggunakan kendaraan pribadi. Peningkatan penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta yang tumbuh dengan laju pertumbuhan yang tinggi sebagai akibat rendahnya biaya penggunaan kendaraan pribadi khususnya sepeda motor yang berakibat pada angkutan umum yang semakin tidak diminati. Hal ini sejalan dengan adanya penurunan jumlah pengguna angkutan umum setiap tahunnya. Modal split angkutan umum angkutan umum yang besarnya kurang lebih 50 persen ditahun 1980an turun menjadi hanya 12,9 persen di tahun 2010.
Melihat kondisi ini demerintah didesak untuk segera merevitalisasi manajemen transportasi angkutan umum di Jakarta. Untuk memulainya memang sangat diperlukan keberanian dan kemauan konkrit dalam melakukannya. Memperbaiki regulasi serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum bagi yang melanggar peraturan merupakan hal mutlak. Perbaikan dan revitalisasi ini mendesak dilakukan demi keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pemumpang yang selama ini terabaikan.
Setidak menurut catatan kami, untuk mendongkrak kembali penggunaan angkutan umum perlu diambil beberapa langkah, diantaranya:
1. Meningkatkan akses dan kecepatan perjalanan dengan menggunakan angkutan umum, sehingga lebih menarik untuk menggunakan angkutan umum daripada menggunakan kendaraan pribadi termasuk mengurangi mengurangi panjang antrian, meningkatkan frekuensi pelayanan.
2. Restrukturisasi jaringan pelayanan angkutan umum serta memperluas jaringan pelayanan angkutan massal, pemerintah daerah juga perlu perlu menetapkan jarak jalan kaki maksimal menuju lintasan angkutan umum, Angka yang biasa digunakan adalah 400-500 m dipusat kota dan 700 sampai 1000 m di pinggiran kota.
3. Merevitalisasi kereta api Jabodetak dengan menghilangkan semua persilangan sebidang, meningkatkan frekuensi pelayanan, menggandeng sektor swasta untuk bisa mengembangkan kawasan stasiun sehingga bisa beroperasi seperti layaknya MRT.
4. Meneruskan pengganti projek monorail Jakarta dengan pendekatan yang baru mengingat projek ini sebelum ini baru saja dihentikan.
5. Meningkatkan keamanan para pengguna angkutan umum, untuk itu Pemerintah Daerah harus bekerja sama dengan Kepolisian RI untuk meningkatkan keamanan penumpang angkutan umum dengan mengambil langkah-langkah prefentif melalui patroli, pengawasan secara berkesinambungan.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum terutama yang menyangkut keteraturan dengan headway yang seragam, kenyamanan penumpang, shelter pada lokasi yang tepat yang harus diterapkan kepada Busway dan angkutan umum lainnya.
7. Membuka luas peluang untuk melakukan perjalanan kombinasi antara kendaraan pribadi dan angkutan umum dengan penyediaan fasilitas park and ride.
8. Meningkatkan biaya penggunaan kendaraan pribadi dan menurunkan biaya penggunaan waktu melalui pemberian subsidi. Meningkatkan biaya penggunaan kendaraan pribadi dapat dilakukan melalui biaya awal yang tinggi yang dapat dikombinasi dengan biaya penggunaan kendaraan yang lebih tinggi. Salah satu langkah yang sudah diajukan DTKJ kepada pemerintah daerah adalah kenaikan tarif parkir sampai dengan 5 kali di pusat kota, 3 kali di wilayah antara dan 1 kali di pinggiran Jakarta. Usulan ini sedang dalam pembahasan di DPRD dan diharapkan anggota DPRD memiliki visi sama yakni tariff parkir tinggi bukanlah beban tetapi bagian alat mengendalikan serta mengurangi kemacetan Jakarta. Usulan lain yang juga mengemuka adalah penerapan jalan berbayar dengan menerapkan electronic road pricing secepatnya.
Melihat harapan dan langkah yang perlu dilakukan, sekali lagi dibutuhkan sebuah keberanian dan kemauan memperbaiki Angkutan Umum di Jakarta. Selain itu juga diperlukan keterlibatan semua pihak, terutama warga Jakarta untuk merevitalisasi manajmen transportasi dan layanan layanan angkutan umum di Jakarta. Bekerja bersama-sama inilah yang harus dilakukan jika Jakarta mau memiliki layanan angkutan umum yang baik dan keluar dari kemacetan yang akut. Begitu pula harus dilakukan kerja terorganisir juga keterlibatan bersama Jakarta yakni instansi transportasi, pemerintah daerah lain sekitar Jakarta dan pemerintah pusat dalam memecahkan masalah kemacetan Jakarta. Penyelesaian masalah ini tidak bisa hanya diserahkan begitu saja pada pemerintah daerah Jakarta sendirian karena itu tidak mungkin menyelesaikan masalah. Kerja sama dan keberanian bekerja bersama-sama itu diperlukan untuk membantu menyelesaikan revitalisai manajemen transportasi dan layanan angkutan umum di Jakarta.

Jakarta, 27 Oktober 2011
Azas Tigor Nainggolan, Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta

Selamat Pesta Paskah

2010-04-17T02:39:00.001-07:00

Memberi Bukan Berarti Hanya Materi Atau Karitatif

Ada permenungan yang menarik saya dapatkan pada misa Paskah anak kali ini. Sekelompok anak-anak Sekolah Bina Iman di paroki saya di St Yoseph Matraman, Jakarta Timur mementaskan sebuah drama kecil tentang sebuah persahabatan. Suasan gembira dan senyum terus mewarnai hati selama menyaksikan drama pengganti khotbah pastor pada misa Paskah anak minggu pagi itu. Isi cerita darma itulah yang membuat saya gembira. Cerita drama itu menggambarkan sebuah semangat nyata keberpihakan pada saudara-saudara yang miskin dan tertindas. Sebagai sebuah isi, adegan-adegan dalam drama tersebut cukup menggelitik dan memberi saya makna sebuah solidaritas atau bela rasa terhadap sesama yang miskin dan Paskah. Isinya sangat memberi gambaran nyata tentang thema Aksi Puasa Pembangunan (APP) Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) tahun 2010, yakni “Mari Bekerja Sama Memberantas Kemiskinan”.
Dalam cerita drama itu anak-anak SBI hendak menyampaikan pesan arti persahabatan tiga anak yang berasal dari lingkungan ekonomi dan sosial berbeda. Dua anak yang berperan sebagai Regina dan Mikael diceritakan adalah anak dari kalangan ekonomi kaya. Sementara satu anak lain berperan sebagai Tomo yang berasal dari keluarga miskin dan sudah ditinggal wafat ayahnya. Kemiskinan membuat Tomo dan adiknya terpaksa menjadi pedagang asongan di lampu merah agar bisa hidup dan bersekolah. Walau berbeda status ekonomi dan sosial ketiga anak tersebut tetap bersahabat dan saling membantu.
Dialog drama itu, menceritakan Regina dan Mikael bersahabat agar bisqa membantu Tomo, sahabat mereka. Kedua orang anak itu membantu Tomo dalam pengembangan pelajaran sekolah dengan belajar bersama. Makna khusus dari adegan itu saya mencatat bahwa Regina dan Mikael yang berasal dari keluarga kaya mau “turun” bersahabat dan membantu Tomo yang miskin. Regina dan Mikael dengan senang hati mau bergabung dan memberi kesempatan belajar bersama dengan Tomo agar mereka memiliki kesempatan menjadi murid pintar secara bersama. Secara sadar dalam cerita drama digambarkan bahwa Regina dan Mikael ingin membantu agar Tomo agar tetap bisa mengikuti pelajaran sekolah karena harus berjualan asongan untuk membantu membiayai keluarganya.
Saat menyaksikan, secara khusus saya mengatakan pada diri sendiri bahwa cerita ini sangat maju dibandingkan khotbah pastor paroki saya pada misa Vigili Paskah malam sebelumnya. Makna cerita drama ini sudah keluar dan jauh lebih cerdas, mengajak kita untuk mau turun membantu sesama yang miskin. Kemauan turun dalam cerita itu memberikan contoh pilihan keberpihakan sebuah bentuk kerja sama yang nyata dalam memberantas kemiskinan. Cerita drama itu juga mau mengatakan bahwa memberi atau membantu saudara kita miskin bukan hanya berbentuk materi atau karitatif semata. Sementara khotbah pastor yang saya dengar hanya seputar arti Paskah dan sikap mau percaya walau tidak melihat. Penjelasan yang panjang dan berbelit membuat khotbah pastor jadi kehilangan makna dan tidak menjelaskan thema APP 2010.
Lain halnya dengan cerita darma anak-anak SBI tersebut, sederhan penamnpilannya tetapi memberikan makna yang dalam. Anak-anak dalam drama itu sangat jelas memberikan masukan nyata pada umat dan anak-anak yang hadir dalam misa tersebut. Anak-anak itu ingin membantu kita menterjemahkan arti sebuah bentuk solidaritas atau bela rasa yang tepat pada saudara yang miskin bukan hanya berbentuk materi atau karitatif saja. Jelas sekali Regina dan Mikael dalam cerita drama itu berkeinginan membantu dan membuat Tomo maju agar mendapatkan masa depan yang lebih baik hidupnya dari yang sekarang. Talenta dan kapasitas kedua anak itu sebagai siswa menjadi model dan dasar bela rasa mereka kepada Tomo.
Semangat memberikan yang terbaik bagi saudara-saudara yang miskin, dimana Regina dan Mikael telah mau turun serta memberikan diri mereka bagi Tomo. Memberi diri mereka sesuai kapasitas sebagai siswa dan bukan memberi materi atau karitatif mereka sadari sebagai cara membantu Tomo. Mereka ingin membantu Tomo, sahabat mereka dengan mau memberi kesempatan belajar bersama. Sederhana sekali pilihan medianya dalam membantu tapi sangat mengena dan sangat berguna bagi saudara kita yang miskin untuk keluar dari kemiskinannya. Spontan saya teringat sebuah kutipan indah kitab suci yang kira-kira mengatakan: “apa yang kau lakukan dan berikan yang terbaik kepada saudara-saudaramu yang miskin dan hina, maka engkau telah memberikanya kepadaKU”.
Sungguh indah makna cerita drama anak-anak itu dan membuat saya tersenyum-senyum selama menyaksikannya. Makna itu juga yang membuat saya bangga ternyata anak-anak tadi karena telah membantu menjelaskan cara berbuat yang baik bukan harus materi atau karitatif saja. Memberi materi atau karitatif adalah sebuah bentuk yang selalu menjadi andalan kita jika mau membantu saudara kita yang miskin. Model karitatif dan materi memang sebuah cara yang aman, mudah dan mengasyikan hati pelaku karena pelaku tetap pada posisi di atas dari saudara yang miskin. Apabila tindakan karitaif dijadikan tujuan bela rasa atau solidaritas kita maka itu sangat tidak mendidik dan mengambil alih tanggung jawab pemerintah.
Seringkali juga tindakan bela rasa berbentuk materi dan karitatif menjadi kontra produktif dan mencurigakan saudara-saudara kita miskin itu sendiri. Bahkan tindakan karitatif memberi ruang provokasi bagi pihak-pihak yang tidak suka pada tindakan atau sikap berpihak pada saudara yang miskin sebagai tindakan sektarian. Sebuah tindakan bela rasa dengan bentuk karitatif sebaiknya dijadikan sebagai media atau pintu masuk pada bela rasa atau solidaritas nyata. Artinya adalah, tempatkan tindakan karitatif hanya alat dan tindakan darurat jangka pendek (emergency respon) dan bukan tujuan solidaritas yang utama. Menjadikan tindakan karitatif dan pemberian materi sebagai tujuan bukan contoh yang tepat untuk membangun solidaritas atau berbela rasa pada saudara-saudara yang miskin. Khotbah yang panjang tanpa makna bukan contoh baik, tetapi tindakan sederhana nyata berpihak, mau turun dan membebaskan lebih bermanfaat untuk membangun kerja sama memberantas kemiskinan. Maukah kita berbuat nyata untuk memberantas kemiskinan? Selamat Pesta Paskah.

Jakarta, 4 April 2010
Selamat Pesta Paskah
Azas Tigor Nainggolan
Penulis adalah umat Katolik biasa di Keuskupan Agung Jakarta

Jakarta Untuk Semua

2009-10-11T05:50:00.000-07:00

Oleh: Azas Tigor Nainggolan

Lebaran tinggal beberapa hari lagi. Arus mudik sudah berlangsung. Kota Jakarta mulai ditinggal oleh penghuninya, para kaum urban (miskin) untuk berlebaran di kampung halaman. Begitulah ritme tahunan kota Jakarta. Setelah berjuang sepanjang tahun, saatnya kembali berkumpul dan berdoa lebaran, mensyukuri seluruh berkat bersama keluarga. Kehadiran dan perjuangan kaum urban miskin ini bukti bahwa kota Jakarta hidup dari mereka. Jakarta tidak bisa memusuhi apalagi menutup diri dari kaum urban, kota Jakarta hidup dan dihidupi oleh kaum urban (miskin).

Coba saja (mungkin mau mencoba) Jakarta menutup diri dan melarang kaum urban (miskin) masuk. Jakarta akan serasa berlebaran terus ... sepi ... lengang ... tak hidup, menjadi kota mati. Realitas hidup kaum urban miskin terus mengajak Jakarta untuk menata diri, tidak melulu mengusur dan menangkapi kaum miskin. Jalan doa terbaik baik bagi Jakarta adalah mengelola kaum urban (miskin) yg menghidupinya sebagai potensi dan sumber hidup.

Ada kebiasaan buruk dan itu sebuah pelanggaran Hak Asasi yang sering dilakukan oleh pemerintah provinsi (Pemprov) Jakarta pada masa-masa mudik lebaran. Saat mudik lebaran, kota Jakarta mulai sepi. Kaum urban miskin meninggalkan rumahnya di kolong jembatan atau di pinggir sungai dan gerobak tempat berjualannya akan dibongkar paksa atau dibakar petugas Trantib. Pembongkaran dan pembakaran paksa itu dilakukan dengan alasan untuk mebersihkan dan menertibkan kota Jakarta. Begitu pula saat arus balik setelah lebaran tiba, aparat pemprov akan melakukan operasi yustisi untuk melarang kaum miskin kembali ke Jakarta. Alasan yang digunakan dalam operasi yustisi adalah operasi KTP untuk mencegah warga kota lain masuk ke Jakarta.

Sebagai warga kota Jakarta tentu akan senang sekali kota tertib dan indah. Tetapi mengapa yang dijadikan sasaran penertiban atau penggusuran untuk memperindah Jakarta selalu adalah kaum miskinnya? Apakah memang kaum miskin itu selalu menjadi masalah Jakarta jadi tidak tertib dan tidak indah? Bukankah kaum miskin dan waga lainnya yang kebetulan berduit dan berjabatan adalah sama-sama manusia. Diciptakan sama tanpa perbedaan hakiki. Mengapa pada perjalanan berikutnya jadi ada pembedaan dan cap negatif (stigma) hanya pada kaum msikin saja di kota ini?

Tidak menjadikan kaum miskin sebagai musuh dan masalah kota ... tapi adalah sebagai hidup kota dan Jakarta harus berpihak untuk semua warganya. Adalah hak setiap warga negara Indonesia untuk datang dan hidup di seluruh wilayah negaranya, termasuk di Jakarta. Kebiasaan menggusur, menangkapi dan memusuhi dan melarang kaum miskin hidup di Jakarta adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kebiasaan mengancam dan menutup kota Jakarta dari kedatangan warga kota lain (kaum urban-miskin) juga adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Membongkar dan membakar tempat usaha para pedagang Kaki lima (PKL) atau tempat tinggal kaum urban miskin saat sedang mudik berlebaran adalah pelanggaran Hak Asasi Mansuia. Jadi tindakan menggusur dan membakar tempat usaha PKL setiap masa mudik lebaran setiap tahun itu harus dihentikan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) harus bisa menghentikan semua tindakan yang melanggar HAM di negeri ini, termasuk juga tindakan yang memusuhi, menilai begatif, menggusur, membakar kehidupan kaum urban miskin kota Jakarta oleh pemerintah kotanya.

Jika tindakan pelanggaran Hak Asasi ini masih berlangsung saat mudik lebaran nanti maka Komnas HAM patut dipertanyakan eksistensinya. Atau dapat dikatakan Komnas HAM tidak berguna dan tak ada gunanya untuk warga negara Indonesia. Memang kedengarannya sinis tapi memang begitulah seharusnya. Komnas HAM dibentuk dan dibiayai oleh uang warga .. rakyat Indonesia, sudah selayaknya dan seharusnya bekerja sekuat tenaga untuk melindungi Hak Asasi semua warga negara termasuk warga Jakarta. Apa lagi kejadian membongkar dan membakar saat musim mudik lebaran itu terjadi setiap tahun dan di depan mata atau di depan kantor Komnas HAM sendiri, di Jakarta. Komnas HAM tidak bisa berkata tapi atau membuat alasan untuk lari dari tanggung jawab ini. Hak Asasi adalah satu, tidak boleh ditawar-tawar. Hak Asasi adalah kehidupan yang diberikan Sang Pencipta untuk kemuliaan manusia ciptaanNya, jadi bersifat universal dan melekat di seluruh manusia.

Mari bangun dan jadikan negara ini sunguh-sungguh menghormati hak-hak warga negaranya. Juga mari jadikan kota Jakarta kota yang menghormati hak setiap warganya. Jadikan moment lebaran ini sebagai kesempatan Jakarta berubah. Tidak lagi menjadikan Jakarta kota yang memusuhi, menggusur dan menolak warganya yang miskin. Lebaran adalah doa dan kesempatan membangun komimen perubahan. Saatnya di lebaran ini Jakarta membangun komitmen baru yakni berpihak pada warganya yang miskin dan tertindas. Jadikan lebaran sebagai kesempatan membangun niat suci, Jakarta untuk semua. Misi kita adalah membantu dan menghormati hak-hak semua orang terutama hak-hak saudara kita yang miskin dan selama ini selalu ditindas serta dilupakan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1430 H, Mohon Maaf Lahir dan Bathin.

Jakarta, 17 Sepetmber 2009
Azas Tigor Nainggolan
Penulis adalah Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Advokat Publik untuk warga miskin di Jakarta dan tinggal di Jakarta. Kontak email: azastigor@yahoo.com, telepon: 08159977041

Minusnya Kemauan Pemprov Jakarta Menegakan Aturan Kawasan Dilarang Merokok

2009-09-12T20:09:00.000-07:00

Oleh: Azas Tigor Nainggolan

Kota Jakarta sudah terlanjur parah persoalan polusi udaranya. Baik itu polusi di luar ruangan (out door) maupun di dalam ruangan (in door) agar warga Jakarta terlindung haknya untuk mendapatkan hak atas udara yang bersih. Tanpa udara yang bersih setiap orang tidak akan hidup sehat dan tidak dapat berkembang secara wajar. Persoalan pencemaran inilah yang melatar-belakangi pemerintah provinsi (Pemprov) Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No: 5 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara (PPU). Secara khusus juga untuk mengendalikan pencemaran udara di dalam ruang akibat asap rokok Pemprov Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor: 75 Tahun 2005 Tentang Kawasan Dilarang Merokok. Pergub ini dikeluarkan sebagai aturan pelaksana atas Perda Nomor: 5 Tahun 2005. Diharapkan melalui penerapan atau penegakan Pergub Kawasan Dilarang Merokok (KDM) ini warga Jakarta bisa terlindungi haknya agar mendapatkan hak atas udara yang bersih di dalam ruang publik.

Seperti kita ketahui bahwa asap rokok bukan saja mengganggu perokoknya saja tetapi orang-orang yang saat itu berada disekitar perokok (perokok pasif) saat merokok. Untuk itulah secara khusus di dalam Perda No: 5 tentang PPU dan Pergub No: 75 tentang KDM mengatur dan melindungi orang agar tidak menjadi perokok pasif ketika di tempat atau di ruang publik. Baik Perda No: 5 dan Pergub KDM mengatur bahwa ada 7 kawasan dilarang merokok yakni Di tempat pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat ibadah, tempat bermain anak, angkutan umum, tempat bekerja dan tempat umum. Diatur pula bahwa di 5 tempat pertama di atas pihak pengelola tempat atau ruang umum tidak diwajibkan menyediakan tempat merokok. Sedangkan di tempat umum dan tempat bekerja diatur bahwa pngelola kawasannya diwajibkan menyediakan tempat merokok.

Kedua aturan tentang kawasan dilarang merokok ini sudah sekitar 4 tahun usianya tetapi belum juga diberlakukan atau ditegakkan secara benar. Lihat saja di sekitar kita tetap dan terus saja semua orang bebas merokok. Para perokok tidak peduli dengan kepentingan orang di sekitarnya. Para perokok tidak peduli mencemari udara penuh dengan racun rokok. Mereka juga tidak peduli bahwa ada aturan yang membatasi agar para perokok tidak merokok di sembarang tempat. Memang buruk sekali nasib si perokok pasif, sakit, terganggu dan terus belum dilindungi. Kondisi seperti ini tentunya tidak boleh dibiarkan. Penegakan aturan untuk melindungi si perokok pasif, atau yang dikenal dengan aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), atau smoke free area harus dilindungi. Padahal regulasi, ketentuan tentang KTR atau KDM selain di akomodir atau diatur dalam Perda No: 5 dan Pergub No: 75 tahun 2005 juga telah diakomodasi oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Pasal 22-25). Peraturan dalam PP No: 19 ini menegaskan bahwa tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok (Pasal 22). Untuk mewujudkan kepentingan itu maka pasal 25 PP No: 19 ini juga menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib mewujudkan kawasan tanpa rokok, di daerahnya masingh-masing.

Sebenarnya kota Jakarta adalah kota atau daerah yang pertama kali mengatur tentang ketentuan KTR atau KDM melalui Perdanya No. 5 Tahun 2005 tentang PPU dan Perda No: 75 tahun 2005 tentang KDM. Tetapi dalam perjalanannya, keseriusan Pemprov DKI Jakarta untuk menegakan aturan KTR, perlu dipertanyakan. Beberapa hasil penelitian yang pernah kami dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) lakukan menunjukkan hasil bahwa penegakan aturan KTR atau KDM nyaris tak tidak perubahan. Berbagai ruang atau tempat publik yang merupakan KDM tetap saja para perokok bebas merokok. Hasil penelitian kami pada tahun 2006 mendapatkan 50% dari 60 mal yang disurvei masih melanggar KDM. Begitu pula pada tahun 2008 kami mendapat dalam penelitian bahwa 130 kantor Pemerintah di Jakarta (baik kantor pemerintah nasional maupun kantor Pemprov Jakarta) masih melanggar KDM. Hasil survey tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran tertinggi (74%) justru dilakukan oleh pegawai negeri sipil (PNS) dari kantor-kantor itu.

Begitu pula dengan kawasan lain yang masuk dalam KDM masih terus terjadi pelanggaran. Entah itu pelanggaran yang dilakukan oleh perokoknya atau juga pihak pengelola kawasan yang tidak melakukan penegakan aturan KDM. Lihat saja di tempat belajar mengajar masih banyak orang bahkan gurunya merokok di dalam kawasan tersebut. Coba juga kita berkunjung ke ITC Kuningan Jakarta Selatan dan naik ke lantai tiganya. Semua ruangan dipenuhi perokok dan asap rokok. Tidak ada upaya dari pengelolanya untuk melarang dan menegakan aturan mal sebagai KDM. Juga di dalam kendaraan umum, para sopirnya bebas dan seenaknya merokok walau penumpangnya sudah menutup hidung serta menengurnya. Menyikap minusnya penegakan aturan dan masih banyaknya pelanggaran KDM, Pemprov Jakarta harus lebih peduli dalam penagakan aturan KDM. Setidak ada beberapa langkah penting yang dapat dilakukan pihak aparat Pemprov dalam menegakan aturan KDM atau KTR, seperti:
• Merevisi aturan yang menjadi dasar hukum kebijakan 100% atau total tanpa asap rokok di Jakarta
• Membuat pemahaman yang sebagai implementasi aturan yang ada
• Membangun penegakkan Hukum KDM yang berorientasi pada pendekatan lebih tidak efektif berdampak struktural.

Belum adanya penerapan ruang atau lingkungan total bebas asap rokok ini masih
terlihat dalam aturan yang ada. Masih ada aturan yang menetapkan bahwa pengelola tempat atau kawasan tempat umum dan tempat bekerja wajib menyediakan tempat merokok bagi perokok. Sementara itu di 5 tempat lainnya Pemprov Jakarta tidak mewajibkan pengelola ruang untuk megadakan kawasan atau tempat merokok. Ketidak-tegasan dalam membangun kawasan yang total bebas rokok ini menunjukkan bahwa pembuat kebijakan tidak memahami secara baik bahwa udara bersih itu adalah sebuah hak. Bagi para pengelola ruang atau kawasan tempat kerja yang ingin memberikan lingkungan yang sehat, total bebas asap rokok dan tidak mau menyediakan tempat merokok akan memiliki masalah. Para pengelola yang sehat dan maju seperti itu akan menjadi pesakitan hukum karena dianggap melanggar hukum , tidak menyediakan tempat merokok.

Adanya dua jenis pemahaman dan pendekatan kebijakan yang digunakan untuk membangun Jakarta bebas asap rokok seperti dia atas harus segera diselesaikan. Jika memang ingin membebaskan Jakarta dari asap rokok maka tidak perlu ada toleransi bagi perokok. Tidak perlu juga ada kewajiban menyediakan ruang bagi perokok, rokok dan perusahaan rokok di kota ini. Pihak pemerintah atau aturan yang ada seharusnya membebaskan secara total KDM dari kewajiban menyediakan tempat merokok. Artinya harus ada revisi kebijakan yang berangkat dari dua pendekatan yang berlawanan menjadi satu kebijakan. Tidak juga memberikan tafsir lain tentang KDM. Apabila memang ingin memberi udara sehat bagi warganya maka kota Jakarta tidak perlu memberi toleransi ruang bagi rokok, perokok atau iklan rokok di ruang Jakarta. Kita harus berani membangun Jakarta bebas dari asap rokok, produk rokok dan keterlibatan perusahaan rokok di Jakarta.

Begitulah dalam waktu yang singkat dapat dilakukan oleh Pemprov Jakarta adalah membangun kemauan menegakkan aturan KDM seluruh fungsinal di seluruh sektor Pemprov. Tanpa kemauan dari pihak aparatur Pemprov maka dapat diramalkan aturan KDM ini akan mandul dan membusuk, akhirnya tidak jalan sama sekali. Perkembangan saat ini saja Jakarta sebagai pionir dalam membuat kebijakan KDM tetapi terbelakang dalam pelaksanaan dan penegakannya. Dalam penegakan aturan KDM juga diperlukan keberanian menindak para pengelola atau pemilik kawasan yang masuk dalam katagori KDM. Lucu saja rasanya, ada perokok yang merokok semabarangan dan melanggar KDM. Tetapi tidak satu pun pengelola atau pemilik kawasan yang ditindak karena membiarkan perokok sembarangan di kawasannya. Kesadaran dan kemauan menegakan setiap aturan harus dimiliki semua aparatur Pemprov agar warganya terlindungi hak dan kota ini lebih sehat. Selain itu juga kita sebagai warga Jakarta perlu berperan aktif, mendorong dan melakukan kontrol publik agar Pemprov mau penegakan aturan KTR atau KDM secara konsisten.

Jakarta, 10 September 2009
Azas Tigor Nainggolan, SH, MSi
Penulis adalah Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Advokat Publik untuk warga miskin di Jakarta dan tinggal di Jakarta. Kontak email: azastigor@yahoo.com, telepon: 08159977041

Cukuplah Sudah

2009-09-01T05:42:00.001-07:00

Oleh: Azas Tigor Nainggolan

Luar biasa pengalamnku pagi tadi. Sangat luar biasa. Pagi-pagi benar saat aku mengantarkan anakku yang pertama ke sekolah secara tak sengaja mataku tertuju pada sebuah pemandangan di pinggir jalan. Mataku terpana sesaat melihat seorang anak kecil yang berdiri bersama ayahnya (mungkin) duduk di pinggir jalan. Terlihat sepintas anak itu baru saja bangun dari tidurnya di jalan itu. Waktu yang singkat karena motor yang saya kendarai harus terus berjalan dan pemandangan itu akhirnya terlewat. Sepanjang perjalanan menuju ke sekolah anakku, pikiranku terus berpikir dan berimajinasi tentang anak yang saya baru saja lihat. Ketika di perjalanan pulang, di jalan yang sama aku melihat anak itu kembali. Masih tetap berdiri bersama ayahnya yang duduk di pinggir jalan, dari jauh aku memperhatikannya, dari atas motor.

Tiba di rumah aku sudah ditunggu untuk mengantar anakku yang kedua ke sekolahnya. Sepulang saya mengantar anakku yang kedua itu, di tengah jalan yang macet, aku bertemu dengan seorang teman pemulung. Wajahnya tersenyum melihat aku tetapi tangannya tetap terus berusaha menarik gerobaknya agar tetap berjalan. Aku melihat di dalam gerobak itu ada 2 orang anak dan isterinya duduk sambil melihat-lihat pemandangan di jalan raya. Ooh ... demikian nama panggilan kawanku pemulung itu. Saat aku menjadi pengurus Rukun Warga (RW) beberapa tahun lalu, aku meminta dia menjadi petugas pengangkut sampah di pemukiman dimana aku tinggal. Biasanya sore hari setelah berkeliling memulung, Ooh baru mengangkut atau mengambil sampah dari rumah ke rumah.

Sayang sekali setelah aku berhenti dan tidak lagi menjadi pengurus RW, Ooh pun diberhentikan dari pekerjaannya sebagai petugas pengangkut sampah. Biasanya kami, warga di pemukiman selalu memisahkan sampah-sampah yang bisa didaur ulang sebagai hadiah penghasilan tambahan untuk Ooh. Sampah-sampah itu akan diambil dan diangkut dengan gerobak oleh Ooh ke tempat penampungan sampah sementara yang jaraknya sekitar 3 kilometer dari pemukiman kami. Pertemuan di tengah jalan tadi pagi itu telah memastikan bahwa Ooh beserta isteri dan anaknya sudah cukup lama hidup berkelana di atas gerobak. Setidaknya, aku masih ingat, sudah hampir 4 tahun ini mereka hidup sebagai manusia gerobak tanpa rumah dan alamat.

Masih pagi itu juga, perjalanan berikutnya sebelum aku ke kantor FAKTA adalah mengantar isteri ke tempatnya bekerja. Seperti biasa kami akan berpisah dan isteriku berhenti di bawah sebuah jembatan penyebarangan di jalan Thamrin Jakarta Selatan. Tidak seperti biasanya, pagi tadi aku melihat sebuah spanduk yang digantungkan di jembatan itu. Tulisan di spanduk itu seakan menyalahkan siapa saja yang memberikan bantuan atau ingin berbagi kepada orang lain di jalannan. Menurut tulisan di spanduk itu bahwa perbuatan tersebut akan melahirkan generasi yang malas. Spanduk tersebut merupakan salah satu bentuk yang menurut aparat pemda sebagai sosialisasi Perda Ketertiban Umum. Tak lama kemudian aku melihat ada segerombolan petugas Trantib menuruni tangga jembatan sambil memegangi seorang ibu tua yang menggendong anaknya yang masih kecil. Aku menduga, pasti ibu dan anaknya dituduh sebagai pengemis dan ditangkap oleh petugas trantib.

Sepanjang perjalanan menuju kantor FAKTA, di atas motor aku berpikir keras tentang pengalaman-pengalaman pagi tadi. Satu per satu wajah-wajah itu muncul kembali dan terus berganti. Mulai dari pengalaman melihat seorang anak yang pagi-pagi benar sudah di jalan, Ooh dan keluarga hingga ibu tua besarta anaknya yang ditangkap trantib. ”Kota ini sungguh keras dan tidak berperasaan memperlakukan warganya yang miskin. Mungkin juga bukan hanya yang miskin? Bisa jadi kepada seluruh warganya? Tapi sungguh tidak adil terutama untuk warganya yang miskin, kota ini sungguh tidak berpihak atau tidak memberikan perhatian yang benar”, pikiranku berkecamuk sepanjang jalan. Motor aku kebut kencang dan cepat, seakan takut melihat situasi berikutnya. Gedung-gedung pencakar langit, berdiri tegak dan sombong menjadi petunjuk kota Jakarta.

Petunjuk bahwa kota ini hanya untuk gedung-gedung, mobil-mobil yang memacetkan jalan dan kesombongan materi lainnya. Kota ini tidak ada ruang atau tidak memberi kesempatan bagi warga yang miskin karena dianggap manusia bodoh dan malas. Sambil berjalan kencang, di atas motor aku berpikir dan menyesali sikap kota ini yang menjadikan warga miskin sebagai sampah yang mengotori kota. Sampah yang merusak dan mencemari keindahan kota. Sayang sekali memang, pengalamanku selama ini menunjukkan bahwa kota Jakarta melihat warga yang miskin bagai sampah tak berguna. ”Entah apa indahnya kota ini? Apakah masih ada yang bisa dibanggakan dari kota yang tidak melihat warganya yang miskin?”, hatiku bertanya. Terus saja kota ini melakukan penggusuran, mengusir, menangkapi dan melempar jauh warga yang miskin keluar dari kota ini. Bukankah indah itu harus terdiri dari beraneka ragam? Ada bunga, ada pohon dan ada juga rumputnya.

Mataku memang terus mencoba menatap ke depan, konsentarasi mengendarai motor yang melaju cepat. Tanganku seakan ingin terus mempercepat laju motor. Hatiku ingin menitipkan harapan dan protes yang ada di pikiranku pada motorku yang melaju cepat. Ingin sekali semua penderitaan yang baru saja aku saksikan, berubah menjadi kebahagian. Rasanya aku tak tahan meyaksikan mereka yang harus berjuang bukan hanya untuk dirinya. ”Mereka juga berjuang untuk kota ini. Tentu mereka tidak mau mati percuma, kelaparan atau dikeroyok massa karena dituduh mencemari kota Jakarta. Sungguh mereka tidak mau menjadi berita media dalam kondisi mengenaskan. Bagi mereka harga diri adalah tetap terus berjuang walau dianiaya oleh kota yang dihidupinya”, hatiku menguatkan diriku agar tetap konsentarasi di atas motor yang melaju cepat.

Memang tidak ada yang lebih baik dan lebih berharga dalam hidup ini selain berguna bagi sesama. Sangat berguna sekali hidup ini rasanya jika si warga miskin merasa dihormati dan dihargai haknya saja. Tidak terlalu banyak yang mereka inginkan. Tidak perlu pemerintah ini memberikan mereka pekerjaan sebagai pejabat atau pegawai negeri atau jadi polisi dan tentera atau uang ratusan ribu misalnya. Ya ... bukan itu yang utama mereka inginkan. Cukuplah pemerintah tidak mengganggu pekerjaan atau kehidupan yang sudah dibangun secara baik untuk menghidupi dirinya. Cukuplah mereka diakui keberadaannya, tidak dianggap sebagai sampah yang mengotori kota. Sikap menerima dan menghargai dari pemerintah, sudah sebuah anugrah hidup bagi mereka yang miskin dalam berjuang hidup. Jika demikian memang, mudah bagi kita untuk berpihak dan membela mereka. Cukuplah sudah jika saja kita mau memberikan sikap dan dorongan kepada pemerintah agar menerima dan mengakui keberadaan mereka yang miskin. Cukuplah sudah sampai di sini pembiaran, caci-maki, penghinaan, penindasan, penggusuran dan penistaan kepada mereka yang miskin.

Akhirnya aku tiba di kantor FAKTA dengan selamat. Motor aku parkir. Masuk ke dalam ruang kerja dengan hati dan pikiranku. Terus saja masih bergulat pada mereka yang karena kemiskinannya tidak diakui oleh kota ini. ”Cukuplah sudah ...cukuplah sudah, mari kita sudahi sikap dan tindakan yang selalu menghina, menggusur dan merendahkan saudara-saudara kita yang miskin. Kemiskinan dan penindasanlah yang harus kita gusur dan enyahkan dari muka bumi bukannya saudara kita yang miskin”, bisik diriku dalam hati.

Jakarta, 31 Agustus 2009
Azas Tigor Nainggolan
Penulis adalah Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Advokat Publik untuk warga miskin di Jakarta dan tinggal di Jakarta. Kontak email: azastigor@yahoo.com, telepon: 08159977041

Rumah Untuk Rakyat, ..... Manusia Bukanlah Sampah

2009-08-17T04:25:00.001-07:00

Oleh: Azas Tigor Nainggolan

Pada suatu siang, saat rapat di kantor FAKTA beberapa hari lalu secara tidak sengaja saya melihat sosok laki-laki yang sangat saya kenal. Ya, saya ingat dia. Laki-laki itu adalah seorang teman pemulung yang saya kenal sejak 1990 lalu. Secara kebetulan dia lewat di depan kantor FAKTA, saya panggil dan langsung tersenyum saat kami bertatapan. Slamet namanya, dia seorang penggerak di kampungnya di Penas pinggiran Sungai Cipinang, Jakarta Timur. Saat berjuang melawan penggusuran rumahnya tahun 1991, kami sempat ditangkap dan ditahan selama 3 hari di sebuah Polsek di Cipinang. Pengalaman itu dia ceritakan lagi saat kami berbincang mengingat masa lalu itu. Hati saya mengatakan bahwa orang seperti Slamet lebih punya hati dan selalu ingat pada kawannya.

Dia mengatakan bahwa saat ini masih tinggal di sebuah pemukiman tanah garapan di Kampung Cipinang Bali Jakarta Timur. Sudah 18 tahun berlalu tetapi Slamet dan keluarganya tetap saja tinggal di lahan garapan. “Sulit sekali mendapatkan dan membeli rumah”, cerita Slamet pada saya. Sekarang dia bekerja sebagai pemulung kayu bekas dan menyebut dirinya sebagai “Rayap”. Sebutan itu dikarenakan ia menyukai dan memberi makan keluarganya dari berjualan kayu bekas. Sebagai rayap, dia akan tahu dimana ada kayu bekas yang akan dibuang atau dijual. Melihat perjalanan hidup Slamet yang selalu berpindah dari lahan garapan satu ke lahan garapan lainnya, menunjukkan bahwa sulit sekali bagi rakyat kecil memiliki rumah layak dan aman.

Jalan-jalan di Jakarta saat itu dipenuhi olah bendera serta berbagai pernik hiasan merah putih. Tandanya akan ada kembali perayaan kemerdekaan Indonesia. Seluruh bangsa ini akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan katanya. Sudah 64 tahun memang katanya Indonesia tetapi apakah benar bangsa ini benar-benar sudah merdeka. Apakah sudah merdeka secara merdeka yang sesungguhnya? Apakah semua anak bangsa ini sudah bisa menikmati sebagai bangsa dan manusia yang merdeka? Apakah semua bangsa ini sudah menerima dan memiliki tempat tinggal dan rumah yang layak sebagaimana mansuia? Tetapi anak bangsa ini yang miskin seperti Slamet akan selalu jadi penghuni lahan garapan sepanajng umurnya.

Pertanyaan-pertanyaan ini juga membuka pengalaman pribadi saya jauh ke belakang. Pengalaman sama dengan Slamet yakni keluarga pemulung yang juga terus tinggal di atas lahan yang tidak layak jadi tempat tinggal dan terus mengalami penggusuran. Saat itu tahun 1990, saya bertemu dengan seorang ibu pemulung tua yang biasa dipanggil mbah Siyem di Tempat Pembuangan Akhir sampah di Cakung Cilincing Jakarta Utara. Mbah Siyem bersama suaminya bernama mbah Sutar, yang juga bekerja sebagai pemulung tinggal di sebuah gubuk kecil yang dibangun mereka di atas lokasi pembuangan sampah itu sejak sekitar awal tahun 1980. Saat itu sedang dilakukan pembongkaran paksa atau penggusuran pemukiman pemulung yang berada di sepanjang jalan Cakung Cilincing oleh aparat pemerintah daerah (Pemda) DKI Jakarta.

Sambil membereskan barang-barang serta puing-puing gubuknya, mbah Sitem mengatakan pada saya bahwa mereka akan membangun rumah atau gubuk yang memakai roda. Gubuk dengan roda itu akan menyerupai gerobak besar yang bisa digeser atau dipindah-pindahkan kemana saja sesuai kebutuhan. Pilihan gubuk dengan roda itu menimbulkan pertanyaan, mengapa harus memilih cara seperti itu? Mbah Sutar menjelaskan pada saya bahwa apabila akan terjadi penggusuran mereka akan mudah dulu ke lokasi lain. Kemudian mereka akan membawa kembali gubuknya ke lokasi semula setelah pihak arapat pemda telah pergi.

Rumah bergerak memang jadi pilihan akhir agar mereka bisa bertahan, tetap memiliki tempat istirahat dan bertahan hidup seadanya. Pilihan itu terpaksa mereka lakukan karena memang hanya itu alternatif. Sebagai pemulung, warga miskin perkotaan, mbah Siyem dan mbah Sutar tidak memiliki cukup uang membeli sebidang tanah atau membangun rumah yang aman dari penggusuran. Tidak ada alternatif dan memang juga tidak ada komitmen aparat pemda saat itu memenuhi hak atas tempat tinggal yang layak bagi warga miskin seperti mbah Siyem dan mbah Sutar saat itu.

Pertanyaannya sekarang, apakah hak tersebut sudah dipenuhi oleh pemerintah? Ternyata belum juga belum juga ada perubahan. Bahkan semakin parah saja. Warga miskin bertambah banyak yang tidak memiliki tempat tinggal layak. Pilihan tempat “aman dan murah” warga miskin kota seperti di Jakarta sepertinya tetap hanya di pinggir sungai, pinggir rel kereta api, kolong jembatan, di emperan toko atau di lokasi pembuangan sampah. Warga miskin dibuang dan dicampakkan begitu saja seperti sampah tak berguna.

Apa yang dibayangkan atau menjadi ide oleh mbah Siyem dan Sutar pada tahun 1990 lalu tentang gerobak rumah beroda saat ini jadi kenyataan. Banyak dipilih warga miskin terutama yang bekerja sebagai pemulung. Menjatuhkan pilihan bertempat tinggal di atas gerobak dan bergerak sungguh pengalaman dan pengorbanan luar biasa. Gerobak yang biasanya hanya sebagai alat bantu bekerja para pemulung digunakan juga sebagai tempat tinggal sehari-hari. Gerobak sebagai bangunan rumah dan langit atapnya, di mana pun berhenti di situ tempat tinggalnya. Dapur mereka dimana saja ketika berhenti istirahat. Keprihatinan akan pilihan menjadi miskin dan disingkirkan harusnya menjadi prioritas komitmen nyata pemerintah. Sadar dan berbuat nyata, tidak hanya omong membangun bagi saudara-saudara yang miskin seperti mbah Siyem dan mbah Sutar.

Sulitnya warga miskin mendapatkan haknya dan belum maunya pemerintah memberikan hak warganya sendiri, menyedihkan sekali. Begitulah juga pengalaman seorang teman pemulung di daerah Matraman, terpaksa membawa serta isteri dan 2 anaknya yang masih berusia di bawah lima tahun bekerja mencari sampah. Jauh sebelumnya saya mengenal mereka dan masih bisa mengontrak ruang pas-pasan sebagai tempat tinggal di sebuah perkampungan miskin di Matraman Jakarta Timur. Kemiskinan yang terus menerus menyelimuti kehidupannya menjadikan mereka menjadi manusia gerobak. Hidup secara bergerak tanpa alamat atau keberadaan yang jelas.

Manusia gerobak saat ini menjadi fenomena kota Jakarta, bahkan mungkin kota besar lainnya di Indonesia. Pilihan menjadi manusia gerobak itu karena kemiskinan yang menjadi nafas kehidupan warga miskin kota. Pemandangan pemulung membawa keluarganya di dalam gerobaknya di jalan-jalan berkeliling kota sebenarnya menggugat hati kemanusiaan kita. Akankah kita diamkan begitu saja penindasan ini? Tanah, rumah dan tempat tinggal yang seharusnya bernilai sosial jadi hanya bernilai ekonomis. Nilai ekonomis tanah ini membuat orang-orang byang berduit lebih menjadikan tanah sebagai investasi. Akibatnya semakin banyak warga miskin kesulitan dan tidak memiliki tempat tingaal karena mahalnya harga tanah dan rumah tinggal. Sementara itu tanah-tanah dan tempat-tempat strategis dikuasai oleh segelintir orang berduit banya.

Berubahnya nilai sosial tanah menjadi semata-mata nilai ekonomis ini juga membuat pemerintah terus lupa dan melupakan hak hidup dan hak atas tempat tinggal bagi seluruh warga negaranya. Tempat tinggal yang layak adalah hak agar warga negaranya agar dapat hidup sebagai manusia yang diingini Sang Pencipta. Lihatlah burung-burung di langit tetap memiliki rumahnya sendiri secara baik. Bahkan burung-burung yang kesulitan hidup (langka) justru mendapat mendapat perhatian lebih dan dilindungi oleh pemerintah. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang miskin? Ternyata posisi penghargaan dan penghormatan terhadap hak-hak mereka jauh lebih buruk dari nasib burung-burung di langit. Bahkan sering melupakan dan menjadikan manusia bagai sampah tak berharga. Membiarkan manusia tanpa tempat tinggal layak. Menggusur tempat tinggal warga miskin sebagai manusia tanpa alternatif.

Sikap tidak berpihak pemerintah yang menjadikan mereka yang miskin terus miskin tanpa perlindungan khusus yang seharusnya diterimanya. Lihat saja pengadaan rumah-rumah yang dilakukan atau difasilitasi oleh pemerintah dengan pihak swasta lebih pada kepentingan warga yang memiliki uang. Alasannya pengadaan rumah-rumah bagi warga miskin tidak menguntungkan karena harga tanah dan bahan bangunannya mahal sekali. Sikap tidak berpihak secara nyata itu juga terlihat dari perilaku perusahaan negara Perumahan Nasional (Perumnas). Pihak PT Perumnas di Jakarta banyak menjual tanah-tanah yang seharusnya dibangun Rumah Susun bagi masyarakat miskin justru di jual pada pihak pengusaha perumahan. Akibatnya pihak pengusaha itu lebih membangun rumah-rumah dan apartemen mewah karena hanya mengejar untung. Warga miskin akhirnya terus hanya bisa gigit jari. Warga miskin hidupnya selalu dipinggirkan, tidak diurusi dan tidak diberikan hak atas tempat tinggalnya oleh pemerintah. Terus juga hidupnya lebih rendah derajatnya dari burung-burung atau hewan lainnya yang memiliki kandang hewan mewah.

Perubahan total, keberpihakan dan sikap dari pemerintahlah yang diperlukan sekarang ini. Agar semua warga negara bisa memiliki dan mendapatkan haknya atas tempat tinggal atau rumah layak. Tidak hanya lebih berpihak atau melayani pembangunan rumah bagi kepentingan warga negara yang beruntung memiliki uang banyak saja. Kondisi ini menantang kita, apabila ingin membangun manusia Indonesia seutuhnya sebagaimana di amantkan oleh Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, Pancasila, Undang-undang Dasar 1945. Di atas semuanya itu, Sang Pencipta memberi otoritas melayani bagi pemerintah agar melindungi dan menghormati seluruh manusia mahluk ciptaanNya. Penghormatan lebih harus diberikan bagi saudara-saudara yang miskin dan tidak memiliki akses terhadap pembangunan. Manusia bukanlah sampah .... bangun rumah untuk seluruh rakyat terutama yang miskin.

Jakarta, 16 Agustus 2009
Azas Tigor Nainggolan
Penulis adalah Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Advokat Publik untuk warga miskin di Jakarta dan tinggal di Jakarta. Kontak email: azastigor@yahoo.com, telepon: 08159977041

ANAKMU

2009-08-05T15:55:00.000-07:00

Sebuah Catatan untuk Acara Hari Anak Nasional yang diadakan Forum Warga Kota Jakarta di Taman Suropati Menteng Jakarta Pusat, 2 Agustus 2009.

Anakmu

Anakmu bukan milikmu.
Mereka putera-puteri Sang Hidup yang rindu pada diri sendiri.
Lewat engkau mereka lahir, namun tidak dari engkau
Mereka ada padamu, tapi bukan hakmu.

Berikan mereka kasih-sayangmu, tapi jangan sodorkan bentuk pikiranmu,
Sebab pada mereka ada alam pikiran tersendiri.
Patut kau berikan rumah untuk raganya, tapi tidak untuk jiwanya,

Sebab jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan.
Yang tiada dapat kau kunjungi, sekalipun dalam impian.

Kau boleh berusaha menyerupai mereka,
Namun jangan membuat mereka menyerupaimu.

Sebab kehidupan tidak pernah berjalan mundur,
Pun tidak tenggelam di masa lampau.

Kaulah busur, dan anak-anakmulah, anak panah yang meluncur.
Sang Pemanah maha tahu sasaran bidikan keabadian,
Dia merentangmu dengan kekuasaan-Nya,
Hingga anak panah itu melesat, jauh serta cepat.

Meliuklah dengan sukacita dalam rentangan tangan Sang Pemanah,
Sebab Dia mengasihi anak panah yang melesat laksana kilat,
Sebagaimana pula dikasihi-Nya busur yang mantap

(Dari Buku Sang Nabi, Kumpulan Puisi karya Kahlil Gibran
Diterjemahkan oleh Sri Kusdyantinah)

Puisi karya Khalil Gibran di atas yang berjudul Anakmu terus aktual dan menjadi sumber inspirasi perjuangan bagi hidup anak dan masa depannya. Membaca puisi ini kembali, terasa sangat kuat spiritnya dan tumbuh keinginan menjadikannya sebagai bahan refleksi untuk melihat kondisi hidup anak-anak Indonesia.

Sebagai orang dewasa, warga dan pemerintah yang lebih kuat dan kuasa tidak bisa berbuat semaunya, ini pesan pentingnya. Walau mereka masih anak-anak tetap memiliki hak yang sama sebagai manusia dengan kita yang dewasa atau orang pengausa sekalipun. Usia atau status sosial tidak membedakan hak seseorang karena hak seseorang bersifat universal dan mutlak.

Hari Anak Nasional terus dirayakan pada 23 Juli setiap tahun tapi terus saja penderitaan anak menjadi kenyataan. Terus saja perayaannya menggunakan thema-thema yang tidak sesuai kepentingan perlindungan hakanak. Themanya dan perayaannya sekedar ada, memaksa dan memanipulasi kehidupan anak yang sebenarnya. Tidak berkeinginan melakukan perubahan. Menipu seolah tidak ada masalah dengan kehidupan anak Indonesia. Begitulah memang perilaku orang dewasa, merasa lebih kuasa terhadap hidup anak.

Adanya panitia yang menggunakan kata-kata menipu seperti Aku Anak Indonesia Kreatif... Aku Anak Indonesia Sehat... Cerdaskan Anak Bangsa ... Atau Aku Bangga Menjadi Anak Indonesia. Thema-thema yang tidak sesuai dengan kenyataan keseluruhan kondisi anak Indonesia. Menjadi anak cerdas juga kreatif, masih mahal dan sebuah kemewahan bagi anak Indonesia. Begitu pula kesehatan dan kebanggaan anak Indonesia adalah barang langka dan sangat sulit di raih. Pendidikan dan kesehatan masih sangat tinggi di negeri ini, melambung di atas langit.

Lihat saja masih jutaan anak Indonesia yang seharusnya sekolah tetapi terpaksa berhenti sekolah. Tidak bisa sekolah karena harus bekerja membantu orang tuanya. Bagaimana bisa jadi anak yang sehat jika saat sakit ditolak oleh rumah sakit. Saat lahir disandera rumah sakit karena kemiskinan orang tua, tidak bisa mmbayar biaya kelahiran. Sedih, pahit dan memilukan warna potret kehidupan anak Indonesia. Pemerintah belum mau sungguh-sungguh melindungi anak-anak bangsanya. Pengalaman buruk anak-anak Indonesia ini bukanlan kejadian tunggal. Juga bukanlah peristiwa sesaat tetapi seperti jalan panjang seakan tak berujung.

Suatu kali pada tahun 2008 lalu di Nunukan Kalimantan Timur, saya pernah bertemu dengan seorang anak dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Sabah Malaysia hingga berumur 15 tahun tidak bisa membaca dan menulis, Tidak memiliki surat keterangan identitas yang menyatakan dirinya sebagai anak Indonesia yang lahir di Malaysia. Penindasan dan penistaan terhadap TKI oleh pemerintah Malaysia menyebabkan dia ditangkap dan dipulangkan paksa ke Indonesia dan terdampar di Nunukan Kalimantan Timur. Padahal dia tidak memiliki sanak famili di Nunukan. Akhirnya dia hidup terlunta-lunta tanpa perlindungan sebagai anak Indonesia di negerinya sendiri.

Dalam puisinya di atas, Khalil Gibran mengajak kita, yang merasa orang dewasa agar mau memfasilitasi dan memberikan (rumah) hak anak-anak agar hidup dan masa depannya bisa menghidupi dunia ini. Sebagai orang dewasa, apalagi yang lebih kuat sebagai pemerintah Indonesia seharusnya mengasihi anak-anak bangsa Indonesia sepenuh hati. Ya, harus sepenuh hati. Sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri begitulah pula kita harus mengasihi anak-anak masa depan Indonesia. Kita yang merasa orang dewasa atau orang tua dan pemerintah benar-benar mau menjadi alat atau busur yang baik. Mau memberikan anak panahnya, anak-anak melesat indah mencapai masa depan kehidupannya.

Masalah-masalah getir anak-anak Indonesia seperti ini harusnya tidak ada apabila semua orang dewasa, orang tua dan pemerintah mau menjadi busur yang baik. Sebagai orang dewasa, warga dan pemerintah harusnya mau bekerja sama. Bahu membahu melindungi dan memberikan yang terbaik bagi anak-anak bangsa ini. Memberikan dirinya dan membuat kebijakan yang melindungi anak-anak. Marilah pemerintah dan orang tua benar-benar mau memberikan kesempatan pada anak-anak panah bangsa ini agar dapat meliuk dan melesat indah kehidupannya sebagaimana keinginan Sang Pemanah.

Tidak ada alasan dan tidak ada pembenaran, semua anak... semua anak panah bangsa ini harus bisa melesat indah dari busur pemerintah dan orang tuanya. Penderitaan anak harus dihentikan dan menjadi keprihatinan semua orang dewasa (pemerintah dan orang tua). Keindahan hidup yang merupakan hak anak dari Sang Pencipta harus diberikan. Bangun kerja sama semua orang dewasa agar tidak ada lagi pengabaian hak anak. Hak anak bukan alat membangun citra atau alat kampanye karena itu melanggar hidup. Hak anak adalah karunia Sang Pencipta yang harus dihormati bersama oleh semua orang dewasa, orang tua dan pemerintah.

2 Agustus 2009.... Selamat Hari Anak
Azas Tigor Nainggolan
Ketua Forum Warga Kota Jakarta. Kontak di 08159977041 atau email di azastigor@yahoo.com

Ini Israel bukan Indonesia (bercanda yee)

2009-08-04T15:38:00.000-07:00

Dia menawar perahu mau keliling2 di danau Galilea dan diberitahu pemilik perahu bahwa sewa perahu U$$ 10/jam.

"Mahal kali?!!! di danau Toba, negara saya Indonesia, sewa perahu nggak sampai separuhnya, itupun sudah puas naik perahu berkeliling !".
"Pemilik perahu menjawab, Inikan di Israel, bukan di Indonesia. Di danau inilah Tuhan Yesus berjalan diatas air...."

Mendengar jawaban pemilik perahu itu, spontan turis Batak tersebut berjalan pergi sambil merepet (ngedumel). "Oo, Oo, patut ma antoggabe mardalan pat Tuhan Yesus najolo ai sumaling do hape argani sewani solu di tao Galilea on !!!!". (Terjemahan :
"Pantaslah Tuhan Yesus berjalan diatas air waktu itu, soalnya mahal sekali sewa perahu di danau Galilea ini".

Omong Kosong (Iklan) Sekolah Gratis

2009-07-23T19:08:00.000-07:00

Oleh: Azas Tigor Nainggolan

Hidup kadang tak adil, demikian tulisan pembuka iklan layanan publik Sekolah Gratis. Dalam iklan tersebut selanjutnya digambarkan seorang anak yang awalnya sedih menjadi gembira setelah mendengar pengumuman pemerintah di radio yang mengatakan bahwa tahun 2009 anak-anak Indonesia sekolah di sekolah negeri gratis. Selanjutnya muncul wajah menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo yang mengatakan bahwa mulai tahun 2009 kebijakan pemerintah secara nasional bahwa sekolah di sekolah negeri gratis. Akhirnya iklan tersebut ditutup oleh tampilan anak yang sedih sudah gembira karena sudah bisa bersekolah kembali.

Iklan memang menarik, memang itulah fungsi iklan walau sering juga digunakan untuk menipu atau menyiarkan omong kosong belaka. Ya menipu, atau setidaknya memang omong kosong belakang menutupi kelalaian atau ketidak-mauan. Atau juga menina-bobokan warga negara agar tidak kritis, tidak mau berpikir lebih lanjut agar menerima dan melakukan keinginan si pembuat iklan. Isi iklan bisa juga dijadikan alat membuat proyek yakni memanipulasi dan menjual penderitaan publik atau penderitaan anak-anak yang tidak bisa sekolah. Menjual dan membuka persoalan bukan berarti memiliki keprihatinan tetapi untuk dasar membuat proyek yang bisa dikorupsi seeprti terjadi korupsi di dunia pendidikan selama ini. Penyalah-gunaan iklan ini marak sekali dilakukan terutama oleh pihak-pihak yang ingin membangun citra dirinya semata atau sebuah produk. Iklan yang sekedar membangun citra tanpa kualitas yang benar tentu itu sebuah kebohongan dan pembodohan publik. Biasanya iklan bohong dan pembodohan diisi atau menggunakan artis atau tokoh populer sebagai simbol pelaku dalam iklan agar publik terjebak.

Begitu pula dengan iklan layanan publik tentang Sekolah Gratis lainnya yang menggunakan seorang artis yang pernah populer dengan perannya sebagai ibu guru pada film Laskar Pelangi. Artis tersebut ditampilkan berdialog dan memberi keyakinan pada seorang sopir Angkot yang mengeluh tentang biaya sekolah mahal. Menjawab keluhan si sopir, artis ibu guru tersebut mengatakan bahwa pemerintah saat ini melaksanakan program Sekolah Gratis agar semua anak Indonesia bisa sekolah. Artis guru itu juga mengatakan bahwa walaupun bapaknya sopir angkot ... anaknya bisa jadi pilot atau juga walaupun bapaknya loper koran ... anaknya bisa jadi wartawan. Indah, meneduhkan dan menjanjikan sekali cerita dalam iklan Sekolah Gratis tersebut.
Andaikan memang benar isi-isi iklan-iklan publik di atas atau iklan sejenis lainnya dapat terlaksana atau dilakukan oleh pemerintah untuk warga negaranya, itu luar biasa. Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara, setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan terbaik bagi kehidupannya. Kewajiban pemerintah adalah memenuhi atau memberikan kepada setiap anak Indonesia agar bisa sekolah dan diberikan gratis sekolah di SD dan SMP Negeri (wajib belajar 9 tahun). Untuk mewujudkan mimpi semua anak Indonesia bisa sekolah gratis, pemerintah nasional membuat persentase anggaran pendidikan sebesar 20% dari total anggaran APBN.

Persentase anggaran pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara. Sehingga anggaran pendidikan dalam UU Nomor 41/2008 tentang APBN 2009 adalah sebesar Rp 207.413.531.763.000,00 yang merupakan perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara sebesar Rp 1.037.067.338.120.000,00. Pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen tersebut disamping untuk memenuhi amanat Pasal 31 Ayat (a) UUD 1945, juga dalam rangka memenuhi Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Agustus 2008 Nomor 13/PUU-VI I 2008. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengamanatkan selambat-lambatnya dalam UU APBN Tahun Anggaran 2009, Pemerintah dan DPR harus telah memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk menyediakan anggaran sekurang-kurangnya 20 persen untuk pendidikan. Putusan Mahkamah Konstitusi itu menunjukkan bahwa penyediaan hak atas pendidikan adalah kewajiban pemerintah. Hak atas pendidikan bukanlah barang dagangan atau alat kampanye citra diri penguasa.

Lain iklan, lain anggaran yang disediakan dan lain pula dengan kenyataan yang terjadi tengah-tengah kehidupan keseharian warga negara atau kebijakan. Kesempatan memperolah pendidikan baik dan bermutu jadi barang mewah dan barang dagangan kekuasaan. Akibatnya warga miskin sulit menggapai pendidikan yang baik sebagai mana diamanatkan oleh konstitusi negara. Meraih cita-cita dan kesempatan masuk sekolah jadi sangat sulit bagi anak-anak Indonesia yang keluarganya miskin. Seperti yang dialami misalnya oleh seorang kawan warga miskin yang tinggal di perkampungan miskin Halim Jakarta Timur bernama Ibu Purwanti. Semangat dan kemauan anaknya bersekolah di SMP Negeri tidak difasilitasi secara baik oleh negara dan pemerintah.
Apalagi bagi sosok Ibu Purwanti yang seorang janda dan sehari-hari hanya berjualan mie ayam keliling. Sulit bagi ibu Purwanti untuk mewujudkan keinginan anaknya yang nomor dua, bernama Hari agar masuk sekolah di SMP Negeri. Ibu baik ini bercerita pada saya bahwa dia ingin sekali menyekolahkan anak-anaknya hingga tamat SMA. Saudara Hari yang lainnya bernama Yolanda ternyata juga hanya bisa masuk SMP Swasta. Nilai hasil ujian nasional Hari padahal cukup baik tetapi Hari tidak bisa masuk ke SMP Negeri dengan alasan kursi di sekolah yang dituju sudah penuh. Belakangan ibu Purwanti mengetahui bahwa sebenarnya ada beberapa murid yang nilainya lebih rendah dari nilai Hari tetapi bisa masuk pada sekolah negeri tersebut. Informasi yang didapat para orang tua itu membayar sejumlah uang yang diminta pihak sekolah.

Jika demikian kenyataanya, apakah iklan Sekolah Gratis yg sering ditayangkan di TV itu benar atau bohong? Persoalan membayar lebih atau masih adanya pungutan saat masuk SD dan SMP Negeri di Jakarta adalah peristiwa yang terus terjadi. Kejadian adanya orang tua siswa yang tetap saja dimintai uang saat masuk ke SD atau SMP Negeri terus terjadi setiap tahun masa penerimaan siswa baru. Adanya saja bentuk pungutan yang dibebankan pada orang tua siswa. Tagihan atau pungutan uang tambahan saat pendaftaran itu berupa uang perbaikan pagar, WC Guru, uang untuk AC ruang Kepala Sekolah, uang bimbingan belajar, uang seragam, uang tambahan buku pelajaran, uang makan Komite Sekolah dan lainnya yang jumlahnya ratusan ribu rupiah bahkan hingga jutaan rupiah.

Pungutan liar atau pemerasan sekolah terhadap orang tua siswa saat ini di Jakarta sudah jauh lebih maju dan menarik. Pungutan tambahan dilakukan dengan alasan untuk penambahan atau peningkatan mutu pendidikan. Beban peningkatan mutu sesuai dengan label sekolah itu menjadi tanggungan orang tua siswa. Sebagaimana terlihat saat ini di Jakarta banyak sekolah-sekolah negeri berbondong-bondong memasang label akredasi Sekolah Standar Nasional (SSN), Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) atau Sekolah Berstandar Internasional. Status atau label tambahan itulah yang dijadikan alasan untuk meminta uang tambahan saat pendaftaran siswa baru. Label akreditasi itu dijual para guru agar orang tua siswa yang mau sekolah tersebut bisa diperas. Sebagai sekolah unggulan atau berlabel hebat itu butuh sarana atau kualitas guru tambahan. Misalnya saja perlu uang untuk pasang rawat AC ruang kelas, tambahan lampu, tambahan alat peraga sekolah, pembangunan dan pengadaan buku perpustakaan atau juga tambahan guru bahasa Inggris atau guru lain. Pihak sekolah berkelit dari pertanyaan orang tua siswa bahwa semua tambahan fasilitas itu tidak dibiayai oleh pemerintah atau tidak ada anggarannya dalam APBD Jakarta.

Sekarang ini sekolah-sekolah negeri di Jakarta yang memakai predikat unggulan macam-macam itu ramai-ramai memasang tarif masuknya sebesar Rp 20 juta – Rp 30 juta. Beberapa keluhan yang kami terima tentang sekolah berlabel unggulan itu bahkan memungut uang tambahan pendaftaran hingga puluhan juta rupiah. Seorang teman, dalam emailnya mengatakan bahwa keponakannya yang diterima di SMA Negeri standar Internasional di Jakarta harus membayar uang masuk Rp 32 juta. Selain itu keponakannya harus membayar uang pungutan tahunannya sebesar Rp 25 juta. Jika demikian keadaannya, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana saudara-saudara kita yang miskin bisa sekolah di sekolah dengan isi pendidikan bermutu bagus? Sementara untuk masuk saja harus membayar biasa luar biasa besarnya. Tidak usah masuk ke sekolah Negeri unggulan, untuk masuk sekolah negeri biasa-biasa tanpa label “rasa” unggulan saja sudah tidak bisa masuk. Membayar uang masuk atau pungutan liar di sekolah negeri biasa saja, para orang tua yang miskin sudah tidak mampu bagaimana masuk sekolah negeri dengan laber rasa internasional? Model sekolah berlabe atau dengan citra rasa macam-macam ini bukan hanya milik Jakarta tetapi juga sudah mulai di daerah lain. Katanya pemerintah mau mengalokasikan persentase anggaran sebesar 20% untuk pendidikan tapi mengapa masih banyak sekolah yang roboh, tidak ada kursinya atau dijual untuk dibangun pusat perdagangan?

Lihat saja kejadian baru lalu yakni anak-anak sebuah SD Negeri di Jawa Timur berebut kursi kelas dengan pihak kontraktor karena pihak pemerintah daerah belum melunasi bayarannya. Masih di Jawa Timur, sekolah dasar negeri yang lainnya terpaksa siswa-siswinya di tahun ajaran baru belajar tanpa kursi kelas karena belum ada anggaran membelinya. Kelas dan siswa belajar di hari pertama juga terjadi di sebuah SD Negeri di Tangerang karena penyebab yang sama, belum dibeli kursi dan meja belajarnya. Penjualan sekolah atau pengalihan tanah sekolah kepada pihak swasta juga mulai marak kembali. Beberapa tahun lalu pernah terjadi terhadap SMP Negeri 56 Jakarta lahannya ditukarkan kepada pihak perusahaan. Lokasi awal SMP Negeri 56 Jakarta itu terletak di kawasan bisni Blok M Jakarta Selatan. Selanjutnya pihak swasta menukarkan tanah sekolah SMP Negeri 56 ini ke lokasi yang lebih jauh di pinggiran Jakarta Selatan di daerah Jeruk Purut. Kejadian serupa beberapa hari lalu terjadi di Pematang Siantar Sumatera Utara. Lahan SMA Negeri 4 dan salah satu SD Negeri di Pematang Siantar lahannya dijual kepada pihak swasta. Penjualan itu dilakukan karena lahan kedua sekolah itu terletak di kawasan bisnis yang strategis sehingga harganya mahal.

Banyaknya pungutan liar, beralihnya atau dijualnya lahan sekolah ke pihak swasta dan pemasangan label sekolah unggulan menunjukkan bahwa sekolah tidak untuk semua anak atau belum untuk semua warga negara, belum menjadi haknya semua anak Indonesia. Iklan Sekolah Gratis dan Sekolah Bisa rupanya hanya alat kampanye dan omong kosong belaka. Sekolah atau pendidikan masih jadi barang langka atau barang mewah dan tidak mungkin bisa diraih anak-anak miskin. “Biar bapaknya loper Koran, anaknya bisa jadi wartawan … biar bapaknya sopir angkot, anaknya bisa jadi pilot … uang untuk biaya sekolahnya dari mana?

Hentikan omong kosong (iklan) Sekolah Gratis tersebut karena itu pembohongan publik dan omong kosong pencitraan penguasa. Hentikan juga iklan-iklan pembodohan dan membohongi publik pendidikan yang serupa lainnya. Terutama hentikan omong kosong penguasa yang selalu membodohi dan membohongi warga negaranya sendiri. Pendidikan adalah hak dan pemerintah berkewajiban memenuhinya. Sebagai sebuah hak setiap warga negara maka pendidikan tidak boleh dijadikan iklan untuk meraih kekuasaan. Siapa pun presidennya, siapa pun gubernurnya, siapa pun walikotanya, siapa pun bupatinya dan siapa pun DPRnya, pendidikan bermutu dan gratis harus ada tanpa (iklan) omong kosong.

Jakarta, 16 Juli 2009
Penulis adalah Advokat Publik untuk warga miskin Jakarta dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) tinggal di Jakarta. Kontak: 08159977041, email: azastigor@yahoo.com, blog: www.azastigornainggolan.blogspot.com

Kampanye dengan Spanduk dan Iklan Politik, Kampanye yang Tidak Mendidik dan Tidak Berbudaya

2009-06-16T07:49:00.000-07:00

Jakarta kembali penuh spanduk2 para calon presiden calon wakil presiden (capres cawapres) peserta pemilu 2009. Sayang sekali dana pembuatannya, dibuang percuma hanya untuk bikin spanduk yang mengotori kota. Kenapa dananya tidak digunakan untuk pemberdayaan warga saja di tengah krisis ekonomi? Para tim sukses hanya bisa pasang spanduk tetapi tidak bisa mendekati meyakinkan warga karena tidak memiliki basis massa yang jelas. Mereka, para tim sukses hanya bisa berpikir bahwa dengan memasang spanduk akan bisa meyakinkan dan menarik dukungan dan membeli suara warga. Cara berpikir ini jelas salah besar.

Aneh saja jika jaman seperti sekarang masih ada tim sukses kampanye capres dan cawapres berpikir bahwa spanduk sangat berpengaruh bagi suara warga terhadap pasangan yang diusung. Setelah 2 minggu berjalan masa kampanye pemilu capres cawapres memang memberi dampak nyata yakni semua jembatan, jalan dan pohon-pohon dirusak atau dikotori spanduk. Selain itu juga di media massa cetak dan terutama elektronik sekarang ini dikuasai oleh iklan para capres dan cawapres. Pilihan mengandalkan pemasangan spanduk atau iklan di media massa menandakan bahwa partai politik, tim sukses atau pasangan capres cawapres yang bersangkutan tidak memiliki basis massa yang jelas juga tidak cerdas.

Lihat saja, sudah 2 minggu berjalan masa kampanye pemilu capres cawapres 2009-2014, minim sekali upaya atau kegiatan ikampanye kreatif dan mendekatkan diir serta kepentingannya kepada warga pemilih. Para capres cawapres, partai politik dan tim sukses pengusung sedikit sekali, nyaris tidak ada yang melakukan komunikasi langsung atau berdialog dengan warga secara benar serta tidak manipulatif. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa memang mereka itu takut bertemu dan berdialog secara langsung dengan warga. Memang ada beberapa kegiatan turun langsung yang dilakukan para capres cawapres bertemu dengan warga. Tetapi kegiatan turun langsung itu sudah penuh dengan manipulasi dan spontan. Sepertinya juga capres cawapres atau tim suksesnya tidak berani melakukan dialog atau berkomunikasi dengan warga sebagai calon pemilih mereka tentang masalah nyata.

Dalam beberapa acara dialog di media elektronik terlihat jawaban yang diberikan kepada warga, menghindari kepentingan atau hak warga yang selama ini belum dipenuhi bahkan dilanggar oleh pemerintah. Sepertinya para capres cawapres atau tim sukses akan menghindar dengan berbagai cara apabila warga mengangkat hal yang nyata. Capres cawapres atau tim sukses di hadapan warga hanya berani bicara tentang masalah-masalah yang abstrak dan tidak dapat diukur pencapaiannya. Dapat diartikan juga bahwa para capres cawapres atau tim suksesnya tidak memiliki kesadaran atau kemauan menggunakan masa kampanye sebagai ajang pendidik politik bagi mereka juga warga pemilihnya.

Kampanye sebenarnya secara sederhana dapat berguna sebagai pengenalan, media belajar atau pendidikan politik bagi peserta pemilu dan warga pemilihnya. Jika dilakukan secara benar seperti turun bertemu dan berdialog langsung dengan warga, para capres cawapres akan mengetahui kondisi nyata yang dialami warganya. Pengelana ini akan membuat capres cawapres dan tim suksesnya tidak akan terlalu banyak membual atau berbicara bohong karena akan langsung ditanggapi warga pendukungnya. Begitu pula warga akan memiliki kesempatan mempelajari dan mengenali betul calon yang akan dipilihnya. Warga akan mengenal betul sosok capres cawapres mana yang sesuai dan mau memperjuangkan kepentinganya.

Bertemu dan berdialog secara langsung para capres cawapres sebagai peserta pemilu dan warga pemilih juga akan menunbuhkan tingkat partisipasi politik yang baik. Pertemuan atau dialog langsung akan membangun kedekatan kepentingan, baik kepentingan para capres cawapres itu sendiri dan warga pemilihnya juga. Warga sebagai pemilih akan merasakan bahwa mereka memiliki kedekatan kepentingan atau kepentingan langsung terhadap pemilu dan capres cawapres yang bertarung. Model atau pilihan kampanye yang langsung bertemu dan berdialog inilah yang seharusnya dilakukan para capres cawapres, partai politik dan tim sukses pengusungnya. Kampanye yang hanya mengandalkan pemasangan spanduk dan pemasangan iklan politik secara membabi buta adalah tindakan tidak memdidik dan tidak berbudaya.

Kampanye dengan spanduk dan iklan politik hanya akan mengenalkan sosok luar capres cawapres yang sebanarnya warga pemilih sudah mengetahuinya. Tidak mungkin para capres atau cawapres sosok orang yang baru dan tidak dikenal warga pemilih. Warga pemilih saat ini lebih ingin mengenal lebih dalam dan lebih dekat lagi para capres cawapres yang akan dipilihnya. Sebenarnya banyak bentuk kegiatan yang dapat dilakukan utnuk membangun kegiatan berdialog dalam pemilu bersama warga pemilih. Kegiatan tersebut akan lebih kreatif dan bermanfaat dengan menggunakan dana yang dimiliki secara baik. Dana yang dimiliki sebaiknya tidak dihabiskan hanya untuk membuat spanduk dan iklan politik saja tetapi membangun kegiatan kreatif yang populis.

Para capres cawapres atau tim sukses dan partai politik pengusungnya seharus kreatif membangun bentuk kegiatan nyata di lapangan. Misalnya melakukan kerja bakti bersama, bakti sosial atau dialog-dialog kreatif tanpa kepalsuan langsung dengan warga calon pemilih. Kampanye dengan spanduk dan iklan politik hanya akan menghasilkan slogan-slogan kekanak-kanakan, tidak kreatif, tidak efektif, pengecut dan hanya menganggap warga bodoh. Capres cawapres yang juga berani turun langsung dan berdialog langsung dengan warga pemilihnya yang akan menjadi pemenang karena mendapat dukungan nyata. Caranya adalah menggunakan anggaran kampanye yang dimiliki capres cawapres lebih untuk kegiatan-kagiatan bermanfaat bagi banyak orang dalam jangka waktu yang cukup panjang. Pilihan bentuk kegiatannya juga tidak sesaat, tidak membodohi seperti membeli suara warga atau tidak merusak lingkungan.

Coba bayangkan dana sekitar Rp 1 juta yang digunakan untuk membuat spanduk di sebuah kampong ditukar sebagai anggaran untuk kerja bakti membersihkan sampah dan berdialog di kampung itu. Tentu hasilnya akan lebih baik untuk warga itu karena kampungnya akan lebih bersih. Para tim sukses bisa juga memilih kegiatan kampanye dengan melakuka penghijauan dan berkomunikasi politik dengan warga tentang lingkungan hidup. Atau juga misalnya uang untuk bikin kampanye itu ditukar dengan membikin seragam atau membeli buku-buku sekolah yang dibagikan anak-anak dari komunitas warga miskin yang tidak mampu membeli seragam atau buku sekolah. Membantu memberi seragam atau buku pelajaran sekolah itu hanya alat mengumpulkan warga untuk capres cawapres atau tim suksesnya berdialog dengan warga soal kemiskinan dan pendidikan. Bahkan dana kampanye yang terbuang hanya berbentuk spanduk dan iklan politik itu jadi menarik dan bermanfaat apabila dibelikan mobil untuk perpustakan keliling atau mobil pelayanan kesehatan keliling. Bahkan jika dikumpulkan, dana kampanye percuma itu uangnya mampu digunakan untuk membangun rumah sakit untuk menolong warga miskin berobat.

Luar biasa rupanya dana kampanye itu, baik besar atau pun manfaatnya jika digunakan kepada hal-hal yang lebih bermanfaat bagi banyak orang terutama menolong sesama yang menderita dan miskin. Tindakan atau pilihan kreatif itu tentunya akan sangat membantu mempopulerkan capres cawapres yang diusung. Bagi si capres cawapres atau partai politik dan tim sukses pengusung perlu meninjau ulang model atau media kampanye yang dipilihnya. Pilihan ulang perlu dilakukan dengan pertimbangan agar lebih efektif, jelas dukungan dan keberhasilan kampanyenya. Pertimbangan itu didasari oleh hasil yang lebih bermanfaat dan popular membantu serta mendidik sesama. Jadi mari tinggalkan pola kampanye spanduk dan iklan politik karena itu tidak mendidik dan tidak berbudaya karena hanya, menghambur-hamburkan uang di tengah warga yang sedang menderita. Jangan lagi berpikir bahwa warga pemilih akan dapat dibohongi oleh spanduk atau iklan politik. Pilihan model dan bentuk kegiatan akan mencerminkan capres atau cawapres yang diusung. Jangan tolak uang sogokan dari capres cawapres tetapi jangan pilih mereka memberi uang sogokan. Mari memilih calon yang sesuai dengan kepentingan kita.

Jakarta, 16 Juni 2009
Azas Tigor Nainggolan
Penulis adalah Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dan seorang Advokat Publik bagi warga miskin kota Jakarta serta aktif dalam advokasi kemerdekaan informasi dan berekspresi, kontak: azastigor@yahoo.com atau 08159977041

Jargon SBY Berbudi diganti, kenapa?

2009-05-29T06:26:00.001-07:00

Mengapa Jargon SBY Berbudi diganti? Mau tau?

Ternyata alasan “Mengapa Jargon SBY Berbudi diganti” sangatlah menarik. Coba Anda simak penjelasan berikut di bwah ini :

Tim sukses SBY sdg pusing mengadakan pembenahan di Palembang, alasannya :

Ketika mereka mengajukan jargon “SBY berbudi”, mereka tidak memikirkan kalo di palembang arti kata Budi = Menipu/berbohong

Jadi artinya SBY berbudi = SBY berbohong … sehingga slogan2 di
Palembang yg naik cetak harus di batalkan semua! Jika itu terjadi SBY bisa mengubah Tim Sukses-nya menjadi Tim Suksesi! Gawatkan?!

Oleh karena itulah org Palembang lebih suka SBY berpasangan dgn Hata
Rajasa agar jargonnya jadi “SBY berjasa”!

Tetapi masih untung SBY tdk berpasangan dgn Salahudin krn jargonnya
jadi “SBY bersalah”!

Dan juga PAN tdk mengajukan ketumnya Sutrisno Bahir karena jadi “SBY berahir”!

Tapi siapapun “ber sama nya, tetap SBY depannya” ….

termasuk Rani kalo jadi cawapres menjadi SBY berani.

Tapi ada sedikit perubahan dalam slogannya SBY, yang selama ini
menggunakan jargon ‘LANJUTKAN’ ternyata sejak JK hilang berubah
menjadi ‘LANUTAN’…….

Demikian sekilas info!

Azas Tigor Nainggolan

2009-05-26T12:20:00.000-07:00

Oleh: Hotman J Lumban Gaol
19 Mei 2009.

Azas Tigor Nainggolan, biasa dipanggil kawan-kawan biasa memanggil saya dengan Tigor, ada juga yang memanggil Jambul atau ada juga yang memanggil Astina. Saya dilahirkan di kota Medan pada 9 Pebruari 1965. Isteri saya bernama Maria Agatha Tiarlin Apridawati Sibuea. Anak saya sudah dua, nomor satu bernama Ignatius Stefanus Manogi Kevin Azas Nainggolan (6 Maret 1997) dan nomor dua Yoseph Madeliano Tua Gabe Azas Nainggolan (9 Pebruari 2002. Sehari-hari, selain aktif di Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), saya bekerja dan membuka praktek sebagai Advokat Publik bersama beberapa rekan lainnya. Kawan-kawan bisa mengontak saya melalui email azastigor@yahoo.com atau HP: 08159977041
1. Nama: Azas Tigor Nainggolan, SH, MSi
2. Tempat dan Tanggal Lahir: Medan, 9 Pebruari 1965
3. Alamat tempat tinggal: Jl. Bunga Dalam II No:4, Matraman,
Jakarta Timur 13140,
Mobile Phone: 08159977041,
email: azastigor@yahoo.com,
4. Jenis kelamin: Laki-laki
5. Status perkawinan: Sudah kawin
6. Pekerjaan: Advokat di Kantor Hukum TMA dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)
7. Riwayat Pendidikan:
• S1 Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Jurusan Hukum Internasional Universitas Kristen Indonesia pada tahun 1989
• Master Ilmu Politik dari Universitas Nasional, Jakarta, 2004.
8. Riwayat Pekerjaan:
• Tahun 1989-2003, bekerja di Institut Sosial Jakarta (ISJ), mulai dari menjadi pendamping lapangan, Kordinator Biro Penggorganisasian, Kordinator Presidium Pengurus ISJ hingga ISJ dibubarkan.
9. Pengalaman Organisasi:
• Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Tahun 2000-Sekarang
• Kordinator Koalisi Warga Untuk Transportasi (KAWAT) Jakarta, Tahun 2003-Sekarang
• Kordinator Komite Pembela Kebebasan Pers (KPKP), Tahun 2000 sampai sekarang
• Kordinator Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jakarta Tahun 1998-2002
• Kordinator Divisi Advokasi Tim Relawan untuk Kemanusiaa (TRuK), Tahun 1996-2001
• Pendiri Lembaga Debt Watch Indonesia
• Pendiri Aliansi Aktivis Lingkungan Hidup Indonesia (ALIANSI)
• Pendiri dan anggota Badan Pembina Public Interest Enviromental Lawyers (PIELs) atau Asosiasi Advokat Publik berperspektif Lingkungan, Tahun 2003-Sekarang
• Pendiri dan Advokat di Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), Tahun 2003-Sekarang
• Anggota Tim Penyusunan Konsep dan Tata Organisasi Dewan Transportasi Kota (DTK) Jakarta, Tahun 2004
• Anggota Badan Pengawas LBH Pers, Tahun 2004-2007
• Ketua DPD Perguruan Karate GOKASI Jakarta, Tahun 2005-2009
• Menjadi anggota di Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) sejak tahun 2004
• Bendahara Eksekutif Board INFID, 2005-2008
• Menjadi Pengurus pada Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Perantau Konfrensi Wali Gereja di Indonesia (KPMP KWI) tahun 2006 hingga sekarang
• Menjadi Wakil Ketua Tim Seleksi Anggota Dewan Transportasi Jakarta (DTK-J) tahun 2007
• Menjadi Kordinator Jaringan Masyarakat Indonesia untuk Perubahan Iklim, sejak Juni 2008 hingga sekarang

10. Aktivitas lain:
• Menulis tentang masalah-masalah Perkotaan, Transportasi dan Hak Azasi Manusia di berbagai Media Massa di Jakarta serta Majalah Ilmiah
• Melakukan penelitian tentang Hubungan Rasa Aman dan Tingkat Keinginan Memperbaiki Pemukiman Warga Miskin di Pemukiman Warga Miskin Penas Tanggul, Jakarta Timur, 1996
• Menjadi peneliti dan penulis pada pembuatan buku Konflik Pertanahan Pada Kasus Lingkungan di Indonesia, 1997
• Menjadi salah satu anggota Tim Investigasi Kasus Pelanggaran HAM masyarakat tambang di Kalimantan Timur, 1999-2000
• Menjadi salah satu penulis dalam buku berjudul “Penggusuran Pemukiman Miskin, Sebuah Potret Konflik Pertanahan di Jakarta” yang diterbitkan oleh Institut Sosial Jakarta, 2002
• Menjadi salah satu penulis dalam buku berjudul “Bunga Trotoar, Sebuah Potret Kehidupan Pedagang Kaki Lima di Jakarta”, diterbitkan oleh Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), 2003
• Menjadi salah satu penulis buku tentang Alternatif Penyelesaian Kasus Penggusuran di Jakarta, studi kasus di Kemayoran Jakarta Pusat, diterbitkan oleh Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), 2005
• Melakukan Penelitian tentang Pendapatan Parkir On Street Jakarta bersama FAKTA, 2006
• Memberikan dan menjadi fasilitator pada berbagai Pelatihan Analisa Sosial dan Advokasi Hak Azasi Manusia
• Menjadi salah satu nara-sumber pada acara Roundtable Discussion Peluncuran Laporan Regional Commission on Legal Empowerment of the Poor (CLEP) yang diadakan di Kantor Sekretariat ASEAN tanggal 3 Juli 2008.
• Menjadi salah satu nara-sumber pada acara Lokakarya Hak Azasi Manusia yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Azasi Manusia pada 8-11 Juli 2008 di Jakarta dengan tema “10 Tahun Reformasi: Quo Vadis Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia”.
• Pada tahun 2009 Menulis Buku “Bubernur Bela Warga: Hasil Survey Persepsi Warga Jakarta Terhadap Kinerja Gubernur DKI Jakarta Tahun 2008”

Tigor: Teguh Membela yang Tersingkirkan
Bagi Azas Tigor Nainggolan, 44 tahun, Jakarta belum menjadi kota yang nyaman bagi warganya. Tiap hari terjadi pengusuran. Terjadi perang antara pemerintah kota dengan warganya sendiri. Cara apa pun ditempuh oleh pemerintah kota untuk menggusur warganya yang miskin. Tidak ada ruang untuk orang miskin di Jakarta. Inilah potret buram Ibu Kota Republik ini.
Untuk mewujudkan Jakarta yang adil bagi warganya, terutama mereka yang tersingkirkan dari kehidupan yang layak, Tigor bersama teman-temanya, pengacara publik, mendirikan FAKTA (Forum Warga Kota Jakarta). ”Jakarta harus dibangun seperti membangunan Samosir sana,” katanya di ruang kantornya yang terletak di Kalimalang. Dia menjadi nakhoda organisasi nirlaba ini sejak berdiri tahun 2000. Lembaga non-pemerintah tersebut memberikan perhatian pada nasib masyarakat miskin kota, dan berkeinginan untuk mengawasi pemerintah kota dalam menjalankan kebijakan.
”Sejak zaman Belanda, Jakarta hanya untuk mencari keuntungan semata, tidak berpikir untuk membangun kota. Warga miskin tak bisa menikmati Sungai Ciliwung dan tidak boleh berada di tengah kota. Sekarang itu juga yang terjadi. Orang miskin tidak pernah bisa menikmati Jakarta,” katanya.
Pada usia sembilan tahun, FAKTA telah banyak melakukan advokasi untuk membela warga kota, dalam bentuk gugatan publik, gugatan legal standing, gugatan kekerasan terhadap wartawan yang ditujukan terhadap Gubernur Jakarta. Pernaha melancarkan gugatan class action berkaitan dengan banjir Jakarta tahun 2002 terhadap Gubernur Jakarta dan beberapa lagi yang lain, yang berpihak terhadap mereka yang secara kasat mata dirugikan.
FAKTA tidak cukup hanya dengan kata-kata keras dalam membela yang tersingkir. Dia dilengkapi dengan radio komunitas bernama Radio Suara Warga Jakarta, disikangkat SWJ, mengudara di gelombang 96,9 FM. Radio yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dikelola oleh masyarakat. Radio ini bekerja mulai dari pukul 11 pagi hingga pukul 18 sore. Selain itu, FAKTA juga mendirikan perpustakaan mobil baca yang diperuntukkan bagi penduduk kampung miskin Rorotan, Jakarta Utara.
Bagi pria kelahiran Medan, 9 Pebruari 1965, ini hidup adalah pengabdian demi kota Jakarta yang lebih baik, lebih memperhatikan mereka yang kurang beruntung. Tigor! Begitulah teman-temannya biasa memanggilnya. Panggilan itu diucapkandengan hangat, karena mereka sadar bahwa nama itu berarti lurus tidak bengkok. Namum, ada juga yang memanggilnya dengan intim, Jambul, atau yang terdengar agak romantis, Astina, singkatan dari Azas Tigor Nainggolan.

Dia pernah mengenyam pendidikan di Universitas Kristen Indonesia dan Universitas Nasional untuk bidang hukum dan politik. Dia memulai debutnya di Institut Sosial Jakarta (ISJ) sebagai pendamping lapangan, kemudian koordinator biro penggorganisasian, dan duduk sebagai koordinator Presidium Pengurus ISJ. Ketika masih remaja, dia pernah manjadi ketua Karang Taruna di Palmeriam, Jakarta Timur. Tigor menikah dengan Maria Agatha Tiarlin Apridawati Sibuea, dan Tuhan menganugerahkan dua anak laki-laki bagi pasangan ini, Ignatius Stefanus Manogi Kevin Azas Nainggolan, 12 tahun, dan Yoseph Madeliano Tua Gabe Azas Nainggolan, 7 tahun.
Tidak Sekedar Mengkritik

”Jakarta ini banyak persoalan. Transfortasi Jakarta juga salah urus. Kita tidak memaki, mengkritik, tetapi menawarkan solusi. Orang Jakarta terlalu banyak yang mengkritik, tetapi tidak banyak yang memberikan solusi. Seharusnya kita aktif sebagai warga Jakarta, harus berperan mengontrol. Mengkritik perlu, tetapi juga harus memberikan solusi. Di Jakarta sangat banyak warga tidak punya akte kelahiran. Kita bekerja sama dengan pemerintah kota untuk membuat akte kelahiran,” katanya menjelaskan.

“Jakarta memang sudah tidak sehat, kota sepadat Jakarta seharunya memiliki 30 persen ruang hijau. Sekarang ruang hijaunya tinggal 7,2 persen. Biaya operasional pemerintah 80 persen, sementara buat pembangunan masyarakat cuma 20 persen. Itu pun buat rakyat miskin tinggal beberapa persen saja,” Tigor mengeluh.
Selain masalah kemacatan, banjir, dan tata ruang yang amburadul, masih banyak masalah lain yang membebani Jakarta. “Megamal Pluit,” katanya mengambil satu contoh. ”Itu dulu daerah resapan air. Begitu juga Mal Taman Anggrek, Plaza Senayan, Cibubur Junction, dan Tamini Square. Dampaknya bukan cuma pada lingkungan, tapi juga banyak pedagang kecil yang kehilangan penghasilan,” katanya membela orang-orang yang sudah dia niatkan untuk dibela.

Di banyak kota di Amerika Latin, katanya mengambil contoh, yang kondisinya mirip dengan Jakarta, warganya dilibatkan dalam penyusunan anggaran pemerintah. ”Dalam anggaran itu, 60 persen biaya pembangunan langsung ke masyarakat dan 40 persen untuk operasional.”

Dia juga melancarkan kritik terhadap peraturan daerah yang tidak tegas pelaksanaannya. Katanya, pemerintah DKI tidak sepenuh hati menerapkan peraturan tentang peraturan larangan merokok. Padahal, saat ini komnsumsi rokok masyarakat Indonesia sangat tinggi, mencapai 220 miliar dalam setahun. Tak tahan melihat peraturan yang tidak jalan, Tigor Nainggolan menggugat pemerintah dan DPR di pengadilan negeri (PN) Jakarta Pusat. Gugatan tersebut diajukan bersama empat organisasi, yakni Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Forum Warga Kota Jakarta, Lembaga Menanggulangi Masalah Merokok (LM3), dan Koalisi untuk Indonesia Sehat (KuIS).

Pembiaran kejahatan rokok merugikan masyarakat. Memang, dari rokok, negara mendapat uang pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPH) sebesar Rp 32 triliun per tahun. Tetapi, akibat dampak rokok, negara mengeluarkan biaya pengobatan sangat besar, Rp 127 triliun per tahun.

Menurut Tigor, sesuai data survei yang mereka lakukan, dampak merokok bagi kesehatan dan kesejahteraan rumah tangga Indonesia sangat memprihatinkan. Masyarakat yang berpenghasilan rendah membelanjakan sekitar 12 persen pendapatannya untuk membeli rokok, bahkan dua per tiga penerima bantuan langsung tunai (BLT) membelanjakan lebih besar untuk membeli rokok.

Masalah yustisi juga tidak luput dari perhatiannya. Berdasarkan Perda DKI No 4/2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, pendatang yang melanggar izin kependudukan akan dikenakan sanksi pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5 juta.
Setiap tahun setelah lebaran biasanya pemda DKI Jakarta memberlakukan Operasi Yustisi Kependudukan (OYK), di tempat-tempat pintu masuk kedatangan, seperti terminal atau stasiun dan juga tempat lainnya, termasuk apartemen, rumah kontrakan atau tempat kos.

Soal kemacatan lalulintas katanya, kerugian yang diakibatkannya mencapai Rp 43 triliun setahun, lebih besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah DKI Jakarta tahun 2007, yang hanya sekitar Rp 20 triliun.
Belum lagi masalah busway yang sejak awal disiapkan untuk membantu mengatasi kemacatan nyatanya justru semakin membuat lalu-lintas tersendat-sendat. Tak jarang berhenti sama sekali selama lebih dari satu jam, terutama di jam-jam sibuk. Busway juga tak berhasil mengajak orang yang berkendaraan pribadi untuk beralih naik angkutan umum. “Satu-satunya moda tranfortasi yang layak adalah busway. Tetapi, sekarang tidak layak lagi, orang harus berduyun-duyun sampai satu jam di halte. Padahal dulu hanya 15 menit. Sekarang busway tidak layak lagi,” ujar Tigor. Dari sekian banyak kedudukan yang dijabatrnya, Tigor adalah juga Wakil Ketua Tim Seleksi Anggota Dewan Transportasi Jakarta.

“Pada jam sibuk, busway selalu penuh dan datangnya tak tentu, padahal janjinya dulu akan selalu ada setiap lima sampai sepuluh menit,” katanya..
Tahun 2003, dia diundang satu lembaga swadaya masyarakat di Amerika Serikat untuk melakukan studi tentang busway di Bogota, Kolumbia. Rupayanya Kolombia yang menjadi refrensi Jakarta untuk membangun busway.

Tigor juga ikut mendirikan Aliansi Aktivis Lingkungan Hidup Indonesia (ALIANSI), dia juga anggota Badan Pembina Publik Interest Enviromental Lawyers (PIELs) atau Asosiasi Advokat Publik berperspektif Lingkungan, sejak tahun 2003 hingga sekarang.
Untuk menyeimbangkan kehidupan rohani dan jasmani, dia menjadi pengurus pada Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Perantau Konfrensi Wali Gereja di Indonesia (KPMP KWI) sejak tahun 2006 hingga sekarang. Dia juga aktif dalam pengurusan olahraga belahdiri sebagai Ketua DPD Perguruan Karate GOKASI Jakarta.

Mendirikan LBH Pers
Dia selalu terdepan dalam membela kaum tertindas. Termasuk media yang mendapat tekanan karena pemberitaan menjadi perhatian Tigor. Dan itulah mendorongnya mendirikan Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), dan juga menjadi advokat. Selain itu, dia juga anggota Tim Penyusunan Konsep dan Tata Organisasi Dewan Transportasi Kota (DTK) Jakarta, Anggota Badan Pengawas LBH Pers, tahun 2004-2007.
Sebagai orang yang telah mengabdikan dirinya pada dunia LSM, Tigor kerapkali memberikan pendampingan pada kaum tertindas, dan menjadi fasilitator pada berbagai pelatihan analisa sosial dan advokasi hak-hak asasi manusia. ”Saya selalu membela kaum tertindas di Jakarta. Ada kepuasan tersendiri,” ujar anggota Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), ini.

Tigor tidak hanya seorang aktivis LSM, tetapi orang yang selalu belajar setiap saat. Kadar intelektualnya diasah dengan membaca. Di ruang kerjanya, ratusan buku tersusun rapi.

Tak jarang dia diundang sebagai narasumber dari berbagai hal. Salah satu adalah nara-sumber pada acara lokakarya Hak-hak Asasi Manusia yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia dengan tema “10 Tahun Reformasi: Quo Vadis Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia.”

Kepedualiannya terhadap HAM mendorongnya ingin menjadi anggota Komnas HAM. Saat pergantian pengurus di tubuh Komnas HAM. A 176 calon yang mengajukan diri menjadi anggota Komnas HAM untuk periode 2007-2012, Tigor bersaing dengan Adrianus Eliasta Meliala, yang selama ini dikenal sebagai kriminolog, dan Johnson Panjaitan, temannya satu alumni di Fakultas Hukum UKI. Sayang, Tigor Nainggolan belum terpilih menjadi anggota Komnas HAM.

Disela-sela kesibukannya memimpin FAKTA, Tigor juga masih sempat menulis buku. Sudah lima buku ditulisnya terkait masalah Jakarta berjudul ”Konflik Pertanahan Pada Kasus Lingkungan di Indonesia,” dan satu lagi mengenai perparkiran. Tigor juga menulis buku mengenai penggusuran pemukiman miskin dan kaitannya dengan konflik pertanahan di Jakarta, diterbitkan oleh Institut Sosial Jakarta.

Membela Miskin Kota
Saat ini warga miskin Jakarta berjumlah 60% dari total jumlah penduduk. Bagi Tigor, pemerintah harus mengimplementasikan semua hak masyarakat yang terdapat dalam Kovenan Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia, untuk mengatasi kemiskinan.

Tigor menilai, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat dalam memberikan jaminan sosial.Katanya, bantuan langsung tunai yang diberikan kepada masyarakat miskin sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak, bukan memberikan solusi.
Untuk semua perhatian dan pengabdiannya terhadap Jakarta, Tigor tidak mendapat dukungan, malah diganjar masuk bui. Teror tidak membuatnya jera. ”Istriku sudah biasa menerima hal itu sebagai resiko dari pilihan hidup. Berjuang untuk orang lain itu perlu pengorbanan.”

Katanya mengisahkan perjalanan hidupnya: ”Saat itu kami demo anti militerisme, di Sarinah, tahun 1999. Saya ditembak. Pantat dan tangan kena. Tetapi, tidak membuat saya trauma. Saya terus berjuang untuk orang miskin. Di tangkap sudah sering, juga ditahan dan dipenjarakan. Di Cianjur, ditangkap karena membela petani. Karena melaporkan Sutiyoso, saya dijebloskan ke penjara,” ujarnya tanpa menunjukkan penyesalan. *** Hotman J Lumban Gaol

Awas Bahaya Laten Orde Baru

2009-04-27T18:00:00.000-07:00

Kiriman seorang teman jurnalis KBR 68H untuk anggota Jaringan Green Radio, baik sekali menjadi masukan untuk kita yang akan memilih presiden di pilpres 8 juni 2009 mendatang

Sikap Redaksi KBR68H
Ditulis : Santoso

Bagi anda pengguna facebook, pekan ini mungkin akan menemui gejala berbeda. Ada banyak teman anda yang tiba-tiba memasang gambar profil serupa. Dan gambar itu, sama sekali bukan wajah mereka. Orang-orang kini memasang poster merah, bertuliskan Awas. Pembunuh di Sekitar Kita . Facebook bukan sekedar sarana nampang, atau bergaul sesama teman. Tetapi juga media kampanye.

Awas. Pembunuh di Sekitar Kita. Pesan itu bukan untuk menakuti Anda tentang meningkatnya kriminalitas di sekitar rumah. Tetapi, pesan supaya kita waspada tentang kembalinya tokoh politik yang di masa lalu banyak melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Pesan itu menjadi lebih jelas, kalau kita perhatikan tulisan lebih kecil di bawahnya, Kita ingat mereka yang diculik dan dibunuh

Riwayat Orde Soeharto memang penuh dengan pelanggaran HAM. Di akhir masa kekuasaannya, penculikan mahasiswa dan aktifis pro demokrasi marak terjadi. Dua puluh dua orang hilang diculik, hanya sembilan yang kembali dalam keadaan hidup. Besar kemungkinan korban yang lain itu sudah meninggal. Mungkin sengaja dibunuh untuk melenyapkan bukti-bukti. Peristiwa penculikan itu, menyeret sejumlah anggota Kopasus ke pengadilan.

Sampai sekarang orang orang seperti Widji Tukul atau Herman Hendrawan, tidak jelas keberadaannya. Tim Mawar, pelaku penculikan, memang sudah diadili. Tetapi pertanggung-jawaban politik yang lebih tinggi, tak efektif berjalan. Prabowo sempat dipecat dan karir militernya terhenti. Tetapi, ia tak pernah diadili. Sekarang dia bisa membangun partai dan memperoleh dukungan suara lumayan. Dengan bekal dana yang sangat besar, Prabowo kemungkinan juga akan menjadi calon wakil presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Paket Mega-Prabowo, dianggap bisa menandingi popularitas SBY yang sampai sekarang belum menentukan calon wakil presidennya.

Inilah dilema transisi demokrasi yang tidak menyelesaikan masa lalunya dengan baik. Berbeda dengan Afrika Selatan yang tegas membuat rekonsiliasi nasional, kita membiarkan masa lalu mengendap sendiri. Tanpa penyelesaian. Dan sekarang, kita dikejutkan oleh munculnya tokoh masa lalu, seperti Prabowo dan Wiranto. Sebuah gejala yang secara hukum tak bisa diabaikan lagi. Karena partai mereka dipilih oleh rakyat, dan kemungkinan besar akan berkiprah di parlemen.

Kita paham maksud orang orang memasang profil serupa di facebook mereka. Meski secara hukum semua orang punya hak politik yang sama, kita perlu ingat masa lalu tokoh- tokoh yang sekarang tampil di publik dan berniat duduk di kekuasaan.

Kita ingat mereka yang diculik dan dibunuh.

Bunga Kejujuran

2009-04-12T21:34:00.000-07:00

Bunga Sang Kaisar

Pada suatu waktu di Cina hiduplah seorang pria muda bernama Chang. Ia cerdas dan tulus. Lebih dari segalanya, ia mencintai bunga. Tidak ada yang lebih menyenangkannya daripada melihat bunga lilac, lili, dan peony ketika mereka mekar di musim semi. Di musim dingin ia menanti-nantikan munculnya bunga narcissus yang indah. Ia tidak bisa memilih sebuah bunga favorit, karena ia menyukai bunga morning glory dan evening glory, bunga delima, bunga peach, dan bunga teratai yang mengapung di kolam. Ia menikmati bunga mawar yang wangi, seruni yang kokoh, dan dahlia yang menakjubkan.

Chang mengagumi kaisar karena ia pernah mendengar bahwa kaisar juga mencintai bunga dan mengawasi kebun indah di taman istana.

Sekarang kaisar sudah berusia lanjut. Ia tidak mempunyai putera, sehingga ia tidak mempunyai calon penggantinya. Selama bertahun-tahun ia memikirkan cara memilih seorang pria yang bisa ia angkat sebagai kaisar berikutnya. Kemudian, pada suatu hari di awal musim semi ketika ia berjalan-jalan di tamannya, ia mendapat gagasan yang sangat bagus.

Hari berikutnya, kaisar mengumumkan kepada semua pria muda di negeri itu bahwa di akhir minggu ia akan memberikan biji-biji kepada siapapun yang ingin menanam bunga. Kaisar mengatakan, "Siapapun yang menumbuhkan bunga terindah yang dibawa ke hadapanku akan menjadi penggantiku."

Ketika Chang mendengar berita itu, ia mengisi sebuah pot biru terang dengan lumut dan kompos, tanah subur dan pasir. Puas bahwa tanahnya subur dan lembab, ia membawanya ke istana. Di sana ia berdiri di dalam antrian bersama ratusan orang lain. Setiap pria muda memegang sebuah pot: ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bulat, ada yang tinggi, ada yang ramping. Setiap orang menerima sebuah biji dari tangan kaisar sendiri.

Chang menekan biji itu ke dalam tanah di pot dan dengan berhati-hati menutupnya dengan kain tipis untuk menjaganya agar tetap hangat. Kemudian ia bergegas pulang.

Di rumah, Chang memelihara biji dari kaisar itu dengan pengabdian yang sama seperti yang ia berikan ke semua tanamannya. Ia berhati-hati untuk tidak memberi terlalu banyak atau terlalu sedikit air. Pada saat yang tepat ia memberi pupuk, dan sangat berhati-hati dalam melindunginya dari serangga, debu dan jamur, seperti semua tanaman lainnya.

Berbulan-bulan berlalu, tanaman lainnya telah menembus tanah dan mulai tumbuh, tetapi Chang kecewa karena tida ada tunas yang tumbuh di pot birunya. "Ini aneh," katanya. "Mungkin biji ini tidak membutuhkan banyak matahari." Jadi, ia memindahkan pot ke ruangan lain, tetapi juga tidak terjadi apapun. "Mungkin ruangan ini terlalu dingin," katanya, dan ia memindahkan pot birunya ke ruangan yang lebih hangat. Masih juga tak terjadi apapun.

Sekarang waktu untuk menghadap kaisar sudah mendekat, dan pot biru Chang masih kosong. Setiap kali memandanginya, ia dipenuhi rasa putus asa. "Apa yang salah?" pikirnya. Ia mengunjungi setiap ahli perkebunan yang ia kenal, dan kepada setiap orang menceritakan kisah bijinya. Mereka semua menggelengkan kepala. Tak ada yang tahu dimana letak kesalahannya.

Beberapa orang mengatakan bahwa jelas ia tidak dimaksudkan untuk menjadi kaisar. Beberapa orang lainnya mengatakan ia harus menambah tanah, atau menambah air, atau mengurangi pupuk. Beberapa orang lain mengatakan untuk melupakan keinginannya menjadi kaisar.

Tetapi orang tua Chang mendengarkan kekuatiran anaknya dan hanya tersenyum. "Jangan kuatir, nak. Kamu sudah melakukan hal yang terbaik," kata orang tua yang bijaksana itu. "Hanya itu yang dapat kau lakukan."

"Tetapi aku telah gagal," keluh Chang ketika memandangi tanah kosong di potnya. "Sudah waktunya untuk menemui kaisar, dan aku sudah mengecewakannya."

"Katakan saja apa yang telah terjadi," kata ayahnya. "Kewajibanmu hanyalah mengatakan kebenaran."

Pada hari yang telah ditentukan beberapa waktu kemudian, dengan hati putus asa karena kecewa, Chang berjalan ke istana. Ketika tiba, air matanya mengalir, karena di depannya, lautan pria muda berdiri, masing-masing memegang bunga yang lebih indah dari pada orang di depannya. Bunga-bunga anggrek yang anggun, bunga lili yang halus, bunga peony yang berwarna-warni. Pemiliknya memeganginya dengan bangga. "Lihat punyaku!" teriak mereka sambil memegangi tanamannya tinggi-tinggi ketika kaisar berjalan melewati kerumunan. Ia mengangguk senang sambil berlalu, memperhatikan bunga bell, bunga forget-me-not, bunga foxglove, bunga dari setiap warna pelangi.

Chang belum pernah melihat pemandangan yang begitu indah, dan kesedihannya menguap untuk sementara waktu ketika ia menghirup aroma bunga-bungaan dan mengagumi ukuran dan bentuk bervariasi dari bunga-bunga itu.

Akhirnya kaisar sampai juga di hadapan Chang. Chang membungkukkan kepalanya. "Di mana bungamu, pria muda?" tanya kaisar.

Chang melihat cahaya di mata kaisar yang membuatnya terkejut. "Baginda, hamba telah mengecewakan baginda," katanya dengan sedih. "Hamba telah merawat biji yang baginda berikan, tetapi seperti baginda lihat, hamba tak mampu menumbuhkan bunga untuk baginda. Hamba berharap baginda memaafkan hamba."

Tetapi wajah kaisar bersinar dengan senyum yang lebih cerah dari pada semua bunga yang ada di sekelilingnya. "Kamulah penggantiku," kata kaisar menggenggam tangan Chang.

"Tetapi, baginda, hamba adalah satu-satunya orang yang gagal,"

Kaisar menggelengkan kepalanya. "Sebaliknya," jelasnya, "kamu tahu, aku telah merebus biji-biji ini sebelum aku membagikannya. Tidak satupun dari biji-biji itu yang akan tumbuh, tetapi semua orang muda lain begitu menginginkan kedudukanku sehingga mereka hanya ingin menyenangkan aku dengan keindahan bunga mereka dan dengan demikian mereka berharap mendapatkan tahtaku. Mereka tidak peduli pada kejujuran, pada kebenaran. Hanya kamu yang telah membuktikan bahwa kamu adalah pemimpin yang layak."

Dan begitulah, pria muda dengan pot kosong itu menjadi pengganti kaisar Cina.

Tuhan bergaul karib dengan orang jujur. . . .

Sumber: Media Kawasa

Buddha Bar

2009-04-07T11:08:00.000-07:00

Cagar Budaya itu bernama Buddha Bar
Oleh: Azas Tigor Nainggolan

Rupanya kontroversi masalah cafe Buddha Bar Jakarta yang menghebohkan itu ternyata belum juga hilang. Masih bertahannya isu ini dapat dilihat di beberapa jaringan internet beredar email (surat elektronik) tentang masalah cafe yang menempati gedung eks kantor Imigrasi. Dulu gedung ini dikenal sebagai Gedung Kunstkring terletak di daerah permukiman Menteng dan sempat dijual ke pihak swasta. Rencananya setelah dibeli kembali akan dijadikan sebagai bangunan cagar budaya. Email-email itu menyebutkan bahwa gedung eks kantor Imigrasi sempat dibeli oleh perusahaannya Tommy Soeharto. Banyak pihak yang mempertanyaan saat itu, kenapa gedung eks Imigrasi itu bisa dibeli perusahaan Tommy Soeharto? Akhirnya pemerintah provinsi (Pemprov) Jakarta saat itu didorong oleh publik untuk membeli kembali gedung Kunstkring agar bisa diselamatkan sebagai bangunan cagar budaya.

Bagian akhir salah satu email juga mempertanyakan, mengapa gedung tua tersebut setelah dibeli dari perusahaannya Tommy Soeharto dan direnovasi dengan uang warga Jakarta tetapi digunakan oleh swasta? Ditanyakan pula bahwa mengapa peruntukannya bukan sebagai cagar budaya? Sebagaimana diberitakan banyak media massa beberapa waktu lalu, gedung Kunstkring yang terletak di jalan Cut Nya Dien, Teuku Umar Jakarta Pusat direnovasi dan digunakan sebagai Cafe Buddha Bar. Sebenarnya pada tahun 1993 gedung eks kantor Imigrasi ini sempat dihargai Rp 9 miliar dan ditukar guling (ruilslag) dengan sebuah gedung kepunyaan PT Mandala Griya Cipta milik Tommy Soeharto (Koran Warta Kota, 22 November 2008). Selanjutnya sebagai gantinya, Departemen Kehakiman mendapatkan kantor baru di daerah Kemayoran Jakarta Pusat. Namun kemudian pada sekitar tahun 1999, kondisi bangunan yang dilindungi dan berklasifikasi A ini berantakan. Kusen, daun pintu dan jendela lenyap. Pagar seng menutupi sekeliling bangunan. Tahun 2002, Pemprov DKI membeli gedung ini kembali. Setahun kemudian diadakan sayembara konsep pemanfaatan gedung Kunstkring ini dan kemudian pemugaran dimulai.

Rencana awal Pemprov Jakarta ketika itu bersama komunitas warga pecinta bangunan tua, akan menjadikan gedung Kunstkring sebagai ruang publik untuk berkesenian dan berkebudayaan. Data mencatat bahwa Dastin Hillery, Suci Mayang Sari, dan Agus Surja Sadana, tercatat sebagai tiga pemenang sayembara konsep penggunaan dan pengelolaan bangunan cagar budaya gedung Kunstkring. Dastin, juara pertama, mengusulkan agar gedung Kunstkring digunakan sebagai pengembangan seni dan budaya di Jakarta seperti fungsi masa lalu. Ruang bagian lantai dasar dari gedung berlantai dua diusulkan sebagai ruang pamer utama. Lantai dua digunakan sebagai ruangan untuk kuliah umum, bincang-bincang, diskusi serta toko buku seni dan arsitektur. Sementara itu Mayang Sari, juara kedua, mengusulkan agar gedung itu digunakan untuk kepentingan komunitas seni arsitektur Jakarta. Sementara Agus Sadana, juara tiga, mengusulkan agar gedung dimanfaatkan sebagai resto bernuansa tempo dulu.

Usulan pemenang pertama, Dastin Hillery ini sesuai dengan sejarah keberadaan gedung Kunstkring yang dituliskan oleh Adolf Heuken dalam bukunya yang berjudul Menteng, Kota Taman Pertama di Indonesia. Dalam bukunya itu, Adolf Heuken menuliskan bahwa gedung dengan dua menara tersebut merupakan awal sejarah arsitektur Indonesia. Semula gedung itu milik Nederlandsch Indische Kunstkring (Lingkar Seni Hindia Belanda), sebuah perkumpulan (kelompok) yang membangkitkan apresiasi warga Batavia terhadap seni dan budaya. Gedung dibangun tahun 1913 di atas sebidang tanah sumbangan NV De Bouwpleg pada tahun 1912. Adolf Heuken dalam bukunya itu juga menuliskan bahwa di gedung Kunstkring sering diadakan pameran lukisan, pertunjukan musik dan ceramah. Bertempat di gedung bersejarahnya ini juga pernah ada sebuah perpustakaan berisi buku tentang kesenian. Begitu pula pada tahun 1936 di gedung ini pernah dibuka pameran lukisan karya van Gogh dan Picasso yang dipinjam dari museum di Eropa serta lukisan tentang Oud Batavia.

Sejarah panjang berkesenian dan berkebudayaan gedung ini seakan tidak memiliki pengaruh. Belakangan terdengar gedung Kunstkring rancangan PAJ Moojen ini telah disewa menjadi cafe Buddha Bar. Cafe yang dibawa oleh Raymond Visan dari Perancis ini pengelolaannya dipegang PT Nireta Vista Creative (PT NVC) selama lima tahun. Sewa menyewa seperti ini merupakan baru kali pertama dilakukan terhadap sebuah bangunan cagar budaya yang dipugar kemudian difungsikan kembali dan dikelola oleh pihak swasta. Pihak swasta yang mengelola cafe Buddha Bar ini kepada Pemprov DKI yang masih menjadi pemilik sah gedung itu selama lima tahun dengan nilai sekitar Rp 4 miliar atau Rp 800 juta/tahun. Menyewakan gedung dan mengganti peruntukannya secara bertentangan dengan tujuan atau eksistensi sebagai cagar budaya adalah sebuah pelanggaran hukum.

Pelanggaran itu jelas terlihat, membeli atau mengambil alih dari pihak swasta yang sebelumnya membelinya (PT Mandala Griya Cipta ) dengan uang warga dari APBD dan atas nama penyelamatan cagar budaya. Terdapat sebuah permainan lucu (jika tidak mau mengatakannya sebagai penggelapan uang APBD Jakarta) dalam penguasaan gedung Kunstkring. Akhirnya menyewakannya menjadi sebuah cafe yang tidak ada hubungannya dengan pengelolaan sebuah cagar budaya. Padahal penguasaan kembali, membeli kembali, membuat sayembara dan merenovasi gedung Kunstkring menggunakan uang dari APBD Jakarta atas nama kepentingan cagar budaya. Justru gedung yang bersejarah itu akhirnya hanya dijadikan tempat dugem (hiburan) atau sejenisnya, sebagai sebuah cafe semata.

Jika memang peruntukan menjadi Buddha Bar tidak sesuai dengan peruntukan awal maka perlu ada tindakan publik dari arga Jakarta pemerhati cagar budaya agar gedung Kunstkring kembali menjadi cagar budaya. Tindakan yang dapat dilakukan, pertama adalah mempertanyakan perubahan tersebut kepada Pemprov Jakarta. Tindakan kedua yang dapat dilakukan kemudian adalah membawa persoalan ini ke pengadilan dengan gugatan publik secara Class Action atau Legal Standing atau Citizen Lawsuit. Perubahan yang sangat bertolak belakang itu menunjukkan adanya indikasi (kemungkinan) penyelewengan (praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau KKN) dalam penyewaan Kunstkring kepada pihak swasta. Ketika pembelian kembali gedung Kunstkring pada tahun 2002 dari PT Mandala Griya Cipta oleh Pemprov Jakarta (saat itu gubernurnya Sutiyoso). Beredar informasi bahwa pemegang saham pengelola Buddha Bar di Jakarta ini adalah orang-orang yang dekat dengan Sutiyoso yakni Reni (putri Sutiyoso), Puan Maharani (putri Megawati dan Djan Faridz. Informasi ini bisa diklarifikasi dengan melihat akta pendirian badan usaha perusahaan pengelolanya.

Reni Sutiyoso dan Puan Maharani memang sudah mengklarifikasi bahwa mereka bukan bukan pemegang saham cafe Buddha Bar Jakarta. Tetapi mereka perlu membuktikan klarifikasi tersebut dengan menujukkan akta badan hukum perusahaan pengelola Buddha Bar Jakarta. Jika memang ada nama-nama tersebut di atas sebagai pemegang saham maka sudah sangat jelas permainan KKNnya dalam pengelolaan gedung Kunstkring menjadi cagar budaya Buddha Bar ini. Artinya ada upaya terselubung penyelewengan dilakukan untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang termasuk di dalamnya adalah Sutiyoso sendiri. Masalah penyimpangan ini merupakan salah satu bentuk parktek KKN, memperkaya diri sendiri juga orang lain yang dikagorikan tindak pidana korupsi. Proses dan indikasi tersebut dapat dijadikan informasi awal untuk publik melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Upaya ini tidak lain adalah untuk mengembalikan peruntukan gedung Kunstkring sebagai cagar budaya bukan tempat dugem atau cafe.

Jakarta, 1 April 2009
Penulis adalah Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) dan seorang Advokat Publik bagi Warga Miskin di Jakarta, tinggal di Jakarta. Kontak: 08159977041, email: azastigor@yahoo.com, blog: www.azastigornainggolan.blogspot.com

Orang Batak

2009-04-05T23:47:00.000-07:00

Alboin Sitorus dan "Anak Nanimiahan"
Tulisan : Suhunan Situmorang, awal April 2009

SAMA sekali aku tak mengenal dirinya. Peristiwa yang menimpanya pun aku tahu dari sebuah koran langganan pada pagi dua hari lalu. Lelaki 43 tahun itu, diberitakan meninggal dunia saat mengemudi bus Transjakarta di lintasan Jalan Sudirman. Ia tiba-tiba terduduk lemas saat menyetir dan bus yang dikemudikannya sempat oleng ke kiri dan kanan jalan—membuat puluhan penumpang keheranan dan cemas. Diduga kuat, tiba-tiba ia diserang penyakit jantung.

Kematiannya itu, walau tak seorang pun yang menyangka dan tentu saja telah menyebabkan duka yang amat dalam bagi orang-orang terdekatnya, termasuk kematian yang "normal" sebetulnya. Kebetulan saja terjadi pada seorang pengendara kendaraan umum di jalan raya utama Jakarta yang pagi itu telah disesaki berbagai jenis kendaraan dan manusia pekerja.

Kemungkinan besar, ia memiliki istri dan anak. Tapi, mungkin pula tak. Bisa jadi pula, ayah-ibunya masih ada, entah di mana. Yang dikutip media, hanya suara seorang abang kandungnya di RS Cikini: almarhum Alboin Sitorus, sopir bus yang wafat saat bertugas itu, sebelumnya tak pernah mengeluh atau diketahui mengidap gangguan jantung.

Aku mendesahkan nafas panjang seusai membaca, lalu berpindah ke judul-judul berita lain. Alboin, ternyata, terus mengikuti pikiranku. Coba kualihkan dengan melihat judul berita terdepan sebuah koran lain yang kubeli di persimpangan jalan saat mengantar anak sulungku ke sekolah, dan kemudian berpindah ke halaman dalam.

Ditulis koran itu, Presiden SBY menyesalkan sikap seorang anggota DPR yang juga caleg Partai Demokrat karena tak memenuhi panggilan KPK. Keterangan sang caleg diperlukan KPK untuk membongkar siapa saja pihak yang terlibat kasus korupsi untuk pembangunan infrastruktur perhubungan di wilayah Indonesia Timur—di mana dua pelakunya telah ditangkap petugas KPK (juga) di sisi Jalan Sudirman saat transaksi.

Anggota DPR bernisial JAM yang tengah disorot itu, aku kenal betul. Ia teman sekampung, bahkan sempat satu SD denganku di Pangururan. Memang, di antara puluhan teman dekat asal Pangururan yang kini tersebar di berbagai wilayah, ia tak termasuk. Terakhir kami jumpa dan cuma saling melempar senyum pada akhir Desember 2001, tatkala jalan raya menuju lokasi wisata Aek Rangat Pangururan mendadak macet disebabkan membludaknya pengunjung. Kendaraan kami masing-masing terjebak dan akhirnya sama-sama turun mengatur lalu-lintas yang cukup mendebarkan karena sisi jalan yang sempit bersisian dengan Danau Toba—yang bila terpeleset sedikit akan berguling belasan meter ke bawah.

***
ALBOIN dan JAM, tentulah sama-sama pekerja keras di Jakarta, walau derajat profesi mereka berbeda bagai bumi dan langit. Juga sama-sama andalan keluarga mereka, dengan porsi dan ekspektasi yang tak sama. Yang satu harus lebih keras berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat marjinal, sementara yang satu lagi gigih bergiat untuk menambah pundi-pundi keuangan yang tentulah sudah banyak. Alboin (dan keluarganya) hanya bisa mengagumi kemilau Jakarta dari pinggiran, sementara JAM (serta keluarganya) sudah terbiasa ”dinner” di hotel bintang lima dan belanja di mall-mall mahal.

Sebagai manusia-manusia Batak diaspora, semangat dan impian mereka, pastilah tak jauh beda. Jakarta harus ditaklukkan dengan segala upaya, keberhasilan mesti direngkuh untuk kehidupan yang lebih indah. Perantauan ke tanah Jawa, bukanlah sekadar penggantian bumi pijakan. Ada harapan besar yang terus dibangun, ada sejumlah impian yang terus mengembang.

Tapi, nasib seseorang, tak seorangpun yang bisa menentukan. Alboin dan JAM yang merantau dengan bekal doa yang sama banyak, juga semangat dan harap yang pastilah sama besar, akhirnya berselisih jalan hidup. Alboin tertatih-tatih menelusuri jalan yang penuh rintangan, JAM melangkah mulus di jalan yang cuma berkerikil. Setamat kuliah di IPB Bogor, JAM menjadi dokter hewan dan kemudian meniti karir di KB Ragunan (jabatan terakhir: direktur). Ia terjun ke politik setelah era reformasi membuka kemudahan bagi siapa saja menjadi penggiat partai di negeri ini. Sejak 2004, namanya tercatat sebagai anggota legislator dan akses ke pusaran kekuasaan pun menjadi mudah ia terobos—apalagi partai pilihannya mampu melahirkan seorang eks menteri menjadi Presiden RI.

JAM termasuk cerdik dan ditopang peruntungan. Begitu banyak sarjana di negeri ini, begitu banyak pula yang telah menghabiskan ratusan juta dan bahkan milyar rupiah untuk menjadi legislator, tapi tak berhasil. Aku bahkan mengetahui seorang praktisi hukum yang sebelumnya kaya raya namun akhirnya merana setelah tak terpilih jadi anggota DPR, sementara uangnya sudah banyak ludas untuk membangun karir politiknya di sebuah parpol yang tengah naik daun.

Nasib dan peruntungan seseorang, memang begitu misterius. Putra-putri dan cucu-cucu Soeharto, misalnya, tak perlu berlelah-lelah, nyatanya bisa menjadi orang-orang super kaya di negara ini. Para pemulung di Bantar Gebang pastilah sering memimpikan kehidupan lain yang terjauh dari sergapan bau sengit ribuan ton sampah yang menyesakkan dada namun tiap hari harus terus mengais-ngais sampah demi sepiring nasi, dan hingga umur mereka berujung pun tetap berkutat di situ.

***
ORANG Batak mengenal istilah ”anak nanimiahan” atau yang dilimpahi berkat (harta dan kuasa), sementara orang-orang yang sepanjang hidupnya terkurung nestapa kemiskinan—padahal sudah bekerja keras siang malam—hanya bisa mempertahankan angan-angan dan kadang sudah dilupakan orang-orang di sekitar mereka sebab dianggap ”bukan siapa-siapa.”

Memang, kecuali Tuhan, siapapun tak kuasa mengetahui nasib seseorang secara akurat, sehingga tak ada jaminan bahwa atas tindakan-tindakan yang telah dan atau ditempuh seseorang, ia akan terpilih menjadi ”anak nanimiahan.” Kehidupan dan nasib seseorang, terlalu pekat diselubungi kabut ketidaktahuan—dan karena itulah kehidupan yang paling susah pun masih tetap menyisakan gairah dan harapan.

Sayangnya, untuk menjadi ”nanimiahan” dan menggapai puja-puji itu, orang-orang jadi kerap mengabaikan makna kehidupan dan keberartian diri, kemudian tergoda melakukan apa saja untuk mempertahankan yang sudah diraih atau hendak dicapai. Orang-orang pun kian tak peduli lagi menyoal dari manakah sumber kemakmuran seseorang dan seakan-akan yang terutama adalah: seberapa besar keberhasilannya, yang ironisnya lebih menitikberatkan timbangan atas kepemilikan materi atau jabatan daripada cara atau perjuangannya untuk mendapatkan.

Siapapun tak bisa menafikan pentingnya harta dan kuasa. Tapi, akan sangat mengerikan akibatnya bila untuk mendapatkan keduanya kita sudi melakukan apa saja dan mengamini segala cara—termasuk perbuatan yang paling nista. Siapapun ia taklah mungkin menyangkal perlunya uang dan materi, bahkan seorang pertapa pun masih tetap butuh dana untuk membeli keperluan tapa semisal dupa dan wewangian.

***
DI jalan yang berbeda dan nasib yang tak sama, Alboin dan JAM sudah berusaha keras untuk menggapai impian dan ambisi mereka. Alboin, memang masih terus berjuang untuk sekadar memenuhi kebutuhan primer diri atau keluarganya, sebagaimana perjuangan puluhan juta orang seperti dirinya; sementara JAM telah melambung tinggi dan tiba di lingkaran kaum elite yang hanya nol koma sekian persen dari keseluruhan penduduk Indonesia.

Tapi Alboin, betapapun mungkin memiliki kepribadian yang baik dan selama hidupnya berupaya melakukan perbuatan yang terpuji, pastilah belum pernah mendapat julukan ”anak nanimiahan” itu. Ia pun mungkin jarang diharapkan kedatangannya dalam hajatan-hajatan adat dan marga dan termasuk orang-orang yang dilupakan.

Begitupun, ketika kabar kematiannya saat menjalankan tugas mengemudi bus Transjakarta dimuat koran-koran Jakarta, ada yang langsung membekas di pikiranku: ia mati secara terhormat. Telah ia antar dan jemput ribuan atau puluhan ribu orang Jakarta mencari nafkah, di tengah kelelahan, tuntutan pemenuhan nafkah, dan sejumlah pikiran yang membebaninya. Meski ”cuma” sopir buskota, aku mengagumi dirinya.

Karenanya, bagiku, ia pun layak mendapat julukan ”anak nanimiahan” itu, sebab telah terpilih sebagai pengemudi bus Transjakarta yang seleksinya terbilang ketat, sudah menjalankan pekerjaannya dengan profesional, dan setidaknya, hingga hayatnya berakhir, tak ikut mengisi halaman media-media cetak Jakarta dengan perbuatan yang memalukan orang Batak.

Aku turut berduka atas kepergiannya, sebagaimana orang-orang yang amat mengasihinya.***

Mengelola Parkir Jakarta

2009-04-02T11:27:00.000-07:00

Menjadikan Parkir untuk Mengelola Kebutuhan Transportasi
Oleh: Azas Tigor Nainggolan

Masalah pengelolaan parkir di Jakarta terus saja menuai kritik warga. Ada saja masalahnya, mulai dari kenyamanan, prinsip parkir hingga pada pengelolaan keuangan. Kritik warga itu beralasan, di depan mata dapat dilihat bahwa mengelola parkir tidak akan rugi. Tetapi pihak pengelola parkir, Badan Peneglola Perparkiran Jakarta (BP Parkir) setiap tahun berteriak rugi dalam mengelola parkir on street di Jakarta. “Ah mana mungkin rugi. Lihat saja tempat parkir di jalan-jalan terus penuh 24 jam. Kok teriak rugi?”, ungkap seorang warga Jakarta saat diminta pendapatnya tentang pengelolaan parkir di Jakarta. Sejak bulan Pebruari lalu pengelolaan parkir on street di Jakarta dialihkan dari Badan Pengelola Perparkiran Jakarta (BP Parkir) kepada Unit Pelayanan Tehnis Perparkiran (UPT Parkir). Saat di bawah BP Parkir pertanggung jawabannya langsung kepada Gubernur dan sekarang pengelolaannya diberikan kepada UPT Parkir di bawah pengelolaan Dinas Perhubungan Pemprov Jakarta. Perpindahan pengelolaan parkir ini di bawah UPT Parkir menjadikan jalan panjang pengelolaan parkir di Jakarta. Jauh sebelum pada masa penjajahan Belanda dulu di Jakarta telah ada pengelolaan parkir yang namanya Jaga Oto. Masa itu pengelolaan parkir lahir dan tumbuh secara swadaya dari warga lokal dan dikelola secara premanisme.

Pengelolaan secara premanisme itu dilakukan di bawah kekuasaan para Jawara yang merupakan orang kuat lokal hingga sekitar tahun 1950an. Para juru parkir (Jukir) dipaksa menyetor sejumlah uang tertentu sesuai kemauan para jawara. Penghitungamn setoran tersebut tidak memiliki sistem penghitungan tertentu tetapi hanya didasarkan penglihatan si jawara atas ramai atau tidaknya kendaraan yang parkir ketika itu setiap harinya. Mulai pada tahun 1955-1968 pengelolaan mulai diatur karena melihat potensi pendapatannya maka parkir dikelola oleh Dinas PU Propinsi DKI Jakarta. Penataan pengelolaan yang berdasarkan potensi pendapatan itu berjalan terus hingga akhirnya di bawah BP Parkir. Sejak tahun 1979 dibentuk Badan Pengelolaan Perparkiran (BP Perparkiran) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 531 Tahun 1979 tentang Penetapan Badan Pengelola Perparkiran Pemerintah DKI Jakarta serta Susunan dan Tatakerjanya.

Pengelolaan parkir tersebutr akhirnya dipindahkan lagi dan tidak bertanggung jawab pada Gubenur tetapi pada Kepala Dinas Perhubungan dengan UPT Parkir sejak bulan Pebrurari 2008 lalu. Perpindahan ke bawah Dinas Perhubungan ini sebenarnya menandakan Pemprov Jakarta ingin pengelolaan parkir tidak hanya melihat potensi pendapatan semata tetapi juga sebagai bagian dari sistem transportasi. Rekomendasi penelitian parkir on street oleh Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) meminta agar pengelolaan parkir dipindahkan menjadi di bawah Dinas Perhubungan. Pemindahan ini diusulkan agar pengelolaan parkir tidak hanya untuk mendapatkan pemasukan anggaran saja tetapi juga bagian sistem transportasi.

Dalam rekomendasi itu juga dikatakan agar tujuannya tercapai maka pemindahan terlebih dahukan dengan pembicaraan bersama para kelompok atau instansi berkepentingan dengan pengelolaan parkir. Tidak seperti sekarang, Dinas Perhubungan sebagai pengelola dan membawahi UPT Parkir tidak pernah sekalipiun meminta ayau mengajak publik yang berkepentingan dengan pengelolaan parkir bicara. Sebenarnya hingga saat Paradigma pengelolaan parkir yang berkembang adalah pertama sebagai bagian dari sistem transportasi yakni untuk kepentingan mengelola kebutuhan tarnsportasi (Transport Demand Management atau TDM). Kedua sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa dikombinasikan untuk pengelolaan kebutuhan transportasi transportasi (TDM). Ketiga adalah sebagai bagian dari management sistem public service yakni hanya menginginkan management fee saja bukan untuk cari untung.

Melihat perjalanan pengelolaan parkir yang ada hingga saat ini hanya bergerak pada satu sisi pemikiran yakni mengenjot pendapatan bagi kas daerah semata. Dilihat dari potensinya memang sebenarnya sektor perparkiran di Jakarta seharusnya dapat memberi kontribusi yang signifikan bagi sisi penerimaan di APBD Propinsi DKI Jakarta. Tetapi yang terjadi justru sektor ini tidak memberi kontribusi sama sekali. Bahkan dalam beberapa tahun terus menerus membebani APBD itu sendiri dari sisi belanja rutinnya. Lihat saja pendapatannya dari tahun 1999 hingga 2008 pengelolaan parkir on street terus ditomboki oleh ABPD setidaknya Rp 1 milyar hingga 4 milyar setiap tahun. Begitu pula dari pendapat restribusinya pendapatan pengelolaan parkir on street tidak pernah mencapai angka yang ditargetkan sendiri oleh pengelolanya. Melihat ditombokinya terus menerus pengelolaan parkir on street ini menunjukkan ada kerja yang yang tidak beres dan tidak sehat. Padahal dari sisi potensi dan peluangnya sebenarnya bisa memberi pendapatan yang besar bagi APBD.

Anggaran Pendapatan Restribusi dan Belanja Parkir Jakarta

Tahun Anggaran Retribusi Belanja Selisih
Target Realisasi Target Realisasi
1999/2000 7,578 5,566 10,760 9,853 - 4,623
2000 16,000 10,011 9,223 8,884 1,213
2001 14,000 14,106 13,798 11,875 2,244
2002 32,000 14,765 25,600 17,517 - 2,729
2003 32,000 15,464 20,000 15,797 - 329
2004 15,000 14,155 16,307 15,089 - 933
2005 20,000 14,4 17,708 - -
2006 20,5 14
2007 45,79 14
2008 20 18
Forum Warga Kota Jakarta (Fakta): dilolah dari berbagai sumber

Jika pengelolaan pendapatan saja sudah tidak beres, bagaimana dengan sisi parkir sebagai bagian sistem transportasi, yakni untuk mengelola kebutuhan kebutuhan transportasi (MKT)? Studi parkir yang telah penulis lakukan terhadap sejarah pengelolaan parkir Jakarta hingga saat ini belum pernah menempatkan visi pengelolaan parkir sebagai bagian dari sistem transportasi. Pengelolaan parkir sejak Jakarta tempo dulu sekitar tahun 1950an hingga sekarang dibawah sebuah institusi pengelolaan pemerintah daerah hanya terfokus pada sektor pendapatan atau restribusi saja. Terpakunya pada satu model pemikiran pendapatan itu terlihat dari perjalanan perubahan pengelolaan parkir yang hanya berdasarkan peningkatan pendapatan yang tidak pernah tercapai.

Perkembangan pemikiran mulai ada ketika pengelolaan parkir di bawah BP Parkir pada pada bulan Pebruari 2008 lalu di pindahkan menjadi Unit Pelayanan Tehnis (UPT) Perparkiran di bawah Dinas Perhubungan. Pemindahan yang dilakukan oleh gubernur menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan parkir on street sebagai sumber pendapatan daerah dan bagian dari sistem transportasi. Sayangnya maksud dan pemikiran langkah gubernur tersebut tidak ditangkap baik oleh pejabat Dinas Perhubungan dan Kepala UPT Perparkiran yang sekarang. Para pejabat yang Dinas Perhubungan masih belum menyadari atau mungkin tidak menangkap maksud dan pemikiran gubernur agar parkir tidak hanya dikelola untuk pendapatan kas daerah tetapi juga sebagai bagian sistem transportasi. Pengelolaan parkir di bawah UPT Perpakiran yang sudah hampir setahun masih berkutat dan tidak jelas pendapatannya. Jangankan diharapkan bisa mendukung sistem transportasi, menghasilkan saja tidak dan selalu berteriak rugi.

Apabila memang mau menempatkan parkir sebagai bagian dari sistem transport maka pengelolaanya harus merupakan jawaban dari persoalan yang ada. Persoalan yang saat ini adalah untuk melakukan pengaturan sistem mengelola kebutuhan transportasi (MKT). Kebutuhan mengelola transportasi dalam hal bukanlah untuk mendapatkan uang dari pilihan solusi persoalannya yakni kemacetan karena penggunaan mobil pribadi yang berlebihan. Pengelolaan parkir yang benar seharusnya bisa untuk keduanya, yakni sebagai sumber pendapatkan kas daerah dan terutama juga untuk mengelola kebutuhan transportasi (TDM). Sebuah sistem TDM bertujuan untuk untuk menjawab soal kemacetan dan mengurangi penggunaan mobil pribadi. Sebenarnya banyak cara atau tindakan pilihan lain yang merupakan turunan dari TDM, misalnya saja adalah Road Pricing. Penerapan pembayaran pada jalan-jalan tertentu (Road Pricing) ini juga dimaksudkan untuk mengurangi penggunaan atau masuknya mobil pribadi pada jalan tertentu yang seringkali macet.

Biasanya negara-negara atau kota-kota besar yang awalnya memiliki masalah dengan kemacetan akut (berat) seperti Jakarta memulai sistem TDMnya dengan pengaturan pembatasan ruang parkir bagi kendaraan bermotor pribadi seperti mobil pribadi. Setelah kebijakan TDM melalui penegakan kebijakan parkir ini berjalan kemudian dilanjutkan secara bersama dengan kebijakan Road Pricing. Perbaikan kebijakan parkir yang dilakukan adalah dengan membatasi ruang untuk parkir serta menerapkan tarif parkir mahal bagi mobil pribadi. Penerapan perbaikan aturan parkir ini sering dipilih untuk dilakukan pada tahap awal kebijakan TDM karena:
1. Lebih mudah dan murah untuk dijalankan dibandingkan dengan bentuk TDM lainnya.
2. Akan mendapatkan dukungan lebih banyak pihak yang merupakan pengguna angkutan umum.
3. Lebih memungkinkan dan cepat terwujud hasilnya
4. Lebih dipahami dan mudah ditangkap maksudnya oleh publik
5. Memiliki dampak positif bagi persoalan lain seperti tata ruang, keindahan kota, pencemaran udara dan ekonomi

Sementara itu jika pilihanya pada Road Pricing maka dibutuhkan anggaran yang lumayan besar untuk membangun infrastrukturnya. Memulai dengan perbaikan sistem parkir tidak perlu banyak kerepotan, hanya sosialisasi dan mengurangi ruang serta infrastrukturnya sudah ada.

Pilihan atau hasil cepat inilah yang perlu dilakukan untuk kota Jakarta, kemacetan sudah masuk pada fase parah dan ketegasan. Diperlukan kemauan pemerintah kota Jakarta untuk mau memakai strategi sedikit menekan dan memaksa kesadaran baru para pengguna mobil pribadi agar mau meninggalkan mobilnya di rumah dan beralih pada angkutan umum. Begitu pula aparat pemerintah daerah khususnya Dinas Perhubungan perlu belajar betul mengenai maksud gubernur memindahkan pengelolaan parkir menjadi unit dibawahnya yakni UPT Perparkiran Jakarta. Pemahaman yang benar itu dibutuhkan agar pengelolaan parkir bukan lagi untuk memanjakan para pemakai mobil pribadi. Tidak ada lagi program pengelolaan parkir bonus seperti yang diluncurkan pada awal Pebruari lalu yakni parkir lima kali mendapat bonus parkir gratis satu kali. Tidak lagi membuat aturan baru atau lokasi parkir on street baru seperti yang sekarang ini marak dilakukanoleh Dinas Perhubungan dan UPT Perparkiran.

Begitu pula perlu dibangun kesadaran baru pengguna jalan bahwa kota ini dibangun untuk membuat jalan raya sebanyak-banyak. Membangu jalan untuk mengatasi kemacetan adalah salah besar dan tidak manusiawi. Kota ini dibangun untuk wrganya, untuk manusia agar warganya bisa hiudp secara mansuiawi. Penggunaan mobil pribadi bukanlah sebuah hak dasar melainkan hanya sebuah kebutuhan yang tidak mematikan. Tanpa menggunakan mobil pribadi bukan berarti warga meninggal dunia karena masih ada pilihan lain. Kota ini akan sangat melanggar hak dasar warganya apabila mendahulukan pembangunan jalan sementara warganya tidak memiliki rumah, banyak yang belum bisa makan layak dan pelayanan publik yang kurang.

Jakarta, 12 Maret 2009

Penulis adalah Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) dan seorang Advokat Publik bagi Warga Miskin di Jakarta, tinggal di Jakarta. Kontak: 08159977041, email: azastigor@yahoo.com

Bahaya Iklan Rokok

2009-03-07T22:51:00.000-08:00

Kompas -
Sabtu, Maret 7

LINDUNGI ANAK DARI IKLAN ROKOK

DENPASAR, JUMAT — Ketua Lembaga Perlindungan Anak Bali, Nyoman Masni, menegaskan, iklan dan promosi rokok di berbagai media massa, luar ruang, dan dalam berbagai kemasan acara harus segera dilarang sebagai bentuk perlindungan anak dan remaja.

"Terjadi prevalensi merokok pada anak dan remaja, lelaki dan perempuan, yang sebanding dengan iklan, promosi, dan sponsor acara dari industri rokok yang semakin tidak terkendali. Ini harus dilarang karena bisa merampas hak hidup sehat anak dan remaja," katanya di Denpasar.

Iklan dan promosi rokok dalam berbagai kemasan bentuk dan acara, katanya, menyajikan informasi tidak sehat yang bisa mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan anak dan remaja dari banyak aspek. Industri rokok menjadi sponsor aktif kegiatan olahraga, kesenian, dan lain-lain yang banyak bersentuhan dengan dunia remaja, bahkan dunia religi.

Berdasarkan kajian berbagai pihak yang giat dalam penanggulangan bahaya merokok dan perlindungan anak, katanya, disimpulkan seluruh rangkaian kegiatan pemasaran industri rokok sangat sistematis untuk menjadikan anak-anak dan remaja sebagai perokok pemula.

"UU Nomor 23/2002 Tentang Perlindungan Anak jelas menyebutkan bahwa anak dan remaja Indonesia harus dilindungi dari berbagai hal yang bisa merugikan hak hidup mereka," katanya.

Sejauh ini belum ada peraturan resmi yang meregulasi tata cara pemasaran rokok dan yang memiliki semangat melindungi anak dan remaja dari bahaya rokok. Komisi Nasional Perlindungan Anak sendiri tengah mendekati Mahkamah Agung untuk keperluan perlindungan anak ini.

Di Provinsi Bali yang sangat terbuka terhadap hal-hal baru, katanya, menjadi lokasi baik bagi penularan informasi sekaligus pemasaran potensial bagi industri rokok, baik dari dalam maupun luar negeri.

"Kami mendesak dan mendorong Pemerintah Provinsi Bali untuk melakukan langkah segera dan nyata yang melarang berbagai kegiatan iklan dan promosi serta sponsor industri rokok guna melindungi anak dan remaja kita," katanya.

Berdasarkan laporan Economic Analysis on Tobacco Use pada 2004, di Indonesia rokok membunuh 427.948 orang alias 1.174 orang per hari. Data Global Youth Tobacco pada tahun sama menyebutkan, tingkat prevalensi perokok anak usia 13-15 tahun mencapai 24,5 persen dari total populasi anak Indonesia.

Dari jumlah itu, 2,3 persen adalah remaja perempuan sehingga prevalensi perokok pemula usia 15-19 tahun meningkat dari tahun ke tahun. Pada 1995 angka itu adalah 13,7 persen, menjadi 24,2 persen pada 2000, dan 32,8 persen pada 2004, dan angka itu cenderung meningkat pada lima tahun terakhir.

Monorel yang gagal

2009-03-02T20:08:00.000-08:00

Saya muat catatan yang pernah saya tulis tahun 2006 lalu tentang Proyek Monorel di Jakarta. Pemuatan ulang ini dimaksudkan agar pemda yang sekarang akan meninjau ulang proyek monorel tersebut mendapat dukungan. Saat ini pemda Jakarta dituntut membayarkan anggara yang sudah sempat dikeluarkan oleh PT JTM, pihak kontraktor pembangun infrastruktur proyek monorel. Jika dilihat dari perjanjian kontrak kerja samanya, pemda Jakarta tidak perlu membayarkannya karena justru pihak PT JTMlah yang wanprestasi. Pihak PT JTM tidak bisa menyelesaikan proyek JTM tepat waktu sesuai kontraknya. Jadi apa yang mau dituntut oleh PT JTM pada pemda Jakarta. Justru sebaiknya pemda Jakarta menuntut balik PT JTM karena tidak selesaikan proyek monorel sesuai waktunya. Juga bisa menuntut PT JTM untuk mencabut dan membersih jalan-jalan dari tiang-tiang beton monorel yang gagal tersebut. salam Azas Tigor Nainggolan

Melanjutkan Monorel Jakarta, Lebih Beresiko
Oleh: Azas Tigor Nainggolan

Perdebatan tentang Proyek Monorail Jakarta muncul kembali dipermukaan media publik. Berbagai tokoh, pakar, pejabat hingga Wakil Presiden Yusuf Kalla ikut berbicara. Semua perdebatan itu muncul karenaakhir-akhir ini pembangunan proyek Monorel kembali terhentinya. Hal itu disebabkan oleh kegagalan PT Jakarta Monorail (PTJM) sebagai pihak pembangun dan pemegang konsesi pengelolaan selama 30 tahun Monorel Jakarta tidak dapat meneruskan pembangunan infrastruktur proyek Monorel Jakarta lagi-lagi karena kekurangan dana. Menyikapi kegagalan itu, kebanyakan pendapat meminta agar proyek Monorel dilanjutkan dan dijadikan proyek pemerintah Republik Indonesia (RI) saja. Usulan pengambil-alihan itu disebabkan PTJM dinilai telah gagal menggalang investor untuk mendanai pembangunan proyek ini setelah lebih dua tahun mencoba membangun proyek bergengsi ini.

Padahal untuk proyek ini sudah banyak yang dilakukan PTJM. Membangun infrastruktur awal membangun tiang-tiang penyangga lintasan Monorel, menebangi banyak pohon dan Gubernur Jakarta Sutiyoso pun konon sudah melakukan studi banding ke Malaysia dan Jepang. Hingga tahun 2005 lalu Sutiyoso terus berkeyakinan dan ngotot bahwa proyek monorel ini layak dan menguntungkan sehingga akan banyak investor swasta menanamkan modalnya. Barulah tahun 2006 ini Sutiyoso mulai melemah tetapi tetap ngotot meneruskan pembangunan Monorel Jakarta dengan meminta tolong pada pemerintah untuk terlibat dan mengambil alih proyek ini.

Sebenarnya jauh sebelumnya sudah banyak pendapat yang mengatakan bahwa proyek ini tidak layak secara ekonomi dan tidak bisa dijadikan solusi pemecahan masalah kesemrawutan lalu lintas di Jakarta. Dua jalur Monorel yang akhirnya ditetapkan untuk dibangun itu adalah Jalur Hijau dengan rute Kuningan Senayan dan Jalur Biru dengan rute Kampung Melayu Roxy. Termasuk penulis pada awal tahun 2005 lalu berkali-kali mengatakan bahwa Monorel adalah sekedar proyek saja bukan solusi. Sekarang barulah diakui oleh banyak pihak bahwa dua jalur itu bukanlah jalur yang menguntungkan. Apabila diteruskan proyek Monorel akan merugi karena dua jalur itu bukan rute yang banyak penumpangnya. Tidak menguntungkanya proyek inilah menjadi salah satu penyebab tidak adanya investor yang mau terlibat menanamkan modalnya. Kondisi itu membuat PTJM kembali berteriak terus minta modal pada Gubernur Sutiyoso apabila proyek Monorel Jakarta mau diteruskan.

Gubernur Sutiyoso tidak pernah mau mendengar tanggapan dan desakan yang mempertanyakan proyeknya itu. Padahal semua pertanyaan itu berkisar tentang kelayakan secara ekonomi dan dampak positifnya terhadap kebutuhan transportasi umum di Jakarta. Termasuk juga mempertanyakan kredibilitas PTJM sebagai pihak swasta yang ditunjuk. Sayangnya semua pertanyaan publik itu tidak pernah mendapat jawaban jelas dan tegas pihak Pemprov Jakarta. Begitu pula sejak awal (dan baru sekarang) beberapa pihak atau pakar baru mengatakan bahwa proyek monorel yang akan dibangun tidak layak secara ekonomi. Tetapi mengapa semua pendapat para pakar tersebut baru keluar sekarang? Mengapa tidak sejak awal saja mengatakan proyek tersebut harus dihentikan?

Sekedar untuk menyegarkan kembali ingatan tentang proyek ini. Ide awal membangun monorail pertama kali digulirkan PT Indonesian Transit Central (ITC) sebagai partner dari MTrans Malaysia pada awal 2001. Waktu itu, pihak ITC mengatakan bahwa surat dukungan terhadap investasi proyek monorail telah didapat, yaitu dari Menteri Perhubungan, Dirjen Hubungan Darat, Gubernur Jakarta (Juli 2002), Walikota Bekasi (April 2002), dan Walikota Tangerang (Mei 2002). Gagasan awal proyek monorel ini akhirnya ditunda terus dan akhirnya tenggelam karena pihak Pemprov Jakarta melihat busway dinilai lebih layak. Setelah busway koridor 1 berjalan dan diteruskan dengan pembangunan koridor 2 dan 3, barulah monorel pun dilirik kembali.

Awalnya ITC mengajukan rencana pembangunan monorel tahap pertama dengan rute Bekasi-Mega Kuningan sepanjang 22,5 kilometer dan tahap kedua akan dibangun rute Jakarta-Tangerang kemudian diteruskan Bekasi-Cikarang. Gubernur Jakarta, Sutiyoso tetap ngotot proyek ini harus dijalankan walaupun belum siap benar konsepnya. Sutiyoso terus menjajaki pembangunan monorel untuk menghubungkan Jakarta dengan Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Sebelum berangkat studi banding tentang monorel, kepada wartawan di Jakarta (25/7/2003), Sutiyoso mengatakan bahwa jika nantinya sudah tersedia tranportasi yang representatif seperti monorel, diharapkan jumlah kendaraan yang masuk ke DKI Jakarta akan berkurang. “Saya harapkan orang-orang yang sebelumnya membawa mobil ke luar kota, akan naik kendaraan itu (kereta api jalur monorail). Bayangkan saja, tiap hari kira-kira 2 juta kendaraan yang masuk ke Jakarta. Itulah yang membuat kemacetan di Jakarta,” jelas Sutiyoso saat itu.

Bahkan gubernur Sutiyoso berencana akan memasukkan rute monorel ke bandara sebagai bagian jaringan transportasi makro yang menjangkau sampai Jakarta, Bogor, Depok Tangerang dan Bekasi. Menarik sekali membaca dan memperhatikan kembali semua rencana dan mimpi Sutiyoso terhadap proyek monorel di atas. Tetapi rencana panjang rute monorel tersebut berubah total, hanya dua jalur yakni Hijau dan Biru. Setelah rencana jalur yang akan dibangun berubah, satu persatu muncul perubahan lainnya. Rute baru itu pun sejak awal sudah membuahkan persoalan dan penolakan. Saat itu jalur yang melalui Senayan sudah ditolak karena ditakutkan akan mengganggu keseimbangan kawasan Senayan sebagai kawasan terbuka untuk olah raga.

Perubahan lainnya juga terjadi pada investor yang menjadi pemegang konsesi proyek ini. PT Indonesian Transit Central (ITC) berpatner dengan MTrans Malaysia seperti rencana awal tahun 2001 pun berubah. Sebagai penggantinya saat itu ditunjuk PT Jakarta Monorel (PTJM) mengaku telah memiliki sebuah konsorsium pemodal yang akan membiayai pembangunan proyek monorail di Jakarta. Peralihan investor pelaksana proyek ini pun Sutiyoso tidak menjelaskan apa penyebabnya. Padahal saat penunjukkan awal Sutiyoso sudah menjamini PT ITC dan Mtrans sebagai konsorsium investor yang punya duit dan diakui pemerintah Malaysia. Sekarang baru terbukti kembali bahwa rupanya PTJM sebagai investor tidak memberikan arti lebih baik dalam pembangunan proyek monorel. Termasuk juga langkah terakhir yang gagal meyakinkan pihak Bank Dubai menanamkan uang pada proyek monorel. Pihak Bank Dubai tidak mau melakukan investasi karena pemerintah RI tidak mau memberikan dukungan jaminan.
Pelaksanaannya saat ini justru semakin buruk dan tidak jelas seperti apa nasib penyelesaiannya. Menarik sepertinya mencermati penyebab penolakan pemerintah RI memberikan dukungan terhadap pembangunan Monorel. Penolakan tersebut sebenarnya jika dicermati benar-benar adalah karena Pemprov Jakarta sendiri. Pemerintah RI melihat tidak mampunya dan tidak konsistensi kinerja Pemprov Jakarta di bawah Sutiyoso sebagai Gubernur dalam menyelesaikan persoalan transportasi di Jakarta. Pemprov Jakarta dapat dinilai terus melakukan tindakan tidak konsisten terhadap rencana Pola Transportasi Makro Jakarta yang dibuatnya sendiri. Dalam Pola Transportasi itu digambarkan visinya Jakarta akan dikembangkan pada pembangunan perbaikan dengan mengarahkan pada pengembangan transportasi umum massal. Namun sering kali kebijakannya bertentangan dengan semua rencana awal.

Bukti lain tidak konsistennya Pemprov Jakarta terlihat dari rencana pembuatan enam ruas jalan tol dalam kota. Di tengah-tengah kekacauan proyek Monorel, mulai tahun ini DKI Jakarta hendak membangun enam ruas jalan tol dalam kota. Pembangunan jalan yang akan menghabiskan dana Rp. 23 triliun itu akan melewati lokasi Kemayoran-Kampung Melayu, Rawa Buaya-Sunter, Kampung Melayu – Tanah Abang, Sunter-Pulogebang, Pasar Minggu-Casablanca, Ulujami-Tanah Abang. Melihat rencana ini jelas sekali Pemprov Jakarta tidak konsisten dengan visi pola pembangunan sarana trnasportasi yang dibuatnya sendiri. Dibangunnya enam ruas jalan tol dalam kota ini jelas telah menghantam dan menabrak rencana mendukung pola trnasportasi umum dengan menekan penggunaan kendaraan pribadi. Membangun jalan apalagi jalan tol berarti kembali memberi ruang dan memanjakan pengguna kendaraan mobil pribadi. Melihat tidak konsistennya kerja Premprov Jakarta terhadap program yang telah disusunnya sendiri membuat bertambah maklum dan mendukung penolakan pemerintah RI terhadap proyek Monorel. Keberadaan enam ruas jalan tol dalam kota tersebut jelas nantinya menambah rugi dan tidak ada gunanya membangun Monorel karena mobil pribadi masih diberi ruang.

Akhirnya harus diakui bahwa semua kekacauan dalam pembangunan proyek monorel disebabkan oleh orientasi pembangunan yang terus menerus salah. Apa yang dikatakan bahwa monorel dapat memecahkan masalah kekacauan transportasi dan lalu lintas di Jakarta hanyalah omong kosong belaka. Artinya memang proyek Monorel sudah selayaknya dibatalkan dan tidak diteruskan karena akan menambah rugi serta resiko yang lebih besar. Biarlah kerugian yang selama ini sudah sempat dikeluarkan membangun infrastruktur awal untuk Monorel menjadi tanggung jawab Sutiyoso menggantinya. Tanggung jawab itu harus dipikul oleh Sutiyoso secara pribadi karena dialah yang terus memaksakan proyek tersebut. Sementara itu infrastruktur awal monorel yang sudah dibangun berupa tiang-tiang penyangga jalur dibiarkan saja dan jangan dibongkar. Biarlah tiang-tiang jalur monorel itu menjadi monumen kegagalan yang harus diingat untuk perbaikan perencanaan pembangunan kota Jakarta berikutnya. Menarikkan, tiang-tiang Monorel itu menjadi menara-menara pengingat bagi warga, perencana pembangunan dan Pemprov Jakarta, apabila di kemudian hari ingin membangun agar tidak mengulangi kesalahan proyek Monorel.

Jakarta, 10 Agustus 2006
Penulis adalah Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dan Kordinator Koalisi Warga Untuk Transportasi Jakarta (KAWAT Jakarta).
Sekretariat: Jl. Pancawarga IV No:44, RT 003 RW 07, Cipinang Muara, Kalimalang, Jakarta Timur 13420. Telp/Fax: 021-8569008 HP: 0815 9977041, Email: azastigor@yahoo.com

Pelayanan Kependudukan

2009-03-02T16:43:00.000-08:00

Pelayanan Kependudukan, Hak atau Kewajiban Warga?
Oleh: Azas Tigor Nainggolan

“Ini pak uangnya”, bisik seorang ibu sambil menyodorkan selembar uang kertas dua puluhan ribu rupiah pada petugas saat menerima KTPnya di kelurahan. “Wah pak ini perlu uang bensin biar petugas mau langsung ke rumah melakukan pengukuran”, minta seorang petugas sebuah kecamatan pada seorang warga yang hendak mengurus surat pengantar kepemilikan tanah. “Ini gak bener, masa kita harus ngurangin jatah proyek sebenarnya hanya untuk memberi jatah pada lurah, Dekel dan TPK. Kalo gak dikasih katanya uang proyek tersebut gak bakal diturunin”, protes seorang pengurus RW terhadap perilaku koruptif dan memeras di sekitarnya.

Begitu pula dalam hal pengurusan keperluan administrasi kependudukan yang sering dilakukan oleh warga Jakarta. Pengurusan KTP merupakan kepentingan yang sering dan selalu memberikan cerita atau pengalaman kekesalan tersendiri. “Siapa bilang gratis? Urus saja KTPnya di koran,” umpat seorang petugas saat memarahi warga yang memprotes dan menolak memberikan uang tambahan. Warga tersebut mengatakan bahwa koran memuat berita bahwa mengurus KTP gratis. Memang benar, seharusnya pengurusan KTP harus mudah, seperti digratiskan sebagai wujud difasilitasinya hak kependudukan oleh aparatur pemrov. Kependudukan adalah hak dasar warga bukan kewajiban warga dan harus dinikmati sebagai bentuk perlindungan hak-hak kemanusiaan warga. Pemikiran kritis inilah yang mendasari gubernur Jakarta agar warganya menjadi tuan rumah di kotanya bukan sebagai pengungsi di kotanya sendiri tanpa identitas.

Suasana atau dialog kesal dan kecewa atas buruknya pelayanan atau perilaku aparatur pemprov di kelurahan, kecamatan atau kantor pemprov lainnya masih masih menjadi masalah warga saat mengurus pelayanan kependudukannya. Bahkan mungkin kita sebagai warga pernah mengalaminya seperti kejadian di atas. Protes atau kritik atas perilaku tidak melayani itu adalah gambaran ketidak-pahaman aparat birokrasi terhadap pemikiran dan sikap gubernur dalam membangun pelayanan publik termasuk kependudukan untuk warga Jakarta secara baik. Gubernur selalu menekankan agar aparat birokrasi pemprov menjadi pamong yang baik, bersikap melayani (bukan dilayani) dan banyak mendengarkan (bukan banyak omong kepada) warga. Tidak dipahami dan belum terwujudnya sikap melayani yang diinginkan gubernur itu menunjukkan masih suburnya pola hubungan terbalik, yakni warga melayani aparat pemprovnya.

Terbaliknya hubungan ini menjadikan sesuatu yang merupakan hak warga menjadi kewajiban warga, kewajiban aparat menjadi hak dan dibebankan pada warganya. Pembalikan hubungan seperti akan memperburuk citra dan persepsi warga terhadap pemprovnya. Kelemahan dan kekurangan aparat pemprov dalam memberikan pelayanan kependudukan atau publik ini akhirnya akan menjadi getah atau cerita buruk bagi gubernur. Pelayanan publik seperti bidang kependudukan ini adalah bentuk yang sangat dekat dan akrab atau strategis bagi kehidupan warga. Apabila pelayanan strategis ini tidak dipenuhi, warga akan kehilangan atau menjadi cacat secara administratif dan tidak dapat menikmati pelayanan lainnya yang menentukan kehidupan warga.

Sikap dan pemahaman inilah yang ada dalam kebijakan gubernur yang menaruh keinginan besar agar warga dilayani secara baik dan manusiawi dengan menempatkan aparat pemprov atau aparat birokrasi sebagai ujung tombak pelayanan hingga ke bawah. Dalam prinsip-prinsip hak dasar atau hak asasi, pelayanan kependudukan adalah salah satu hak dasar yang dilindungi dan diatur dalam Kovenan Internasional Tahun 1966 tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Kovenan Ekosob). Kovenan Ekosob ini mengakui dan memerintahkan negara-negara peserta atau anggota PBB agar memenuhi hak-hak warga untuk mendapatkan pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan agar dapat hidup serta berkembang secara manusiawi.

Perlindungan dan penghormatan terhadap hak atas pelayanan publik atau pelayanan kependudukan ini juga dapat dilihat dalam beberapa ketentuan dasar di tingkat nasional maupun internasional lainnya. Secara jelas telah diatur dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Tahun 1948 serta UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Ketiga ketentuan Hak Aasi di atas menegaskan bahwa perlunya sebuah bentuk perlindungan dan pelayanan yang baik oleh aparat pemprov agar kemanusiaan warga sebagai citra Sang Pencipta dapat dihidupi di Jakarta. Tindakan dalam bentuk apapun, entah pembiaran atau mempersulit warga mendapatkan hak tersebut adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Berbagai bentuk pelayanan publik kependudukan telah diatur dalam ketentuan tersebut sebagai hak dasar dan berpengaruh bagi kehidupan sebagai manusia, misalnya pelayanan KTP, Surat Akta Lahir, Surat Kematian atau Surat Nikah. Apabila seseorang tidak diberikan atau difasilitasi haknya untuk mendapatkan Akta Lahir maka kelak akan sulit mendapatkan KTP dan akan sulit menikah secara resmi. Atau juga jika tidak memiliki KTP maka warga yang memerlukan kesehatan gratis (Gakin) akan sulit mendapatkannya karena tidak bisa mendapatkan SKTM sebab tidak memiliki KTP. Proses ini menunjukkan betapa penting dan berharganya pelayanan kependudukan bagi hidup warga. Terlihat bahwa misalnya tanpa KTP maka seseorang tidak diakui sebagai warga dan kehilangan sarana penunjang hak-hak hidupnya.

Baru-baru ini diumumkan bahwa Dinas Kependudukan akan meluncurkan program pelayanan pembuatan KTP Keliling, menjemput dan mendekatkan diri langsung kepada warga yang memerlukan di kampung-kampung. Tentunya warga yang tinggal di kampung-kampung adalah mayoritas warga miskin dan kurang memiliki akses pada layanan publik. Rencana program KTP Keliling ini menunjukkan Dinas Kependudukan memiliki sensitivitas terhadap pemenuhan hak warga, pelayanan publik yang pro warga dan memperhitungkan kepentingan warga. Berkeliling secara langsung seperti ini tentunya untuk lebih mempermudah dan mengontrol pembuatan KTP yang mungkin saja selama ini sering sulit didapatkan di kelurahan-kelurahan. Adanya pelayanan KTP Keliling ini akan menjadi pembanding pelayanan yang sama di kelurahan.

Ada baiknya juga bahwa kemudian atau berikutnya pelayanan KTP Keliling ini juga dikembangkan pada pelayanan pembuatan Akta Kelahiran atau layanan kependudukan lainnya. Keberadaan layanan kependudukan langsung dan mudah seperti ini jadi sangat penting bagi warga agar hidup secara manusiawi tanpa diskriminasi, tidak hanya warga yang berduit saja bisa mendapatkan hak kependudukannya tetapi warga miskin juga. Berangkat dari pengalaman kurang mengenakkan dan kritik warga terhadap pelayanan publik selama ini maka perlu ada perbaikan perilaku dan kesadaran aparatur birokrasi dalam pelayanan kependudukan. Perubahan sikap aparat untuk tidak minta dilayani tetapi melayani dan memfasilitasi warga agar terpenuhi hak-hak dasar kependudukannya. Selain itu juga ada baiknya untuk membantu terwujudnya perubahan dan perbaikan layanan publik kependudukan dapat dilakukan dengan:
• Membangun prosedur pelayanan publik yang menggunakan pemenuhan kepentingan warga paling miskin sebagai indikator pencapaian
• Mensosialisasikan semua prosedur dan mengevaluasikannya secara terbuka dan berkelanjutan
• Membangun sebuah mekanisme dan Pusat Pengaduan Pelayanan Publik agar dapat membantu terwujudnya perubahan dan perbaikan pelayanan.

Ketiga langkah di atas merupakan sebuah tawaran yang dapat dilakukan oleh pemprov bersama warga.

Salam penulis
Jalan Bunga, 26 Pebruari 2009

Tanpa Rokok Bisa

2009-02-26T17:37:00.000-08:00

Kegiatan Konser Musik Tanpa Sponsor Rokok Tetap Jalan

Laporan wartawan Kompas: Elok Dyah Messwati

http://kesehatan. kompas.com/ read/xml/ 2009/02/25/ 19362664/ tanpa.rokok. konser.musik. tetap.jalan

JAKARTA, RABU - Meski tanpa kerja sama dengan industru rokok, JakartaInternational Java Jazz Festival 2009 dapat berlangsung.Karena itu, Komisi Nasional Perlindungan Anak menyampaikan terimakasih kepada PT Java Festival Production, penyelenggara acara ini."Industri rokok membentuk ketergantungan industri musik Indonesiadengan menjadikan produknya sebagai sponsor utama berbagai even musik.Jadi tidak mengherankan apabila sponsorship yang dilakukan industrirokok saat ini dibela oleh banyak pihak seperti musisi bahkanmasyarakat secara umum," papar Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Seto Mulyadi di Jakarta, Rabu (25/2).

Padahal sesuai studi tentang Dampak Keterpajanan Iklan Rokok danKegiatan yang Disponsori Industri Rokok tehadap Aspek Kognitif, Sikapdan Perilaku Merokok Remaja (Komnas Anak-UHAMKA, 2007) membuktikan 81persen anak-anak pernah mengikuti kegiatan yang disponsori industri rokok.Kegiatan sponsorship rokok ini berperan dalam inisiasi merokok pad aanak-anak dan menyebabkan anak yang telah berhenti merokok kembalimerokok karena turut menghadiri kegiatan yang disponsori oleh industrirokok. Studi ini secara jelas membuktikan bahwa iklan, promosi dansponsor rokok berpengaruh terhadap inisiasi merokok pada anak dan remaja.

Rokok yang selama ini menjadi sponsor berbagai kegiatan sejatinyaadalah produk yang mengandung 4000 racun berbahaya dimana 69 diantaranya adalah zat karsinogenik (penyebab kanker). Lebih dari 70.000artikel ilmiah membuktikan ba hwa produk tembakau menyebabkan penyakitdan membunuh setengah dari konsumennya.

WHO melaporkan tembakau membunuh 100 juta jiwa pada abad ke-20 dandiperkirakan akan membunuh 1 miliar orang pada abad ini. Di Indonesiasendiri, tembakau membunuh 427.948 ji wa pada tahun 2001 atau sebanyak1.172 jiwa setiap harinya (Soewarta Kosen, 2004).Saat ini Indonesia menempati posisi ketiga negara dengan prevalensi perokok tertinggi di dunia (WHO 2008) dengan jumlah perokok anak-anakyang semakin meningkat setiap tahu nnya. Survei Sosial EkonomiNasional Badan Pusat Statistik menunjukkan, prevalensi perokok remaja usia 15-19 tahun mengalami lonjakan sebanyak 144 persen selama tahun1995 hingga 2004. Dari 13,7 persen pada tahun 1995 menjadi 32,8 persenpada tahun 2004. Survei ini juga menunjukkan perokok yang mulaimerokok pada usia 5-9 tahun meningkat lebih dari 4 kali lipat, dari0,4 persen pada tahun 2001 menjadi 1,8 persen pada tahun 2004. (LOK)

Ini adalah bukti ke sekianratus bahwa pemerintah kita lebih mengedepankan kepentingan industri rokok daripada menjaga keberlangsungan generasi muda yang sehat sehingga bangsa ini nantinya bisa duduk semartabat dengan bangsa lain .
Pemerintah secara nyata telah "menjual" anak anak remaja kita kepada Industri rokok dengan membolehkan industri rokok melakukan hampir segala cara untuk menjerat mereka kedalam adiksi nikotin .

Industri rokok itu uangnya sangat banyak , karena mereka sangat kaya .
Bak dewa , mereka selalu berdiri di baris paling depan untuk memberikan segala "kebaikan" finansial. termasuk sponsorship , beasiswa ataupun pemberian lain yang mereka anggap Corporate Social Responsibility.

Di hampir seluruh negara di dunia , pemerintah bersama LSM , didukung oleh media bergandengan tangan melawan hegemoni industri rokok . Sementara disini LSM nyaris sendirian menghadapi Industri rokok yang didukung oleh pemerintah dan media.
Diluar negeri , orang orang miskin dilindungi agar tidak membeli rokok karena diharapkan membeli barang barang lain yang lebih bermanfaat bagi dirinya dan keluarganya .
Disini orang miskin dijadikan obyek sehingga mereka tetap merokok dan melahirkan generasi generasi perokok berikutnya seiring dengan tidak diberikannya informasi tentang bahaya merokok yang benar dan lengkap .

Fyi , 70 persen perokok disini adalah orang miskin.
Di luar negeri iklan , promosi dan sponsorship rokok sudah tidak ada , sementara iklan anti rokok gencar dilakukan oleh pemerintahnya agar masyarakat menjadi pintar dan bisa melindungi diri mereka sendiri dari bahayanya menjadi pecandu rokok.
Disini iklan rokok begitu masif di semua media termasuk promosi dan sponsorship , bahkan free sampling (pemberian rokok cuma cuma) dilakukan secara terang terangan seperti layaknya memberikan permen atau sabun cuci.
sungguh paradoks paradoks yang konyol.

Terkadang saya berfikir , apa yang ada di benak mereka ketika mengadakan pertemuan atau rapat atau sejenisnya untuk merancang kegiatan kegiatan yang tujuannya menjerat anak anak muda ini . Adakah mereka juga berfikir bahwa di luar sana ada anak anak mereka juga . Atau bagi mereka yang penting adalah aliran dana ke rekening rekening mereka .
Pemerintah sangat bebal dan tidak sensitif .

Hal inilah yang menyebabkan masyarakatpun menjadi bebal dan tidak sensitif serta cenderung menyangkal , mendebat dan ngeyel terhadap hal hal yang jelas jelas terbukti secara ilmiah .

Sudah banyak pejabat pejabat dan anggota DPR yang tobat dari pembantahan dan pendebatan setelah dilakukan operasi jantung atau terkena stroke atau kanker.
Sudah ribuan kasus bayi yang lahir dengan kondisi tidak normal , seperti kembar siam , berkepala dua , lahir dengan usus di luar perut dll yang bisa dibuktikan secara ilmiah keterkaitannya dengan perilaku merokok orangtuanya.Namun semua itu tidak pernah diungkap di media massa .

ini bukti lain kurangnya sensitivitas media massa kita . Atau mereka tidak pernah percaya bahwa merokok juga dapat menyebabkan gangguan kehamilan dan janin .
Pernah saya tulis , seandainya mungkin , saya ingin menuntut industri rokok dan orang orang yang di belakang mereka ke pengadilan dengan tuduhan genosida .

Fuad Baradja
Lembaga Menanggulangi Masalah Merokok (LM-3)
Indonesian Smoking Control Foundation
Indonesian Tobacco Control NetworkJakarta.

Rancangan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2009-02-15T02:42:00.000-08:00

Tanggapan dan Usul terhadap
Pembahasan RUU LLAJ

Pendahuluan
Adanya wacana dan rencana merevisi UU Lalu lintas nomor: 14 tahun 1992 adalah sudah selayaknya dilakukan karena situasi dan perkembangan masyarakat sudah jauh berubah. Tentu sudah jauh berubah situasi dan masalah lalu linta saat tahun 1992 dengan masa sekarang 2009 tentunya jauh sekali berbeda. Revisi yang perlu dilakukan adalah menjawab kebutuhan lapangan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan profesionalitas kerja di bidang lalu lintas. Artinya adalah revisi dilakukan dengan visi peningkatan kapasitas dan profesionalitas bukannya semata-mata pengalihan atau perubahan, mengganggu kinerja baik yang sudah berjalan selama ini. Selama ini UU Lalu Lintas Nomor: 12 tahun 1992 sudah cukup memberikan dampak pelayanan dan pendidikan baik bagi masyarakat. Jadi revisi atau perubahan yang butuhkan saat ini adalah untuk lebih menyesuaikan dan memperhitungkan kinerja serta konteks lapangan yang ada atau kepentingan masyarakat.

Belakanga seiring dengan rencana revisi tersebut berkembang informasi atau wacana akan adanya pengalihan pelayanan atau tanggung jawab serta wewenang dalam menjalankan UU Lalu Lintas nantinya. Pengalihan itu misalnya tentang wewenang pengelolaan administrasi kendaraan bermotor atau berkaitan dengan urusan lalu lintas seperti pengurusan SIM dan pendaftaran kendaraan bermotor dari Kepolisian kepada Departemen Perhubungan melalui Dinas-dinas perhubungan di daerah-daerah. Pengalihan seperti ini tentunya harus memperhitungkan peraturan perundangan lain terkait dengan rencana atau keinginan tersebut. Pengalihan pada Departemen Perhubungan tidak berarti akan langsung bisa kordinasikan ke Dinas Perhubungan di daerah. Berdasarkan UU Pemerintahan Daerah saat ini masing-masing daerah memiliki otonomi dalam mengelola urusan daerahnya dan tidak semuanya bisa berada langsung pada kepentingan Departemen sejenis dengan Dinas.

Begitu pula urusan lalu lintas sebagaimana dalam UU Pemerintah Daerah mengatur bahwa tidak masuk dalam urusan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota. Pertimbangan lain yang harus dihitung juga adalah kapasitas yang ada saat ini karena jangan sampai pengalihan itu justru memperburuk situasi yang sudah baik. Tidak bisa begitu saja sebuah sistem yang sudah berjalan cukup baik dialihkan pada pihak lain yang belum teruji atau belum memiliki kapasitas untuk tanggung jawab pada wewenang tersebut. Misalnya saja seorang anak yang baru di tingkat Sekolah Dasar diberikan tanggung jawab untuk mahasiswa perguruan tinggi. Tentunya pengalihan tanggung jawab yang tidak memperhitungkan kondisi lapangan akan memperburuk keadaan. Berangkat dari pengalaman Dinas Perhubungan Jakarta misalnya dalam pengurusan Uji Kendaraan Bermotor (Uji KIR) yang masih banyak kekurangan bahkan pelanggaran. Jika akan diberikan lagi tanggung jawab lain yang lebih berat seperti pendaftaran kendaraan bermotor tentunya itu akan menuai masalah dan kekacauan karena belum tentu siap.

Pengalihan wewenang dan penambahan birokrasi
Perubahan atau pengalihan itu juga sebagaimana diuraikan di atas, agar jangan sampai melanggar atau bertentangan dengan UU lain terkait seperti UU Pemerintah Daerah. Tidak hanya soal keterkaitan dengan peraturan perundangan lainnya tetapi juga dan perkembangan situasi sosial juga perlu diperhitungkan dalam merumuskan substansi Rancangan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini diperlukan agar substansi UU hasil revisi tidak bertentangan dengan peraturan lain atau nilai-nilai serta kondisi sosial yang ada dan berkembang di masyarakat. Memperhitungkan perkembangan sosial atau kondisi masyarakat juga perlu dilakukan saat adanya keinginan RUU LLAJ ini akan mengatur soal pendaftaran bagi kendaraan tidak bermotor. Dalam pasal 55 RUU LLAJ ingin diatur bahwa kendaraan tidak bermotor yang digunakan sebagai angkutan umum wajib didaftarkan. Pengaturan seperti ini tentunya akan banyak bersinggungan, agak sedikit bertentangan dengan semangat hemat energi dan pengembangan model angkutan alternatif atau bahkan menimbulkan penolakan masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari, kendaraan tidak bermotor yang menjadi angkutan umum berbentuk gerobak, becak gerobak dan dokar. Keberadaan angkutan atau kendaraan tidak bermotor secara langsung akan mempersulit atau membuat masalah baru bagi masyarakat yang sekarang sudah memakai dan menempatkan itu sebagai angkutan alternatif. Padahal dari sisi jumlahnya saja angkutan umum yang berasal kendaraan tidak bermotor tidak banyak. Seperti terlihat di banyak pasar di Jakarta kendaraan tidak bermotor seperti gerobak atau becak gerobak sebagai alat angkut altenatif yang ramah lingkungan dan kmurah. Selain itu juga profesi sebagai pengemudi gerobak atau becak gerobak merupakan profesi yang mudah, murah dan menjadi tumpuan hidup masyarakat miskin di perkotaan seperti Jakarta atau daerah lainnya. Pengaturan atau kewajiban pendaftaran kendaraan tidak bermotor tentu juga akan menyulitkan dan membebani masyarakat yang bekerja sebagai pengangkut barang dengan gerobak-gerobak roda biasa.

Pertanyaannya adalah apakah ada urgensi keamanan, politik atau hukum untuk mewajibkan gerobak-gerobak itu didaftarkan atau diatur dalam undang-undang. Sesuatu yang ada dan sudah baik belum tentu akan jadi lebih baik dan berkembang apabila diatur secara formal. Bisa pengaturan formal bagi kendaraan gerobak atau dokar jika diatur dengan undang-undang akan jadi lucu karena hal itu bisa ditangani oleh kebijakan di tingkat peraturan daerah saja sudah cukup. Jadi pengaturan atau penanganan kendaran tidak bermotor cukup ditangani atau menjadi tanggung jawab pemerintah daerah bersangkutan agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Pengaturan lebih atau penambahan prosedur dalam tanggung jawab sebagai pengguna jalan atau tata tertib lalu lintas sebaiknya seminimal mungkin kesulitannya. Janganlah menimbulkan kesan terlalu panjang, berat dan sulit sehingga menjadikan alasan bagi masyarakat untuk melanggar atau tidak memenuhi kewajibannya. Keringanan tersebut juga bukan berarti meniadakan kualitas substansi kepentingannya. Sepertinya juga tidak berarti membuat masyarakat mudah sekali mendapatkan SIM sehingga akan menimbulkan bahaya lalu lintas di jalan. Pengaturan sebaiknya ditempatkan pada posisi di tengah, diantara sulit dan tidak sulit tetapi kualitas substansinya tetap terjaga sesuai kebutuhan kemanan di berlalu lintas di jalan.

Ketatnya pengaturan bukan berarti menjadi tambah beban bagi masyarakat karena sulitnya proses dan banyak birokrasi yang akan menambah biaya bagi masyarakat. Misalnya masyarakat yang berprofesi sebagai sopir angkutan umum bus atau angkutan telah melalui 2 tahap proses ketika mereka hendak mendapatkan SIM Umum. Sebagai sopir, awalnya mereka tidak bisa langsung beroperasi mengemudi angkutan umum karena baru memiliki SIM biasa. Barulah setelah beberapa lama masyarakat yang ingin menjadi sopir angkutan umum atau barang bisa mengurus menjadikan SIMnya yang biasa menjadi SIM Umum. Seperti kita ketahui yang ingin menjadi sopir angkutan umum adalah masyarakat yang hidupnya sulit atau miskin atau pas-pasan.

Bagi mereka yang miskin, kebutuhan waktu untuk mengurus dan uang memiliki pengaruh besar, dapat mempengaguhi semangat untuk mencari kehidupan. Apabila pengurusan sebuah pembuatan SIM Umum jadi sulit maka mereka akan mebayangkan biaya yang mahal. Tahapan pengurusan mendapatkan SIM bagi kendaraan angkutan umum dan angkutan barang dalam RUU LLAJ ini diatur harus melalui proses mendapatkan Sertifikat Pengemudi Angkutan Umum (SPAU) atau Sertifikat Pengemudi Angkutan Barang (SPAB). Sekarang ini masyarakat yang mendapatkan SIM A Umum misalnya terlebih dulu harus memiliki dan menggunakan SIM A biasa setidaknya dalam waktu 12 bulan. Para sopir ini tentunya juga saat mendapatkan SIM Umum harus melalui pendidikan dan ujian yang lebih berat dari pemakai SIM biasa. Dalam pasal 57 RUU LLAJ ditetapkan bahwa pengemudi sebelumnya harus mendapatkan sertifikat pengemudi angkutan umum (SPAU). Jika dilihat dari makna pengaturan harus mendapatkan SPAU lebih dulu berarti si sopir harus mengikuti pendidikan dan test khusus. Sebenarnya pendidikan dan test khusus bagi calon pemegang SIM Umum yang akan menjadi sopir angkutan umum sudah termaksud dalam program test atau ujian saat mengurus SIM Umum. Ketentuan baru yang diusulkan dalam RUU LLAJ dengan SPAU atau SPAB jelas memberatkan masyarakat karena menambah satu proses baru yang sebenarnya tidak perlu karena sudah ada dalam proses yang sudah berjalan selama ini.

Bukankah sebuah pengaturan atau kebijakan sebaiknya dibuat menarik dan mudah, sehingga masyarakat mau memenuhinya dan tidak keberatan untuk dapat diberikan pendidikan mengenai aturan tersebut? Apabila masyarakat merasa aturan itu ”mudah atau menarik” dan mau mengurus maka akan jadi mempermudah pemerintah untuk memberikan pendidikan atau penyadaran tentang tata cara atau perilaku baik dalam lalu lintas? Melalui proses yang dilihat mudah dan menarik itu masyarakat akan mudah juga dididik dan diajak atau ditingkatkan kesadarannya tentang penegakan peraturan karena dirasakan bukan sebagai beban lagi. Sebaiknya pengaturan tentang tertib lalu lintas dalam RUU LLAJ ini memperhitunbgkan juga strategi ini, agar masyarakat mau mendekat dan mau taat pada peraturan yang ada.

Termasuk juga pengaturan bagi pengemudi yang akan mendapatkan SIM, pada tahap awal hanya mendapatkan SIM yang sementara sifatnya selama enam bulan. Bentuk pengaturan baru seperti ini dibuat untuk mencapai perubahan apa? Jika tidak jelas tujuan dan pencapaiannya maka masyarakat akan melihat ini hanya sekedar akal-akalan pemerintah untuk mempersulit dan menambah birokrasi pengurusan SIM saja. Situasi pandangan seperti itu membuat masyarakat justru akan mencari-mencari peluang yang sifatnya melanggar untuk sebuah kemudahan dari sesuatu yang dirasanya menyulitkan. Sudah merupakan karakter dan juga pemandangan umum di masyarakat yang selama ini hidup dalam lilitan birokrasi, bahwa dimana ada peraturan yang birokratis maka ada ruang atau peluang untuk melanggarnya.

Penambahan birokrasi pengurusan syarat seperti SPAU, SPAB, SIM Sementara atau juga Pendaftaran bagi pengemudi kendaraan tidak bermotor memberi kesan bahwa peraturan itu menyulitkan sesuatu yang mudah dan sudah tertib. Termasuk juga pengalihan tugas atau kewenangan pengurusan SIM, Pendaftaran Kendaraan Bermotor yang selama ini sudah berjalan baik di kepolisian. Perlu dipikirkan secara baik dan jelas semua dampaknya secara sosial dan politik di masyarakat. Selama ini masyarakat sudah taat dan berpikir panjang jika ingin memalsukan data kendaraan bermotornya atau SIMnya karena begitu ketat dan terkontrol sistem yang sudah berjalan. Sementara saat ini situasi dan kapasitas aparatur Dinas Perhubungan yang akan diberikan tanggung jawab oleh Departemen Perhubungan masih belum memenuhi syarat dan masih banyak bolong-bolongnya. Masyarakat belum taat sepenuhnya karena perilaku buruk oknum aparat pemerintah daerah yang masih kurang profesional. Lihat saja pengalaman pengurusan KTP, Izin Trayek atau pengelolaan angkutan umum di daerah-daerah masih banyak persoalan dan pemalsuan yang terus terjadi.

Pemanfaatan jalan
Kondisi masa depan juga perlu diperhitungkan dan dijawab secara substansial oleh UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang baru. Isu penting lain yang berdampak jangka panjang adalah penggunaan jalan (badan jalan). Saat ini berpikirnya masih belum menyiapkan koridor pengaturan sunguh-sungguh berdasarkan kepentingan dan keselamatan pengguna jalam dalam lalu lintas. Misalnya saja perlu diatur dan dihormati pengembangan sikap berlalu lintas yang baik di jalan dan difasilitasinya pengguna jalan seluruhnya. Memang harus diatur bahwa berlalu lintas secara nasional yakni menggunakan jalur jalan sebelah kiri dan lainnya (usul kesepakatan pada pasal 46). Tetapi juga harus difasilitasi sebagai penghormatan (azas keadilan ruang) bagi pejalan kaki dimana perlu pengaturan bahwa pembangunan jalan (badan jalan) harus mengadakan fasilitas trotoar (Pedestarian) bagi pejalan kaki dan jalur kendaraan tidak bermotor.

Selama ini keberadaan trotoar sebagai kepentingan pejalan kaki hanya ada dalam pelajaran dan materi tertib lalu lintas tetapi jarang sekali dipenuhi dalam pembangunan jalan. Jarang sekali kita dapatkan ada jalan yang memiliki fasilitas trotoar yang layak, aman bagi pejalan kaki dan jalur bagi kendaraan tidak bermotor. Tidak usah jauh-jauh, lihat saja jalan-jalan di Jakarta minim sekali memiliki trotoar dan jalur bagi kendaraan tidak bermotor, apalagi di daerah. Sebagai langkah maju dan penghormatan terhadap tertib lalu lintas yang benar-benar baik adalah perlu diatur secara jelas bahwa jalan juga termasuk fasilitas trotoar dan jalur kendaraan tidak bermotor di dalamnya wajib ada. Kewajiban ini harus menjadi kebijakan yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai syarat keselamatan di jalan dan bisa dipersoalkan secara hukum oleh masyarakat apabila pemerintah tidak memenuhinya.

Pada masa lalu, jika hendak berlalu lintas di beberapa kota termasuk di Jakarta ada peraturan dan ditegakkan secara baik yakni aturan tidak boleh berhenti dan parkir di sembarang jalan. Pengalaman sekarang, seperti di Jakarta dapat dilihat bahwa kendaraan bermotor pribadi atau bahkan angkutan umum bisa seenaknya berhenti di sembarang tempat. Bahkan cara berhenti dan pengambilan tempatnya pun seeenaknya, sering membahayakan serta menimbulkan kecelakaan. Sepertinya aturan itu sudah tidak ada lagi, para pengguna jalan seakan bebas, semaunya berhenti dan memarkir kendaraannya dimana mereka mau tanpa aturan. Sudah seharusnya aturan tersebut ditegakkan karena itu bagian penting dalam berlalu lintas yang baik dan aman bagi pengguna jalan.

Sebagai bagian dari sistem transportasi, pengelolaan parkir harus menjadi bagian yang mendukung untuk kepentingan transportasi dan lalu lintas. Selama ini yang banyak berkembang pengelolaan parkir hanya dilihat sebagai bagian dari cara meningkatkan atau menambah penghasilan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu terlihat dalam cara pengelolaan parkir yang memakai habis-habisan badan jalan sebagai tempat parkir (parkir on street) oleh pemerintah daerah. Cara ini harus dihentikan, jalan perlu dikembalikan fungsinya bukan sebagai tempat parkir, diatur secara jelas dalan revisi UU LLAJ yang baru nantinya. Seringkali kemacetan lalu lintas yang terjadi banyak disebabkan oleh keberadaan parkir on street dan kemudahan lahan parkir bagi kendaraan bermotor pribadi. Masa depan penanganan kemacetan dapat dilakukan salah satunya adalah dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Pengurangan penggunaan kendaraan bermotor pribadi dapat dilakukan dengan mengurangi ruang parkir, khususnya parkir di badan jalan (parkir on street).
Menekan pengguna kendaraan bermotor pribadi, tidak memanjakan mereka adalah kepentingan utama berlalu lintas yang baik agar tidak selalu mudah menggunakan kendaraan bermotor pribadi. Cara berpikir lebih maju saat ini adalah bukan berpergian dengan kendaraan bermotor pribadi tetapi dengan angkutan umum atau kendaraan tidak bermotor atau berjalan kaki. Pengaturan secara khusus tentang larangan (setidak dibatasi secara ketat) menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir ini sangat diperlukan untuk mengembalikan fungsi jalan yang sebanarnya (usul kesepakatan pada pasal 47). Pengaturan yang sudah dipikirkan dan ditingkatkan pembatasan secara ketat tentang aturan jalan sebagai tempat berhenti dan tempat parkir.

Peningkatan kesadaran berlalu lintas
Pentingnya masyarakat memiliki kesadaran yang baik terhadap kegiatan berlalu lintas yang baik adalah bagian penting pendidikan atau penyadaran yang harus dilakukan oleh pemerintah. Penyadaran itu dapat dilakukan dengan pelibatan masyarakat dalam upaya atau proses perencanaan, pembangunan serta pengawasan kebijakan dalam lalu lintas. Bentuk pelibatannya itu sendiri harus dilakukan oleh pemerintah secara benar, bukan sekedar seperti penyuluhan atau penerangan semata. Masyarakat dapat ditingkatkan kesadarannya dengan mengajak berdialog atau berkomunikasi dua arah sejak awal hingga kontrol penegakan hukumnya.
Beberapa cara pelibatan yang dapat dilakukan misalnya saja mengatur kebijakan adanya mekansime analisis dampak lalu lintas (Amdalintas) dalam pembangunan di daerah-daerah serta mengadakan Dewan Transportasi Kota (DTK) seperti di Jakarta. Dalam 2 bentuk mekanisme tersebut, memberi ruang secara khusus bagi masyarakat yang menjadi pihak yang berkepentingan dengan aktivitas lalu lintas serta penggunaan jalan. Misalnya saja dengan DTK, pengelolaan transportasi, lalu lintas atau angkutan jalan selain pemerintah juga melibatkan DTK sebagai partner rekomendator kebijakan yang akan dibuat. Keanggotan DTK di Jakarta itu sendiri ada dua jenis yakni secara otomatis dan yang direkrut melalui sebuah proses seleksi publik. Anggota yang secara otomatis yakni utusan dari pihak Pemda (Dinas Perhubungan) dan Kepolisian Daerah sedangkan yang dipilih melalui mekanisme rekruitmen untuk mendapatkan wakil yang berasal dari unsur Pakar, Perguruan Tinggi, LSM, Pengguna Angkutan Umum, Awak Angkutan Umum serta Pengusaha Angkutan Umum.

Pelibatan dan penyediaan ruang partisipasi masyarakat seperti di atas akan memberi pendidikan dan penegakan hukum secara partisipatif. Begitu pula dengan mekanisme Analisis Dampak Lalu Lintas yang dapat dijadikan kewajiban dilakukan oleh para pengembang atau pemilik usaha yang akan membangun kantor atau unit usahanya di sebuah tempat. Analisis Dampak Lalu Lintas ini dilakukan untuk melihat dan mengantisipasi kemungkinan terjadi kemacetan apabila gedung atau bangunan tersebut selesai dibangun dan beroperasi. Proses analisis ini juga dilakukan dengan melibatkan bara pihak berkepentingan termasuk masyarakat, kepolisian dan Pemda. Akhirnya kebijakan yang dibuat dan diambil akan memperhitungkan secara menyeluruh kepentingan masyarakat. Proses selanjutnya adalah peningkatan kesadaran akan dapat dihasilkan kontekstual dan mendapat dukungan nyata dari masyarakat.

Sebagai catatan akhir, ada baiknya juga dalam revisi UU ini diatur bahwa UU LLAJ sebaiknya dirubah atau direvisi kembali setiap kali dalam 5 tahun atau 10 tahun. Revisi berkala ini ditujukan agar substansi UU akan lebih dekat dengan kepentingan lapangan dan masyarakatnya itu sendiri. Latar belakang revisi berkala ini juga adalah cepatnya perkembangan sosial, politik dan ekonomi masyarakat serta tehknologi kendaraan bermotor juga lalu lintas. Sehingga revisi berkala ini akan menghasilkan peraturan yang tidak ketinggalan jaman.

Jakarta, 30 Januari 2009
Azas Tigor Nainggolan
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)

Berpikir Positif

2009-02-06T05:02:00.000-08:00

Hukum Pygmalion - Hukum Berpikir Positif

Pygmalion adalah seorang pemuda yang berbakat seni memahat. Ia sungguh piawai dalam memahat patung. Karya ukiran tangannya sungguh bagus.Tetapi bukan kecakapannya itu menjadikan ia dikenal dan disenangi teman dan tetangganya.

Pygmalion dikenal sebagai orang yang suka berpikiran positif. Ia memandang segala sesuatu dari sudut yang baik.

* Apabila lapangan di tengah kota becek, orang-orang mengomel. Tetapi Pygmalion berkata, "Untunglah, lapangan yang lain tidak sebecek ini."

* Ketika ada seorang pembeli patung ngotot menawar-nawar harga, kawan-kawan Pygmalion berbisik, "Kikir betul orang itu." Tetapi Pygmalion berkata, "Mungkin orang itu perlu mengeluarkan uang untuk urusan lain yang lebih perlu".

* Ketika anak-anak mencuri apel dikebunnya, Pygmalion tidak mengumpat. Ia malah merasa iba, "Kasihan,anak-anak itu kurang mendapat pendidikan dan makanan yang cukup di rumahnya.

"Itulah pola pandang Pygmalion. Ia tidak melihat suatu keadaan dari segi buruk, melainkan justru dari segi baik. Ia tidak pernah berpikir buruk tentang orang lain; sebaliknya, ia mencoba membayangkan hal-hal baik dibalik perbuatan buruk orang lain.

Pada suatu hari Pygmalion mengukir sebuah patung wanita dari kayu yang sangat halus. Patung itu berukuran manusia sungguhan. Ketika sudah rampung, patung itu tampak seperti manusia betul. Wajah patung itu tersenyum manis menawan, tubuhnya elok menarik. Kawan-kawan Pygmalion berkata, "Ah,sebagus-bagusnya patung, itu cuma patung, bukan isterimu.

"Tetapi Pygmalion memperlakukan patung itu sebagai manusia betul. Berkali-kali patung itu ditatapnya dan dielusnya. Para dewa yang ada di Gunung Olympus memperhatikan dan menghargai sikap Pygmalion, lalu mereka memutuskan untuk memberi anugerah kepada Pygmalion,yaitu mengubah patung itu menjadi manusia betul. Begitulah, Pygmalion hidup berbahagia dengan isterinya itu yang konon adalah wanita tercantik di seluruh negeri Yunani.

Nama Pygmalion dikenang hingga kini untuk mengambarkan dampak pola berpikir yang positif. Kalau kita berpikir positif tentang suatu keadaan atau seseorang, seringkali hasilnya betul-betul menjadi positif.

Misalnya,
* Jika kita bersikap ramah terhadap seseorang, maka orang itupun akan menjadi ramah terhadap kita.
* Jika kita memperlakukan anak kita sebagai anak yang cerdas, akhirnya dia betul-betul menjadi cerdas.
* Jika kita yakin bahwa upaya kita akan berhasil, besar sekali kemungkinan upaya dapat merupakan separuh keberhasilan.

Dampak pola berpikir positif itu disebut dampak Pygmalion.

Pikiran kita memang seringkali mempunyai dampak fulfilling prophecy atau ramalan tergenapi, baik positif maupun negatif.

Kalau kita menganggap tetangga kita judes sehingga kita tidak mau bergaul dengan dia, maka akhirnya dia betul-betul menjadi judes.
* Kalau kita mencurigai dan menganggap anak kita tidak jujur,akhirnya ia betul-betul menjadi tidak jujur.
* Kalau kita sudah putus asa dan merasa tidak sanggup pada awal suatu usaha, besar sekali kemungkinannya kita betul-betul akan gagal.

Pola pikir Pygmalion adalah berpikir, menduga dan berharap hanya yang baik tentang suatu keadaan atau seseorang. Bayangkan, bagaimana besar dampaknya bila kita berpola pikir positif seperti itu. Kita tidak akan berprasangka buruk tentang orang lain.

Kita tidak menggunjingkan desas-desus yang jelek tentang orang lain. Kita tidak menduga-duga yang jahat tentang orang lain.

Kalau kita berpikir buruk tentang orang lain, selalu ada saja bahan untuk menduga hal-hal yang buruk. Jika ada seorang kawan memberi hadiah kepada kita, jelas itu adalah perbuatan baik. Tetapi jika kita berpikir buruk,kita akan menjadi curiga, "Barangkali ia sedang mencoba membujuk," atau kita mengomel, "Ah, hadiahnya cuma barang murah." Yang rugi dari pola pikir seperti itu adalah diri kita sendiri.Kita menjadi mudah curiga. Kita menjadi tidak bahagia. Sebaliknya, kalau kita berpikir positif,kita akan menikmati hadiah itu dengan rasa gembira dan syukur, "Ia begitu murah hati. Walaupun ia sibuk, ia ingat untuk memberi kepada kita."Warna hidup memang tergantung dari warna kaca mata yang kita pakai.

* Kalau kita memakai kaca mata kelabu, segala sesuatu akan tampak kelabu. Hidup menjadi kelabu dan suram. Tetapi kalau kita memakai kaca mata yang terang, segala sesuatu akan tampak cerah. Kaca mata yang berprasangka atau benci akan menjadikan hidup kita penuh rasa curiga dan dendam.Tetapi kaca mata yang damai akan menjadikan hidup kita damai.

Hidup akan menjadi baik kalau kita memandangnya dari segi yang baik. Berpikir baik tentang diri sendiri. Berpikir baik tentang orang lain.Berpikir baik tentang keadaan. Berpikir baik tentang Tuhan. Dampak berpikir baik seperti itu akan kita rasakan. Keluarga menjadi hangat. Kawan menjadi bisa dipercaya. Tetangga menjadi akrab. Pekerjaan menjadi menyenangkan. Dunia menjadi ramah. Hidup menjadi indah. Seperti Pygmalion, begitulah.

MAKE SURE YOU ARE PYGMALION and the world will be filled with positive people only............how nice!!!!

Menyelamatkan Lingkungan Hidup

2009-02-01T21:11:00.000-08:00

Cerita ini berbicara mengenai seorang anak yg bernama Severn Suzuki seorang anak yg pada usia 9 tahun telah mendirikan Enviromental Children's Organization ( ECO ).ECO sendiri adalah Sebuah kelompok kecil anak" yg mendedikasikan diri Untuk belajar dan mengajarkan pada anak" lain mengenai masalah" lingkungan.Dan mereka pun diundang menghadiri Konfrensi Lingkungan hidup PBB tahun 1992, dimana pada saat itu Seveern yg berusia 12 Tahun memberikan sebuah pidato kuat yg memberikan pengaruh besar ( dan membungkam ) beberapa pemimpin dunia terkemuka.

Apa yg disampaikan oleh seorang anak kecil ber-usia 12 tahun hingga bisa membuat RUANG SIDANG PBB hening, lalu saat pidatonya selesai ruang sidang penuh dengan orang" terkemuka yg berdiri dan memberikan Tepuk Tangan yg meriah kepada anak berusia 12 tahun.Inilah Isi pidato tersebut: ( sumber The Collage Foundation )Halo, nama Saya Severn Suzuki, berbicara mewakili E.C.O - Enviromental Children Organization

Kami Adalah Kelompok dari kanada yg terdiri dari anak" berusia 12 dan 13 tahun. Yang mencoba membuat Perbedaan: Vanessa Suttie, Morga, Geister, Michelle Quiq dan saya sendiri. Kami menggalang dana untuk bisa datang kesini sejauh 6000 mil. Untuk memberitahukan pada anda sekalian orang dewasa bahwa anda harus mengubah cara anda, Hari ini Disini juga. Saya tidak memiliki agenda tersembunyi. Saya menginginkan masa depan bagi diri saya saja.

Kehilangan masa depan tidaklah sama seperti kalah dalam pemilihan umum atau rugi dalam pasar saham. Saya berada disini untuk berbicara bagi semua generasi yg akan datang.Saya berada disini mewakili anak" yg kelaparan di seluruh dunia yang tangisannya tidak lagi terdengar.

Saya berada disini untuk berbicara bagi binatang" yang sekarat yang tidak terhitung jumlahnya diseluruh planet ini karena kehilangan habitat nya. kami tidak boleh tidak di dengar.Saya merasa takut untuk berada dibawah sinar matahari karena berlubang nya lapisan OZON. Saya merasa takut untuk bernafas karena saya tidak tahu ada bahan kimia apa yg dibawa oleh udara.

Saya sering memancing di di Vancouver bersama ayah saya hingga beberapa tahun yang lalu kami menemukan bahwa ikan"nya penuh dengan kanker. Dan sekarang kami mendengar bahwa binatang" dan tumbuhan satu persatu mengalami kepunahan tiap harinya - hilang selamanya.

Dalam hidup saya, saya memiliki mimpi untuk melihat kumpulan besar binatang" liar, hutan rimba dan hutan tropis yang penuh dengan burung dan kupu". tetapi sekarang saya tidak tahu apakah hal" tersebut bahkan masih ada untuk dilihat oleh anak saya nantinya.Apakah anda sekalian harus khawatir terhadap masalah" kecil ini ketika anda sekalian masih berusia sama seperti saya sekarang?

Semua ini terjadi di hadapan kita dan walaupun begitu kita masih tetap bersikap bagaikan kita masih memiliki banyak waktu dan semua pemecahan nya. Saya hanyalah seorang anak kecil dan saya tidak memiliki semua pemecahan nya tetapi saya ingin anda sekalian menyadari bahwa anda sekalian juga sama seperti saya!Anda tidak tahu bagaimana caranya memperbaiki lubang pada lapisan ozon kita.

Anda tidak tahu bagaiman cara mengembalikan ikan" salmon ke sungai asal nya.Anda tidak tahu bagaimana caranya mengembalikan binatang" yang telah punah.Dan anda tidak dapat mengembalikan Hutan-Hutan seperti sediakala di tempatnya yang sekarang hanya berupa padang pasir.Jika anda tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya.TOLONG BERHENTI MERUSAKNYA!Disini anda adalah deligasi negara-negara anda. Pengusaha, Anggota perhimpunan, wartawan atau politisi - tetapi sebenarnya anda adalah ayah dan ibu, saudara laki" dan saudara perempuan, paman dan bibi - dan anda semua adalah anak dari seseorang.

Saya hanyalah seorang anak kecil, namun saya tahu bahwa kita semua adalah bagian dari sebuah keluarga besar, yang beranggotakan lebih dari 5 milyar, terdiri dari 30 juta rumpun dan kita semua berbagi udara, air dan tanah di planet yang sama - perbatasan dan pemerintahan tidak akan mengubah hal tersebut.

Saya Hanyalah seorang anak kecil namun begitu saya tahu bahwa kita semua menghadapi permasalahan yang sama dan kita seharusnya bersatu untuk tujuan yang sama.Walaupun marah, namun saya tidak buta, dan walaupun takut, saya tidak ragu untuk memberitahukan dunia apa yang saya rasakan.

Di Negara saya, kami sangat banyak melakukan penyia-nyiaan, kami membeli sesuatu dan kemudian membuang nya, beli dan kemudian buang. walaupun begitu tetap saja negara" di utara tidak akan berbagi dengan mereka yang memerlukan.

Bahkan ketika kita memiliki lebih dari cukup, kita merasa takut untuk kehilangan sebagian kekayaan kita, kita takut untuk berbagi.Di Kanada kami memiliki kehidupan yang nyaman, dengan sandang, pangan dan papan yang berkecukupan - kami memiliki jam tangan, sepeda, komputer dan perlengkapan televisi.Dua hari yang lalu di Brazil sini, kami terkejut ketika kami menghabiskan waktu dengan anak" yang hidup di jalanan. Dan salah satu anak tersebut memberitahukan kepada kami: " Aku berharap aku kaya , dan jika Aku kaya, Aku akan memberikan anak" jalanan makanan, pakaian dan obat-obatan, tempat tinggal dan Cinta dan Kasih sayang ".

Jika seorang anak yang berada dijalanan yang tidak memiliki apapun, bersedia untuk berbagi, mengapa kita yang memiliki segalanya masih begitu serakah?Saya tidak dapat berhenti memikirkan bahwa anak" tersebut berusia sama dengan saya , bahwa tempat kelahiran anda dapat membuat perbedaan yang begitu besar. bahwa saya bisa saja menjadi salah satu dari anak" yang hidup di Favellas di Rio; saya bisa saja menjadi anak yang kelaparan di Somalia ; seorang korban perang timur tengah atau pengemis di India .

Saya hanyalah Seorang anak kecil namun saya tahu bahwa jika semua Uang yang dihabiskan untuk perang dipakai untuk mengurangi tingkat kemisikinan dan menemukan jawaban terhadap permasalahan alam, betapa indah jadinya dunia ini.Di sekolah, bahkan di taman kanak-kanak anda mengajarkan kami untuk berbuat baik. Anda mengajarkan pada kami untuk tidak berkelahi dengan orang lain.

Mencari jalan keluar, membereskan kekacauan yang kita timbulkan.Tidak menyakiti makhluk hidup lain, Berbagi dan tidak tamak.Lalu mengapa anda kemudian melakukan hal yang anda ajarakan pada kami supaya tidak boleh dilakukan tersebut?Jangan lupakan mengapa anda menghadiri Konfrensi ini. mengapa anda melakukan hal ini - kami adalah anak" anda semua , Anda sekalianlah yang memutuskan dunia seperti apa yang akan kami tinggali. Orang tua seharus nya dapat memberikan kenyamanan pada anak" mereka dengan mengatakan " Semuanya akan baik-baik saja ". 'kami melakukan yang terbaik yang dapat kami lakukan' dan ' ini bukanlah akhir dari segalanya'Tetapi saya tidak merasa bahwa anda dapat mengatakan hal tersebut kepada kami lagi.

Apakah kami bahkan ada dalam daftar prioritas anda semua?Ayah saya selalu berkata ' kamu akan selalu dikenang karena perbuatan mu bukan oleh kata" mu 'Jadi, apa yang anda lakukan membuat saya menangis pada malam hari. kalian orang dewasa berkata bahwa kalian menyayangi kami.Saya menantang A N D A , cobalah untuk mewujudkan kata" tersebut.

Sekian dan terima kasih atas perhatian nya.

Servern Cullis-Suzuki telah membungkam 1 ruang sidang Konfrensi PBB, membungkam seluruh Orang" penting dari seluruh dunia hanya dengan pidatonya, setelah pidato nya selesai serempak seluruh Orang yang hadir diruang pidato tersebut berdiri dan memberikan tepuk tangan yang meriah kepada anak berusia 12 tahun.dan setelah itu ketua PBB mengatakan dalam pidato nya.."

Hari ini Saya merasa sangatlah Malu terhadap Diri saya sendiri karena saya baru saja disadarkan betapa pentingnya linkungan dan isi nya disekitar kita oleh Anak yang hanya berusia 12 tahun yang maju berdiri di mimbar ini tanpa selembar pun Naskah untuk berpidato, sedang kan saya maju membawa berlembar naskah yang telah dibuat oleh assisten saya kemarin

Saya ... tidak kita semua dikalahkan oleh anak yang berusia 12 tahun "------------ --------- --------- --------- --------- ---------

Cerita ini benar" terjadi dan pidato severn Cullis-Suzuki itu benar" pidato yang dikatakan nya dalam pidato tersebut tanpa dilebih" kan .Apa yang anda dapat dari cerita tersebut?

Catatan Awal Tahun 2009 FAKTA

2009-01-29T00:47:00.000-08:00

Memperbaiki dari Atas, Membangun dari Bawah
Sebuah Catatan Awal Tahun 2009, Jakarta untuk Semua Warga

Adanya aparatur birokrasi di Jakarta kurang bersahabat, masih menjadi keluhan warga karenya mengakibatkan banyak warga yang tidak dapat mengakses pelayanan publik secara baik atau kurang puas. Seorang warga bercerita bahwa para aparat birokrasi itu baru akan bekerja baik, tersenyum ramah dan melayani warga apabila ada kunjungan atau kontrol dari atasannya. ”KTP kita akan cepat selesai, sesuai aturan dan tidak ada pungli apabila pak gubernur mengancam akan menghukum aparatnya yang mempermainkan pelayanan publik”, cerita seorang warga yang kesal melihat perilaku buruk aparat kelurahannya. ”Wah lurahnya sulitr ditemui, jarang sekali ada di kelurahan dan tidak pernah turun ke kempung melihat kondisi warga. Kita, warga tidak tahu dikemanakan uang penguatan kelurahan itu oleh lurah. Kampung tidak ada menikmati hasil dana penguatan tetapi lurahnya sudah ganti mobil mewah serta membeli rumah baru dan mobil dinasnya diapakai istrinya. Warga banyak yang kena demam berdarah dan gorong-gorong kotor”, keluh seorang warga yang tianggal di kelurahan Palmeriam Matraman Jakarta Timur.

Keluhan atau cerita di atas adalah salah satu contoh, pengalaman birokrasi yang tidak peduli dengan tugas dan tanggung jawabnya. Pengalaman lainnya juga terjadi beberapa jika saat kunjungan gubernur di sebuah acara atau tempat. Satu jam sebelumnya semua aparat dan pejabat terkait sudah siap di lokasi. Tetapi begitu gubernur selesai meninjau dan meninggalkan lokasi, tidak sampai sampai 10 menit semua pejabat dan aparat birokrasi, sudah lari atau ambil langkah seribu meninggalkan lokasi. Padahal sebelum pergi gubernur meminta dan berpesan pada para aparat pemprov untuk tetap mengikuti acara dan mendengarkan suara warga di lokasi pertemuan. Begitulah mentalitas dan perilaku aparat birokrasi dan pejabat sepanjang tahun 2008, lebih mencari muka pada gubernur, seolah-olah dia sudah bekerja pada masyarakat di depan gubernurnya.

Perilaku kurang terpuji aparat birokrasi ini mengakibatkan banyak konsep atau kebijakan pembangunan dan pelayanan publik jadi berantakan, tidak sampai ke bawah, ke warga. Akibatnya seolah-olah, Pemprov Jakarta jadi tidak berpihak atau buruk wajahnya akibat dari perilaku aparat birokrasinya. Pelayanan dan pembangunan tidak terealisir secara baik di tingkat warga. Buruknya perilaku aparat birokrasi ini merupakan warisan kebiasaan masa lalu karena mereka diangkat menjadi pejabat bukan karena kapasitas, kompetensi dan prestasi. Dalam sebuah ngobrol-ngobrol dengan Sekretaris Daerah, bapak Muhayat, kami bercerita tentang kinerja positif seorang dokter dari Dinas Kesehatan Pemprov Jakarta yang bekerja secara baik menolong warga miskin mendapatkan biaya pengobatan gratis. Pak Muhayat mengatakan bahwa sekarang seorang aparat atau pejabat di jajaran pemprov Jakarta saat ini yang diutuhkan bukan hanya pandai tetapi juga memiliki sense atau hati dalam melayani warga.

Dokter tersebut menurut pak Muhayat merupakan contoh baik aparat dan menjadi contoh bagi aparat lainnya. ”Kepandaian bukanlah segalanya dalam mengukur aparat atau pejabat yang mau diangkat, tetapi dia juga harus memiliki hati, kreatif dan berani mengambil tindakan agar pelayanan publik berjalan baik untuk warga. Selain dia pandai, seorang aparat atau pejabat juga harus punya hati dan sensitivitas tinggi”, tegas pak Muhayat. Memperbaiki kinerja dan kualitas aparat atau pejabat, dari atas menjadi agenda penting dalam reformasi birokrasi pemprov Jakarta. Reformasi birokrasi berdasarkan hati atau semangat melayani, ini ukurannya. Rekruitmen, pemilihan dan penempatan pimpinan unit atau pejabat dalam jajaran birokrasi perlu didasari pertimbangan selain kapasitas, kemampuan serta prestasi juga kemauan melayani warga secara rendah hati. Terdapatnya pimpinan unit atau pejabat birokrasi yang baik dan punya hati ini menjadikan birokrasi pemprov berhati melayani. Birokrasi yang tidak mempersulit pekerjaan yang mudah, tidak memperberat beban warga dan tidak memperlambat pelayanan yang seharusnya cepat.

Birokrasi yang sensitif atau punya hati akan menghasilkan program-program melayani dan memperhitungkan kepentingan warga keseluruhan, khususnya yang miskin. Misalnya saja, baru-baru ini Dinas Kependudukan berencana meluncurkan program pelayanan pembuatan KTP Keliling, menjemput langsung dan mendekatkan diri kepada warga yang memerlukan di kampung-kampung. Warga yang tinggal di kampung-kampung tentunya adalah mayoritas warga miskin dan kurang memiliki akses. Keberadaan program pembuatan KTP Keliling ini tentunya akan membangun pelayanan publik yang pro warga dan sangat memperhitungkan kepentingan warga. Pelayanan langsung seperti ini tentunya untuk lebih mempermudah dan mengontrol pembuatan KTP yang mungkin saja selama ini sering dipersulit di kelurahan-kelurahan. Adanya pelayanan KTP Keliling ini akan menjadi pembanding pelayanan yang sama oleh pihak kelurahan.

Pelayanan bagi warga, khususnya warga yang susah, miskin dan yang selama ini tidak dapat mengakses pembangunan jadi penting karena jumlah warga seperti ini banyak sekali dan mendominasi. Apalagi program itu merupakan pelayanan yang langsung dirasakan oleh warga seperti pelayanan kesehatan gratis, pendidikan gratis, angkutan umum massal, pelayanan kependudukan (KTP atau Akta Kelahiran) dan perbaikan jalan yang merupakan hak dasar warga, khususnya yang miskin harus nyata dan baik. Pemenuhan terhadap hak dasar warga artinya dapat dipenuhi dengan membangun pelayanan dari warga atau kehidupan warga yang berada di bawah secara ekonomi, pendidikan serta akses. Apabila warga yang susah atau miskin saja sudah bisa mengkases atau menikmati pelayanan publik maka secara otomatis akan dapat dinikmati oleh warga lainnya atau semua lapisan warga Jakarta. Menjadikan pembangunan bagi warga miskin sebagai pintu masuk bagi Jakarta untuk semua warga. Pembangunan hak warga ini baru akan dapat dilakukan atau dipenuhi apabila terdapat perbaikan birokrasi di atasnya yang bertugas melayani ke bawah, kepada warga. Artinya perbaikan dari atas akan menghasilkan pembangunan dari bawah yang menjadikan Jakarta untuk semua warga.

Jakarta, 28 Januari 2009
Forum Warga Kota Jakarta
Azas Tigor Nainggolan
azastigor@yahoo.com,
08159977041

Dari Tepi Danau Toba

2009-01-26T19:57:00.000-08:00

My Life

I get to the internet every second day when I am staying at Tuk Tuk - the centre where the tourists stay. It is at Tuk Tuk that I write up my results from the village.Ed has had a bad flu and fever for the past week so in bed a lot and resting. I have been keeping him company.I will send you a picture of the village I am working in (Silimalombu - means "Five Buffalo") and you will understand why I need to take a break at the end of every week I spend there.It doesn't feel like such a hardship location if I spend a week in Tuk Tuk recovering and writing up and then a week in the village of Silimalombu researching and working on our waste management program - to lessen pollution of this grand lake.

In a day or two I will go back to the village - which is only 15 kilometers away from Tuk Tuk but takes one hour to travel because of the bumpy pot-holed roads - and continue my investigation and our program...so I won't be on internet for 4-5 days until I come back to Tuk Tuk again.As an "Environmental Detective" I am constantly photographing how this society and environment is being destroyed by modern technology.

Yesterday as I walked for an hour along the village roads, I came across an eleven-year-old girl spraying her mother's patch of chillis with poisons from Monsanto and Dow chemical company. The child was without shoes or any protective covering over hands or face and had sprayed the chillis at least 20 times with different types of chemicals. She said her mother would yell at her if she refused to do the work.

During the same walk, I past a man who was setting light to the roadside greenery who insisted that it should burn. "Let it burn" he said "It will clean it up". Everyday you see fires burning up the denuded and deforested mountainside. The Batak's view of cleanliness is to remove most of the greenery that exists on this very lovely island and they are doing a good job of it.I walk I pass plastic wrappers from multinational firms scattered all along the roadways.
Behind a Honda repair shop discarded oil containers from honda motorcycles and oil is discharging into the lake.

Darwin - the Government Head of the Environment - told me a day ago that recyclers and recycling don't exist. "Bataks don't like to do this sort of work" he says "it is too lowly". But while walking along the village road, I spotted loads of discarded aluminium tins, plastic bottles, glass bottles and other junk lying in a field - I suspect it is a recycler's dumping site.

My current task is to track the waste recycler down. He is one of those guys who walks the streets going from house-to-house, shop-to-shop, roadside to roadside collecting rubbish for recycling. I need to find out who runs the dump, where the recycler carts the stuff - to Medan or Prapat, how much he gets for each item per kilogram and how we can do the same in our village of Silimalombu.

warmest to you
Lea Jellinek and Ed Kiefer.
Research Fellows, Monash Asia Institute, Monash University, Melbourne Australia

Mobile phone in Indonesia: +62 89133 451 894 or
+62 812 6062 1031 (more reliable)

Home address:
61 Blackwood Lane, Taggerty Victoria 3714 Australia
phone +61 (0)3 57 747230
mobile in Australia: +61 439 620 323
email: leajell@gmail.com

Peluncuran Buku Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)

2009-01-19T19:17:00.000-08:00

No. : 17/SK/FAKTA/I/2009
Perihal : Peluncuran Hasil Survey Kinerja Gubernur Jakarta 2008
Lampiran : 1 lembar

Kepada Yth:
Rekan-rekan LSM, Wartawan dan pemerhati masalah perkotaan Jakarta
Di tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan telah selesai survey pendapat warga terhadap kinerja Gubernur Jakarta tahun 2008 melalui surat ini kami, Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) mengundang rekan-rekan wartawan dalam acara peluncuran buku Hasil Survey Kinerja Gubernur Jakarta TAHUN 2008. Bersama acara itu juga akan diluncurkan program Perpustakaan Keliling dalam bentuk kegiatan Mobil Baca yang merupakan kerja sama FAKTA dan Singapore Airlines. Ada pun acara tersebut akan dilakukan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Januari 2009
Jam : 10.00 s/d 13.00 wib
Acara : terlampir
Tempat : Gedung Jakarta Media Center (Dewan Pers)
Jl. Kebon Sirih No: 32-34, Jakarta Pusat.

Besar harapan kami, reka-rekan bisa hadir dalam acara peluncuran buku dan Mobil Baca tersebut. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih

Salam hormat kami
Forum Warga Kota Jakarta
Ketua

Azas Tigor Nainggolan, SH, MSi

· Konfirmasi kehadiran: Iin di 8569008 atau 081318075239
· Cetak dan bawa undangan ini untuk mendapatkan buku Hasil survey
kinerja gubernur Jakarta

JADWAL ACARA TENTATIF
Peluncuran Buku Kinerja Gubernur dan Mobil Baca

No
Waktu
Acara

09.00-09.30
registrasi peserta dan snack

09.30-09.45
pembukaan dan ucapan selamat datamg

09.45-10.00
pengantar peluncuran buku
Egidius (kompas.com)

10.00-11.00
testimony kinerja bidang kesehatan (komitmen ke 2)
Azas Tigor Nainggolan (FAKTA)
Ahmad bin Tasman (pasien)
Sumiati (relawan warga)
dr. Yuditha (dinkes Propinsi DKI Jakarta)

11.00-11.30
peluncuran dan penyerahan buku dan
Mobil Baca
Azas Tigor Nainggolan (FAKTA)
Herryadi (yayasan TIFA)
Singapore Airlines/Louisa/Heri Cahyono (Weber Shandwick)
Fauzi Bowo (gubernur DKI Jakarta)

11.30-12.00
respon GUBERNUR JAKARTA
Fauzi Bowo (Gubernur DKI Jakarta)

12.00-13.00
ramah tamah dan makan siang
panitia

Penggusuran

2008-12-29T19:46:00.000-08:00

Mengutamakan Manfaat Tanah:

Menyibak Bom Waktu di Balik Kasus Suluk Bongkal

Kekerasan yang diperagakan Polda Riau dalam menyelesaikan sengketa tanah di Suluk Bongkal antara Serikat Tani Riau (STR) dan PT Arara Abadi kembali mengundang keprihatinan banyak pihak. Dua bayi tak berdosa telah berpulang ke hadiratNya akibat terbakar. Mereka menjadi tumbal di salah satu lokasi dari sekian banyak kasus konflik tanah di seluruh bagian nusantara. Kejadian ini mengulang kembali kejadian yang sama di seluruh tanah air, seperti juga kasus-kasus penggusuran oleh aparat Pemerintah Kota. Komnas HAM menyatakan pihak keamanan telah melakukan pelanggaran HAM dalam kasus ini. Ada permintaan yang diajukan oleh pihak tertentu kepada pihak keamanan untuk mengosongkan tanah, menertibkan, mengusir, menggusur atau apa pun namanya. Selain dipicu pesanan spesial tersebut, pihak keamanan selalu berargumen bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan telah sesuai dengan hukum.

Komnas HAM sudah menyatakan dengan tegas, tidak ada satu pun hukum yang membenarkan tindakan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan warga di negeri ini! Penulis sangat setuju dan mengajak semua pihak untuk mendukung penuh ketegasan Komnas HAM ini. Bravo Komnas HAM! Bagaimanapun, sebagai negara yang berasaskan Pancasila khususnya sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, fatwa Komnas HAM ini patut menjadi perhatian seluruh pihak penyelenggara Negara, mulai dari Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat hingga Lurah dan Dewan Kelurahan!

Kepada aparat penertiban (Satpol PP), keamanan (Polisi) dan pertahanan negara (Tentara) hendaknya tidak serta merta ringan tangan menerima pesanan pihak-pihak tertentu. Baik dari pihak-pihak perorangan, perusahaan modal kuat yang kebelet berspekulasi, maupun permintaan dari aparat Pemerintah! Bahkan permintaan dari pihak pengadilan sekalipun! Karena keadilan pun harus ditegakkan secara manusiawi dan beradab! Ingat, aparat keamanan makan gaji dari uang rakyat dan mendapat amanat Konstitusi NKRI untuk melindungi dan mengayomi seluruh rakyat. Mereka BUKAN PESURUH BAYARAN yang bisa menerima pesanan khusus! Parahnya, pada beberapa kasus bayarannya ini pun bersumber dari uang rakyat!

Kembali kita hendaknya mendukung anjuran Komnas HAM, yaitu hendaknya semua pihak yang berkepentingan lebih berlapang dada, menjauhi upaya-upaya jalan pintas, duduk bersama menuntaskan persoalan yang ada. Namun pihak-pihak yang berkepentingan langsung tentunya tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri saja. Pihak-pihak terkait lainnya harus bertanggung jawab dan harus keluar dari persembunyiannya! Pihak-pihak yang ambil sikap diam dan pura-pura tidak tahu harus berani keluar dari cangkangnya yang nyaman! Komnas HAM sudah menyebut beberapa pihak yang berada lebih di hulu, yaitu Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten dan Badan Pertanahan.

Baik, katakanlah kini semua pihak di daerah sudah berusaha duduk bersama. Harus dicatat pula, bahwa konflik tanah selalu berkepanjangan. Konflik tanah di Dusun Suluk Bongkal, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau ini sudah berlangsung sekitar dua tahun. Pertanyaannya, apakah para-pihak berkepentingan dan para-pihak terkait di daerah dapat menyelesaikan masalah ini sendiri? Semoga saja, meskipun belum tuntas. Paling tidak mereka sudah harus menghentikan cara-cara represif sebagai solusi. Namun ibarat bom waktu, kebuntuan (deadlock) ini berpotensi untuk terus berlarut-larut dan dapat kembali meledakkan kekerasan aparat keamanan yang berakibat pelanggaran HAM. Juga tidak ada jaminan bom waktu yang sama tidak meledak di tempat lain di tanah air.

Perdebatan tipikal seperti dasar hukum pemilikan tanah, masalah ketertiban, rasa keadilan, pelanggaran HAM dan sebagainya, tak akan kunjung tuntas sejauh solusi hanya disandarkan pada status hukum dan kekerasan aparat keamanan. Solusi ganti rugi uang sekalipun tidak akan menyelesaikan masalah! Ganti rugi uang itu hanya cara-cara yang biasa dipakai preman, pemalak dan calo, yang sayangnya masih digemari mulai dari preman jalanan sampai preman elit. Ganti rugi uang hanya semakin memiskinkan dan sama sekali tidak memberdayakan pihak manapun. Justru di sini penulis bersimpati terhadap aparat keamanan sebagai pihak yang hanya digunakan untuk menyulut kebakaran. Kita juga beriba hati dengan Komnas HAM yang hanya kebagian peran bak pemadam kebakaran!

Oleh karena itu di sini penulis berpendapat bahwa masih ada akar masalahnya di tingkat yang lebih hulu lagi. Akar masalah inilah yang menyebabkan merebak dan berlarut-larutnya berbagai kasus sengketa tanah hampir di seluruh wilayah tanah air, di semua kota , di semua wilayah dan di semua pulau di tanah air tercinta ini. Akar masalahnya adalah belum ditempatkannya manfaat tanah sebagai yang utama, di atas urusan-urusan pertanahan lainnya dengan menganut asas-asas keadilan dan kemanfaatan tanah yang produktif. Demikian pula, masih absennya berbagai sistem dan mekanisme pembangunan yang mengutamakan manfaat tanah.
Mispersepsi Peran Administrasi Pertanahan

Banyak kalangan menyorot administrasi tanah sebagai akar masalah sengketa tanah yang menyimpan segudang potensi konflik. Badan Pertanahan Nasional (BPN) termasuk Kantor Pertanahan di daerah-daerah dituding sebagai lembaga yang bertanggung jawab. Perkara yang sering muncul pun akhirnya berputar pada klaim pemilikan tanah. Aspek hukum pertanahan selalu dijadikan jalan penyelesaian segala sengketa. Beginilah pandangan tipikal dari kalangan awam maupun para elit di negeri ini dalam mensikapi carut marut masalah tanah, yaitu memandang masalahnya adalah urusan kepemilikan, bagaimana administrasi kepemilikannya dan bagaimana menyelesaikan sengketa kepemilikan di pengadilan.

Memang disadari bahwa administrasi tanah dan status pemilikan yang kuat adalah aspek penting yang perlu terus dibenahi sebagai prasyarat di berbagai bidang pembangunan yang membutuhkan sumberdaya tanah.. Namun harus kita akui pula bahwa kapasitas administrasi dan kejelasan hukum pertanahan di tanah air masih jauh dari memadai. Berbagai konflik tanah umumnya terjadi di wilayah yang urusan adminstrasi tanahnya masih belum tertangani dengan baik. Lalu apakah konflik tanah harus menunggu beresnya semua administrasi tanah? Menurut penulis justru pandangan yang meletakkan administrasi dan hukum tanah sebagai akar masalahlah yang merupakan sumber masalah. Mengapa?

Pertama, karena sebagai negara yang besar Indonesia memiliki aneka ragam budaya dan tradisi. Sebagai negara yang sedang berkembang memiliki pula ragam kondisi pembangunan antar wilayah, antar pulau, dan antar kota-desa. Hal-hal seperti ini berimplikasi pada aneka ragam bentuk dan status kepemilikan dan pemanfaatan tanah serta riwayatnya yang panjang. Sebagian besar tanah masih memiliki status dan riwayat yang beraneka ragam. Kita mengenal tanah adat, tanah garapan, verponding, tanah negara, dan sebagainya. Keadaan ini tidak bisa di-administrasi dengan sistem registrasi dan sistem kadastral yang seragam di seluruh tanah air, seluruhnya dan dalam waktu yang singkat pula.

Kedua, administrasi (sistem registrasi dan informasi) tanah bukanlah hal yang sederhana. Sebelum mengeluarkan sebuah sertifikat tanah, kantor pendataan tanah perlu menelusuri riwayat tanah tersebut secara seksama, mengarsip semua surat-surat yang berhubungan dengan riwayat tanah, baru kemudian mengukur dan mencatatkannya. Hal ini tentunya membutuhkan biaya administrasi dan sistem informasi yang tidak sedikit dan waktu yang lama. Apalagi jika menyangkut persil yang berukuran kecil dan banyak jumlahnya di kawasan perkotaan. Kenyataannya, masih sedikit tanah yang telah diregistrasi dan diberi sertifikat oleh BPN.

Pertanyaannya, apakah konflik tanah baru punya harapan diselesaikan setelah seluruh dan aneka ragam status tanah di bumi Indonesia ini diregistrasi? Tentunya ini hal yang mustahil, ibarat mimpi. Pemerintah saja sudah kewalahan dihadapkan masalah sengketa tanah yang sangat pelik. Hingga kini saja BPN sudah mengidentifikasi sekitar 3.000 kasus sengketa tanah yang BELUM DAPAT DISELESAIKAN. Belum lagi jika diperhitungkan potensi konflik yang ada dan terus bermunculan. Lalu ke mana arah administrasi pertanahan? Apakah memang kesalahan mendasar dalam pengelolaan pertanahan adalah karena memulainya dari administrasi tanah?

Dominasi Paradigma Pemilikan Tanah

Administrasi pertanahan menjadi sumber masalah ketika hanya diarahkan untuk mendukung status hukum kepemilikan tanah. Akibatnya adalah dominasi paradigma kepemilikan tanah (land ownership) yang mendikte administrasi tanah. Payunh hukum pertanahan hanya digunakan semata untuk melindungi hak-hak pemilikan tanah. Dalam situasi pemerintahan yang belum baik, tidak mengherankan jika dominasi paradigma pemilikan tanah inilah yang melahirkan pendekatan kekuasaan dan kekerasan dengan menggunakan alat keamanan negara dalam penyelesaian sengketa tanah.

Pengutamaan administrasi tanah dan dominasi paradigma pemilikan tanah sebenarnya cenderung menghambat modernisasi pengelolaan sumber daya tanah dalam pembangunan yang transformatif dan dinamis. Perhatian yang mementingkan kedua aspek ini hanya melahirkan status quo Kantor Pertanahan dan kejumudan kelembagaan. Administrasi tanah yang dijalankan tanpa arah kebijakan dan perencanaan pemanfaatan tanah yang jelas dan tegas, serta tanpa mewadahi kebutuhan dan kepentingan berbagai pihak, hanya menjadi stempel pihak-pihak berkepentingan untuk menguasai tanah dengan jalan pintas. Buahnya adalah pola penanganan represif yang hanya menzalimi, bertambah-tambahnya penderitaan warga masyarakat yang sudah hidup susah, dan rasa ketidak adilan yang semakin meluas bak api dalam sekam.
Fenomena Spekulasi, Pembiaran, Penggusuran, dan Politik Bagi-bagi Tanah

Tanpa arah yang jelas, Kantor Pertanahan tidak memiliki panduan dimana tanah perlu mendapat prioritas administrasi. Akibatnya, di bagian mana saja bumi nusantara ini, di atas sawah, di ladang ilalang, di hutan belukar, sertifikat hak milik begitu mudah didapat. Tanah-tanah yang luas hanya untuk dikuasai di atas kertas, dari Jakarta atau dari kota-kota besar. Tidak adanya arahan pemanfaatan tanah hanya menjadikan tanah sebagai komoditi dan kolateral penjaminan secara berlebihan sehingga menyuburkan praktik-praktik spekulasi dan manipulasi yang melibatkan pula pihak perbankan. Spekulasi tanah sebagai kolateral properti secara berlebihan ini pulalah yang turut menggelembungkan balon ekonomi.

Pada gilirannya, spekulasi tanah sebagai buah ekonomi pasar tanah yang menggelembung berdampak pada pembiaran-pembiaran tanah di mana-mana. Pemanfaatan tanah menjadi tidak penting karena tanah telah diborohkan untuk mendapatkan uang. Tanah-tanah lalu dibiarkan saja terlantar.

Akhirnya hukum alam tetap bekerja ketika tanah-tanah tersebut dimanfaatkan masyarakat, yang menurut kacamata pasar formal itu adalah pemanfaatan secara informal bahkan ilegal. Suatu ketika, jika tanah dibutuhkan, warga masyarakat pemanfaat tanah digusur begitu saja dengan cara-cara intimidasi dan kekerasan. Aparat penertiban dan keamanan disiapkan pula untuk menerima pesanan pengosongan, penertiban dan pengamanan tanah, yang hakikatnya adalah penggusuran dan represi. Beginilah pola-pola penanganan berbagai bentuk kegiatan informal.

Pengutamaan administrasi, status legal dan paradigma pemilikan tanah inilah yang melahirkan berbagai konflik pertanahan di negeri ini. Fenomena spekulasi tanah pembiaran, penggusuran dan sengketa hukum selalu mengemuka yang menjadi ciri khas pemerintahan di Indonesia . Jika begini terus keadaannya, maka administrasi tanah akan menjadi sumber korupsi dan menjadi biang kekusutan tata pemerintahan yang berkepanjangan, serta menjadi biang keresahan di masyarakat. Oleh sebab itu keadaan kemarut ini perlu diwaspadai agar jangan sampai hanya mendudukkan administrasi tanah dan pengadilan sebagai pintu utama penyelesaian masalah. Keadaan semrawut seperti ini juga rawan untuk dijadikan komoditas politik populis dengan program bagi bagi tanah, tanpa penyelesaian akar masalahnya secara mendasar dan sistemik.

Administrasi dan hukum pertanahan semata bukanlah panglima yang dapat menuntaskan sengkarut masalah tanah. Hukum pertanahan tidak dapat diterapkan secara persis sebagaimana hukum positif tindak pidana. Pengelolaan tanah harus secara jelas menentukan dimana, kepada siapa dan dengan tujuan apa administrasi tanah perlu diprioritaskan. Pengelolaan pertanahan memerlukan arah dan prioritas penanganan, identifikasi kebutuhan tanah dan kepentingan semua pihak serta pemberdayaan di berbagai seginya.

Mengutamakan Pemanfaatan Tanah

Menurut hemat penulis, diperlukan perubahan paradigma dalam memandang sumber daya tanah. Pada hakikatnya, tanah hanyalah milik Tuhan Sang Pencipta. Tanah yang membentuk kulit bumi ini sudah ada sejak dahulu kala bahkan ketika nenek moyang manusia belum menempatinya. Peran manusia di muka bumi ini adalah untuk memanfaatkan bumi dan sumber daya tanah dengan sebaik-baiknya secara berdaya guna dan berkelanjutan sebagai anugerah Tuhan.

Kehidupan bernegara memberikan arah bahwa pemanfaatan tanah harus didayagunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh warga negara, sebagaimana tertera pada UUD 1945 pasal 33. Hukum dasar negara kita ini sebenarnya telah memberi arah bahwa pemanfaatan tanahlah (land utilization) yang perlu dijadikan panduan dalam pengelolaan pertanahan, untuk menjamin kemanusiaan yang adil dan beradab dan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Oleh karena itu pemanfaatan atas tanah harus ditempatkan sebagai asas utama, dan bukannya pemilikan tanah. Pemilikan tanah hanya diakui sepanjang mendukung pemanfaatan tanah. Untuk itu Negara perlu menjamin pemanfaatan tanah dengan sebaik-baiknya secara berkelanjutan. Untuk tujuan ketertiban, negara mendata dan memberikan hak kepada warganya untuk menguasai atau memiliki tanah di wilayah negara tersebut. Namun bukan kepemilikan mutlak, melainkan dalam rangka pemanfaatannya untuk kemakmuran seluruh warga secara berkeadilan.

Langkah-langkah Realisasi Pengutamaan Manfaat Tanah

Mengutamakan manfaat tanah hendaknya jangan dijadikan sebatas dakwah kata-kata atau jargon kosong yang tak bermakna. Tugas besar yang menantang adalah bagaimana merealisasikan paradigma pengutamaam manfaat tanah ini dalam berbagai bentuk strategi dan mekanisme pembangunan. Menurut penulis sementara ini, mengutamakan pemanfaatan tanah setidaknya berimplikasi pada pentingnya 5 hal, yaitu: memperbaiki sistem tata guna tanah, pengutamaan kepemimpinan sektor publik, pembagian peran kelembagaan, pengembangan koordinasi dan pemberantasan spekulasi tanah.

1. Memperbaiki Sistem Tata Guna Tanah
Sumber daya tanah tentunya sangat terbatas dan tidak terbarukan. Namun sistem rencana, sistem pemanfaatan dan sistem pengendalian manfaat tanah merupakan modal kelembagaan (institutional capital) yang harus dibangun secara progresif. Jika banyak pejabat yang berkilah sulitnya memperoleh tanah dan mahalnya harga tanah sebagai kendala, ini menunjukkan modal kelembagaan dan modal sistem yang masih primitif yang tidak responsif mendukung perkembangan kebutuhan tanah. Sumber daya kelembagaan dan sistem harusnya berkembang terus dan tidak akan pernah habis untuk memanfaatkan sumber daya tanah yang terbatas.

Pengutamaan pemanfaatan tanah akan menggerakkan pemerintah untuk menyusun sistem rencana dan penerapan tata guna tanah secara sungguh-sungguh. Sayangnya hingga kini modal kelembagaan ini belum terbangun dan belum jadi perhatian. Kondisi rencana tata guna tanah dan pengendalian pemanfaatannya tidak kalah memprihatinkan dibanding kondisi administrasi tanah. Rencana-rencana tata ruang (RTRW) dan tata bangunan (RTBL) hanya menjadi onggokan dokumen yang tidak diimplementasikan. Rencana-rencana peruntukan tanah (RGT), rencana perumahan dan permukiman (RP4D) di daerah jauh dari karakter kebutuhan yang ada. Konversi guna tanah terjadi secara diam-diam dan tak terkendali sehingga memaksa perubahan tak terencana dari RTRW setelah 20 tahun kemudian, sebagaimana kasus perubahan RTRW Jakarta 1965-1985 ke RTRW 1985-2005 dan RTRW 2005-2025 yang melalap peruntukan Ruang Terbuka Hijau kota.

Bagaimanapun, bangsa ini perlu segera membangun perikehidupan yang lebih tertib dengan taat terhadap rencana-rencana yang disusun secara partisipatif. Sistem perencanaan yang efektif terutama di sektor publik harusnya menjadi kerangka acuan aktifitas pembangunan di berbagai bidang dan oleh berbagai pelaku. Pemanfaatan tanah harus segera ditertibkan secara terencana dan terkendali. Rencana tata ruang, tata guna tanah, tata bangunan dan berbagai instrumen perencanaan lainnya perlu segera diefektifkan penerapannya serta mendapat prioritas penegakan hukum. Dengan instrumen infrastruktur publik, pemerintah dapat mengendalikan perencanaan tata ruang secara efektif. Untuk itu wilayah-wilayah yang cepat tumbuh dan potensial perlu segera diidentifikasi sebagai wilayah promosi pembangunan yang dipioritaskan. Setelah rencana tata ruang dan tata guna tanah disusun, barulah kemudian administrasi tanah diarahkan untuk mendukung tertib pemanfaatannya. Dengan demikian pengembangan kawasan lebih terkendali dan sertifikasi tanah memiliki arah dan prioritas.

Pemanfaatan tanah dan ruang yang berkembang dengan terencana dan terkendali, menghasilkan nilai properti yang tinggi dan terus meningkat sejalan dengan perkembangan kegiatan ekonomi yang berlangsung efisien di atasnya. Perencanaan pemanfaatan tanah yang dirujuk oleh administrasi tanah pada gilirannya diikuti oleh administrasi perpajakan tanah yang baik pula. Nilai poperti tanah dan bangunan yang tinggi akan menjadi objek pajak. Pendapatan negara dari perpajakan tanah dan bangunan yang bernilai tinggi ini akan membuat negara kaya. Kekayaan ini pulalah yang pada gilirannya akan memampukan pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur publik. Efektifitas sistem tata guna tanah akan membentuk siklus pembangunan wilayah yang terus bertumbuh secara produktif dan sistemik, sebagai mesin pembangunan ekonomi yang semakin meningkat dan mensejahterakan seluruh rakyatnya secara berkeadilan.

2. Pengutamaan Kepemimpinan Sektor Publik
Perusahaan-perusahaan publik di berbagai bidang yang mengakumulasi tanah dan terkait penggunaan tanah, baik di tingkat nasional seperti Perum Perumnas, PT Perkebunan, Perhutani, PT Pelindo, PT. KAI, Pengelola Senayan maupun di daerah seperti Dewan Pengelola Kemayoran, , Pengelola Pantura, Pengelola Pluit, Jakarta Propertindo, dan lain-lain secara umum dapat dinilai belum berkembang dalam memanfaatkan tanah sebagai amanat kepentingan publik. Perusahaan publik yang menguasai tanah-tanah yang luas belum menjadi instrumen intervensi yang mampu mengendalikan manfaat dan mudarat dari penggunaan tanah untuk sebesar-besarnya kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai hasilnya, di wilayah pesisir, kehutanan, pertanian dan perkebunan, terjadi konversi guna tanah yang marak sekali secara tidak terencana dan terkendali. Akibatnya adalah dampak pada kerusakan lingkungan hidup, mengakibatkan ekonomi wilayah tidak berkembang secara terencana, hingga konversi tanah yang anti sosial. Sebagai contoh, konversi tanah perkebunan menjadi permukiman dan perkotaan belum menjadi informasi publik yang terbuka. Konversi terjadi secara diam-diam di balik layar sehingga disusupi kepentingan investor dan pejabat yang korup.

Dampaknya di wilayah perkotaan, kota dan permukiman berkembang secara sporadis tanpa rencana dan pengendalian yang efektif. Pengutamaan status administrasi dan asas kepemilikan tanah hanya memihak kepentingan pemilik modal secara sepihak, selain merupakan celah korupsi yang menganga. Hasilnya adalah mosaik kota dan kawasan yang tersegregasi secara ruang dan sosial. Pengembang swasta dibolehkan membebaskan tanah mentah langsung dari masyarakat, melampaui rencana tata ruang dan tanpa lebih dulu dikonsolidasi oleh perusahaan publik. Ini namanya fenomena kepemimpinan sektor swasta (private sector led large scale housing development) yang kini marak terjadi. Meskipun sudah ada konsep mekanisme kawasan siap bangun skala besar yang harus dikelola badan publik (UU 4/92 tentang Perumahan dan Permukiman dan PP 80/99 tentang Kasiba-Lisiba, namun mekanisme ini mangkrak alias belum berjalan secara efektif dan progresif.

Konversi guna tanah dan ijin pengelolaan tanah berkembang tidak terkendali. Padahal konversi guna tanah yang terencana dan terkendali merupakan sumber daya yang sangat berharga untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Dan mekanisme itu hanya bisa dijalankan dengan memberikan pengutamaan pemanfaatan kepada perusahaan publik yang akuntabel.

Jika ada pandangan yang mengatakan adanya dominasi negara dapat mendistorsi pasar, memang ada benarnya menurut penulis. Namun kepemimpinan sektor publik berbeda dengan dominasi negara. Distorsi pasar perumahan belum pernah terjadi di tanah air akibat pemerintah terlalu mencampuri urusan tanah dan pemanfaatannya. Yang terjadi justru sebaliknya, distorsi terjadi akibat pemerintah tidak campur tangan. Sebagai contoh dalam hal tanah untuk perumahan, tanah di seputar Jabodetabekpunjur sudah dikuasai para pengembang swasta. Sementara Perumnas hanya menguasai beberapa ratus hektar tanah, sedangkan pengembang swasta menguasai hingga ratusan ribu hektar. Belum lagi jika dilihat letak strategis lokasinya yang sangat timpang.

Pemanfaatan tanah lebih terjamin dijalankan secara berkeadilan dan mengutamakan kepentingan orang banyak jika dijalankan dengan mengacu pada prinsip kepemimpinan sektor publik (public-sector-led development) yang transparan dan akuntabel. Sekali lagi, kepemimpinan sektor publik berbeda dengan dominasi sektor publik (public sector dominated development) atau dominasi negara (state dominated development). Mengapa penulis menekankan hal ini? Tidak lain adalah karena mitos dominasi negara ini seringkali digunakan pihak-pihak kepentingan untuk menghambat berkembangnya peran kepemimpinan sektor publik. Pihak-pihak inilah yang menginginkan iklim yang bebas seperti di hutan rimba karena merekalah yang mereguk kenikmatan dari spekulasi tanah, eksploitasi administrasi tanah, penyalahgunaan perijinan dan korupsi konversi guna tanah.

3. Pembagian Peran Kelembagaan.
Pengutamaan manfaat tanah melalui pengutamaan sektor publik dan pemberantasan spekulasi tanah bukanlah pengekangan pasar. Yang perlu dilakukan pemerintah lebih jauh adalah pengembangan tata pemerintahan yang baik melalui pembagian peran kelembagaan yang efektif, yaitu antara pihak-pihak pemerintah, swasta dan organisasi-organisasi di masyarakat.
Bagaimana memberikan peran penting kepada sektor publik? Kenaikan nilai tanah seharusnya diutamakan untuk lebih dulu diberikan kepada perusahaan- perusahaan publik. Namun bukan perusahaan publik yang kinerjanya buruk dan dipenuhi praktek korupsi. Secara simultan perusahaan-perusahaan publik berbagai sektor tersebut harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar semakin profesional dan akuntabel serta dapat mengemban misi memanfaatkan tanah untuk kepentingan rakyat banyak. Tujuannya bukan untuk mencari untung, namun untuk memberikan kerangka bagi kepentingan berbagai pihak, menjamin kepentingan publik di dalamnya, dan mengembangkan kawasan-kawasan yang berkualitas dan berkeadilan. Baik pengembangan kawasan-kawasan lindung, hutan produksi, perkebunan, permukiman, industri, perhubungan dan sebagainya. Sebagai contoh, Perhutani mengemban misi hutan produksi rakyat, PT Perkebunan mengemban misi perkebunan inti dan plasma, Perumnas mengemban misi untuk merumahkan seluruh rakyat secara layak, PD Damri, Pelindo dan PT KAI mengemban misi transportasi publik, dan sebagainya. Pembagian peran ini lebih jauh adalah realisasi dari pengutamaan kepemimpinan sektor publik.

Adapun peran-peran lain diberikan kepada pihak swasta dan masyarakat seiring dengan sinergi antar pihak. Bangunlah sistem kerjasama yang baik sehingga kepentingan pihak swasta untuk mengambil untung tetap terjaga secara efektif dan efisien, bukan dengan membuka peluang spekulasi tanah (yang diiringi korupsi perijinan). Pengusaha swasta yang semakin efisien akan semakin kompetitif di era globalisasi.

Sebagai perbandingan adalah bidang perumahan dan transportasi di Jepang. UR atau Urban Renaissance (Perumnasnya Jepang) atau Dinas Perumahan Daerah nya selalu diutamakan untuk menguasai tanah dalam radius tertentu dari stasiun kereta listrik yang dibangun JR (Japan Railway, PT-KAI nya Jepang). Baru kemudian pada lingkar di luarnya pengembang swasta diberi ijin membangun. Sistem rel kereta yang dibangun JR umumnya berbentuk melingkar menguasai kawasan yang luas. Developer swasta yang lebih besar melirik kawasan di antara dua stasiun yang berdekatan tapi belum ada jalur rel keretanya. Di lokasi-lokasi ini yang biasanya ada di jalur jari-jari, mereka (Odakyu, Tobu, dll) tidak hanya membangun jaringan rel kereta, tapi juga menguasai tanah dan membangun aneka properti. Namun secara keseluruhan tidak ada pengembang swasta yang lebih besar dari UR dan JR. Ini terjadi bukan karena Jepang negara kaya, tapi karena bangsa Jepang dapat menempatkan peran-peran berbagai pihak pada posisinya. Mereka memahami mana yang untuk kepentingan orang banyak dan wilayah mana yang dibolehkan untuk kepentingan orang seorang.

4. Pengembangan Koordinasi Kelembagaan.
Yang perlu dilakukan pemerintah juga adalah pengembangan tata pemerintahan yang baik melalui pengembangan mekanisme koordinasi yang efektif, terutama di antara lembaga- lembaga pemerintah secara lintas sektor dan lintas pusat-daerah. Sebagai perbandingan lagi, sebagai konsekwensi pembagian peran yang apik di Jepang, koordinasi dapat berjalan harmonis bukan karena dipaksa berkoordinasi.

Setidaknya ada tiga aspek penting dalam manajemen pertanahan yang perlu dijalankan pemerintah secara terkoordinasi, baik antar sektor maupun antar tingkatan. Ketiga aspek itu adalah tata guna tanah (land use) di hulunya, administrasi tanah (land administration) di tengah-tengah dan pajak tanah (land tax) di hilirnya. Ketiga instrumen penting ini perlu diselenggarakan secara terpadu dan diterapkan secara tepat sesuai potensi dan tingkat perkembangan suatu kawasan. Baik sebagai instrumen pendorong (incentive) maupun sebagai instrumen pengendali (disincentive) perkembangan kawasan.

Belum jelasnya kebijakan yang mampu menjamin distribusi tanah yang berkeadilan untuk seluruh rakyat adalah akibat masih terkotak-kotaknya koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah tersebut. Di tingkat pusat, yaitu antara Badan Pertanahan Nasional (BPN), Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Direktorat Jenderal Pajak dan Departemen Dalam Negeri. Mengingat hubungan lembaga-lembaga tersebut adalah hubungan koordinasi kebijakan di tingkat kabinet, maka efektifitas koordinasi di antara aspek-aspek penting pertanahan untuk perumahan tersebut menjadi ukuran keseriusan seorang Presiden untuk menuntaskan masalah tanah. Pada gilirannya, koordinasi yang baik dalam kebijakan dan strategi di pusat dapat memberikan arahan yang konstruktif di tingkat daerah.

5. Pemberantasan Spekulasi Tanah.
Pengutamaan status hukum dan kepemilikan tanah hanya membuka celah praktek-praktek spekulasi tanah. Sedangkan mekanisme hak pengelolaan lahan dan hak guna bangunan (leasehold) belum menjadi instrumen yang efektif untuk menerapkan rencana-rencana guna tanah untuk kepentingan publik dan untuk mengendalikan penguasaan dan pengelolaan tanah yang luas oleh selain lembaga publik.

Contohnya, siapa dan pihak mana yang paling menikmati kenaikan nilai tanah di sepanjang Tol Cikampek, Tol Jagorawi, Tol Tengerang dan Tol Purbalenyi, misalnya? Apa memang boleh pengembang swasta menikmati lebih dulu peningkatan nilai tanah akibat dibangunnya kompleks Pemda di Bekasi, misalnya lagi? Siapa yang seharusnya berhak menikmati peningkatan nilai tanah akibat konversi tanah-tanah perkebunan dan pertanian menjadi permukiman dan kota-kota baru?

Pertanyaan yang lebih mendasar lagi sebenarnya adalah, apakah ada prinsip pemanfaatan tanah di Indonesia ini yang menyatakan bahwa peningkatan nilai tanah akibat perencanaan ruang, pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik diutamakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat atau kepentingan publik? Bukankah keadaan ini yang menyebabkan maraknya praktek spekulasi tanah oleh para pengembang dan spekulan-spekulan individu? Spekulasi tanah bukanlah cermin mekanisme pasar, namun wujud kehidupan hutan rimba yang membolehkan siapa yang kuat memakan yang lemah.

Absennya sistem tata guna tanah, kepemimpinan sektor publik, pembagian peran dan koordinasi semakin menyuburkan spekulasi tanah, sedemikian sehingga banyak orang-orang dan para pihak tertipu. Mereka menyangka bahwa kegiatan spekulasi yang dilakukannya adalah sah-sah saja, halal dan tentunya wuenak tenan. Mental spekulasi tanah sudah cukup berkarat dan membudaya di tengah-tengah bangsa yang sedang membangun budaya dan identitasnya ini. Untuk itu perbaikan sistem tata pertanahan saja tidak lagi memadai. Diperlukan pemupukan kesadaran baru di tingkat nasional, bahwa spekulasi tanah adalah salah satu bentuk korupsi tanah yang dapat menyengsarakan rakyat banyak. Para ulama dan pemuka agama juga perlu memahami masalah ini dan memberikan fatwa haram terhadap tindakan spekulasi tanah maupun spekulasi aset properti lainnya (spekulasi apartemen, rumah susun dan lain-lain). Pemberantasan spekulasi tanah harus sama kencangnya dengan pemberantasan korupsi.

Penutup
Pada gilirannya, mengutamakan manfaat tanah melalui realisasi lima agenda di atas berimplikasi pada terbukanya akses terhadap tanah bagi seluruh rakyat dan tumbuhnya keamanan pemanfaatan tanah. Akses terhadap tanah (access to land) haruslah dibuka seluas-luasnya bagi seluruh warga negara dan semua pihak yang membutuhkan tanah. Administrasi tanah justru tidak boleh menjadi sumber sengketa atau bahkan menjadi penghalang akses terhadap tanah. Pemanfaatan tanah oleh warga perlu dijamin keamanannya (security of land tenure). Berdasarkan kedua hal ini, berbagai bentuk pembiaran pengusiran dan penggusuran baik melalui intimidasi maupun kekerasan haruslah dihapuskan.

Fenomena meledaknya bom waktu konflik tanah dan meletusnya balon ekonomi yang disulut krisis properti sungguh harus menjadi pelajaran berharga semua pihak karena telah membawa penderitaan kemanusiaan yang luas di tanah air. Kalangan pengambil kebijakan di negeri ini jangan terlena tidak menyadari api yang terus menjalar dalam sekam. Pengutamaan status hukum pemilikan tanah yang berimplikasi pada penanganan dengan kekerasan harus segera dipinggirkan karena harganya yang mahal sekali berupa penderitaan, ketakutan, kemarahan, tetesan darah dan nyawa warga masyarakat. Fokus tata kelola pertanahan harus berorientasi pada manfaat tanah, karena selain lebih menjamin asas keadilan, tata kelola pertanahan akan mendorong warganya untuk lebih aktif, kreatif, dinamis dan produktif. Bukankah iklim macam begini yang menjadi prasyarat pembangunan yang lebih beradab, mandiri dan berdaya saing?

***
(Oleh: Moh. Jehansyah Siregar, Ph.D. Pemerhati dan pegiat di bidang perumahan dan perkotaan, tinggal di Bandung . Email: jehansiregar at yahoocom. Silahkan jika ada yang ingin meneruskan ke alamat lain)

Selamat Natal

2008-12-25T01:25:00.000-08:00

Dear All,

Marry Christmas and
let`s share our love that we recieve today from him.
May God Bless you.

Sincerely yours
Tigor, Tiar, Kevin n Yoseph

Advokasi Penegakan Peraturan Kawasan Dilarang Merokok di Jakarta

2008-12-03T18:09:00.000-08:00

Penegakan Peraturan Berbasis Partisipasi Warga

Baru saja pada tanggal 19 hingga 27 November 2008 yang lalu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bersama LSM melakukan upaya penguatan penegakan peraturan Kawasan Dilarang Merokok (KDM). Upaya penguatan tersebut dilakukan dengan mengadakan Uji Simpatik KDM agar Perda No:2 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Udara khususnya mengenai peraturan Kawasan Dilarang Merokok yang diatur dalam Pergub No: 75 Tahun 2005 dapat dikenal dan diimplementasikan. Pergub No: 75 tahun 2005 dalam pasal 3 mengatur bahwa tempat-tempat yang menjadi sasaran kawasan dilarang merokok adalah tempat umum, tempat kerja, tempat proses belajar mengajar, tempat pelayanan kesehatan, arena kegiatan anak-anak, tempat ibadah dan angkutan umum.

Keterlibatan LSM atau masyarakat ini adalah wujud dukungan pada Pemprov Jakarta untuk menerapkan dan mengakkan aturan tentang KDM. Dukungan ini diberikan agar penegakkan Perda dan Pergub tentang KDM ini tidak lagi terbenam oleh waktu atau persoalan tehnis penerapannya. Berdasarkan analisis hukum, ada beberapa hambatan atau persoalan dalam penerapan aturan tentang KDM, seperti:
1. Sanksi yang sulit diterapkan, yakni maksimal kurungan 6 bulan atau denda Rp 50 juta sudah bukan lagi masuk kawasan Tindak Pidana Ringan yang sanksinya masimal kurungan 3 bulan atau denda Rp 5 juta.
2. Adanya perbedaan penerapan aturan mengenai penyediaan tempat merokok bagi pengelola kawasan atau gedung. Dalam Perda No:2 Tahun 2005 disebutkan bahwa pengelola gedung harus menyediakan sementara Pergub 75 Tahun 2005 menyebutkan bahwa pengelola gedung hanya dikatakan dapat menyediakan tempat merokok.

Terlepas masih adanya perbedaan dan hambatan dalam penerapan peraturan tentang KDM, kebutuhan mengatur dan melindung warga agar mendapatkan udara bersih tidak bisa ditunda lagi. Artinya adalah Pemprov bersama warga dalam hal ini tetap perlu berupaya keras menerapkan peraturan tentang KDM sebagai wujud udara bersih adalah hak dasar warga negara. Banyak dilakukannya kampanye oleh LSM dan warga tentang harusnya udara bersih dalam ruangan, bahaya asap rokok dan perlindungan generasi mendatang dari bahaya rokok membuat masayarakat sadar akan bahaya rokok bagi kesehatan dan kehidupan. Begitu pula dengan kerja sama Pemprov, warga, media massa dan LSM pada prose uji petik simpatik KDM tersebut membuat warga lebih paham dan besar keinginannya berpartipasi dalam upaya penegakkan aturan tentang KDM. Keinginan warga ini dilatar-belakangi keinginan mewujudkan udara Jakarta yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok.

Tingginya partisipasi dan kesadaran warga itu tergambar dari banyaknya respon dan sikap kritis untuk menegakkan aturan dalam Perda No:2 dan Pergub No:75 Tahun 2005 tentang KDM. Warga mengungkapkan bahwa sekarang mereka sudah lebih memahami aturan tenang KDM dan akan melakukan kontrol atau tekanan bagi pihak-pihak yang melanggar aturan tentang KDM. Awalnya ada warga yang takut menegur atau tidak tahu bahwa merokok dalam angkutan umum itu dilarang. Namun setelah adanya sosialisasi dan kampanye tentang KDM, warga jadi lebih berani dan bersemangat menjaga KDM karena memang ada dasar hukumnya.
Keterlibatan atau partisipasi warga dalam penegakan setiap peraturan sangat dibutuhkan mengingat keterbatasan jumlah aparat sebagai tenaga penegak peraturan. Keberadaan partisipasi warga Jakarta dalam penegakan aturan KDM menjadi penting dan memang harus ada karena udara bersih dan sehat adalah hak untuk semua warga. Dalam pasal 19 Pergub No:75 disebutkan bahwa Peran Serta Masyarakat diatur:
1. Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hokum atau badan usaha dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat,
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
a) Melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini,
b) Memberikan bimbingan dan penyukuhan serta penyebarluasan data dan atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.

Sebagai langkah lanjut yang diharapkan dapat dilakukan bersama dalam penegakkan peraturan KDM ini adalah dengan terus melakukan kampanye. Sebagai modal dasar penting yang harus dimiliki aparat Pemprov adalah komitmen dan konsistensi untuk menegakan hukum dalam KDM. Komitmen dan konsistensi aparat ini akan mendorong kesadaran warga untuk berpartisipasi membantu dalam penegakan aturan.agar Pergub menjadi kebijakan yangimplementatif.

Jangka pendek yang juga dapat dilakukan sebagai wujud komitmen dan konsistensi Pemprov adalah membangun dukungan bagi warga berupa sistem Hotline Service di tiap-tiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan memfasilitasi gerakan bersama menjaga KDM. Dukungan tersebut dapat dibangun bersama warga seusai Uji Simpatik menjadi gerakan penegakan peraturan yang berbasis partisipasi warganya. Pemnerian ruang dan pengakuan terhadap partisipasi warga ini tidak memerlukan biaya dan energi besar dari Pemprov. Cukup Pemprov membuka diri dan bekerja secara transparan dan profesional.

Secara simultan selanjutnya Pemprov dapat mengagendakan sebuah proses revisi atau perbaikan ketentuan tentang sanksi pelaggaran KDM yang saat ini dirasa sulit diterapkan. Pengakuan terhadap partisipasi warga akan menghasilkan dukungan dan dapat digunakan oleh Pemprov sebagai energi atau kekuatan membangun perubahan bersama agar peraturan tentang KDM bisa lebih implementatif sanksinya. Penyusunan bersama atas perubahan atau revisi sanksi terhadap pelanggaran KDM akan membuat peraturan tersebut memiliki dukungan kuat dari warga dan penerapannya.

Jakarta, 3 Desember 2008
Azas Tigor Nainggolan
Penulis adalah Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) dan seorang Advokat Publik bagi Warga Miskin di Jakarta, tinggal di Jakarta. Email: azastigor@yahoo.com , http://www.azastigornainggolan.blogspot.com/, Kontak:0815 9977041

Menolak Komersialisasi Pengelolaan Air Sungai Citarum Jawa Barat

2008-12-03T17:53:00.000-08:00

Petisi

Pesan untuk Dewan Direktur Bank Pembangunan Asia (ADB): Agar tidak menyetujui ICWRMIP (Integrated Citarum Water Resource Management Investment Program) sampai terjadi perbaikan-perbaikan yang terukur.

Dokumen-dokumen pelindung dan persiapan proyek tidak sesuai dengan kebijakan-kebijakan ADB sendiri. Resiko sosial jauh lebih besar daripada potensi keuntungan dari rencana hutang ini.

ADB dan Sungai Citarum
Sungai Citarum adalah salah satu daerah aliran sungai (DAS) penting di Indonesiam yang berlokasi di Jawa Barat. DAS ini seluas lebih dari 13,000 Km persegi, yang merupakan ruang hidup bagi 10 juta penduduk. DAS Citarum adalah merupakan pemasok 80 persen kebutuhan air bersih bagi penduduk Jakarta, sumber air irigasi bagi 240,000 hektar sawah dan pertanian, serta sumber energi listrik sebesar 1,400 MW.

Dengan maksud untuk mengatasi tantangan rumit dalam pengelolaan sumber air Citarum, ADB menawarkan paket bantuannya yang dinamai Integrated Citarum Water Resource Management Investment Project/ Proyek Investasi Pengelolaan Lingkungan dan sumber-sumber Air yang Terintegrasi (ICWRMIP). Program ini bermaksud untuk menawarkan pengintegrasian sumber-sumber air dengan pengelolaan lingkungan di DAS Citarum yang akan menuju pada konservasi air dan alokasinya. ICWRMIP memiliki berbagai proyek yang meliputi pengelolaan daerah aliran sungai, pertanian pasokan air dan pasokan energi.

Dengan pendanaan lebih dari US$ 600 juta, ICWRMIP adalah proyek pertama ADB yang menggunakan metode Multi-tranche Financing Facility (MFF), yang akan berjalan selama 15 tahun. ADB telah menandatangani perjanjian dengan pemerintah Indonesia untuk Bantuan Teknis persiapan ICWRMIP. 4 Desember 2008, Dewan direktur ADB dijadwalkan untuk menyetujui proyek – proyek berikut yang menjadi bagian pendanaan ICWRMIP, yaitu:
Bantuan Teknis – memperkuat pengelolaan sumber-sumber air di 6 DAS (Ciliwung, Cisadane, Progo-opak Oyo, Ciujung, Bengawan Solo, Citarum)
MFF – konsep fasilitas: : Multitranche Financing Facility - Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program
Hutang - Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program - Project 1

Aliansi Rakyat untuk Citarum (ARUM) adalah jaringan masyarakat sipil di Jakarta dan Jawa Barat yang melakukan pemantauan persiapan proyek ICWRMIP sejak Pebruari 2008. ARUM telah membangun kontak dengan pengelola proyek di ADB dan Bappenas sebagai usaha untuk mendapatkan informasi atas rencana ICWRMIP ini. ARUM telah melakukan penilaian kolektif atas ICWRMIP berdasarkan misi pencari-fakta, pertemuan dengan tim pengelola proyek ADB, meninjau dokumen-dokumen proyek, studi materi lain yang relevan termasuk kebijakan-kebijakan ADB. Juga melakukan pengujian integrated water resource management (IWRM), strategi jender, dan anti korupsi dari ICWRMIP dan resiko-resikonya. Tujuan dari penilaian (assessment) ini adalah untuk mengidentifikasikan potensi dampak dari ICWRMIP, terutama fase I, terhadap penghidupan mereka yang langsung maupun tidak langsung terkena dampak.

Rencana Penggusuran (Resettlement Plan) dalam fase I hutang: penuh resiko
Hutang Fase pertama mencakup rehabilitasai Kanal Tarum Barat sepanjang 68,3 km yang mengalihkan sebagian badan Sungai Citarum yang digunakan untuk air irigasi, industri dan rumah tangga di Jawa Barat dan metropolitan Jakarta. Total hutang untuk sub-proyek ini adalah US$50 juta yang merupakan bagian dari total pendanaan MFF US$500 Juta.

Rehabilitasi Kanal Tarum Barat ini akan menggusur 872 rumah tangga dan memberi dampak tidak langsung bagi penduduk di tiga Kabupaten lainnya: Bekasi, Karawang dan Kota Bekasi. Namun, Rencana Penggusuran ini (yang sampai sekarang masih dalam tahap rancangan) memiliki banyak kejanggalan yang serius dan resiko sosial yang tinggi. Rencana Penggusuran tidak memenuhi kebijakan penggusuran ADB dan persyaratan- persyaratan implementasinya.

Temuan-temuan kunci dari penilaian ini adalah sebagai berikut:

Mengenai rancangan Rencana Pemukiman (Resetlement Plan)
Ketidakcocokan dalam jumlah manusia yang terkena dampak proyek.
Ketidakjelasan dalam mekanisme untuk melihat kelangkaan lahan dan isu-isu kepemilikan
Tidak ada kompensasi yang layak, dan ukuran-ukuran bantuan rehabilitasi dan pemulihan penghidupan (LRP).

Tidak ada jaminan restorasi penghidupan kepada masyarakat yang terkena dampak, mengingat adanya kesenjangan dalam ukuran-ukuran bantuan tersebut. Strategi persiapan sosial tidak jelas dan tidak dapat diterima.

Proses pemukiman tidak jelas dan tidak partisipatoris.
Program pemulihan penghidupan (LRP) tidak memberikan mekanisme yang memadai dan jaminan memenuhi tujuan proyek ini.

Ada jurang yang lebar antara tujuan proyek (yaitu untuk mengisi setiap kekosongan di mana peraturan daerah ataupun Undang-undang tidak dapat memberikan jaminan bagi rumah-tangga yang terkena dampak dapat merehabilitasi dirinya agar setidaknya sama dengan kondisi sebelum proyek)[1] dan desain dari Program Pemulihan Penghidupan (LRP) tidaklah menjamin masyarakat yang terkena dampak lebih buruk kehidupannya dari kehidupan mereka sebelum dimukimkan kembali, mengingat tempat relokasi masih belum diketahui dan program-program pelatihan hanya didasarkan pada asumsi-asumsi.

Secara keseluruhan, LRP sangat sempit, superfisial, tidak komprehensif, dan kabur. LRP tidak memiliki tujuan dan rencana spesifik untuk meningkatkan atau setidaknya memperbaiki kapasitas produktif mereka, termasuk untuk petani yang akan terkena dampak yang tidak memiliki hak atas penggunaan lahan.

Mengenai praktik transparansi dan konsultasi
Tidak memadainya keterbukaan informasi bagi publik dan konsultasi, terutama bagi keluarga yang terkena dampak dan pemerintah-pemerint ah daerah.

Mengenai strategi IWRM, jender dan anti-korupsi
Rencana pemukiman tidak memiliki strategi jender yang jelas vis-avis kebijakan Jender ADB. Dokumen itu gagal untuk melihat mekanisme yang mewajibkan setiap pimpinan proyek dan penasehat proyek untuk melihat komponen penting dari isu jender dan pembangunan. Jika proyek ini terus berlangsung tanpa penilaian yang dalam atas kebutuhan yang berbeda dan dampak dari proyek terhadap perempuan, kebijakan jender ADB dan IPSA (Penilaian awal sosial dan kemiskinan), ini berarti ketimbang mempromosikan keberlanjutan, proyek ini malah akan memiskinkan perempuan yang hidup di sepanjang kanal tersebut.
Kerangka Anti-korupsi dan bagaimana ia akan diterapkan tidak jelas. Tawarannya tidak mencakup mekanisme yang jelas untuk mencegah dan memerangi praktik-praktik korupsi di tingkat lokal maupun nasional.

Tidak ada bukti empiris yang memaparkan keberhasilan apapun dari proyek-proyek IWRM di Indonesia maupun di Asia Tenggara. Dengan kondisi ini, tampaknya strategi yang diterapkan dalam proyek ini sungguh tidak mempertimbangkan persoalan biaya transaksi dari pengalokasian yang tidak inklusif kepada para pihak yang berbeda di hulu dan hilir (mengingat adanya pembagian kekuasaan dan kompetisi pengklaiman terhadap sumber air dan alokasinya) didalam manajemen proyek dan pembuatan keputusan. Di Indonesia, telah ada beberapa kontroversi yang terkait dengan pembuatan Dewan Daerah Aliran Sungai yang mandatnya lintas batas kabupaten dan propinsi, karena beberapa pemerintahan local menolak otoritasnya dalam manajemen sungai (contohnya untuk mengenakan dan mengumpulkan biaya dari pengguna air) didelegasikan ke Dewan Daerah Aliran Sungai karena akan mempengaruhi pendapatan daerah mereka. ICWRMIP tidak memiliki strategi yang jelas tentang bagaimana menyelesaikan persoalan atau konflik vertikal maupun horisontal terkait dengan manajemen sungai Citarum.
Rehabilitasi Tarum Kanal Barat gagal memahami persoalan yang kompleks dari berkurangnya akses petani-petani terhadap air di Citarum untuk keperluan irigasi di lahan pertanian mereka hanya karena meningkatnya alokasi air kepada konsumsi air minum maupun untuk keperluan industri.

Kesimpulan
Rancangan Rencana Penggusuran dari fase pertama proyek ini memiliki banyak kesalahan. Rancangan tersebut tidak memiliki mekanisme yang tepat dan jelas yang pasti bagi pihak yang melakukan komplain melalui Kebijakan Pengaman- Penggusuran ADB (Involuntary Resettlement Policy ADB) di tahap formulasi maupun implementasi proyek. Ketidakadanya strategi yang eksplisit, dapat diverifikasi, dapat dimonitor, maupun strategi jender, anti korupsi, maupun IWRM menyebabkan potensi resiko yang serius terhadap percikan-percikan konflik horisontal dan vertikal di area proyek. Rancangan Rencana Penggusuran dan aktifitas persiapan perlindungan (safeguard) di project 1 memiliki indikasi kuat akan jaminan bahwa orang terkena dampak tidak akan dijamin keberlangsungan hidupnya. Resiko akan proses pemiskinan lebih jauh juga menjadi meningkat dengan dilaksanakannya proyek ini. Ditambah lagi, hal yang paling kritis dan penting bagi keberlanjutan penyediaan air dan alokasi air yang adalah ‘rehabilitasi’ hulu Citarum dan perencanaan yang terintegrasi serta pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta komunitas yang ada di hulu dan hilir, bukan rehabilitasi Tarum Kanal Barat.

Tuntutan Kami
Karena ICWRMIP tidak cukup mendapat dukungan dari masyarakat dan pemangku kepentingan, dan mengingat resiko politik serta pemiskinan yang tinggi, Dewan Direktur ADB harus sungguh-sungguh mempertimbangkan untuk menarik investasinya di MFF-ICWRMIP kecuali dilakukan penilaian-ulang yang signifikan, bermakna, kuat dan meluas terhadap seluruh rencana program. Jika Dewan tetap melakukan persetujuannya tanpa melakukan penilaian-ulang, ini membuktikan bahwa Dewan menyetujui program yang jelas melanggar kebijakan perlindungan ADB dan kebijakan lainnya serta prosedur-prosedur operasional lainnya.

Kami menuntut agar Dewan Direktur ADB harus segera menunda persetujuan MFF-ICWRMIP dan Fase 1 proyek pada 4 Desember, 2008 sampai terjadinya perbaikan-perbaikan yang signifikan dari proyek yang tunduk pada kebijakan ADB sendiri, dan praktik-praktik terbaik berdasarkan standar internasional. Dokumen-dokumen penting yang dihasilkan proyek ini harus terbuka untuk publik, dan menjadi subyek untuk dikonsultasikan ke para pemangku kepentingan, dan kepada masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terkena dampak.

Tugas utama sekarang bukanlah tentang penyuntikan dana tetapi meneguhkan agar terjadinya tata pemerintahan sumber-sumber daya sungai citarum yang layak. Kami meyakini bahwa rencana program ini akan berujung pada buruknya hutang (bad debt), yang membebankan rakyat Indonesia dengan pinjaman yang tidak menjamin akses berkesinambungan terhadap sungai Citarum. ICWRMIP adalah inisiatif yang didisain oleh para teknokrat yang dapat menghambat inisiatif pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya publik mereka.

Jakarta, 2 Desember

Penandatangan Petisi:

Signatories (Name/Organization - Country)
1. Diana Gultom, debtWATCH Indonesia– Indonesia
2. Arimbi Heroepoetri, Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW Indonesia ) – Indonesia
3. Hamong Santono, Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA) – Indonesia
4. Dadang Sudardja, Aliansi Rakyat untuk Citarum (ARUM) – Indonesia
5. Novita Merdriana Tantri, Perkumpulan Boemi-Indonesia
6. Jefry Rohman, Pusat Sumber Daya Komunitas (PSDK), Bandung-Indonesia
7. Koalisi Ornop Jawa Barat, Indonesia
8. Ogie, WALHI Jawa Barat , Indonesia
9. Siti Fatimah, Bandung Institute of Governance Studies (BIGS)- Indonesia
10. Huyogo Gabriel Yohanes Simbolon, Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Indonesia , West Java , Indonesia
11. Amrullah, elKAIL, Bekasi-Indonesia
12. Berry Nahdian Forqan, WALHI Eksekutif Nasional/ Friends of the Earth Indonesia , Indonesia
13. Syamsul Ardiansyah, INDIES, Jakarta-Indonesia
14. Andiko, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum berbasis Masyarakat dan Ekologis (HUMA), Jakarta, Indonesia
15. Farah Sofa, Ketua Badan Pengurus INFID, Indonesia
16. Fabby Tumiwa, Institute for Essential Service Reform (IESR) - Indonesia
17. Chris Wangkay, Gerakan Aliansi Rakyat untuk Penghapusan Utang (GARPU) – Indonesia
18. Jimmy Pandjaitan, Konservasi Alam dan Lingkungan Hidup (KALI), Sumatra Utara – Indonesia
19. Adzkar Ahsinin, Yayasan Pemantau Hak Anak(YPHA) – Indonesia
20. Chabibullah, Serikat Tani Merdeka (SETAM), Yogyakarta-Indonesi a
21. Imam Cahyono, Perkumpulan Prakarsa , Indonesia
22. Abetnego Tarigan, Sawit Watch-Indonesia
23. Beka Ulung Hapsara, Perguruan Rakyat Merdeka (PRM)-Indonesia
24. Dede K, Kabut Riau-Indonesia
25. Estu Fanani, LBH Apik Jakarta-Indonesia
26. M. Teguh Surya, WALHI Eksekutif Nasional-Indonesia
27. Wawan Suwandi, KOAGE-Indonesia
28. Mohammad Djauhari, KpSHK, Bogor-Indonesia
29. Shaban Setiawan, WALHI-Kalimantan Barat-Indonesia
30. Ari Sunarijati, Bupera, FSPSI Reformasi-Indonesia
31. Tubagus Haryo Karbyanto, FAKTA-Indonesia
32. Ahmad Zazali, Scale Up-Indonesia
33. Sulaiman Zuhdi Manik, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Aceh-Indonesia
34. Muhamad Usman, Yayasan Sanak-Jambi- Indonesia
35. Ika Kartika Dewi, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Jakarta-Indonesia
36. Athoillah, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Surabaya-Indonesia
37. Feri Irawan, Dewan Nasional WALHI-Indonesia
38. Yohanna T. Wardhani, LBH Apik Jakarta, Jakarta-Indonesia
39. Siti Maemunah, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)-Indonesia
40. Sarah Lery Mboeik, PIAR-Indonesia
41. Dewi Rana Rasyidi, Lingkar Belajar untuk Perempuan, Palu-Indonesia
42. Masruchah, Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)-Indonesia
43. Kencana, KePPak Perempuan-Indonesia
44. Dahniar, Perkumpulan Bantaya, Palu-Indonesia
45. Ahmad Syarifudin, Environmental Task Force-Indonesia
46. Irfan, Yayasan Kapeta-Indonesia
47. Roman Ndau Lendong, Inspra, Flores , NTT-Indonesia
48. Caroline Pintauli, Bina Insani, Sumatera Utara-Indonesia
49. Ema, Institute of Community Justice, Makasar-Indonesia
50. Supartono, KIKIS-Indonesia
51. Mohamad Hamdin, Yayasan Tanah Merdeka, Palu-Indonesia
52. Marthen Salu, Lembaga Advokasi Hukum dan HAM, Atambua-Indonesia
53. Nur Hidayati, CSF-Indonesia
54. Hanni Adiati, CSF- Indonesia
55. Max Binur, Belantara Papua, Sorong-Indonesia
56. Azas Tigor Nainggolan, FAKTA-Indonesia
57. Mamiek, Lembayung Institute, Jakarta-Indonesia
58. Tri Chandra Aprianto, Fakultas Sastra, Universitas Jember-Indonesia
59. Egi Neobeni, Yayasan Kiper-HAM, Flores-Indonesia
60. Nedhy Priscilla, YKMF, Flores, Indonesia
61. Yayasan Kebudayaan Masyarakat Adat (Yakema) Maumere-Indonesia
62. Chalid Muhammad, Institut Hijau Indonesia-Indonesia
63. Alfina Mustafainah, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Sulawesi Selatan-Indonesia
64. Midaria Novawanty, KIARA-Indonesia
65. Dwi Astuti, Bina Desa, Indonesia
66. Risma Umar, Solidaritas Perempuan-Indonesia
67. Titi Suntoro, NADI-Indonesia
68. Indri, Semarak Cerlang Nusa (SCN)-Indonesia
69. Saifuddin Gani, SH, SBSS&Partners Lawfirm, Banda Aceh-Indonesia
70. Koesnadi Wirasapoetra, Sarekat Hijau-Indonesia
71. Khalisah Khalid, Sarekat Hijau Indonesia
72. Rian, Setara, Jambi , Indonesia
73. Nila Ardhianie, AMRTA Institute, Indonesia
74. Bowo Usodo, Jaringan Radio Komunitas-Indonesia
75. Adi Rusprianto, Serikat Buruh Indonesia
76. John Pluto Sinulingga, Bina Desa Sadajiwa, Meulaboh, Aceh Barat-Indonesia
77. Budiman Maliki, LPMS, Poso-Indonesia
78. Gustav Dupe, Perhimpunan Pelayanan Penjara
79. Yayasan Pendidikan dan Swadaya Indonesia
80. Forum Komunikasi Kristiani, Jakarta, Indonesia
81. AD Eridani, Yayasan Rahima, Indonesia
82. Eri Andriani, Forum Refleksi Emansipasi Jember, Indonesia
83. Didi Novrian, SAINS (Sajogyo Institute), Bogor , Jawa Barat , Indonesia
84. Budi Laksana, Kelompok Nelayan Cirebon , Jawa Barat , Indonesia
85. Gunawan, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice-Indonesia
86. Ella Uran, Yayasan Komodo Indonesia Lestari (YAKINES), Labuan Bajo, Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur- Indonesia
87. Ferdy M. Manu, Yayasan Komodo Indonesia Lestari (YAKINES), Nusa Tenggara Timur- Indonesia
88. Dian Pratiwi P, Kediri Bersama Rakyat (KIBAR), Jawa Timur , Indonesia
89. Baya, SETARA, Jambi- Indonesia
90. Wahyu, Serikat Petani Indonesia (SPI), Indonesia
91. Wildasari, Koalisi Anti Utang (KAU), Indonesia
92. John Erryson, Forum Tanah Air , Indonesia
93. Sutrisno, Serikat Buruh Indonesia- Indonesia
94. Erpan Faryadi, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Indonesia
95. Widji Sri Rahayu, Solidaritas Perempuan Jabodetabek- Indonesia
96. Ridwan Darmawan, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice-Indonesia
97. Idham Arsyad, Konsorsium Pembaruan Agraria, Indonesia
98. Rahma, LBH Semarang, Indonesia
99. Yeni Roslaini Izi, Women’s Crisis Centre, Palembang, South Sumatera, Indonesia
100. Musri Nauli, Yayasan Keadilan Rakyat, Jambi, Indonesia
101. Lusia Palulungan, LBH APIK Makassar, South Sulawesi- Indonesia
102. Rena Herdiyani, Kalyanamitra, Jakarta-Indonesia
103. Adnan Balfaz, Komisi Orang Miskin Indonesia untuk Keadilan (KOMIK)- Indonesia
104. Azmar Exwar, Jurnal Celebes, Makassar-Indonesia
105. Herdianto, Bohotokong Generasi Muda-X-Onderneming, Central Sulawesi, Indonesia
106. Sugeng, Himpunan Petani Organik Banyumas (HIPORMAS), Central Java, Indonesia
107. Rukiyah, SPN-SU (Serikat Perempuan Nelayan Sumatera Utara), North Sumatera- Indonesia
108. Ali Azhar Akbar, ELAW Indonesia- Indonesia
109. Firman, Jaringan Kerja Bumi, Makassar- Indonesia
110. Gustaf George, Pro Era Media Suara Komunitas Agraris (PERETAS), Central Sulawesi, Indonesia
111. Ismar Indarsyah, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Indonesia
112. Dani Setiawan, Koalisi Anti Utang, Indonesia
113. Tasnim Yusuf, YSIK-Indonesia
114. Datuk Usman Gumanti, Aliansi Komunitas Adat, Jambi- Indonesia
115. Hariansyah Usman, Jikalahari, Riau- Indonesia
116. Zohra Andi Baso, Forum Pemerhati Masalah Perempuan, South Sulawesi- Indonesia
117. Yayasan Lembaga Konsumen, Sulsel-Indonesia
118. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)- Indonesia
119. Abdul Gofur, GAPPRI, Indonesia
120. Sudarno, Perserikat Rakyat, Jakarta-Indonesia
121. Serikat Nelayan Merdeka (SNM), Sumatera Utara- Indonesia
122. Serikat Buruh Kebun (SERBUK), Serdang Bedagai, Sumut- Indonesia
123. Isal Wardhana, WALHI Kalimantan Timur- Indonesia
124. Beauty Erawati, LBH APIK NTB- Indonesia
125. INNA, Jaringan Indonesia Timur , Indonesia
126. Ismar Indarsyah, LMND, Indonesia
127. Ari, FISIP USU, Sumatera Utara, Indonesia
128. Sri Murtopo, Front Perjuangan Pemuda Indonesia, Indonesia
129. Iswan Kaputra, BITRA Indonesia- Indonesia
130. Himpunan Mahasiswa Islam KOM FISIP Universitas Sumatera Utara- Indonesia
131. Syafrudin Ali, Front Perjuangan Rakyat Miskin, Indonesia
132. Agus Arifin, Solidaritas Buruh Sumatera Utara, Indonesia
133. Shabri Abdul Rahman, Komite Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Universitas Sumatera Utara, Indonesia
134. Anto, Serikat Buruh Carrefour Medan (SBCM-SBSU), Sumatera Utara, Indonesia
135. Abdul Sani, SBCM-SBSU, Indonesia
136. Bambang, SBCM-SBSU, Indonesia
137. Boy Dirgantara, SBCM-SBSU, Indonesia
138. M. Fadli Siregar, Ketua SBCM-SBSU, Indonesia
139. Ganda, Ketua SBCM-SBSU, Indonesia
140. Winston Rondo, Perkumpulan Relawan CIS Timor, Indonesia
141. Rahwanto, Himpunan Mahasiswa Islam UMSU, Sumatera Utara , Indonesia
142. Maharani Caroline, LBH Menado, North Sulawesi, Indonesia
143. Desmiwati, Manager Region Jawa Kalimantan WALHI Eksekutif Nasional, Indonesia
144. Desiana, PP PMKRI, Indonesia
145. Baginda, Serikat Buruh Medan Independen Sumatera Utara (SBMI-SUMUT) , Indonesia
146. Johny Setiawan Mundung, WALHI Riau , Indonesia
147. JAPESDA (Jaringan Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam), Indonesia
148. HIMBUNGA (Kelompok Kerja untuk Perdamaian), Indonesia
149. Ulfah Mutiah Hizma, Yayasan Rahima, Indonesia
150. Ririn Sefsani, Commitment Democratic Governance and Social Justice, Solo, Indonesia
151. Dwi Ayu Kartikasari, Komunitas Anti Globalisasi Ekonomi, Indonesia
152. Mulyadi, SARI, Solo-Indonesia

International
153. Chad Dobson, Bank Information Center (BIC), USA
154. NGO Forum on ADB, Manila
155. Milo Tanchuling, Freedom from Debt Coalition , Philippines
156. Prabin Man Singh, Collective Initiative for Research and Action (CIRA), Nepal
157. Zakir Kibria, BanglaPraxis ( Bangladesh )
158. Janaka, Green Movement of Srilanka, Srilanka
159. Charles Santiago, Monitoring Sustainability of Globalization- MSN , Malaysia
160. Vimalbhai, Matu Peoples’ Organization, India
161. Wilfred Dcosta, Indian Social Action Forum - INSAF, India
162. Souparna Lahiri, National Forum of Forest People & Forest Workers, India
163. Water & Energy Users' Federation-Nepal (WAFED), Nepal
164. Himalayan & Peninsular Hydro-Ecological Network - HYPHEN
165. Nepal Policy Institute – NPI, Nepal
166. Ekoloji Kolektifi Türkiye
167. Gaye Yilmaz, Platform "No to commercialization of water", Turkey
168. Acacia Rose, Alpine Riverkeepers Australia, Australia
169. Sarah Siddiqi, Citizens' Alliance in Reforms for Equitable and Efficient Development, Pakistan

Akademisi
170. Benny D Setianto, Post Graduate Program on Environment and Urban Studies Soegijapranata Catholic University-Indonesi a
171. Tri Chandra Aprianto, Fakultas Sastra, Universitas Jember-Indonesia
172. Wijanto Hadipuro, Post Graduate Program on Environment and Urban Studies Soegijapranata Catholic University- Indonesia
173. Hotmauli Sidabalok, Post Graduate Program on Environment and Urban Studies Soegijapranata Chatolic University-Indonesi a

Individu
Yulia Siswaningsih, Jakarta, Indonesia
Adhi Prasetyo, Jakarta, Indonesia
Anik Wusari, Jakarta, Indonesia
Tandiono Bawor Purbaya, Jakarta, Indonesia
Siti Aminah, Jakarta, Indonesia
Syafruddin K., Donggala
Boedhi Widjarjo, Jakarta Indonesia
I Wayan Suwardana
Dete Aliyah, Jakarta, Indonesia
Hedar Laudjeng, Palu, Indonesia
BJD. Gayatri, Jakarta, Indonesia
Bambang Budiono, Jawa Barat, Indonesia
Ratna Yunita, Jakarta, Indonesia
Latief Madafaku, Dompu, Indonesia
Husnaeni Nugroho, Indonesia
Jevelina Punuh, Indonesia

Hijaukan Bumi

2008-11-11T20:19:00.000-08:00

Info - Dari milis tetangga

Berani dan Bernyali utk mengembargo diri sendiri?

Selamat Membaca dan Mari Mengembargo diri sendiri!!

Suatu pagi di Bandar Lampung, menjemput seseorang di bandara. Orang itu sudah tua, kisaran 60 tahun. Sebut saja si bapak.

Si bapak adalah pengusaha asal Singapura, dengan logat bicara gaya Melayu, English, (atau Singlish?) beliau menceritakan pengalaman-pengalaman hidupnya kepada kami yang masih muda.

Mulai dari pengalaman bisnis, spiritual, keluarga, bahkan percintaan hehehe.."Your country is so rich!"Ah biasa banget kan dengar kata-kata begitu. Tapi tunggu dulu.." Indonesia doesnt need d world, but the world need Indonesia ""Everything can be found here in Indonesia, you don't need the world." "Mudah saja, Indonesia paru-pura dunia. Tebang saja hutan di Kalimantan, dunia pasti kiamat.

Dunia yang butuh Indonesia !"" Singapore is nothing, we cant be rich without indonesia . 500.000 orang Indonesia berlibur ke Singapura setiap bulan. bisa terbayang uang yang masuk ke kami? Apartemen-apartemen dan condo terbaru kami yang membeli pun orang2 Indonesia , tidak peduli harga yang selangit, laku keras. Lihatlah rumah sakit kami, orang Indonesia semua yang berobat."

"Kalian tahu bagaimana kalapnya pemerintah kami ketika asap hutanindonesia masuk? ya benar-benar panik. sangat berasa, we are nothing."

"Kalian ga tau kan klo agustus kemarin dunia krisis beras. termasuk di Singapura dan Malaysia ? Kalian di Indonesia dengan mudah dapat beras"

"Lihatlah negara kalian, air bersih dimana-mana, lihatlah negara kami,air bersih pun kami beli dari malaysia. Saya pernah ke Kalimantan, bahkan pasir pun mengandung permata. Terlihat Glitter kalo adamatahari bersinar. Petani di sana menjual Rp3.000/kg ke sebuah pabrik China. Si pabrik menjualnya kembali seharga Rp 30.000/kg. Saya melihatnya sendiri"

"Kalian sadar tidak klo negara2 lain selalu takut meng-embargoIndonesia? Ya, karena negara kalian memiliki segalanya. Mereka takut kalo kalian menjadi mandiri, makanya tidak di embargo. Harusnya KALIANLAH YANG MENG-EMBARGO DIRI KALIAN SENDIRI.

Beli lah dari petani-petani kita sendiri, belilah tekstil garmen dari pabrik-pabrik sendiri. Tak perlu kalian impor kalo bisa produksi sendiri."

"Jika kalian bisa mandiri, bisa MENG-EMBARGO DIRI SENDIRI, Indonesia will rules the world.."

(regard, ABU HANA)

***Selamatkan pula bumi kita... MARI BERSAMA-SAMA KITA HIJAUKAN LINGKUNGAN RUMAH KITA, tanam minimal 1 pohon di pekarangan rumah kita***

Let's GO GREEN...!!!

Peduli Kaum Lemah

2008-10-20T20:16:00.000-07:00

Kebangkitan Nasional dan
Kepedulian kepada Kaum Lemah
Oleh: Azas Tigor Nainggolan

Pertengahan September 2008 lalu saya mendapatkan pengalaman menggugah kesadaran serta semangat melayani. Seorang kawan relawan di kantor FAKTA bernama Juma bercerita bahwa Heri, teman pemulung kami telah sekarat ketika ditemukan di depan stasiun Pondok Jati Matraman suatu sore. Langsung saja dia mengajak beberapa kawan lain untuk bersamanya membawa Heri ke sebuah rumah sakit terdekat. Langkah cepat itu dia ambil karena Heri terlihat sudah nyaris tak bergerak lagi dan suaranyanya pun lirih tak terdengar. Untuk menyelamatkan nyawa Heri, Juma dan kawan-kawan rela mengantar cukup jauh untuk mendapatkan sebuah rumah sakit gratis yang dikelola oleh sekelompok aktivis partai islam.

Juma sejauh yang saya kenal adalah seorang muslim yang cukup terbuka serta toleran dan bukan anggota partai muslim. Sebagai seorang muslim, Juma mengungkapkan kekagumannnya terhadap pelayanan yang sangat manusiawi dari petugas rumah sakit tersebut. Sebenarnya Juma selalu bersikap kritis terhadap organisasi atau partai yang berbasis agama termasuk seperti partai politik yang mengelola rumah sakit tersebut. Ketika menolong Heri, dia hanya berpikir langkah penyelamatan nyawa manusia. “Saya tidak peduli bang, rumah sakit itu punya partai Islam, yang penting bagi saya bisa selamatkan si Heri. Kasihan sekali dia, sepertinya Heri sudah tidak makan berhari-hari”, cerita Juma.

Masih banyak sebenarnya cerita atau pengalaman menarik, menggerakkan dan inspiratif yang saya dapatkan selama bekerja bersama warga di kantor FAKTA. Cerita dan pengalaman Juma juga termasuk yang membangkitkan serta meneguhkan semangatnya untuk terus mencoba bertahan bekerja sama dengan warga. Di ujung cerita, Juma bertanya pada saya. “Apa selanjutnya yang dapat saya lakukan agar Heri sembuh kembali dari penyakit Maag dan TBC yang sudah parah?” Juma selanjutnya bertanya kepada kepada saya. “Kamu sudah berbuat yang luar biasa dan mengagumkan saya. Kita coba hubungi petugas atau perawat serta dokter yang merawat Heri,” kata saya walau tidak menjawab pertanyaan Juma karena tidak tahu lagi akan harapan hidup Heri. “Juga mari kita ajak beberapa teman lain untuk membantu Heri agar bisa pulang ke kampungnya apabila sembuh,” ajak Juma kepada saya dengan semangat. Padahal setelah beberapa hari kemudian informasinya Heri semakin parah dan sulit untuk tertolong karena beratnya penyakit yang dideritanya.

Sungguh menggugah hati pengalaman Juma tersebut karena saya mengenal dan mengetahui siapa dia sebelum aktif sebagai relawan di FAKTA. Juma adalah seorang anak muda asli Jakarta yang hidup miskin ditinggal meninggal dunia kedua orang tuanya. Sebelum aktif menjadi relawan di FAKTA, Juma sempat ikut menjadi pengedar narkoba karena tidak memiliki pekerjaan dan usaha Lapaknya (penampung barang bekas dari Pemulung) bangkrut Setelah kakak iparnya tertangkap dan dipenjara, Juma berhenti menjadi pengedar dan sudah 3 tahun ini ikut bersama saya menjadi relawan di FAKTA.

Sungguh pengalaman Juma itu menyadarkan dan mempertegas bahwa solidaritas dan kemanusiaan itu tidak banyak bertanya formalitas dan tidak disekat oleh agama, tingkat ekonomi, pendidikan, suku dan bangsa. Pengalaman itu juga mengingatkan pada refleksi saya saat saat saya mendamping para keluarga penderita Kusta pada tahun 1989-1992 di RS Kusta Sitanala Tangerang. Refleksi saya saat itu mengatakan bahwa orang kecil-lah yang lebih punya hati bagi orang kecil. Satu pengalaman saya dapati ketika mengenal serta melihat sosok ibu Sri seorang mantan penderita kusta, perawat di IGD RS Kusta Sitanala saat itu. Setiap kali ada pasien kusta baru, ibu Sri inilah lebih dulu yang membersihkan dan mengobati luka-luka kusta di tubuh pasien. Setelah si pasien bersih diberi obat serta tidak bau amis kusta lagi barulah para perawat lain dan dokter menangani pasien tersebut.

Sebagai seorang mantan penderita kusta saya pernah melihat, betapa ibu Sri cukup sigap dan sepenuh hati menolong penderita kusta yang masuk ke RS Sitanala. Hampir tak ada luka atau lendir atau nanah tersisa, semua diberihkan dan diobati oleh ibu Sri sebelum dikirim ke ruang dokter atau perawatan selanjutnya. “Sebagai mantan penderita kusta saya tahu dan sangat merasakan perasaan si penderita kusta ketika baru masuk RS. Sama seperti yang saya alami ketika pertama kali masuk ke RS Sitanala. Kala itu saya sakit dan malu sekali dengan penyakit yang saya derita. Kusta adalah penyakit yang dicela, dihina dan dianggap kutukan oleh sekitar kita. Rasa terima kasih atas kebaikan Tuhanlah, saya mau mengerjakan pekerjaan ini walau saya digaji kecil dan tidak pernah diangkat menjadi pegawai tetap apalagi menjadi pegawai negeri,” cerita ibu Sri kepada saya sekitar tahun 1990 lalu di Tangerang.

Pengalaman kedua kawan, Juma dan ibu Sri mungkin juga akan mengerakkan pribadi kita ketika melihat orang lain yang perlu ditolong, dibela atau diperjuangkan karena mereka hidup dalam pemiskinan dan penderitaan. Ketika saya dihubungi oleh panitia acara ini, spontan yang ada dibenak saya adalah sosok ibu Maria yang mau merendahkan dirinya, spontan, melayani dan memberikan hidupnya menjadi, seorang ibu biasa dan menerima saja penugasan yang diberikan oleh Allah. Juga jawaban Maria, Aku ini hamba Tuhan, Jadilah padaku menurut perkataanMu (Bdk Luk 1: 38), ketika dia disapa oleh Allah, tidak menolak, justru menjawab terjadilah padaku apa yang menjadi kehendakNya. Jawaban luar biasa.

Kerendahan hati yang luar biasa dahsyatnya, ibu Maria mengetahui benar apa yang akan menimpa dan mencabik-cabik dirinya apabila menerima bapak Yoseph sebagai suami dan Yesus sebagai Putranya. Sebagai ibu yang mengandung serta melahirkanYesus, ibu Maria kemudian harus relakan Putranya Yesus disiksa dan disalib serta dibunuh di depan matanya sendiri. Luar biasa dahsyatnya kerendahan hati ibu Maria. Bisa dibayangkan, jika kita berada pada posisi ibu Maria sekarang ini. Sementara sekeliling dipenuhi tawaran materi, kebanggaan pribadi dan kenikmatan dunia. Mana mungkin kita mau relakan anak satu-satunya diambil, disiksa dan dibunuh orang lain? Mungkin jika ada ibu atau bapak seperti ini bisa jadi dikatakan orang tua yang kurang waras.

Melalui pengalaman kedua kawan, Juma dan ibu Sri, mereka sebagai manusia biasa walau miskin tetap bersedia membantu orang lain yang sama-sama mislin dan lemah, tanpa banyak bertanya formalitas atau administratif. Begitu pula pengalaman ibu Maria sendiri yang tidak banyak bertanya atau menawar kemungkinan ketika diminta menjadi ibu Yesus. Semangat kerendahan hati atau mau merendahkan hati sebagaimana dijalankan serta dihidupi ibu Maria ternyata telah menembus kemanusiaan biasa dirinya sehingga dia pantas menjadi santa dan ibu Yesus. Ibu Maria telah keluar dari kediriannya dan melepaskan kemauan badan agar penyelematan manusia bisa terjadi.

Begitu pula semangat kedua rekan saya, Juma dan ibu Sri telah menunjukkan dan mengungkapkan bahwa memang orang kecil yang lebih punya hati untuk orang kecil itu sendiri. Sebagai orang kecil kedua teman itu sadar betul bahwa yang dialami oleh teman-teman senasib seperti mereka, membutuhkan bantuan agar bisa terselamatkan. Baik pengalaman Juma dan ibu Sri di atas menunjukkan juga bahwa saat ini manusia sebagai citra Allah telah dirusak dan dibiarkan hancur martabat kemanusiaannya. Manusia sebagai citra Allah telah dihancurkan oleh kebijakan-kebijakan atau sikap-sikap pemerintah yang tidak berpihak dan tidak menghormati rakyatnya sebagai citra Allah. Ibu Maria sebagai teladan menunjukkan pada kita bahwa berpihak pada yang lemah, miskin dan menderita tidak cukup hanya dengan berkata kasihan, memberi uang atau baju bekas. Maria menunjukkan bahwa dia memberikan dirinya dan hidupnya bagi penyelamatan serta agenda pembebasan Tuhan Allah dengan menjadi ibu Yesus.

Kondisi rusaknya wajah Allah dialami rakyat sebagai korban pemiskinan, penindasan dan penggusuran yang sering terjadi di depan mata kita. Pengalaman korban ini seharusnya menggerakkan semangat kita untuk berkorban dan berjuang bersama para korban itu sendiri. Sebagai bagian dari rakyat yang menanti perubahan dan kesempatan bangkit dari kemiskinan dan keterpurukan tentunya kita yang berkesempatan lebih baik akan lebih mampu memimpin gerakannya. Sadar betul, bangsa ini sedang sakit dan tidak memiliki pemerintah yang peduli dengan rakyatnya yang menderita, kelaparan dan miskin, apakah kita sanggup dan tega diam saja? Atau bisakah kita hanya hidup secara ekslusif untuk diri dan kelompok kita semata? Sementara di depan mata kita banyak sesama yang mati kelaparan, mati kedinginan, tidak bisa sekolah atau rumahnya digusur, kita hanya diam dan tenang bisa makan serta berdoa sendirian?

Semangat dan kemauan merubah penghancuran martabat manusia semoga menjadi semangat perubahan yang bisa kita dalami dari kesetiaan dan kerendahan ibu Maria. Sebagai seorang pribadi, ibu Maria telah relah memilih jalan Allah dan “menjadi miskin dan lemah” seperti manusia lainnya sehingga bisa merasakan penderitaan si miskin dan lemah agar bisa ikut dalam rencana Allah. Bersikap dan menghayati seperti orang miskin dan lemah memungkin kita merasakan serta akan peduli dengan penderitaan sesama yang miskin, lemah tertindas di sekitar kita. Semoga. Amin

Jakarta, 20 Oktober 2008
Penulis adalah Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) dan seorang Advokat Publik bagi Warga Miskin di Jakarta, tinggal di Jakarta. Email: azastigor@yahoo.com , http://www.azastigornainggolan.blogspot.com/, Kontak:0815 9977041

Mencintai Sesama dengan memanfaatkan sedikit harta benda yang kita miliki.

2008-10-11T02:30:00.001-07:00

dikutip dr milis Student-emba) :

Kisah di bawah ini adalah kisah yang saya dapat dari milis Forum Pembaca Kompas yang dikirimkan oleh "Satrio Arismunandar" satrioarismunandar@yahoo.com yang didapatnya dari mailis alumni Jerman, atau warga Indonesia yg bermukim atau pernah bermukim di sana .

Demikianlayak untuk dibaca beberapa menit, dan direnungkan seumur hidup.Saya adalah ibu dari tiga orang anak dan baru saja menyelesaikan kuliahsaya. Kelas terakhir yang harus saya ambil adalah Sosiologi. Sang Dosensangat inspiratif, dengan kualitas yang saya harapkan setiap orangmemilikinya.Tugas terakhir yang diberikan ke para siswanya diberi nama "Smiling."

Seluruh siswa diminta untuk pergi ke luar dan memberikan senyumnya kepadatiga orang asing yang ditemuinya dan mendokumentasikan reaksi mereka.

Setelah itu setiap siswa diminta untuk mempresentasikan didepan kelas. Saya adalah seorang yang periang, mudah bersahabat dan selalu tersenyum padasetiap orang. Jadi, saya pikir,tugas ini sangatlah mudah.

Setelah menerima tugas tsb, saya bergegas menemui suami saya dan anakbungsu saya yang menunggu di taman di halaman kampus, untuk pergi ke restoran McDonald's yang berada di sekitar kampus. Pagi itu udaranya sangat dingindan kering. Sewaktu suami saya akan masuk dalam antrian, saya menyela danmeminta agar dia saja yang menemani si Bungsu sambil mencari tempat dudukyang masih kosong.

Ketika saya sedang dalam antrian, menunggu untuk dilayani, mendadak setiaporang di sekitar kami bergerak menyingkir, dan bahkan orang yang semulaantri dibelakang saya ikut menyingkir keluar dari antrian.

Suatu perasaan panik menguasai diri saya, ketika berbalik dan melihatmengapa mereka semua pada menyingkir ? Saat berbalik itulah saya membauisuatu "bau badan kotor" yang cukup menyengat, ternyata tepat di belakang saya berdiri dua orang lelaki tunawisma yang sangat dekil! Saya bingung, dan tidak mampu bergerak sama sekali.

Ketika saya menunduk, tanpa sengaja mata saya menatap laki-laki yang lebihpendek, yang berdiri lebih dekat dengan saya, dan ia sedang "tersenyum"kearah saya.

Lelaki ini bermata biru, sorot matanya tajam, tapi juga memancarkan kasihsayang. Ia menatap kearah saya, seolah ia meminta agar saya dapat menerima'kehadirannya' ditempat itu.Ia menyapa "Good day!" sambil tetap tersenyum dan sembari menghitungbeberapa koin yang disiapkan untuk membayar makanan yang akan dipesan.

Secara spontan saya membalas senyumnya, dan seketika teringat oleh saya 'tugas' yang diberikan oleh dosen saya. Lelaki kedua sedang memainkantangannya dengan gerakan aneh berdiri di belakang temannya. Saya segeramenyadari bahwa lelaki kedua itu menderita defisiensi mental, dan lelaki dengan mata biru itu adalah "penolong"nya. Saya merasa sangat prihatin setelah mengetahui bahwa ternyata dalam antrian itu kini hanya tinggal saya bersama mereka, dan kami bertiga tiba2 saja sudah sampai di depan counter.

Ketika wanita muda di counter menanyakan kepada saya apa yang ingin saya pesan, saya persilahkan kedua lelaki ini untuk memesan duluan. Lelaki bermata biru segera memesan "Kopi saja, satu cangkir Nona." Ternyata dari koin yang terkumpul hanya itulah yang mampu dibeli oleh mereka (sudah menjadi aturan direstoran disini, jika ingin duduk di dalam restoran danmenghangatkan tubuh, maka orang harus membeli sesuatu). Dan tampaknya keduaorang ini hanya ingin menghangatkan badan.

Tiba2 saja saya diserang oleh rasa iba yang membuat saya sempat terpakubeberapa saat, sambil mata saya mengikuti langkah mereka mencari tempat duduk yang jauh terpisah dari tamu2 lainnya, yang hampir semuanya sedang mengamati mereka. Pada saat yang bersamaan, saya baru menyadari bahwa saat itu semua mata di restoran itu juga sedang tertuju ke diri saya, dan pasti juga melihat semua 'tindakan' saya.

Saya baru tersadar setelah petugas di counter itu menyapa saya untuk ketigakalinya menanyakan apa yang ingin saya pesan. Saya tersenyum dan minta diberikan dua paket makan pagi (diluar pesanan saya) dalam nampan terpisah.

Setelah membayar semua pesanan, saya minta bantuan petugas lain yang ada dicounter itu untuk mengantarkan nampan pesanan saya ke meja/tempat duduksuami dan anak saya. Sementara saya membawa nampan lainnya berjalanmelingkari sudut kearah meja yang telah dipilih kedua lelaki itu untukberistirahat. Saya letakkan nampan berisi makanan itu di atas mejanya, dan meletakkan tangan saya di atas punggung telapak tangan dingin lelaki bemata biru itu, sambil saya berucap "makanan ini telah saya pesan untuk kalian berdua."Kembali mata biru itu menatap dalam ke arah saya, kini mata itu mulai basah ber-kaca2 dan dia hanya mampu berkata "Terima kasih banyak, nyonya."

Saya mencoba tetap menguasai diri saya, sambil menepuk bahunya saya berkata"Sesungguhnya bukan saya yang melakukan ini untuk kalian, Tuhan juga berada di sekitar sini dan telah membisikkan sesuatu ke telinga saya untuk menyampaikan makanan ini kepada kalian."

Mendengar ucapan saya, si Mata Biru tidak kuasa menahan haru dan memeluklelaki kedua sambil terisak-isak. Saat itu ingin sekali saya merengkuh kedualelaki itu.Saya sudah tidak dapat menahan tangis ketika saya berjalan meninggalkan mereka dan bergabung dengan suami dan anak saya, yang tidak jauh dari tempat duduk mereka. Ketika saya duduk suami saya mencoba meredakan tangis sayasambil tersenyum dan berkata "Sekarang saya tahu, kenapa Tuhan mengirimkan dirimu menjadi istriku, yang pasti, untuk memberikan 'keteduhan' bagi diriku dan anak-2ku! " Kami saling berpegangan tangan beberapa saat dan saat itukami benar2 bersyukur dan menyadari,bahwa hanya karena 'bisikanNYA' lah kamitelah mampu memanfaatkan 'kesempatan' untuk dapat berbuat sesuatu bagi orang lain yang sedang sangat membutuhkan.

Ketika kami sedang menyantap makanan, dimulai dari tamu yang akan meninggalkan restoran dan disusul oleh beberapa tamu lainnya, mereka satu per satu menghampiri meja kami, untuk sekedar ingin 'berjabat tangan' dengankami.

Salah satu diantaranya, seorang bapak, memegangi tangan saya, dan berucap"Tanganmu ini telah memberikan pelajaran yang mahal bagi kami semua yangberada disini, jika suatu saat saya diberi kesempatan olehNYA, saya akan lakukan seperti yang telah kamu contohkan tadi kepada kami."Saya hanya bisa berucap "terimakasih" sambil tersenyum.

Sebelum beranjak meninggalkan restoran saya sempatkan untuk melihat kearah kedua lelaki itu, dan seolah ada 'magnit' yang menghubungkan bathin kami, mereka langsung menoleh kearah kami sambil tersenyum, lalu melambai-2kan tangannya kearahkami. Dalam perjalanan pulang saya merenungkan kembali apa yang telah saya lakukan terhadap kedua orang tunawisma tadi, itu benar2 'tindakan' yang tidak pernah terpikir oleh saya. Pengalaman hari itu menunjukkan kepada saya betapa 'kasih sayang' Tuhan itu sangat HANGAT dan INDAH sekali!Saya kembali ke college, pada hari terakhir kuliah dengan 'cerita' iniditangan saya. Saya menyerahkan 'paper' saya kepada dosen saya.

Dan keesokan harinya, sebelum memulai kuliahnya saya dipanggil dosen saya ke depan kelas,ia melihat kepada saya dan berkata, "Bolehkah saya membagikan ceritamu inikepada yang lain?" dengan senang hati saya mengiyakan. Ketika akan memulaikuliahnya dia meminta perhatian dari kelas untuk membacakan paper saya. Ia mulai membaca, para siswapun mendengarkan dengan seksama cerita sang dosen, dan ruangan kuliah menjadi sunyi. Dengan cara dan gaya yang dimiliki sang dosen dalam membawakan ceritanya, membuat para siswa yang hadir di ruang kuliah itu seolah ikut melihat bagaimana sesungguhnya kejadian itu berlangsung, sehingga para siswi yang duduk di deretan belakang didekat sayadiantaranya datang memeluk saya untuk mengungkapkan perasaan harunya.Diakhir pembacaan paper tersebut, sang dosen sengaja menutup ceritanyadengan mengutip salah satu kalimat yang saya tulis diakhir paper saya ."Tersenyumlah dengan 'HATImu', dan kau akan mengetahui betapa 'dahsyat'dampak yang ditimbulkan oleh senyummu itu."Dengan caraNYA sendiri, Tuhan telah 'menggunakan' diri saya untuk menyentuhorang-orang yang ada di McDonald's, suamiku, anakku, guruku, dan setiap siswa yang menghadiri kuliah di malam terakhir saya sebagai mahasiswi.

Saya lulus dengan 1 pelajaran terbesar yang tidak pernah saya dapatkan di bangkukuliah manapun, yaitu: "PENERIMAAN TANPA SYARAT."Banyak cerita tentang kasih sayang yang ditulis untuk bisa diresapi olehpara pembacanya, namun bagi siapa saja yang sempat membaca dan memaknaicerita ini diharapkan dapat mengambil pelajaran bagaimana cara MENCINTAISESAMA, DENGAN MEMANFAATKAN SEDIKIT HARTA-BENDA YANG KITA MILIKI, dan bukannya MENCINTAI HARTA-BENDA YANG BUKAN MILIK KITA, DENGAN MEMANFAATKAN SESAMA!

Jika anda berpikir bahwa cerita ini telah menyentuh hati anda, teruskancerita ini kepada orang2 terdekat anda. Disini ada 'malaikat' yang akanmenyertai anda, agar setidaknya orang yang membaca cerita ini akan tergerakhatinya untuk bisa berbuat sesuatu (sekecil apapun) bagi sesama yang sedangmembutuhkan uluran tangannya!Orang bijak mengatakan: Banyak orang yang datang dan pergi darikehidupanmu, tetapi hanya 'sahabat yang bijak' yang akan meninggalkan JEJAK di dalam hatimu.Untuk berinteraksi dengan dirimu, gunakan nalarmu. Tetapi untuk berinteraksi dengan orang lain, gunakan HATImu! Orang yang kehilangan uang,akan kehilangan banyak, orang yang kehilangan teman, akan kehilangan lebihbanyak! Tapi orang yang kehilangan keyakinan, akan kehilangan semuanya!

Tuhan menjamin akan memberikan kepada setiap hewan makanan bagi mereka, tetapi DIA tidak melemparkan makanan itu ke dalam sarang mereka, hewan itu tetap harus BERIKHTIAR untuk bisa mendapatkannya.

Orang-orang muda yang 'cantik' adalah hasil kerja alam, tetapi orang-orang tua yang 'cantik' adalah hasil karya seni. Belajarlah dari PENGALAMAN MEREKA, karena engkau tidak dapat hidup cukup lama untuk bisa mendapatkan semua itu dari pengalaman dirimu sendiri

Hak Asasi Manusia

2008-10-02T19:32:00.000-07:00

Hak Dasar tak Terjamin, Negara Seharusnya Malu
Kompas, Jumat, 3 Oktober 2008 08:07 WIB

JAKARTA, JUMAT - Berjubelnya pemudik dalam gerbong kereta, kapal laut, serta jalan raya yang dipenuhi ratusan ribu sepeda motor pemudik seharusnya membuat negara malu. Tak tersedianya kendaraan umum yang memadai untuk memfasilitasi arus mudik yang selalu berulang setiap tahun menampakkan ketidakmampuan negara memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya.

”Sebagai bagian dari hak budaya dan hak dasar warga, negara seharusnya memfasilitasi mereka dengan transportasi yang manusiawi,” kata Ketua Forum Warga Kota Azas Tigor Nainggolan ketika dihubungi Kompas, Kamis (2/10) di Jakarta.
Apalagi, hak dasar itu juga menjadi bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya yang juga telah diakui Indonesia. Lebih lanjut Tigor mengatakan, kondisi yang tampak saat ini bukan sesuatu yang baru.

Seharusnya negara belajar dan berupaya keras meningkatkan pelayanan. Apalagi mudik adalah peristiwa tahunan. Pemerintah, tuturnya, seharusnya tidak kalah dari para pemodal. Sebagaimana diberitakan, beberapa perusahaan memfasilitasi warga untuk mudik dengan menyediakan kendaraan umum yang memadai.

Jika pemodal mampu mengoordinasikan dan berinisiatif membantu warga untuk mudik dan menyediakan fasilitas bagi mereka, seharusnya negara jauh lebih mampu melakukannya. ”Tetapi, ternyata tidak demikian. Pemerintah justru sibuk membangun citra diri,” kata Tigor.

Ia menganjurkan, seharusnya negara tidak serta-merta menyerahkan tanggung jawabnya kepada pemodal. ”Jika demikian, artinya negara kalah dari pemodal,” kata Tigor.
Menurut dia, negara dapat mengorganisasikan kemampuannya dalam pelayanan publik yang lebih memadai. Mengapa demikian? Karena negara bertanggung jawab dan berwenang untuk menjamin kesejahteraan umum.

Tanggung jawab bersama

Dihubungi secara terpisah, guru besar emeritus Universitas Airlangga Surabaya, Soetandyo Wignyosoebroto, melihat hal itu bukan semata-mata kelalaian negara. ”Masyarakat karena dorongan tradisi memaksakan diri untuk pulang,” katanya.
Pemerintah, lanjutnya, telah berupaya membantu, seperti mengimbau pemudik motor dan memberikan petunjuk untuk menjaga diri. ”Masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dirinya sendiri,” kata Soetandyo.

Ia justru melihat ada masalah struktural yang mengiringi persoalan itu, yaitu terpusatnya peredaran uang di Jakarta. Ada sentralisasi aktivitas finansial dan itu menjadikan Jakarta menjadi tujuan bagi banyak orang di Indonesia.

Jika negara mampu menghidupkan wilayah-wilayah lain di luar Jakarta sebagai pusat-pusat lain bagi aktivitas keuangan, warga tidak lagi menyerbu Jakarta. Menurut dia, tidak cukup hanya menyebar pusat-pusat kegiatan seperti pabrik di berbagai daerah. (JOS)

Josie Susilo Hardianto Sent from my BlackBerry © Wireless device from XL GPRS/EDGE/3G Network

Pesan Vatikan untuk Idul Fitri

2008-09-30T21:40:00.000-07:00

DEWAN KEPAUSAN UNTUK DIALOG ANTAR AGAMA

Kristen dan Muslim: Bersama untuk Martabat Keluarga

PESAN UNTUK AKHIR BULAN RAMADAN Idul Fitri 1429 H / 2008 AD

Saudara-saudari Umat Muslim,

1. Dengan semakin mendekatnya akhir bulan Ramadan, dan mengikuti tradisi yang kini sudah sangat mapan, dengan senang hati saya menyampaikan ucapan selamat dari Dewan Kepausan untuk Dialog Antaragama. Selama bulan ini orang-orang Kristen yang akrab dengan Anda telah turut mengambil bagian dalam pengheningan refleksi Anda dan dalam perayaan-perayaan keluarga Anda. Dialog dan persahabatan semakin diperkokoh. Puji Tuhan!

2. Sebagaimana yang terjadi di masa lampau, perjumpaan persaudaraan ini juga memberi kita suatu kesempatan untuk mengadakan refleksi bersama tentang pokok pembicaraan timbal-balik yang akan semakin memperkaya hubungan kita satu sama lain dan semakin membantu meningkatkan saling pengenalan kita, baik menyangkut nilai-nilai yang dapat kita nikmati bersama, maupun menyangkut perbedaan-perbedaan di antara kita. Tahun ini kami ingin mengangkat ikhwal Keluarga.

3. Satu dari dokumen-dokumen Konsili Vatikan Kedua, yakni Gaudium et Spes, yang mengupas perihal keberadaan Gereja di dunia modern, menegaskan: ”Keselamatan pribadi maupun masyarakat manusiawi dan Kristiani erat berhubungan dengan kesejahteraan rukun perkawinan dan keluarga. Maka umat Kristiani, bersama dengan siapa saja yang menjunjung tinggi rukun hidup itu, dengan tulus hati bergembira tentang pelbagai upaya, yang sekarang ini membantu orang-orang untuk makin mengembangkan rukun cinta-kasih itu dan menghayatinya secara nyata, dan menolong para suami-isteri serta orangtua dalam menjalankan tugas mereka yang luhur. Lagi pula mereka memang mengharapkan manfaat yang lebih besar lagi dari padanya, dan berusaha untuk meningkatkannya” (no 47).

4. Penegasan itu mengingatkan kita dengan tepat sekali, bahwa perkembangan setiap pribadi manusia dan masyarakat, sebagian besar bergantung pada sehatnya keluarga. Berapa banyak orang yang harus memikul, kadang-kadang bahkan untuk seumur hidupnya, beban berat dari luka-luka batin yang diakibatkan oleh latarbelakang keluarganya yang bermasalah atau yang penuh gejolak? Berapa banyak lelaki dan perempuan yang sekarang berada dalam jurang penderitaan karena narkoba dan kekerasan, sedang berusaha dengan sia-sia untuk sampai pada pemulihan dirinya karena trauma yang diderita pada masa kecilnya? Umat Kristiani dan Umat Muslim dapat dan harus bekerjasama untuk menjamin martabat keluarga-keluarga, baik di masa sekarang ini maupun di masa-masa yang akan datang.

5. Umat Kristiani dan Umat Muslim sama-sama menjunjung tinggi martabat keluarga-keluarga. Kita juga telah mendapat banyak kesempatan, baik di tingkat lokal maupun internasional, untuk menjalin kerjasama di bidang ini. Keluarga, di mana ada cinta dan kehidupan, di mana saling menghormati dan keramah-tamahan dijumpai dan diserahalihkan sebagai harta warisan, adalah sungguh-sungguh “sel dasar dari masyarakat”.

6. Umat Kristiani dan Umat Muslim hendaknya tidak pernah boleh ragu- ragu, bukan hanya dalam hal mengulurkan tangan membantu keluarga- keluarga yang berada dalam kesulitan, tetapi juga bekerjasama dengan siapa saja yang mempunyai keprihatinan untuk mendukung stabilitas kedudukan keluarga sebagai sebuah lembaga dan tempat diembannya tanggungjawab orangtua, khususnya di bidang pendidikan. Kiranya hanya satu saja yang ingin saya garisbawahi untuk Anda: Keluarga adalah sekolah pertama di mana seorang belajar untuk menghormati yang lain, dengan memperhatikan sepenuhnya identitas dan perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Kiranya hal itu hanya akan membawa keuntungan bagi dialog antaragama dan penghayatan kewarganegaraan kita.

7. Sahabat-sahabat yang terkasih, menjelang berakhirnya ibadat puasa Anda, saya berharap, bahwa Anda, bersama dengan keluarga Anda dan mereka semua yang karib dengan Anda, dengan mendapatkan pemurnian dan pembaharuan dari melaksanakan ibadat yang sangat dijunjung tinggi dalam agama Anda ini, sungguh akan menikmati kecerahan dan kesejahteraan dalam hidup Anda!

Semoga Allah subhanahu wa taala memenuhi Anda dengan kerahiman dan kedamaianNya.

Ketua: Jean-Louis Kardinal Tauran
Sekretaris: Uskup Agung Pier Luigi Celata

Jakarta Dikepung Makanan Busuk

2008-09-23T07:21:00.000-07:00

Oleh: Azas Tigor Nainggolan

“Jakarta saat ini sudah tidak aman lagi baik bagi warganya maupun para aparat pemerintahnya, sama-sama berpeluang memakan makanan yang busuk, berbahaya dan beracun“

Seperti biasa setiap bulan Ramadhan, pemerintah khususnya Pemprov Jakarta melalui pemeriksaan makanan kedaluarsa mendadak ke pasar-pasar dan pusat peradagangan. Awalan pemeriksaan itu akhirnya berkembang dan mendapatkan bukti lain, tidak hanya mendapatkan bahan makanan untuk yang kedaluarsa tetapi juga berbagai makanan busuk, beracun dan berbahaya beredar di masyarakat. Sangat mengagetkan rupanya sudah bertahun-tahun di Jakarta beredar makanan atau daging olehan dari bekas-bekas buangan sampah hotel dan restoran.

Makanan olahan sampah tersebut beredar di pasar-pasar tradisonal yang dekat dengan pemukiman miskin Jakarta. Begitu pula di pasar-pasar ditemukan penjualan daging glondongan dari luar negeri yang masuk secara ilegal ke Indonesia. Para petugas pemeriksa juga menemukan banyak makanan kedaluwarsa seperti kue-kue kering dan minuman ringan kemasan beredar dan diperdagangkan di pusat pertokoan, mal-mal bahkan di pasar swalayan di Jakarta. Jenis makanan berbahaya lainnya yang juga ditemukan beredar di publik Jakarta adalah makanan yang menggunakan bahan pengawet beracun berbahaya seperti mengandung pemutih (Klorin), pengawet Formalin dan zat kimia Arsenik yang mematikan manusia.

Belakangan petugas dari pemprov Jakarta mendapatkan sebuah pasar swalayan besar terkenal menjual daging yang sudah busuk. Beberapa informasi juga, tetapi perlu dicek kembali untuk mendapat kepastian, adanya praktek menjual daging sapi yang sudah kedaluarsa kepada para pedagang makanan yang menggunakan bahan dasar daging.Praktek jual beli makanan kedaluwarsa, busuk beracun dan berbahaya (Makanan busuk) ini memang sudah berlangsung lama tanpa ada efek jera atau kesadaran serta kemauan menghentikannya. Lihat saja pengalaman tahun 2008 ini sama seperti tahun sebelumnya, aparat pemerintah termasuk pemprov Jakarta baru dan hanya untuk melakukan pemeriksaan saat bulan Ramadhan saja.

Pelanggaran dan pejualan makanan busuk seperti terus terjadi berlangsung diulangi dan dilakukan lalu terbongkar setiap tahun. Berlangsungnya terus perdagangan makanan busuk secara sembunyi-sembunyi menunjukkan bahwa pemerintah memang tidak serius membrantasnya. Bahkan menjadikan pemeriksaan atau penyelidikan perdagangan makanan busuk sekedar sebagai ritual proyek tahunan aparatur pemerintah termasuk di kota Jakarta.Tidak seriusnya pemerintah menjalankan tugas pengawasan dan perlindungan agar warganya tidak memakan makanan busuk juga adalah kesalahan warga sendiri yang lalai, tidak peduli mengontrol pemerintahnya.

Sementara situasinya sudah sedemikian parahnya, Jakarta dikepung oleh makanan busuk dan mengandung zat kimia beracun berbahaya. Rasanya warga hampir sudah tidak punya ruang lagi untuk mendapatkan hidup sehat atau tidak punya peluang menolak makanan yang bahannya busuk dan mematikan tersebut. Warga dikepung oleh rasa was-was atau ketakutan apabila ingin memakan sesuatu, takut jangan-jangan makanannya berasal dari bahan yang busuk, beracun dan berbahya.Seolah tidak ada pilihan, mulai dari warung, pasar tradisional hingga mal atau pasar swalayan yang harusnya katanya lebih aman ternyata berkelakuan sama menjual makanan busuk. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah telah gagal melindungi warganya dari makanan busuk.

Situasi ini sungguh mengerikan dan bahkan mungkin membuat orang jadi ragu atau takut makan karena semua sumbernya sudah tak ada lagi yang aman untuk dikonsumsi.Situasi ini harus dihentikan untuk keselamatan bersama. Pendekatan penyelesaian atau perubahan mungkin bisa dilakukan dengan memakai pendekatan penyelesaian seperti yang sering dinasehatkan oleh dokter kepada pasiennya. Biasanya seorang dokter selain memberikan obat juga akan merekomendasikan sebuah upaya pencegahan berulangnya penyakit yang sama dengan usulan merubah pola hidup pasiennya. Dokter langsung akan meminta pasiennya agar menjalani pola hidup sehat untuk menghindari sakit kembali. Rekomendasi yang diberikan dokter adalah agar merubah pola hidup dan pola makan agar terjaga kesehatannya.

Pola hidup yang dimaksud adalah agar si pasien menjaga perilakunya, agar memiliki perhatian dan komitmen mau menjaga serta mengontrol kesehatan tubuhnya secara baik. Biasanya si pasien dianjurkan merubah pola makannya agar memakan makanan yang sehat, bersih dan tidak yang busuk. Dalam persoalan di kepungnya Jakarta oleh makanan yang busuk, pendekatan rekomendasi dokter di atas cocok untuk digunakan. Para pihak yang berperan dan berkepentingan dalam menyelesaikan persoalan ini adalah warga sendiri dan juga pemerintah kota ini. Warga dan pemerintah sama-sama punya kepentingan dan pasti tidak mau makan daging busuk atau menelan zat kimia Arsenik lalu meninggal dunia.

Sebagai pihak yang berkepentingan, warga dan pemerintah harus merubah pola hidup atau perilakunya yang selama ini mengakibatkan makanan busuk tersebut beredar di publik bahkan mungkin sudah dimakan oleh diri sendiri.Perilaku yang dirubah, sebagai warga sangat mungkin selama ini tidak peduli dengan kotanya, tidak mau mengontrol pemerintahnya. Sebagai pemerintah nyata-nyata dengan kejadian ini membuktikan bahwa mereka tidak bekerja secara profesional dan tidak memiliki keberpihakan kepada warganya. Akibatnya adalah kota Jakarta dipenuhi makan busuk karena pemerintahnya tidak bekerja mengawasi kota dan tidak mau menjamin hak hidup warga yang harusnya dilayani sepenuh hati. Akhirnya memang perubahan baik bagi kota Jakarta memang harus dilakukan secara bersama, oleh warganya sendiri dan juga pemerintah agar bekerja sesuai kebutuhan hak seluruh warganya.

Jakarta, 22 September 2008
Penulis adalah Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) dan seorang Advokat Publik bagi Warga Miskin di Jakarta, tinggal di Jakarta. Email: azastigor@yahoo.com , http://www.azastigornainggolan.blogspot.com, Kontak:0815 9977041

Peristiwa Pasuruan, Sebuah Potret Kegagalan Pemerintah

2008-09-18T07:57:00.000-07:00

Oleh: Azas Tigor Nainggolan

“Jika benar jumlah orang miskin di Indonesia ini berkurang, mengapa semakin banyak orang yang mau rela mengantri memperebutkan bantuan atau zakat yang sedikit dengan mengorbankan nyawa?” (Ibu Toro, seorang warga miskin yang tinggal di Cililitan Jakarta Timur, 16 September 2008)

“Seorang ibu karena kemiskinannya terpaksa meninggalkan anak bayinya yang baru berumur 4 hari di jok belakang sebuah mobil yang sedang diparkir di Hotel Surabaya Plasa, Surabaya Jawa Timur” (Pos Kota, 18 September 2008)

Kemiskinan yang berkelanjutan hingga saat ini merupakan satu bukti tidak adanya upaya pemecahan dari pemerintah. Kesulitan hidup yang terus memberatkan masyarakat seakan menutup kesadaran ribuan perempuan miskin untuk berdesak-desakan menaruh nyawa guna mendapatkan zakat senilai Rp 20.000,- di kota Pasuruan Jawa Timur pada senin 15 September 2008. Peristiwa tersebut meminta korban nyawa meninggal 21 orang, satu orang kritis Dan 12 lainnya terluka dalam pembagian zakat di rumah seorangdi Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan Jawa Timur. Sungguh pedih dan menyakitkan menyaksikan peristiwa yang diberitakan oleh berbagai media massa. Sebagai bangsa yang memiliki malu, kita seharusnya melakukan sebuah tindakan atau meminta pertanggung-jawaban pemerintah agar mengaku salah dan memperbaiki kinerjanya.

Tidak justru melakukan tindakan membela diri dan berjuang menutupi kesalahan untuk menjaga image semata demi Pemilu dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 mendatang. Melalui menteri Kominfo, pemerintah melakukan pembelaan diri bahwa peristiwa Pasuruan dengan korban 21 orang meninggal itu bukanlah masalah kemiskinan tetapi hanya karena lemahnya kepercayaan masyarakat pada lembaga zakat. Pemerintah tetap menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin saat ini tetap turun dari 16 persen menjadi 15 persen. [1]

Kejadian Pasuruan bukanlah yang baru dan satu-satunya peristiwa mengerikan saat penyaluran bantuan atau zakat yang membawa korban bahkan hingga mengorbankan nyawa manusia. Banyak peristiwa serupa, dimana pembagian zakat atau bantuan berujung pada jatuhnya korban manusia, seperti terjadi pada:[2]
a. 8 Desember 2001, pembagian zakat di Gedung DPRD Jawa Tengah di Semarang, gedung DPRD pecah dan dua orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Kericuhan disebabkan kurangnya persiapan panitia dalam mengantisipasi membeludaknya fakir miskin yang semula disiapkan untuk 2.000 orang tetapi didatangi 6.000 orang.
b. 29 November 2002, ribuan orang ”menyerbu” rumah kediaman Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Seorang petugas pembagi zakat dikejar-kejar massa karena tak segera membagikan zakat. Banyak anak-anak luka terjepit dalam peristiwa ini.
c. 7 November 2003, dii Pasar Minggu, Jakarta Selatan, empat ibu rumah tangga tewas saat berebut sedekah di rumah dermawan menjelang Idul Fitri.
d. 28 September 2007, seorang meninggal saat pembagian sedekah di Gresik, Jatim. Korban meninggal akibat terjatuh dan terinjak-injak saat mengantre untuk mendapatkan zakat.
e. 10 Oktober 2007, pembagian zakat di Bantul dan Lamongan juga ricuh akibat Bupati Bantul Jogyakarta memberikan zakat sebesar Rp 90 juta untuk 4.500 warga miskin. Tiga warga Bantul, DIY, banyak warga dibawa ke rumah sakit karena terinjak-injak dan luka serius saat pembagian zakat tersebut
d. Sedangkan di Pondok Pesantren dan Panti Asuhan Sabililah, Lamongan, Jatim, 13 orang pingsan karena kepanasan saat pembagian zakat keluarga. Warga yang mengantre harus menukarkan kupon dengan uang Rp 20.000-Rp 30.000.
e. 16 September 2003, seorang anak terjepit desakan warga Kalibaru yang antre mendapatkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap dua yang dibagikan di Kantor Kelurahan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara
f. 16 Oktober 2005 pencairan BLT membawa korban. Tamsir (45) warga Desa Ledok Kulon RT 02 RW 02 meninggal dunia di RSUD Bojonegoro Jawa Timur setelah ikut berdesakan dan berebut dana bantuan tunai langsung (BLT) di kantor kecamatan Bojonegoro

Data di atas, yang baru beberapa saja ini, sudah menunjukkan dan membutikan dua hal yakni:
· Masyarakat dan bahkan pejabat pemerintah sendiri sudah tidak mempercayaai institusi pemerintah atau yang dibentuk pemerintah seperti badan penyalur zakat untuk menyampaikan zakat dari masyarakat untuk sesamanya yang miskin.
· Semua kegiatan penyaluran zakat atau bantuan menarik minat dan keinginan bahwa masyarakat yang jumlah terus banyak serta meningkat walau jumlah nominal atau bantuannya kecil.

Peristiwa Pasuruan layak dijadikan bukti atau potret kegagalan yang membiarkan dan memiskinkan rakyat oleh pemerintahnya sendiri. Bertambahnya terus jumlah warga menjadi pemburu zakat atau bantuan kemanusiaan, tidak bisa dipungkiri oleh pemerintah. Bukti bahwa memang di negeri ini masih terus berlangsung praktek pemiskinan karena jumlah warga miskinnya terus meningkat. Proses pemiskinan ini adalah akibat dari buruknya kinerja dan kemauan pemerintah untuk berpihak secara khusus kepada rakyatnya miskin. Buruknya kinerja dan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat miskin sangat jelas terang dilihat pada ketidak-mauan pemerintah mengendalikan harga kebutuhan pokok, kenaikkan harga BBM, konversi minyak tanah ke gas sebagai sebuah proyek serta penghapusan secara serius korupsi dan tidak mau membangun kebijakan yang pro rakyat. Semua ini pada proses berikutnya melahirkan masalah besar kemiskinan struktural bangsa ini.

Perilaku pemerintah yang tidak peduli, membiarkan rakyatnya miskin dan meninggal dalam kemiskinanadalah tindakan yang telah melanggar UUD 1945 dan Hak Asasi Manusia, pemerintah telah gagal menghidupi dan menghormati rakyatnya sebagai ciptaan dan citra Tuhan Yang Maha Kuasa.

Berangkat dari pengalaman yang menyedihkan di Pasuruan tersebut dapat dikatakan bahwa:
1. Peristiwa Pasuruan adalah tragedi nasional yang harus dijawab dan disikapi secara arif oleh semua pihak terutama pemerintah.
2. Pihak kepolisian harus melakukan pemeriksaan pada peristiwa di pasuruan tersebut secara benar dan terbuka agar pihak penyelenggara bertanggung jawab secara hukum.
3. Kenyataan meningkatnya jumlah kaum miskin atau jumlah takyat miskin menunjukkan bahwa program-program serta kebijakan pemerintah selama ini terbukti telah gagal mengatasi meningkatkan kesejahteraan hidup rakyatnya agar keluar dari kemiskinan.
4. Pemerintah harus merubah serta menghentikan program dan kebijakan yang selama ini memiskinkan rakyat secara sistematis.

Sebagai sebuah keinginan berubah, sudah selayaknya dan sepantasnya pemerintah Republik Indonesia harus melakukan melakukan langkah-langkah konkrit untuk melindungi hak-hak asasi warga negaranya dan mensejahterakan rakyat secara jujur dan benar bukan hanya kampanye membangun image untuk pemilu serta pilpres 2009 mendatang.

Jakarta, 18 September 2008
Penulis adalah Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) dan seorang Advokat Publik bagi Warga Miskin di Jakarta, tinggal di Jakarta. Email: azastigor@yahoo.com , http://www.azastigornainggolan.blogspot.com, Kontak:0815 9977041
[1] Harian Kompas, 18 September 2008
[2] Diolah dari bebagai sumber

Melanjutkan Pembangunan Monorel, Lebih Beresiko

2008-09-03T22:11:00.000-07:00

Oleh: Azas Tigor Nainggolan

Perdebatan tentang Proyek Monorail Jakarta muncul kembali dipermukaan media publik. Berbagai tokoh, pakar, pejabat hingga Wakil Presiden Yusuf Kalla ikut berbicara. Semua perdebatan itu muncul karenaakhir-akhir ini pembangunan proyek Monorel kembali terhentinya. Hal itu disebabkan oleh kegagalan PT Jakarta Monorail (PTJM) sebagai pihak pembangun dan pemegang konsesi pengelolaan selama 30 tahun Monorel Jakarta tidak dapat meneruskan pembangunan infrastruktur proyek Monorel Jakarta lagi-lagi karena kekurangan dana. Menyikapi kegagalan itu, kebanyakan pendapat meminta agar proyek Monorel dilanjutkan dan dijadikan proyek pemerintah Republik Indonesia (RI) saja. Usulan pengambil-alihan itu disebabkan PTJM dinilai telah gagal menggalang investor untuk mendanai pembangunan proyek ini setelah lebih dua tahun mencoba membangun proyek bergengsi ini.

Padahal untuk proyek ini sudah banyak yang dilakukan PTJM. Membangun infrastruktur awal membangun tiang-tiang penyangga lintasan Monorel, menebangi banyak pohon dan Gubernur Jakarta Sutiyoso pun konon sudah melakukan studi banding ke Malaysia dan Jepang. Hingga tahun 2005 lalu Sutiyoso terus berkeyakinan dan ngotot bahwa proyek monorel ini layak dan menguntungkan sehingga akan banyak investor swasta menanamkan modalnya. Barulah tahun 2006 ini Sutiyoso mulai melemah tetapi tetap ngotot meneruskan pembangunan Monorel Jakarta dengan meminta tolong pada pemerintah untuk terlibat dan mengambil alih proyek ini.
Sebenarnya jauh sebelumnya sudah banyak pendapat yang mengatakan bahwa proyek ini tidak layak secara ekonomi dan tidak bisa dijadikan solusi pemecahan masalah kesemrawutan lalu lintas di Jakarta. Dua jalur Monorel yang akhirnya ditetapkan untuk dibangun itu adalah Jalur Hijau dengan rute Kuningan Senayan dan Jalur Biru dengan rute Kampung Melayu Roxy.

Termasuk penulis pada awal tahun 2005 lalu berkali-kali mengatakan bahwa Monorel adalah sekedar proyek saja bukan solusi. Sekarang barulah diakui oleh banyak pihak bahwa dua jalur itu bukanlah jalur yang menguntungkan. Apabila diteruskan proyek Monorel akan merugi karena dua jalur itu bukan rute yang banyak penumpangnya. Tidak menguntungkanya proyek inilah menjadi salah satu penyebab tidak adanya investor yang mau terlibat menanamkan modalnya. Kondisi itu membuat PTJM kembali berteriak terus minta modal pada Gubernur Sutiyoso apabila proyek Monorel Jakarta mau diteruskan.

Gubernur Sutiyoso tidak pernah mau mendengar tanggapan dan desakan yang mempertanyakan proyeknya itu. Padahal semua pertanyaan itu berkisar tentang kelayakan secara ekonomi dan dampak positifnya terhadap kebutuhan transportasi umum di Jakarta. Termasuk juga mempertanyakan kredibilitas PTJM sebagai pihak swasta yang ditunjuk. Sayangnya semua pertanyaan publik itu tidak pernah mendapat jawaban jelas dan tegas pihak Pemprov Jakarta. Begitu pula sejak awal (dan baru sekarang) beberapa pihak atau pakar baru mengatakan bahwa proyek monorel yang akan dibangun tidak layak secara ekonomi. Tetapi mengapa semua pendapat para pakar tersebut baru keluar sekarang? Mengapa tidak sejak awal saja mengatakan proyek tersebut harus dihentikan?

Sekedar untuk menyegarkan kembali ingatan tentang proyek ini. Ide awal membangun monorail pertama kali digulirkan PT Indonesian Transit Central (ITC) sebagai partner dari MTrans Malaysia pada awal 2001. Waktu itu, pihak ITC mengatakan bahwa surat dukungan terhadap investasi proyek monorail telah didapat, yaitu dari Menteri Perhubungan, Dirjen Hubungan Darat, Gubernur Jakarta (Juli 2002), Walikota Bekasi (April 2002), dan Walikota Tangerang (Mei 2002). Gagasan awal proyek monorel ini akhirnya ditunda terus dan akhirnya tenggelam karena pihak Pemprov Jakarta melihat busway dinilai lebih layak. Setelah busway koridor 1 berjalan dan diteruskan dengan pembangunan koridor 2 dan 3, barulah monorel pun dilirik kembali.

Awalnya ITC mengajukan rencana pembangunan monorel tahap pertama dengan rute Bekasi-Mega Kuningan sepanjang 22,5 kilometer dan tahap kedua akan dibangun rute Jakarta-Tangerang kemudian diteruskan Bekasi-Cikarang. Gubernur Jakarta, Sutiyoso tetap ngotot proyek ini harus dijalankan walaupun belum siap benar konsepnya. Sutiyoso terus menjajaki pembangunan monorel untuk menghubungkan Jakarta dengan Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Sebelum berangkat studi banding tentang monorel, kepada wartawan di Jakarta (25/7/2003), Sutiyoso mengatakan bahwa jika nantinya sudah tersedia tranportasi yang representatif seperti monorel, diharapkan jumlah kendaraan yang masuk ke DKI Jakarta akan berkurang. “Saya harapkan orang-orang yang sebelumnya membawa mobil ke luar kota, akan naik kendaraan itu (kereta api jalur monorail). Bayangkan saja, tiap hari kira-kira 2 juta kendaraan yang masuk ke Jakarta. Itulah yang membuat kemacetan di Jakarta,” jelas Sutiyoso saat itu.

Bahkan Sutiyoso berencana akan memasukkan rute monorel ke bandara sebagai bagian jaringan transportasi makro yang menjangkau sampai Jakarta, Bogor, Depok Tangerang dan Bekasi. Menarik sekali membaca dan memperhatikan kembali semua rencana dan mimpi Sutiyoso terhadap proyek monorel di atas. Tetapi rencana panjang rute monorel tersebut berubah total, hanya dua jalur yakni Hijau dan Biru. Setelah rencana jalur yang akan dibangun berubah, satu persatu muncul perubahan lainnya. Rute baru itu pun sejak awal sudah membuahkan persoalan dan penolakan. Saat itu jalur yang melalui Senayan sudah ditolak karena ditakutkan akan mengganggu keseimbangan kawasan Senayan sebagai kawasan terbuka untuk olah raga.
Perubahan lainnya juga terjadi pada investor yang menjadi pemegang konsesi proyek ini. PT Indonesian Transit Central (ITC) berpatner dengan MTrans Malaysia seperti rencana awal tahun 2001 pun berubah. Sebagai penggantinya saat itu ditunjuk PT Jakarta Monorel (PTJM) mengaku telah memiliki sebuah konsorsium pemodal yang akan membiayai pembangunan proyek monorail di Jakarta. Peralihan investor pelaksana proyek ini pun Sutiyoso tidak menjelaskan apa penyebabnya. Padahal saat penunjukkan awal Sutiyoso sudah menjamini PT ITC dan Mtrans sebagai konsorsium investor yang punya duit dan diakui pemerintah Malaysia.

Sekarang baru terbukti kembali bahwa rupanya PTJM sebagai investor tidak memberikan arti lebih baik dalam pembangunan proyek monorel. Termasuk juga langkah terakhir yang gagal meyakinkan pihak Bank Dubai menanamkan uang pada proyek monorel. Pihak Bank Dubai tidak mau melakukan investasi karena pemerintah RI tidak mau memberikan dukungan jaminan.
Pelaksanaannya saat ini justru semakin buruk dan tidak jelas seperti apa nasib penyelesaiannya. Menarik sepertinya mencermati penyebab penolakan pemerintah RI memberikan dukungan terhadap pembangunan Monorel. Penolakan tersebut sebenarnya jika dicermati benar-benar adalah karena Pemprov Jakarta sendiri. Pemerintah RI melihat tidak mampunya dan tidak konsistensi kinerja Pemprov Jakarta di bawah Sutiyoso sebagai Gubernur dalam menyelesaikan persoalan transportasi di Jakarta. Pemprov Jakarta dapat dinilai terus melakukan tindakan tidak konsisten terhadap rencana Pola Transportasi Makro Jakarta yang dibuatnya sendiri. Dalam Pola Transportasi itu digambarkan visinya Jakarta akan dikembangkan pada pembangunan perbaikan dengan mengarahkan pada pengembangan transportasi umum massal. Namun sering kali kebijakannya bertentangan dengan semua rencana awal.

Bukti lain tidak konsistennya Pemprov Jakarta terlihat dari rencana pembuatan enam ruas jalan tol dalam kota. Di tengah-tengah kekacauan proyek Monorel, mulai tahun ini DKI Jakarta hendak membangun enam ruas jalan tol dalam kota. Pembangunan jalan yang akan menghabiskan dana Rp. 23 triliun itu akan melewati lokasi Kemayoran-Kampung Melayu, Rawa Buaya-Sunter, Kampung Melayu – Tanah Abang, Sunter-Pulogebang, Pasar Minggu-Casablanca, Ulujami-Tanah Abang. Melihat rencana ini jelas sekali Pemprov Jakarta tidak konsisten dengan visi pola pembangunan sarana trnasportasi yang dibuatnya sendiri. Dibangunnya enam ruas jalan tol dalam kota ini jelas telah menghantam dan menabrak rencana mendukung pola trnasportasi umum dengan menekan penggunaan kendaraan pribadi. Membangun jalan apalagi jalan tol berarti kembali memberi ruang dan memanjakan pengguna kendaraan mobil pribadi. Melihat tidak konsistennya kerja Premprov Jakarta terhadap program yang telah disusunnya sendiri membuat bertambah maklum dan mendukung penolakan pemerintah RI terhadap proyek Monorel. Keberadaan enam ruas jalan tol dalam kota tersebut jelas nantinya menambah rugi dan tidak ada gunanya membangun Monorel karena mobil pribadi masih diberi ruang.

Akhirnya harus diakui bahwa semua kekacauan dalam pembangunan proyek monorel disebabkan oleh orientasi pembangunan yang terus menerus salah. Apa yang dikatakan bahwa monorel dapat memecahkan masalah kekacauan transportasi dan lalu lintas di Jakarta hanyalah omong kosong belaka. Artinya memang proyek Monorel sudah selayaknya dibatalkan dan tidak diteruskan karena akan menambah rugi serta resiko yang lebih besar. Biarlah kerugian yang selama ini sudah sempat dikeluarkan membangun infrastruktur awal untuk Monorel menjadi tanggung jawab Sutiyoso menggantinya. Tanggung jawab itu harus dipikul oleh Sutiyoso secara pribadi karena dialah yang terus memaksakan proyek tersebut. Sementara itu infrastruktur awal monorel yang sudah dibangun berupa tiang-tiang penyangga jalur dibiarkan saja dan jangan dibongkar. Biarlah tiang-tiang jalur monorel itu menjadi monumen kegagalan yang harus diingat untuk perbaikan perencanaan pembangunan kota Jakarta berikutnya. Menarikkan, tiang-tiang Monorel itu menjadi menara-menara pengingat bagi warga, perencana pembangunan dan Pemprov Jakarta, apabila di kemudian hari ingin membangun agar tidak mengulangi kesalahan proyek Monorel.

Jakarta, 10 Agustus 2006
Penulis adalah Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dan Kordinator Koalisi Warga Untuk Transportasi Jakarta (KAWAT Jakarta).
Sekretariat: Jl. Pancawarga IV No:44, RT 003 RW 07, Cipinang Muara, Kalimalang, Jakarta Timur 13420. Telp/Fax: 021-8569008 HP: 0815 9977041, Email: azastigor@yahoo.com

Proyek LNG Tangguh dan Isu Hak Asasi Manusia

2008-09-03T01:08:00.000-07:00

Brief Report

By Bustar Maitar2

[I] Pengantar

Proyek Tangguh LNG BP berlokasi di Berau- Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni di Papua Barat, propinsi pailing timur Indonesia. Proyek tersebut dijalankan oleh BP Indonesia yang memegang saham sebesar 37,16% dalam proyek tersebut. Proyek Tangguh mengandung 14.4 tcf cadangan gas alam. Proyek Tangguh baru-baru ini memenangkan pesanan penjualan ke Cina, Korea dan Amerika Serikat serta pemasaran juga sedang mengintip Jepang. Proyek tersebut sedang menunggu persetujuan dari BP dan para partnernya. Produksi saat ini sedang dijadwalkan untuk mulai di tahun 2008.

Dengan pengalaman buruknya di Colombia, Alaska dan berbagai wilayah lain di dunia dimana perusahan terlibat banyak pelanggaran hak asasi manusia dan juga belajar dari pengalam perusahaan pertambangan raksasa Amerika Serikat Freeport McMoran Copper and Gold, Inc. di Timika yang terimplikasi berbagai persoalan ham, BP sejak kehadirannya di Teluk Bintuni, Papua tahun 1996 dengan Proyek Tangguh LNG mengkleim dan berkampanye bahwa pihaknya mengadopsi kebijakan-kebijakan ham standar internasional dalam operasinya, mengedepankan ‘Community based Security Approach’, yakni menolak untuk meggunakan aparat keamanan Indonesia dalam mengawal operasi mereka karna tidak mau terseret dalam situasi seperti yang dialami Freeport di daerah Timika dan juga sangat menjunjung tinggi prinsip transparansi.

Tidak tanggung BP kemudian membayar konsultan-konsultan dari berbagai institusi, terutama TIAP yang diketuai oleh seorang mantan Senator berpengaruh Amerika Serikat George Mitchel. TIAP Melakukan berbagai asesmen tentang kehadiran Proyek Tangguh dan dampaknya terhadap rakyat penduduk asli di wialayah operasi mereka. Laporan TIAP kemudian disampaikan kepada BP untuk memperbaiki performancenya.

Pertanyaannya adalah apakah kebijakan-kebijakan Proyek Tangguh BP tentang Ham, ‘Community based Security Policy’ dan prinsip transparansinya benar-benar telah dilaksanakan dalam operasinya? Apakah TIAP dan berbagai konsultan lainnya telah benar-benar melakukan monitoring yang lengkap dan utuh tentang berbagai persoalan yang terjadi baik di sekitar wilayah Kontrak Karya BP? Dari field monitoring dan diskusi yang terus-menerus dengan pihak BP sangatlah jelas bahwa BP mengetahui persis tentang situasi politik di Papua yang bagaikan ‘bom waktu’ yang dapat meledak setiap saat dimana rakyat Papua akan terperangkap dalam konflik tersebut dan terjadi destabilisasi regional, mengapa BP enggan menggunakan pengaruhnya secara positif untuk mendesak Jakarta menghentikan berbagai kebijakan repressivenya di Papua Barat?

Brief report yang disiapkan Masyarakat Adat Kampung Saengga (kelompok pemilik tanah Marga Simuna, Wayuri dan Soway) dan Yayasan Perdu sebagai yang paling terkena dampak dari kehadiaran Proyek Tangguh memberikan jawaban-jawaban atas sejumlah pertanyaan sangat penting diatas.

[II] Isu-isu Hak Asasi Manusia

Pemukiman Baru Yang Tidak Menjandikan Apa-apa

Saat ini masyarakat Tanah merah lama telah menempati pemukiman baru yang diasiapkan oleh BP. Pemukiman baru tersebut tersebar di dua wilayah yaitu Kampung Onar dan Kampung Tanah Merah Baru. Lokasi kampung tanah merah lama telah di pagar keliling untuk kepentingan pembangunan kilang.

Masyarakat tanah merah lama yang dipindahkan diberikan jaminan hidup oleh BP selama kurang lebih satu tahun terhitung sejak mereka pindah pada sekitar akhir tahun 2003. Saat ini masyarakat mulai mempertanyakan bagaimana jaminan hidup mereka selanjutnya, setelah satu tahun. Masyarakat yang dipindahkan ke pemukiman baru tidak memiliki lahan pertanian yang cukup untuk bercocok tanam, sementara itu telah ada larangan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas nelayan di laut disekitar wilayah proyek Tangguh.

Dari diskusi dengan masyarakat saengga dapat diduga bahwa rumah yang akan dibangun dan diberikan kepada masyarakat, baik masyarakat saengga maupun tanah merah tidak akan bertahan lama kepemilikannya oleh masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sempitnya ruang kelola masyarakat yang akan berdampak ketika masyarakat sudah tidak bekerja lagi di Perusahaan, sehingga untuk mempertahankan hidup kemungkinan masyarakat akan melepas hak rumahnya yang sudah bersertifikat milik pribadi 3 kepada pendatang dari luar. Selain itu orang luar yang kemungkinan lebih bisa bertahan hidup dengan memanfaatkan peluang dari kehadiran proyek BP akan semakin meminggirkan masyarakat setempat dan akhirnya akan kembali hidup seperti semuala sebelum BP datang.

Pendatang Baru di sekitar wilayah Proyek

Saat sekitar bulan Desember 2003 ada sekitar 150 orang pendatang dari luar (paling banyak dari toraja dan makasar) yang ingin bekerja di BP lewat penerimaan lokal di saengga, dari sekitar 150 orang tersebut sekitar 100 orang telah bekerja 4. Pendatang yang masuk bekerja lewat penerimaan lokal saengga atas rekomendasi dari kepada desa dan komite pembangunan saengga dianggap sebagai orang lokal oleh BP. Oleh karena itu pendatang ini tinggal didalam kampung Saengga dan menyewa kamar-kamar yang disediakan oleh masyarakat secara “darurat“. Biaya sewa kamar di kampung saengga rata-rata sebesar Rp. 500.000,- /bulan. Setiap rekomendasi yang dikeluarkan oleh kepala desa/kampung dikenakan biaya restribusi desa, besarnya biaya restribusi desa ini bervariasi mulai dari Rp. 50.000,- hingga Rp. 1.000.000,-. Sedangkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh ketua Komite tidak dipungun biaya, namun para peminta rekomendari biasa menyediakan rokok sebagai imbalan kepada ketua komite yang jumlahnya juga bervariasi.

Dominasi pendatang di sekitar wilayah proyek mulai sangat terasa dan tidak dapat dibendung seperti proyeksi BP sebelumnya. Upaya BP untuk mendorong kawasan pertumbuhan di Sorong, Manokwari dan Fak-Fak sampai saat ini masih belum berjalan maksimal, sehingga asumsi bahwa pendatang baru dapat dihambat masuk ke lokasi proyek kemungkinan besar tidak dapat dicapai.

Upaya Infliltrasi Aparat Keamanan Ke Lokasi Proyek

Perkembangan lain yang terjadi di Saengga adalah, adanya rencana penempatan polisi dan Babinsa dan pembangunan pos Polisi di kampung saengga. Rencana ini diprakarsai oleh BP, alasan yang disampaikan BP kepada masyarakat adalah karena meningkatnya kegiatan mabuk-mabukan yang terjadi di kampung Saengga yang juga secara langsung juga mengganggu kelancaran aktivitas BP di lokasi tersebut. Rencana penempatan pos Polisi dan penempatan Babinsa ini membuat pro dan kontra di Masyarakat. Namun hampir seluruh masyarakat Saengga tidak setuju dengan rencana ini. Menurut mereka, masyarakat bisa menyelesaikan sendiri persoalan yang terjadi di kampung sehingga tidak perlu mengundang “orang luar“ untuk datang untuk mencampuri urusan kampung. Menurut masyarakat sudah beberapa kali Polisi didatangkan dari Polsek Babo untuk mengamankan masyarakat yang mabuk-mabukan di Kampung dan kemudian mengganggu aktivitas perusahaan. Polisi yang datang ke Kampung Saengga sepenuhnya di Fasilitasi oleh BP. Pada akhir tahun 2003, BP memprakarsai studibanding bagi masyarakat untuk melihat bagaimana Coomunity Police di lakukan di Jogjakarta. Menurut kepala desa Saengga studibanding tersebut diikuti oleh beberapa orang diantaranya adalah wakil dari lembaga masyarakat adat (LMA) Babo, Polsek Babo, Wakil UNIPA dan Polda Papua.

Masalah mabuk-mabukan sudah berlangsung cukup lama di desa Saengga. Sebelum BP hadir ditengah-tengah kampung Saengga, masyarakat sudah mengenal minuman keras. Namun dengan masuknya perusahaan kebiasaan mabuk tersebut terus meningkat. Hal ini dikarenakan peredaran uang yang cukup besar di masyarakat. Minuman keras yang masuk ke Saengga bersumber dari kelapa dua 5 selain dari kelapan dua minuman keras juga dibawa oleh kapal-kapal perusahaan yang masuk ke Base Camp perusahaan membawa material pembangunan perumahan. Kebiasaan mabuk juga dipicu oleh rasa ketidak puasan masyarakat kepada perusahaan dan lebih banyak didominasi dengan masalah ketegakerjaan dan juga masalah ketidakpuasan terhadap janji BP yang tidak pernah ditepati oleh BP kepada masyarakat. Masyarakat biasanya akan lebih lugas mengemukakan masalah dan keluhan mereka disaat mabuk sedangkan ketika sadar mereka cenderung diam.

Hubungan antar masyarakat di kampung Saengga masih berjalan dengan baik, walaupun tersimpan potensi konflik yang dapat menimbulkan perpecahan di kampung Saengga. Hal ini terutama diakibatkan oleh tuntuntan marga Simuna untuk penambahan jumlah rumah yang harus di bangun oleh BP terutama bagi anggota marga Simuna yang tidak terdaftar dalam sensus tahun 1999 karena waktu berada di luar Saengga. Kecemburuan masyarakat Saengga terhadap masyarakat Tanah Merah nampak sangat terasa, hal ini diakibatkan oleh perhatian yang diberikan oleh BP kepada masyarakat Tanah Merah yang berlebihan ketimbang kepada masyarakat Saengga. Situasi ini sudah barang tentu akan menimbulkan potensi konflik laten yang sangat besar diantara masyarakat.

Saat ini juga sudah ditugasakan dua orang polisi yang menjaga keamanan di Base Camp BP-Tangguh di kampung Saengga. Pos polisi yang dibangun di kampung Saengga sudah rampung, namun sampai saat ini belum di fungsikan. Dengan demikian 2 orang polisi yang ada disaengga di tempatkan di Base Camp Tangguh. Dari beberapa kasus yang terjadi di kampung saengga, kemudian masyarakat diposisikan sebagai kriminal yang memngganggu jalannya proyek dan ketertiban umum. Padahal ketika masyarakat mabuk, sangat jelas bahwa ungkapan-ungkapan yang mereka sampaikan adalah kegelisahan-kegelisahan mereka kedepan terhadap status penghidupan mereka.

Belum diketahui secara pasti apakah penembakan di kampung Meriyedi yang menewasakan 5 warga sipil merupakan upaya dalam memperkuat posisi aparat keamanan diwiyah tersebut, namun kasus tersebut telah meningkatkan konsentrasi aparat keamanan diwilayah Babo, tempat dimana proyek Tangguh akan dibangun.

Dana Abadi Yang Dipakai untuk Mengelabui Masyarakat

Pada bulan September 2003 masyarakat ditawarkan dana abadi sebesar US $ 75.000,- dana abadi ini ditawarkan untuk suku simuri yang merupakan pemilik tanah tempat pembangunan Kilang LNG Tangguh. Penawaran dana abadi ini sendiri sebenarnya merupakan tindak lanjut dari kesepakan lokakarya saengga pada tahun 2001. Dana abadi ditawarkan dengan model pengelolaannya berbentuk Yayasan dengan nama “Simuri Fund“. Namun yang anehnya “penguasa“ Yayasan tersebut adalah orang-orang yang bekerja pada BP dan merupakan pengambil keputusan terhadap proyek Tangguh. Masyarakat menolak tawaran tersebut dengan pertimbangan bahwa jumlah yang ditawarkan untuk dana abadi tidak sebanding dengan pengorbanan yang selama ini telah dikeluarkan oleh masyarakat Simuri dan juga pemilik Yayasan itu bukanlan orang-orang Simuri sendiri.

Kasus Tanah Yang tidak pernah ada upaya penyelesaian

Saat ini kasus tanah LNG tangguh mulai diangkat kembali oleh kelompok-kelompok masyarakat terutama oleh marga-marga pemilik tanah yang digunakan untuk pembangunan proyek Tangguh. Marga-marga tersebut adalah marga Simuna, Soway dan Wayuri. Ketiga marga ini sudah melakukan pertemuan bersama dan telah menunjuk wakil-wakilnya untuk menjadi wakil mereka dalam menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan kampung. Penerima mandat tersebut terdiri enam orang yang yang terdiri dari dua orang dari masing-masing marga.

Penerima mandat ketiga marga saat ini sedang melakukan konsolidasi untuk melakukan re-claiming terhadap tanah yang sudah di lepaskan kepada pihak perusahaan. Saat ini marga Sowai telah menyiapkan surat pernyataan sikap mereka tentang pengambilalihan kembali tanah seluas 50 ha yang terletak di dekat kampung Tanah Merah lama yang menurut pihak perusasaan telah diberikan secara cuma-cuma kepada pihak perusahaan. Demikian pula dengan marga-marga yang lainnya, saat ini mereka tengah menyiapkan surat untuk menggugat kembali tahah yang telah di lepaskan kepada perusahaan.

Alasan yang dikemukakan oleh masyarakat kenapa mereka melakukan gugatan terhadap tahah yang telah di “jual” dan telah di buat berita acara pelepasannya tersebut adalah, masyarakat mengganggap mereka telah di tipu oleh pihak perusahaan dan pihak-pihak lain yang memfasilitasi proses jual-beli tanah tersebut.

Dampak yang kemudian timbul dari reaksi masyarakat tersebut adalah perusahaan mulai pendekatan-pendekatan kepada pemilik tanah. Pendekatan yang dilakukan misalnya dengan mulai dicairkannya kembali dana bantuan kepada komite pembangunan kampung saengga terutama dana untuk pembayaran honor. Dana-dana bantuan tersebut telah tertahan selama tiga bulan. Pembangunan kampung saengga mulai untuk dipercepat dan usaha-usaha lainnya mengingat usaha untuk mengklaim ulang Tanah sudah mulai tercium oleh pihak perusahaan.

Ketika masyarakat menuntut BP untuk menyelesaikan kasus tanah, BP beralasan bahwa mereka hanyalah kontraktor proyek jadi tidak punya kapasitas dalam mengembil keputusan berkaitan dengan masalah tanah tersebut, namun dalam kesempatan yang lain BP juga menawarkan memberikan dana sebesar Rp. 1 Milyar secara cash kepada ketiga marga pemilim tahan yang diambil dari dana abadi dengan catatan kalau dana tersebut diberikan maka masalah tanah harus dianggap selesai, namun masyarakat menolak tawaran tersebut.

TIAP di mata masyarakat Saengga

Sejak pertama kali TIAP dibentuk sekitar awal tahun 2002, kami langsung mempertanyakan legitimisai orang-orang yang duduk di situ. Sekalipun BP mengatakan meraka independent, namun dari laporan-laporan yang TIAP buat tetap saja menunjukkan keberpihakan mereka ke BP. Kalaupun mereka menyebut masalah-masalah pada tingkat rakyat di lokasi proyek namun itu sama sekali tidak menyentuh persoalan-persoalan mendasar rakyat dan tidak mendorong untuk menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini menjadi soal seperti, masalah tanah untuk pembangunan kilang, kematian balita di Aranday dan juga masalah ancaman terhadap lingkungan.

TIAP juga melakukan konsultasi dengan banyak stakeholder di Papua, namun sepanjang yang kami lihat itu hanyalah sebagai pemanis dan pelengkap. Apa yang diungkapkan dalam laporan mereka tetaplah pikiran-pikiran dari TIAP bukan pikiran-pikiran yang diungkapkan oleh stakeholder. Seperti laporan-laporan yang juga dihasilkan oleh BP, laporan TIAP juga tidak pernah diberikan kepada masyarakat, masyarakat tidak pernah menerima laporan dari TIAP dan kemudian merespon hasil laporan mereka.

Masyarakat melihat TIAP sama saja dengan Team-Team lainnya yang dibentuk oleh BP, dimana Team-Team tersebut datang ke masyarakat kemudian bertanya kepada mereka.. dan kemudian mereka pergi dan kemudian masyarakat tidak tau apa yang kemudian terjadi.

Menurut kami TIAP dibentuk oleh BP hanyalah sebagai pemanis dalam pertarungan memperebutkan pasar LNG di Cina ke ketika itu... dan ketika BP kalah tender Cina, maka apa pun yang dilakukan oleh BP hanya berdasarkan pada pikiran-pikiran perusahaan demi mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. hal ini sangat terasa ketika kita berada di kampung... banyak janji yang yang disampaikan oleh BP baik secara resmi maupun tidak ketika masih dalam masa perebutan pasar Cina, namun ketika BP kalah... janji-janji itu mulai pudar secara perlahan. Contoh kongkritnya adalah perjanjia yang ditandatangan oleh BP dalam lokakarya di Saengga yang sampai saat ini masih banyak yang belum terwujut. (@)2005

1Brief Report Perjanan Proyek Tangguh �" BP di Teluk Bintuni - West Papua
2Regional Representative for West Papua, Indonesia Mining Advocacy Network (JATAM)
3Pensertifikasian ini di fasilitasi oleh BP dan Pemerintah setempat dan semakin mempermudah pelesapan tanah-tanah pemukinan kepada orang lain.
4Jumlah pendatang baru tersebut saat ini jauh lebih banyak karena akan dimulainya pembangun fasilitas kilang LNG tangguh
5Sebuah lokasi transmigrasi yang telah berkembang menjadi pemukiman karena adanya perusahaan kelapa sawit.

Terima Kasih Ibu

2008-08-21T01:01:00.000-07:00

Cerita bermula ketika aku masih kecil, aku terlahir sebagai seorang anak laki-laki dari sebuah keluarga yang amat sederhana. Bahkan untuk makan saja, seringkali kekurangan. Ketika makan, ibu sering memberikan bagian nasinya untukku. Sambil memindahkan nasi ke mangkukku, ibu berkata, "Makanlah nak, aku tidak lapar." Dan setelah aku dewasa aku baru tersadar bahwa saat itu ibu telah berbohong.Ketika saya mulai menginjak remaja, ibu yang sangat menyayangi anak-anaknya selalu gigih dalam membantu ayah mencari nafkah. Berusaha apa saja ia lakoni demi mendapatkan sejumlah uang. Namun pernah satu kali ia tak mendapatkan bayaran atas usahanya, ia hanya mendapatkan upah dengan beberapa ekor ikan segar yang dimasaknya menjadi sebuah hidangan yang menggugah selera.Sewaktu memakan makanan itu, ibu duduk di samping kami dan memakan sisa daging ikan yang masih menempel di tulang bekas sisa makanan kami. Melihat itu tentu saja aku tak tega dan menyodorkan ikan bagianku kepadanya. Tetapi ibu dengan cepat menolaknya. "Makanlah nak, ibu tidak begitu suka dengan daging ikan," tuturnya. Dan aku kembali menyadari bahwa ibu telah kembali berbohong.

Saat aku duduk di bangku Sekolah Menengah Atas, demi membiayai uang sekolah itu, ibu rela mengerjakan sulaman barang-barang kerajinan yang didapatnya dari tetangga sebelah rumah. Sedikit demi sedikit ia selesaikan pekerjaannya itu. Saat itu aku trenyuh menyaksikan kegigihan ibu, karena hingga jam menunjukan pukul satu malam ibu belum juga berhenti. Saat aku memintanya untuk istirahat dan tidur, ia malah menyuruhku untuk tidur terlebih dahulu, sementara ia beralasan belum mengantuk.Hari-hari terus berjalan, hingga pada waktu yang telah digariskan, ayah meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Setelah kepergian ayah, ibu yang malang harus merangkap menjadi ayah, membiayai keperluan hidup kami sendiri dan tiada hari tanpa penderitaan. Hingga banyak keluarga ibu yang mensehati ibu untuk kembali menikah, tetapi ibu menolaknya dengan mengatakan bahwa ia tak butuh cinta, dan aku tahu saat itu ibu berbohong.

Setelah aku, kakakku dan abangku semuanya sudah tamat dari sekolah dan bekerja, ibu yang mulai renta sudah waktunya beristirahat. Tetapi ibu tidak mau, ia rela pergi ke pasar setiap pagi menjual sedikit sayur untuk memenuhi keperluan hidupnya. Kakakku dan abangku yang bekerja di luar kota sering mengirimkan sedikit uang untuk membantu memenuhi keperluan ibu, tetapi ibu berkeras tidak mau menerima uang tersebut. "Gunakan saja uang itu untuk keperluan kalian, saat ini ibu tak membutuhkan uang kalian." Entah sudah berapa kali ibu berbohong.Setelah memasuki usianya yang tua, ibu terkena sebuah penyakit, kini ia harus dirawat di rumah sakit. Aku yang berada jauh di seberang lautan harus segera pulang untuk menjenguk ibunda tercinta. Aku melihat ibu yang terbaring lemah di ranjangnya setelah menjalani pembedahan di bagian perutnya.

Ibu yang kelihatan sangat tua, menatap aku dengan penuh kerinduan. Walaupun senyum yang terpancar di wajahnya terkesan agak kaku, karena sakit yang ditahannya. Terlihat dengan jelas betapa penyakit itu menggerogoti tubuh ibuku, sehingga ibuku terlihat lemah dan kurus kering. Aku menatap ibuku sambil berlinang air mata. Hatiku pedih, sakit sekali melihat ibuku dalam keadaan seperti ini. Tetapi ibu dengan tegarnya berkata, "Jangan menangis anakku, aku tidak kesakitan." Dan itu kebohongan ibu yang kesekian kalinya.

Setelah mengucapkan kebohongannya- kebohongannya, ibuku tercinta menutup mata untuk yang terakhir kalinya. Demikianlah, ibu yang telah melahirkan kita, merawat kita sejak dilahirkan, akan selalu terpaksa untuk berbohong demi membahagiakan kita. Dan sudahkan kita mengingat mereka, mengingat para ibu kita yang kebetulan saat ini masih hidup dan butuh pertolongan kita. Sudah berapa lamakah kita tak mengunjungi mereka, tak berbincang-bincang dengan mereka cuma karena aktivitas kita yang padat.Kita harus akui bahwa kita selalu lupa akan ayah dan ibu yang ada di rumah. Jika dibandingkan dengan pasangan kita, kita pasti lebih peduli dengan pasangan kita. Buktinya, kita selalu risau akan kabar pasangan kita, risau apakah dia sudah makan atau belum, risau apakah dia bahagia bila di samping kita. Namun, apakah kita semua pernah merisaukan kabar dari orangtua kita?Risau, apakah orangtua kita sudah makan atau belum? Risau, apakah orangtua kita sudah bahagia atau belum? Apakah ini benar? Kalau ya, coba kita renungkan lagi. Saat kita masih mempunyai kesempatan untuk membalas budi orangtua, lakukanlah yang terbaik. Jangan sampai ada kata "menyesal" di kemudian hari. (rn)

(Posting by: jessie at cetivasi dot com)

Cara Kapitalisme Merampas Negara

2008-08-13T23:51:00.000-07:00

Oleh A. Jafar M. SidikJakarta (ANTARA News) -

"Siapa pun yang ingin mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi di dunia, mesti segera membaca buku ini." Itulah komentar majalah Rolling Stone tentang buku "The Shock Doctrine; The Rise of Disaster Capitalism" karangan wartawati Kanada, Naomi Klein, yang diterbitkan Penguin Books, London, Inggris (2007).Buku setebal 558 halaman yang struktur kisahnya rapi dan dinilai koran "The Observer" sebagai buah dari riset mahasempurna ini menyingkap muslihat kaum kapitalis yang secara menyeramkan menggasak aset negara, tak peduli jutaan orang mati dan jatuh melarat karenanya.Para kapitalis ini mengarsiteki sekaligus mensponsori kudeta-kudeta berdarah di seluruh dunia, swastanisasi aset dan sistem pelayanan publik, krisis moneter, merger dan akuisisi perusahaan pasca krisis, liberalisasi perdagangan, invasi Irak, bahkan gerakan demokratisasi.

Selain mewujud dalam perusahaan-perusaha an multinasional (MNCs), mereka mengotaki Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), bahkan organisasi-organisa si bantuan internasional seperti Badan Bantuan Pembangunan Internasional AS (USAID).Mereka melekat pada lembaga-lembaga "think tank" terkenal seperti American Enterprise Institute, Heritage Foundation dan Cato Institute, sementara ruhnya bersemayam dalam sejumlah universitas Barat yang menjadi tempat berkuliah para teknokrat negara berkembang yang belajar karena biaya asing.Kaum kapitalis ini tak peduli sebuah rezim zalim atau tidak, demokratis atau tidak, korup atau tidak, yang penting menguntungkan mereka, persis pepatah mantan pemimpin RRC Deng Xiaoping, "Tak penting kucing itu putih atau hitam, yang penting bisa menangkap tikus."Kaum yang disebut Naomi neoliberal ini sangat anti kepemilikan publik dan berupaya membuat pemerintahan di banyak negara lumpuh sehingga merekalah yang sesungguhnya berkuasa atas negara dan sistem transaksi sosial, ekonomi dan politik antar-bangsa.

"Saya ingin pemerintah dikerdilkan sampai saya bisa menyeretnya ke kamar mandi untuk kemudian membenamkannya dalam bak mandi," kata Grover Norquist, pelobi kepentingan bisnis MNCs terkenal di AS sekaligus pembela fanatik neoliberal.Untuk mengerdilkan pemerintah, mereka mempunyai modus, yaitu mengacaubalaukan negara dengan menciptakan situasi krisis sampai kesadaran nasional negara itu hilang, terutama berkaitan dengan konsep dasar pengelolaan ekonominya.Negara itu lalu dipaksa menelan resep ekonomi propasar dalam dosis tinggi nan beruntun, tak peduli rakyatnya bakal sengsara. Hal terpenting, negara itu menjadi amat tergantung pada modal asing(kapitalis) sehingga setiap saat bisa dieksploitasi oleh kaum kapitalis itu.

Metode membuat syok nasional sehingga negara tak sadar telah dikuasai kapitalis ini disebut Naomi Klein sebagai "Shock Doctrine."Naomi menganalogikan terapi syok ekonomi ini dengan doktrin militer AS "kejutkan dan takutkan" (shock and awe) dan metode cuci otak ala dinas intelijen AS (CIA), "kubark counter intelligence interrogation. "Lewat "kubark", CIA membunuh karakter manusia dengan teknik interogasi mengerikan sehingga memori manusia hilang untuk kemudian diganti karakter baru jadi-jadian, seperti dalam kisah trilogi "Bourne" yang dibintangi aktor Hollywood, Matt Damon.Dalam format berbeda, para ekonom neoliberal mengaplikasikan metode dekarakterisasi ala CIA ini ke tingkat negara dengan membuat negara berada dalam suasana krisis, sehingga gampang dipaksa untuk menelan resep kebijakan ekonomi prokapitalis yang formula dasarnya adalah liberalisasi pasar, penghapusan subsidi, dan swastanisasi aset publik.Penggagas terapi syok itu adalah ekonom Universitas Chicago, Milton Friedman, seorang penentang intervensi negara dalam pengelolaan ekonomi yang dulu disarankan ekonom besar pasca-Perang Dunia I, John Maynard Keynes.Friedman percaya bahwa perekonomian harus diserahkan sepenuhnya pada pasar dan ia ingin dunia mempraktikannya tanpa kecuali.

Terinspirasi sukses Mafia Berkeley di Indonesia akhir 1960-an dan junta militer Brazil pimpinan Castello Branco yang mengakhiri ekonomi kerakyatannya Presiden Joao Gullart pada 1964, Friedman membidik Chile sebagai kelinci percobaan pertamanya.Chile awal 1970-an diperintah Salvador Allende yang mengusung sistem ekonomi sosialis yang tak mengharamkan kepemilikan swasta, namun mengharuskan negara melindungi kepentingan publik. Ekonomi sosialis Chile berbeda dari komunisme, seperti diklaim AS, bahkan mirip azas demokrasi ekonominya Mohammad Hatta di Indonesia.Karena ingin menasionalisasi perusahaan asing, maka sosialisme Allende itu lalu dipandang korporasi-korporasi multinasional asal AS sebagai ancaman. Salah satu yang terancam, American Telephone & Telegraph (AT&T), mendesak pemerintah AS untuk mencungkil Allende dari kekuasaannya.Sebelum mendongkel Allende, AS mendidik mahasiswa-mahasiswa Chile di Universitas Chicago di bawah asuhan Milton Friedman dengan tujuan mengimbangi popularitas para ekonom sosialis pimpinan Pedro Vuskovic Bravo yang menjadi arsitek kebijakan ekonomi Allende.

Untuk mengaburkan intervensi, pemerintah AS bersembunyi dibalik Ford Foundation, yang juga mensponsori para mahasiswa Indonesia berkuliah di Universitas California, Berkeley, pada 1956 hingga menjadi teknokrat Orde Baru.Para mahasiswa Chile yang dibiasakan mempelajari ekonomi neoliberal ini disiapkan sebagai teknokrat pasca Allende.Pada 1973, Allende akhirnya digulingkan oleh Jenderal Augusto Pinochet dukungan CIA.Selagi Pinochet menebarkan teror hingga rakyat Chile syok dalam ketakutan, para ekonom Friedmanis menyuntikkan resep propasar (prokapitalis) dalam dosis tinggi hingga Chile terperangkap utang dan kekuasaan asing.Paparan Chile ini adalah awal cerita horor pasar bebas yang menjadi isi utama buku yang disebut Dow Jones sebagai salah satu literatur ekonomi terbaik abad 21 ini.Horor berlangsung hingga era pemerintahan George Bush yang disebut sebagai puncak kebrutalan pasar bebas hingga dunia pun muak sampai-sampai Amerika Latin alergi dengan apa pun yang berbau Friedmanis seperti IMF."Tuan-tuan, kami ini berdaulat. Kami ingin melunasi utang kami, tapi maaf-maaf saja jika kami harus membuat kesepakatan lagi dengan IMF," kata Presiden Argentina, Nestor Kirchner.

Sambil membopong diktator dan rezim sokongannya, kaum kapitalis mensponsori para ekonom didikan kampus-kampus neoliberal untuk menyiapkan karpet merah bagi kapitalisme dengan menyusun kebijakan ekonomi reformis propasar, satu eufemisme dari kebijakan prokapitalis.Afrika Selatan pasca-Nelson Mandela, Rusia di bawah Boris Yeltsin, dan Polandia pasca-komunis adalah beberapa contoh.Negara-negara yang semula khidmat mendengarkan rekomendasi para ekonom reformis bimbingan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) itu kemudian sadar telah dibohongi para ekonom dan birokrat bimbingan Barat yang ternyata para calo swastanisasi negara.

Para penyusun kebijakan reformasi ekonomi tersebut memang kerap berperan menjadi mulut korporasi asing, bahkan konsep kebijakan swastanisasi Bolivia semasa Presiden Gonzalo Sanchez de Lozada disusun para analis keuangan perusahaan asing, seperti Solomon Brothers dan ExxonMobil.Nelson Mandela adalah salah satu yang kecewa karena cita-cita memakmurkan warga kulit hitam, seperti dipesankan Piagam Perdamaian tak tercapai, justru karena orang dekatnya, Tabo Mbeki, menyusun kebijakan pro-kapitalis sehingga mayoritas rakyat Afsel terpinggirkan.Polandia juga menyesal mematuhi nasihat pialang George Soros dan ekonom Jeffrey Sachs, seorang Friedmanis dari Universitas Harvard, sehingga aset-aset strategis Polandia jatuh ke tangan asing, justru ketika Partai Solidaritas memerintah negeri itu.Demikian pula Rusia, yang kehilangan aset-aset strategisnya setelah ekonom reformis Yegor Gaidar, seorang Friedmanis di bawah bimbingan IMF, mempromosikan kebijakan propasar. Vladimir Putin kemudian mengoreksi kesalahan itu, dan mengakhiri hubungan mesra Rusia dengan IMF.

Buku tersebut juga menyebut krisis moneter Asia 1997 sebagai hasil desain kaum kapitalis karena mereka ingin menguasai aset-aset strategis di kawasan itu, mencaplok aset-aset perusahaan nasional Asia yang tumbuh meraksasa, dan hendak menggulingkan rezim-rezim yang berubah kritis, seperti Soeharto di Indonesia.Menurut Naomi, di masa tuanya, Soeharto yang pro-Barat itu bosan diperah korporasi asing, sehingga ia "berkhianat" dengan membagikan aset nasional kepada kroninya yang berakibat korporasi asing itu berang, lalu merancang pembalasan dengan membesarkan skala krisis moneter Asia.Ketika Indonesia dan Asia akhirnya lunglai karena krisis moneter, IMF datang menawarkan obat dengan syarat liberalisasi pasar, sebuah formula klasik ala Friedman. Semua Asia menerima resep itu, hanya Malaysia yang menampik formula rente itu.Hanya dalam 20 bulan, perusahaan-perusaha an multinasional asing berhasil menguasai perekonomian Indonesia, Thailand, Korea Selatan, Filipina dan juga Malaysia lewat 186 merger dan akuisisi perusahaan-perusaha an besar di negara-negara ini."Ini adalah pengalihan aset dari domestik ke asing terbesar dalam limapuluh tahun terakhir," kata ekonom Robert Wade.

Tak puas di situ, para kapitalis merancang serangan ke Irak setelah Presiden Saddam Hussein memberi keleluasaan pada Rusia menambang minyak di Irak. Perusahaan-perusaha an minyak seperti Shell, Halliburton, BP dan ExxonMobil lalu mengipasi pemerintah AS dan Inggris untuk mencaplok Irak.Namun, saat Irak sulit digenggam karena masalah terlalu kompleks, negeri itu disulap menjadi lahan bisnis keamanan sehingga para pedagang senjata, konsultan keamanan perusahaan di wilayah krisis, tentara bayaran dan para spesialis teknologi keamanan mendadak bergelimang uang.Kemudian, saat kaum kapitalis itu membutuhkan relaksasi setelah penat berburu laba, maka sejumlah lokasi dibidik menjadi situs wisata eksotis, diantaranya Srilangka. Namun, para nelayan miskin yang mendiami pantai-pantai indah Srilangka tak mau hengkang sampai tsunami menghantam Asia bagian Selatan pada 2004.Bertopengkan bantuan rekonstruksi pascabencana dan bergerak dalam kerudung USAID, para kapitalis menyandera pemerintah Srilangka, agar "menukarkan" pantai indah Srilangka dengan bantuan tsunami. Situasi serupa berlaku di Thailand dan New Orleans pasca-badai Katrina.Intinya, kaum kapitalis telah membisniskan perang, teror, anarki, situasi krisis dan bencana alam. Naomi Klein menyebutnya, "kapitalisme bencana". (*)

COPYRIGHT © 2008 ANTARA
PubDate: 06/08/08 14:59

Kejar Tayang ala Busway Transjakarta

2008-08-07T19:23:00.000-07:00

Oleh: Azas Tigor Nainggolan

Masih ingat dengan sengketa atau konflik patokan harga atau tarif Rp/Km jalan pengelolaan Busway Transjakarta (Transjakarta) antara Badan Layanan Umum (BLU) dengan Konsorsium Operator Busway Koridor 4-7 beberapa waktu lalu? menunjukkan adanya ketidak-beresan dalam pengelolaan Transjakarta. Sengketa itu berawal ketika pihak BLU ingin begitu saja memberlakukan hasil lelang pengelolaan Transjakarta dengan harga Rp 9.500/Km jalan di koridor 4-7. Lelang dimenangkan oleh 2 operator pendatang baru (non eksisting) di angkutan dalam kota Jakarta yakni Lorena dan Primajasa. Padahal sejak awal koridor 4-7 dioperasikan hingga saat ini pihak BLU telah bekerja sama dengan konsorsium operator dengan harga Rp 12.885/Km jalan dan BLU selalu mengulur waktu untuk menerbitkan ada Perjanjian Kerja Sama (PKS). Tarif Rp. 12.885/km ditetapkan oleh Biro Perlengkapan melalui SK No. 2550/073.532, Tanggal 21 Juni 2007 setelah melalui pengkajian oleh Konsultan yang ditunjuk oleh BLU serta proses Negosiasi dengan Konsorsium yang diikuti oleh Instansi terkait seperti Dewan Transportasi Kota, Bawasda, Biro ASP, Dinas Perhubungan.

Sejak beroperasinya Transjakarta koridor 4-7 pada 27 Januari 2007 hingga Maret 2008 ini belum pernah ada PKS antara Konsorsium Operator dan BLU yang dituangkan dalam PKS pengoperasian koridor 4-7. Operasionalisasi Transjakarta hanya di dasarkan pada Surat Perintah Kerja (SPK) yang terus diperpanjang tiap bulan hingga sekarang. Pertanyaannya sekarang, mengapa Dinas Perhubungan dalam hal ini BLU Transjakarta bisa mendiamkan ketiadaan PKS bagi operasionalisasi busway koridor 4-7 hampir 2 tahun? Sepertinya proyek busway ini dilakukan dengan semangat kejar tayang seperti sinetron?

Sebelum sebuah koridor busway dioperasikan secara sederhana dilakukan dulu survey kebutuhan armada, lalu operator eksisting (yang mempunyai trayek bus besar yang rutenya berhimpit dengan rute busway) wajib mendapatkan prioritas menjadi operator busway (Penunjukkan). Kenapa Prioritas? Karena nantinya trayek bus kota tersebut akan digusur dari rute busway. Hanya dengan model peremajaan tersebut maka keberlangsungan usaha transportasi (yang menjadi gantungan hidup ribuan sopir, kenek, karyawan, tukang cuci bus dll dapat terselamatkan. Dasar pengoperasian dan pembayaran pengelolaan harga yang dibayar oleh BLU pada konsorsium operator dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang berlaku untuk 1-3 bulan berjalan. Sambil berjalan, mungkin bisa dilakukan evaluasi pengelolaan untuk meningkatkan pelayanan bagi kenyamanan pengguna.

PKS belum ada, tiba-tiba Januari 2008 lalu BLU ingin menerapkan patokan harga Rp 9.500,- secara sama bagi semua operator di koridor 4-7. Penerapan secara paksa ini memunculkan konflik atau sengketa antara BLU dan konsorsium operator yang sudah. Konsorsium juga menolak apabila saat ini koridor 4-7 kekurangan armada sehingga penumpang tidak nyaman, berdesak-desakan di dalam bus Transjakarta. Kondisi tersebut terjadi karena pihak BLU Transjakarta menahan Bus di Pool, di terminal Awal dan IRTI/Monas serta dilakukannya pemulangan bus sebelum jam 22.00 WIB serta terbatasnya jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas yang sering bermasalah. Jadi perlu ditegaskan kembali kesan ketidaknyamanan penumpang karena berdesakan karena faktor internal BLU dan keterbatasan SPBG Yang sering rusak.

Sengketa ini dicoba ditengahi dengan membentuk Kelompok Kerja yang menegosiasikan penyelesaian antara Dinas Perhubungan (Dishub), BLU dan konsorsium operator. Rupanya sengketa ini belum berakhir dan Kelompok Kerja yang semula dibentuk sejak bulan April 2008 lalu ternyata mengalami kebuntuan perundingan, hingga sekarang tidak ada kabar lagi.

Rupanya model pengoperasian Transjakarta yang seperti kejar tayang itu tidak hanya koridor 4-7 saja tetapi selalu dilakukan sejak awal pengoperasian busway di tiap koridornya termasuk koridor 1-3. Model kejar tayang seperti ini terungkap dari penuturan beberapa operator Transjakarta, yang mengatakan bahwa Dishub selalu memaksa operator mengoperasikan armada Transjakartanya walau belum ada kontrak atau PKS, Feeder atau sistem tiketingnya.

Model kejar tayang ini rupanya akan kembali dilakukan terhadap pengoperasian Transjakarta koridor 8-10 yang masih dalam proses penyelesaian infarstrukturnya. Hingga saat ini pihak Dishub melalui BLU belum menuntaskan penunjukkan Konsorsium (yang berasal dari operator eksisting bus kota). Belum adanya operator pengelola koridor, berarti juga kepastian armada yang akan dioperasikan dalam koridor 8-10 belum ada kejelasan. Terdesak oleh evaluasi Gubernur pada bulan april 2008 lalu, langsung saja Kepala Dishub saat itu (Nurahman) menyatakan bahwa koridor 8-10 akan dioperasikan pada September 2008 dengan menggunakan armada bus milik operator hasil lelang koridor 4-7 yakni dari Lorena serta Primajasa. Nurahman sebagai Kadishub saat itu, sudah terlampau berani, selalu melakukan pembohongan dan pembodohan publik yang akibatnya akan memunculkan masalah dan ketidak-percayaan publik – dunia usaha dan menjatuhkan wibawa Pemprov Jakarta.

Lagi-lagi beberapa hari lalu Dishub kembali mengatakan bahwa koridor 8-10 akan dioperasikan pada bulan September 2008 dengan menggunakan armada bus milik operator peserta lelang yang semula diperuntukan koridor 4-7. Cara memindahkan persoalan dari koridor 4-7 ke koridor 8-10 tidak menyelesaikan masalah. Bus Busway dari Lorena dan Primajasa yang legal -formalnya merupakan hasil lelang di koridor 4-7 akan dipaksakan untuk dioperasikan di koridor 8-10 adalah sebuah kesalahan. Apa pun alasannya, memindahkan masalah dan bukan menyelesaiakan masalah akan menimbulkan masalah hukum baru berikutnya.

Memperbaiki pola kerja atau sikap Dishub yang selalu kejar tayang dalam pengoperasian busway sudah sangat mendesak agar masalah transportasi angkutan umum di Jakarta bisa diselesaikan secara berwibawa dan benar. Tidak hanya cari muka dan bekerja jika dikejar publik dan Gubernur saja, serta hanya ingin mengambil keuntungan pribadi dengan mengorbankan dan menjual kepentingan publik. Perbaikan sikap ini akhirnya akan memberi kesan positif publik terhadap Pemprov Jakarta. Tidak hanya dan terus menerus dicap atau dikritik selalu merelakan atau mengorbankan sistem untuk diproyekkan, katanya membangun sistem busway padahal tidak sepenuhnya. Lebih penting lagi adalah praktek kotor seperti ini harus segera dihentikan, untuk membangun kembali citra Pemprov dan kota Jakarta ke depan yang lebih baik. Ketegasan memperbaiki akan berdampak positif dalam pembangunan serta perbaikan sistem transportasi Jakarta. Jika Pemprov berwibawa maka akan bisa tegas dan mengkontrol kinerja operator yang agar tidak nakal atau tidak beres.

Nah kondisi buruk ini harus segera disadari untuk diselesaikan oleh Dishub (karena merekalah penguasa kebijakan tehknis pemprov Jakarta). Perbaikan perilaku kebijakan dan kesadaran para operator serta BLU Transjakarta akan berdampak positif, memberikan pelayanan terbaik pada warga Jakarta sebagai pengguna. Mari perbaiki dan bangun sistem busway sekarang sudah ada agar benar-benar sebuah sistem angkutan umum massal yang baik bukan sebuah proyek semata seperti sebelumnya. Secara baik dan terencana, tidak hanya kejar tayang untuk mengatakan pada Jakarta bahwa sudah ada busway.

Jakarta, 6 Agustus 2008
Penulis adalah Kordinator Koalisi Warga untuk Transportasi (KAWAT) Jakarta dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), sehari-hari membuka praktek advokat di Kantor Hukum TMA
Sekretariat: Jl. Pancawarga IV No:44, RT 003 RW 07, Cipinang Muara, Kalimalang, Jakarta Timur 13420. Telp/Fax: 021-8569008 HP: 0815 9977041, Email: azastigor@yahoo.com, Blog: azastigornainggolan.blogspot.com

Hari Anak Nasional 2008

2008-07-24T23:41:00.000-07:00

AKU BERCERITA TENTANG DIRIKU DAN LINGKUNGANKU[1]

Anak adalah masa depan kota ini, kota Jakarta. Dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Jakarta ke-481 dan Hari Anak Nasional, FAKTA dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada hari ini mengadakan sebuah acara Panggung Anak Jakarta. Anak dan Kota adalah satu kesatuan tak terpisahkan. Kota adalah tempat tumbuh kembang anak bagi masa depannya. Begitu pula masa depan kota ada di dalam kehidupan anak itu sendiri.

Adalah keindahan apabila anak dan kota bisa bersama-sama berkembang secara alami dan baik. Salah satu harapan adalah kota yang memiliki lingkungan hidup sejuk, suasana bersahabat dan sehat bagi pertumbuhan anak. Sehingga kita, para orang dewasa harus memberikan anak ruang baginya dan lingkungannya secara utuh. Anak bisa bercerita tentang dirinya tanpa ada kekerasan, kemiskinan, kesakitan dan putus sekolah. Anak berkembang dan hidup dengan lingkungan hidup yang sehat, hijau dan tanpa polusi.

Juga penting bagi anak, sejak dini didekatkan dirinya dengan lingkungannya. Salah satu cara yang sederhana namun hidup adalah dengan mengajak anak menghidupi lingkungannya. Untuk itu pada kesempatan ini FAKTA dan Pemprov DKI Jakarta memulai kegiatan menghijaukan Jakarta dengan program Satu Anak Satu Pohon. Melalui program ini, kita orang dewasa diajak bercermin pada anak-anak tetapi peduli dan aktif menghidupi lingkungan hidup kota Jakarta. Semoga kita mau sadar dan tidak malu belajar dari kepolosan dan kejujuran anak-anak kita. Selamat Ulang Tahun Jakarta dan Selamat Hari Anak.

Jakarta, 20 Juli 2008
Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)
Ketua

Azas Tigor Nainggolan, SH, MSi

[1] Disampaikan untuk acara Merayakan Hari Anak Nasional dan HUT Jakarta 481 oleh FAKTA pada tanggal 20 Juli 2008 di Taman Suropati, Jl Imam Bonjol Jakarta Pusat

Jakarta Di Mata Orang Asing

2008-07-24T01:57:00.001-07:00

Jakarta: In Need of Improvements

Andre VitchekWorldpress.org
contributing editorJuly 26, 2007

Today, high-rises dot the skyline, hundreds of thousands of vehicles belch fumes on congested traffic arteries and super-malls have become the cultural centers of gravity in Jakarta , the fourth largest city in the world. In between towering super-structures, humble kampongs house the majority of the city dwellers, who often have no access to basic sanitation, running water or waste management.
Pada saat ini, gedung pencakar langit, jalanan macet dipadati oleh ratusan ribu kendaraan, dan mal-mal raksasa telah menjadi pusat kebudayaan Jakarta , yang notabene merupakan kota terbesar ke-4 di dunia. Terjepit diantara gedung tinggi, terhampar perkampungan dimana bermukim sebagian besar penduduk Jakarta yang tidak memiliki akses sanitasi dasar, air bersih atau pengelolaan limbah.

While almost all major capitals in the Southeast Asian region are investing heavily in public transportation, parks, playgrounds, sidewalks and cultural institutions like museums, concert halls and convention centers, Jakarta remains brutally and determinately 'pro-market' profit-driven and openly indifferent to the plight of a majority of its citizens who are poor.
Disaat hampir semua kota-kota utama lain di Asia Tenggara menginvestasikan dana besar-besaran untuk tr ansportasi publik, taman kota, taman bermain, trotoar besar, dan lembaga kebudayaan seperti museum, gedung konser, dan pusat pameran, Jakarta tumbuh secara BRUTAL dengan berpihak hanya pada PEMILIK MODAL dan TIDAK PEDULI akan nasib mayoritas penduduknya yang MISKIN.

Most Jakartans have never left Indonesia , so they cannot compare their capital with Kuala Lumpur or Singapore ; with Hanoi or Bangkok . Comparative statistics and reports hardly make it into the local media. Despite the fact that the Indonesian capital is for many foreign visitors a 'hell on earth,' the local media describes Jakarta as "modern," "cosmopolitan, " and "a sprawling metropolis."
Kebanyakan penduduk Jakarta belum pernah pergi ke luar negeri, sehingga mereka tidak dapat membandingkan kota Jakarta dengan Kuala Lumpur atau Singapura, Hanoi atau Bangkok . Liputan dan statistik pembanding juga jarang ditampilkan oleh media massa setempat. Meskipun bagi para wisatawan asing Jakarta merupakan NERAKA DUNIA, media massa setempat menggambarkan Jakarta sebagai kota "modern", "kosmopolitan" , dan "metropolis" .

Newcomers are often puzzled by Jakarta 's lack of public amenities. Bangkok , not exactly known as a user-friendly city, still has several beautiful parks. Even cash-strapped Port Moresby , capital of Papua New Guinea , boasts wide promenades, playgrounds, long stretches of beach and sea walks. Singapore and Kuala Lumpur compete with each other in building wide sidewalks, green areas as well as cultural establishments. Manila , another city without a glowing reputation for its public amenities, has succeeded in constructing an impressive sea promenade dotted with countless cafes and entertainment venues while preserving its World Heritage Site at In tramuros. Hanoi repaved its wide sidewalks and turned a park around Huan-Kiem Lake into an open-air sculpture museum.
Para pendatang/wisatawan seringkali terheran-heran dengan kondisi Jakarta yang tidak memiliki taman rekreasi publik. Bangkok, yang tidak dikenal sebagai kota yang ramah publik, masih memiliki beberapa taman yang menawan. Bahkan, Port Moresby, ibukota Papua Nugini, yang miskin, terkenal akan taman bermain yang besar, pantai dan jalan setapak di pinggir laut yang indah.

But in Jakarta , there is a fee for everything. Many green spaces have been converted to golf courses for the exclusive use of the rich. The approximately one square kilometer of Monas seems to be the only real public area in a city of more than 10 million. Despite being a maritime city, Jakarta has been separated from the sea, with the only focal point being Ancol, with a tiny, mostly decrepit walkway along the dirty beach dotted with private businesses.Di Jakarta kita perlu biaya untuk segala sesuatu.
Banyak lahan hijau diubah menjadi lapangan golf demi kepentingan orang kaya. Kawasan Monas seluas kurang lebih 1 km persegi bisa jadi merupakan satu-satunya kawasan publik di kota berpenduduk lebih dari 10 juta ini. Meskipun menyandang predikat kota maritim, Jakarta telah terpisah dari laut dengan Ancol menjadi satu-satunya lokasi rekreasi yang sebenarnya hanya berupa pantai kotor.

Even to take a walk in Ancol, a family of four has to spend approximately $4.50 (40,000 Indonesian Rupiahs) in entrance fees, something unthinkable anywhere else in the world. The few tiny public parks which survived privatization are in desperate condition and mostly unsafe to use.
Bahkan kalau mau jalan-jalan ke Ancol, satu keluarga dengan 4 orang anggota keluarga harus mengeluarkan uang Rp 40.000 untuk tiket masuk, satu hal yang tak masuk akal di belahan lain dunia. Beberapa taman publik kecil kondisinya menyedihkan dan tidak aman.

There are no sidewalks in the entire city, if one applies international standards to the word "sidewalk." Almost anywhere in the world (with the striking exception of some cities in the United State , like Houston and Los Angeles ) the cities themselves belong to pedestrians. Cars are increasingly discouraged from travelling in the city centres. Wide sidewalks are understood to be the most ecological, healthy and efficient forms of short-distance public transportation in areas with high concentrations of people.
Sama sekali tidak ditemui tempat pejalan kaki di seluruh penjuru kota (tempat pejalan kaki yang dimaksud adalah sesuai dengan standar "internasional" ). Nyaris seluruh kota-kota di dunia (kecuali beberapa kota di AS, seperti Houston dan LA) ramah terhadap pejalan kaki. Mobil seringkali tidak diperkenankan berkeliaran di pusat kota . Trotoar yang lebar merupakan sarana tr ansportasi publik jarak pendek yang paling efisien, sehat, dan ramah lingkungan di daerah yang padat penduduk.

In Jakarta , there are hardly any benches for people to sit and relax, and no free drinking water fountains or public toilets. It is these small, but important, 'details' that are symbols of urban life anywhere else in the world.
Di Jakarta, nyaris tidak dijumpai bangku untuk duduk dan rileks, tidak ada keran air minum gratis atau toilet umum. Ini memang remeh, tapi sangat penting, merupakan suatu detil yang menjadi simbol kehidupan perkotaan di bagian lain dunia.

Most world cities, including those in the region, want to be visited and remembered for their culture. Singapore is managing to change its 'shop-till-you- drop' image to that of the centre of Southeast Asian arts. The monumental Esplanade Theatre has reshaped the skyline, offering first-rate international concerts in classical music, opera, ballet, and also featuring performances from some of the leading contemporary artists from the region. Many performances are subsidized and are either free or cheap, relative to the high incomes in the city-state.
Sebagian besar kota-kota dunia, ingin dikunjungi dan dikenang akan kebudayaannya. Singapura sedang berupaya mengubah ci tr a kota belanjanya menjadi jantung kesenian Asia Tenggara. Esplanade Thea tr e yang monumental telah mengubah wajah kota Singapura, dimana ia menawarkan konser musik klasik, balet, dan opera internasional kelas satu, disamping pertunjukan artis kontemporer kawasan. Banyak pertunjukan yang disubsidi dan seringkali gratis atau murah, bila dibandingkan dengan pendapatan warga kota yang relatif tinggi.

Kuala Lumpur spent $100 million on its philharmonic concert hall, which is located right under the Petronas Towers , among the tallest buildings in the world. This impressive and prestigious concert hall hosts local orches tr a companies as well top international performers. The city is currently spending further millions to refurbish its museums and galleries, from the National Museum to the National Art Gallery .
Kuala Lumpur menghabiskan $100 juta untuk membangun balai konser philharmonic yang terletak persis dibawah Pe tr onas Tower , salah satu gedung tertinggi di dunia. Balai konser prestisius dan impresif ini mempertunjukkan grup orkes tr a lokal dan internasional. Kuala Lumpur juga sedang menginvestasikan beberapa juta dolar untuk memugar museum dan galeri, dari Museum Nasional hingga Galeri Seni Nasional.

Hanoi is proud of its culture and arts, which are promoted as its major at tr action millions of visitors flock into the city to visit countless galleries stocked with canvases, which can be easily described as some of the best in Southeast Asia . Its beautifully restored Opera House regularly offers Western and Asian music treats.
Hanoi bangga akan budaya dan seninya, yang dipromosikan guna menarik jutaan turis untuk mengunjungi galeri-galeri lukisan yang tak terhitung jumlahnya, dimana lukisan tersebut merupakan salah satu yang terbaik di Asia Tenggara. Gedung Operanya yang dipugar secara reguler mempertunjukkan pagelaran musik Asia dan Barat.

Bangkok's colossal temples and palaces coexist with ex tr emely cosmopolitan fare international theater and film festivals, countless performances, jazz clubs with local and foreign artists on the bill, as well as authentic culinary delights from all corners of the world. When it comes to music, live performances and nightlife, there is no city in Southeast Asia as vibrant as Manila .
Candi-candi dan istana kolosal di Bangkok eksis berdampingan dengan teater dan festival film internasional, klub jazz yang tak terhitung jumlahnya, dan juga pilihan kuliner otentik dari segala penjuru dunia. Kalau bicara musik dan kehidupan malam, tak ada kota di Asia Tenggara yang semeriah Manila .

Now back to Jakarta . Those who have ever visited the city's 'public libraries' or National Archives building will know the difference. No wonder; in Indonesia education, culture and arts are not considered to be 'profitable' (with the exception of pop music), and are therefore made absolutely irrelevant. The country spends the third lowest amount in the world on education (according to The Economist, only1.2 percent of its GDP) after Equatorial Guinea and Ecuador (there the situation is now rapidly improving with the new progressive government).
Nah, sekarang balik ke Jakarta . Siapapun yang bernah berkunjung ke "perpustakaan umum" atau gedung Arsip Nasional pasti tahu bedanya. Tak heran, dalam pendidikan Indonesia, budaya dan seni tidak dianggap "menguntungkan" (kecuali musik pop), sehingga menjadi tidak relevan. Indonesia merupakan negara dengan ANGGARAN PENDIDIKAN TERENDAH nomor 3 di dunia - Masya Alloh! (pent.) - (menurut The Economist, hanya 1,2% dari PDB) setelah Guyana Khatulistiwa dan Ekuador (di kedua negara tersebut keadaan sekarang berkembang cepat berkat pemerintahan baru yang progresif)

Museums in Jakarta are in appalling condition, offering absolutely no important international exhibitions. They look like they fell on the city from a different era and no wonder the Dutch built almost all of them. Not only are their collections poorly kept, but they lack elements of modernity there are no elegant cafes, museum shops, bookstores or even public archives. It appears that the individuals running them are without vision and creativity. However, even if they did have inspired ideas, there would be no funding to carry them out.
Museum di Jakarta berada dalam kondisi memprihatinkan, sama sekali tidak menawarkan eksibisi internasional. Museum tersebut terlihat seperti berasal dari zaman baheula dan tak heran kalau Belanda yang membangun kesemuanya. Tidak hanya koleksinya yang tak terawat, tapi juga ketiadaan unsur-unsur modern seperti kafe, toko cinderamata, toko buku atau perpustakaan publik. Kelihatannya manajemen museum tidak punya visi atau kreativitas. Bahkan, meskipun mereka punya visi atau kreativitas, pasti akan terkendala dengan ketiadaan dana.

It seems that Jakarta has no city planners, only private developers that have no respect for the majority of its inhabitants who are poor (the great majority, no matter what the understated and manipulated government statistics say). The city abandoned itself to the private sector, which now controls almost everything, from residential housing to what were once public areas.
Sepertinya Jakarta tidak punya perencana kota, hanya ada pengembang swasta yang tidak punya respek atau kepedulian akan mayoritas penduduk yang miskin (mayoritas besar, tak peduli apa yang dikatakan oleh data statistik yang seringkali DIMANIPULIR pemerintah). Kota Jakarta praktis menyerahkan dirinya ke sektor swasta, yang kini nyaris mengendalikan semua hal, mulai dari perumahan hingga ke area publik.

While Singapore decades ago, and Kuala Lumpur recently, managed to fully eradicate poor, unsanitary and depressing kampongs from their urban areas, Jakarta is unable or unwilling to offer its citizens subsidized, affordable housing equipped with running water, electricity, a sewage system, wastewater tr eatment facilities, playgrounds, parks, sidewalks and a mass public transportation system.
Sedangkan beberapa dekade yang lalu di Singapura, dan baru-baru ini di Kualalumpur, mereka berhasil menghilangkan total perkampungan kumuh dari wilayah kota, namun Jakarta tidak mampu atau tidak mau memberikan warganya perumahan bersubsidi dengan harga terjangkau yang dilengkapi dengan air ledeng, listrik, sistem pembuangan limbah, taman bermain, tr otoar dan sistem tr ansportasi massal.

Rich Singapore aside, Kuala Lumpur with only 2 million inhabitants boasts one metroline (Putra Line), one monorail, several efficient Star LRT lines, suburban tr ain links and high-speed rail system connecting the city with its new capital Putrajaya. The "Rapid" system counts on hundreds of modern, clean and air-conditioned buses. Transit is subsidized; a bus ticket on "Rapid" costs only $.60 (2 Malaysian Ringgits) for unlimited day use on the same line. Heavily discounted daily and monthly passes are also available.
Selain Singapura, Kualalumpur dengan berpenduduk hanya 2 juta jiwa memiliki satu jalur Me tr o (Pu tr a Line), satu monorail, beberapa jalur LRT Star yang efisien, dan jaringan keretaapi kecepatan tinggi yang menghubungkan kota dengan ibu kota baru Pu tr ajaya. Sistem "RApid" memiliki ratusan bus modern, bersih, dan ber-AC. Tarifnya disubsidi, tiket bus Rapid hanya sekitar 2 Ringgit (kuranglebih Rp 4600) untuk penggunaan tak terbatas sepanjang hari di jalur yang sama. Tiket abonemen bulanan dan harian yang sangat murah juga tersedia.

Bangkok contracted German firm Siemens to build two long "Sky Train" lines and one me tr o line. It is also utilizing its river and channels as both public transportation and as a tourist attraction. Despite this enormous progress, the Bangkok city administration claims that it is building an additional 50 miles (80 kilometers) of tracks for these systems in order to convince citizens to leave their cars at home and use public transportation. Polluting pre-historic buses are being banned from Hanoi , Singapore , Kuala Lumpur and gradually from Bangkok . Jakarta , thanks to corruption and phlegmatic officials, is in its own league even in this field.
Bangkok menunjuk kon tr aktor Siemens dari Jerman untuk membangun 2 jalur panjang "Sky Train" dan satu jalur me tr o. Bangkok juga memanfaatkan sungai dan kanal sebagai tr ansportasi publik dan objek wisata. Pemerintahan kota Bangkok juga mengklaim bahwa mereka sedang membangun jalur tambahan sepanjang 80 km untuk sistem tersebut guna meyakinkan penduduk untuk meninggalkan mobil mereka di rumah dan memanfaatkan tr ansportasi umum. Bus-bus kuno yang berpolusi sudah sepenuhnya dilarang beroperasi di Hanoi , Singapura, Kualalumpur, dan Bangkok . Jakarta ? Berkat korupsi dan pejabat pemerintahan yang tak kompeten, Jakarta tenggelam dalam kondisi yang berkebalikan dengan kota-kota tersebut.

Mercer Human Resource Consulting, in its reports covering quality of life, places Jakarta repeatedly on the level of poor African and South Asian cities, below metropolises like Nairobi and Medellin.
Mercer Human Resource Consulting, dalam laporannya tentang kualitas hidup, menempatkan Jakarta di posisi setara dengan kota-kota miskin di Afrika dan Asia Selatan, bahkan dibawah kota Nairobi dan Medellin

Considering that it is in the league with some of the poorest capitals of the world, Jakarta is not cheap. According to the Mercer Human Resource Consulting 2006 Survey, Jakarta ranked as the 48th most expensive city in the world for expatriate employees, well above Berlin (72nd), Melbourne (74th) and Washington D.C. (83rd). And if it is expensive for expa tr iates, how is it for local people with a GDP per capita below $1,000?Walaupun Jakarta menjadi salah satu ibukota terburuk di dunia, hidup disana tidaklah murah.
Menurut Survey Mercer Human Resource Consulting tahun 2006, Jakarta menduduki peringkat 48 kota termahal di dunia untuk ekspa tr iat, jauh diatas Berlin (peringkat 72), Melbourne (74) dan Washington DC (83). Nah, kalau untuk ekspa tr iat saja mahal, apalagi buat penduduk lokal yang pendapatan perkapita DIBAWAH $1000??

Curiously, Jakartans are silent. They have become inured to appalling air quality just as they have gotten used to the sight of children begging, even selling themselves at the major intersections; to entire communities living under elevated highways and in slums on the shores of canals turned into toxic waste dumps; to the hours-long commutes; to floods and rats.
Anehnya, orang Jakarta diam seribu bahasa. Mereka pasrah akan kualitas udara yang jelek, terbiasa dengan pemandangan pengemis di perempatan jalan, dengan kampung kumuh di bawah jalan layang dan di pinggir sungai yang kotor dan penuh limbah beracun, dengan kemacetan berjam-jam, dengan banjir dan tikus.

But if there is to be any hope, the truth has to eventually be told, and the sooner the better. Only a realistic and brutal diagnosis can lead to treatment and a cure. As painful as the truth can be, it is always better than self-deceptions and lies. Jakarta has fallen decades behind capitals in the neighbouring countries in aesthetics, housing, urban planning, standard of living, quality of life, health, education, culture, transportation, food quality and hygiene. It has to swallow its pride and learn from Kuala Lumpur , Singapore , Brisbane and even in some instances from its poorer neighbours like Port Moresby , Manila and Hanoi .
Kalau saja ada sedikit harapan, kebenaran pasti akan terucap, dan semakin cepat semakin baik. Hanya diagnosis kejam dan realistis yang bisa mengarah pada obat. Betapapun pahitnya kebenaran, tetap saja lebih baik ketimbang dusta dan penipuan. Jakarta telah tertinggal jauh dibelakang ibukota lain negara tetangga dalam hal estetika, pemukiman, kebudayaan, tr ansportasi, dan kualitas dan higiene makanan. Sekarang Jakarta telah kehilangan kebanggaan dan mesti belajar dari Kualalumpur, Singapura, Brisbane, dan bahkan dalam beberapa hal dari tetangganya yang lebih miskin seperti Port Moresby, Manila, dan Hanoi.

Comparative statistics have to be transparent and widely available. Citizens have to learn how to ask questions again, and how to demand answers and accountability. Only if they understand to what depths their city has sunk can there be any hope of change. "We have to watch out," said a concerned Malaysian filmmaker during New Year's Eve celebrations in Kuala Lumpur . " Malaysia suddenly has too many problems. If we are not careful, Kuala Lumpur could end up in 20 or 30 years like Jakarta !"
Data statistik harus tr ansparan dan tersedia luas. Warga harus belajar bertanya dan bagaimana untuk memperoleh jawaban dan akuntabilitas. Hanya kalau mereka memahami seberapa dalamnya kota mereka telah terperosok, maka barulah ada harapan. "Kita harus berhati-hati" kata produser film Malaysia dalam perayaan tahun baru di Kualalumpur. " Malaysia punya banyak masalah. Kalau kita tidak hati-hati, dalam 20-30 tahun Kualalumpur akan bernasib sama seperti Jakarta !"

Could this statement be reversed? Can Jakarta find the strength and solidarity to mobilize in time catch up with Kuala Lumpur ? Can decency overcome greed? Can corruption be eradicated and replaced by creativity? Can private villas shrink in size and green spaces, public housing, playgrounds, libraries, schools and hospitals expand?
Dapatkah pernyataan ini dibalik? Mampukah Jakarta menemukan kekuatan dan solidaritas untuk mobilisasi sehingga dapat menyaingi Kualalumpur? Mampukah kecukupan mengatasi keserakahan? Dapatkah korupsi diberantas dan diganti dengan kreatifitas? Akankah ukuran vila pribadi mengecil, dan kawasan hijau, perumahan publik, taman bermain, perpustakaan, sekolah dan rumah sakit berkembang pesat?

An outsider like me can observe, tell the story and ask questions. Only the people of Jakarta can offer the answers and solutions.
Orang luar seperti saya hanya dapat mengamati, bercerita, dan bertanya. Dan hanya masyarakat Jakarta yang punya jawaban dan solusinya

Keadilan Untuk Semua? (1)

2008-07-24T01:45:00.000-07:00

Oleh: Azas Tigor Nainggolan[2]

"Apakah bapak-bapak dibayar atau tidak, dan siapa yang bayar?", tanya seorang warga kepada serombongan orang dari Tim Studi Amdal. "Menurut bapak, apakah benar tindakan pengembang yang sudah melakukan penanaman tiang panjang dan pengurukan di lokasi, sementara studi amdalnya belum ada?", tanya warga lagi. Pertanyaan-pertanyaan di atas dilontarkan warga Kelapa Gading saat berdialog dengan tim dari Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Lingkungan Hidup dari Universitas Indonesia (PPSML-UI) yang menjadi pelaksana studi Amdal pada proyek di atas tanah fasilitas sosial di Kelapa Gading Jakarta Utara. Dialog ini terjadi sekitar tahun 2004 saat kami mendampingi warga yang aktif memperjuangkan haknya memiliki lahan untuk fasilitas sosial. Saat itu Pemprov DKI Jakarta dan Yayasan Dharma Bakti Mahaka akhirnya berhasil merubah peruntukan lahan fasilitas sosial (fasos) seluas 2,62 Ha di Kelapa Gading Jakarta Utara itu menjadi sebuah mal yang sekarang kita kenal dengan Sportmal. Padahal menurut peraturan yang dibuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta, lahan fasos itu adalah diperuntukan sebagai lahan bagi bangunan kantor pemerintah dan sekolah.

Situasi dan usaha berjuang ini pernah saya dapatkan juga semangatnya di suatu sore pada akhir tahun 2003, ketika bersama beberapa orang rekan terjebak macet di perempatan jalan Pramuka Jakarta Timur. Hari itu hujan lebat sekali, kami bertemu dengan 3 orang anak kecil kakak beradik sedang menghitung uang hasil mengamen di jalanan. Ketiga anak itu tidak peduli asap kendaraan dan air hujan deras membasahi tubuh mereka yang masih kecil-kecil. Spontan saya berkata saat itu:”gila Jakarta ini”. Semangat berjuang itu juga saya saya alami di tempat lain, ketika berjumpa 2 orang anak di lokasi penggusuran Tanjung Duren Jakarta Barat pada tahun 2003 juga. Ketika itu saya berjumpa dengan Yuli Agustin yang baru berusia 40 hari dan Aldey 7 bulan tetapi sudah menjadi korban penggusuran yang dilakukan aparat Pemprov Jakarta serta aparat kepolisian. Terpikir oleh saya, apakah saat menggusur aparat Pemprov Jakarta memperhitungkan betul hak-hak warganya terutama anak-anak itu?

Tahun 2003 ini menurut catatan yang kami, adalah pengalaman paling mengerikan jumlah penggusurannya. Catatan kami, Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) kumpulkan terdapat penggusuran di Jakarta terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) sebanyak 49 kali, Becak dan Gerobak (kendaraan non motor) sebanyak 13 kali. Secara khusus jumlah korban penggusuran di Jakarta selama tahun 2003 itu adalah untuk 30 kali penggusuran pemukiman rakyat miskin tercatat korban sekitar 11.471 KK (60.000 jiwa) kehilangan tempat tinggal, meninggal dunia 4 orang, diperkosa 1 orang, sekolah digusur 3 buah dan 1 buah mesjid, 15.112 PKL serta 135 pengemudi becak digusur haknya untuk memiliki pekerjaan. Sebuah tindakan yang sangat tidak manusiawi mengorbankan kepentingan dan membunuh warga negara sendiri hanya karena untuk memberikan kemudahan dan pelayanan bagi kepentingan pemodal dan bangsa lain.

Penggusuran-penggusuran ini bukan hanya menghilangkan tempat tinggal atau kesempatan bekerja saja tetapi juga akan membunuh perlahan-lahan para korbannya. Setiap kali penggusuran juga seringkali menggunakan teror, kekerasan dan pelecehan seksual terhadap para korban gusuran. Secara khusus juga dalam penggusuran ini kita akan dihadapkan pada persoalan bagaimana kehidupan pendidikan dan perkembangan hidup anak-anak para korban penggusuran. Sudah pasti penggusuran ini akan menghilangkan dan memiliki dampak serius terhadap matinya hak-hak dasar warga negara. Melihat data-data di atas jelas sekali kebijakan penggusuran yang diambil oleh Propinsi DKI Jakarta terhadap warga kotanya yang miskin adalah perbuatan yang sangat tidak manusiawi dan melanggar Hak-hak dasar manusia. Perlindungan terhadap hak-hak dasar berupa hak atas tempat tinggal, hak atas pekerjaan dan hak untuk melilih pekerjaan, hak atas pendidikan dan berkembang dengan layak sebagai anak-anak dan hak atas hidup yang aman serta bebas dari rasa takut telah diatur oleh banyak ketentuan internasional maupun perundangan-undangan nasional.

Penggusuran itu adalah pembunuhan hak dasar warga, rupanya masih terus berlangsung hingga saat ini di tahun 2008. Lihat saja para pedagang yang sudah puluhan tahun menempati lahan di jalan Barito Jakarta Selatan digusur secara paksa kembali oleh aparat Pemprov Jakarta didukukng oleh ratusan aparat kepolisian. Juga puluhan pedagang yang menempati lahan di jalan Rawasari Jakarta Pusat digusur begitu oleh aparat Pemprov Jakarta tanpa pengganti atau alternatif tempat berjualan yang baru. Kedua kasus penggsuran yang terjadi di awal tahun 2008 itu dilakukan dengan alasan pihak Pemprov Jakarta akan merefungsi lahan tersebut menjadi Ruang Terbuka Hijau.

Banyak sudah kritik dan gugatan hukum yang dilakukan oleh warga dan LSM untuk menghentikan penggusuran sewenang-wenang itu tetapi Pemerintah tetap saja berjalan dengan pikirannya, menggusur adalah jalan satu-satunya untuk membangun kota ini. Semua upaya meniadakan atau mengenyampingkan kritik dan gugata warga itu menunjukkan pemerintah masih saja memakai kekuasaan untuk membodohi, menekan, membohongi bahkan membenarkan pembunuhan bangsanya sendiri. Menjadikan bangsa ini atau warga negaranya yang manusia adalah citra dari PenciptaNya sendiri ini seperti sampah tak berguna. Seharusnya difasilitasi hak-hak dasarnya untuk mendapatkan tempat tinggal agar hidup sebagaimana rencana Sang Pencipta menghidupkan para manusia.

Tantangan Kita

Gambaran suasana dan persoalan di atas hanyalah beberapa contoh tantangan yang harus kita hadapi ke depan. Masih banyak contoh atau pengalaman pahit atau berjuang atas hak dasar yang tetap digilas oleh arogansi kekuasaan bisa ditunjukkan. Mudahnya mengalahkan kebenaran dan keadilan, membunuh kemanusiaan, bersikap tidak berpihak warga atau kemanusiaan. Seakan keadilan sebagai sesuatu yang utopis bagi rakyat miskin atau harus diperjuangkan terus menerus dan sulit terwujud. Akibatnya banyak masyarakat kita yang putus asa, sudah tidak peduli karena merasa terus kalah, akibat dari berbagai macam penindasan yang mereka alami sendiri tanpa henti. Begitu pula saat ini orang-orang atau lembaga yang benar-benar peduli dengan ketidak-adilan semakin berkurang jumlahnya. Sulit dan semakin sulit saja situasinya sekarang. Inilah tantangan keras yang harus kita hadapi.

Rakyat terus tetap menderita dan tidak jelas masa depannya, hak-haknya terus dirampas, dibakar, dibongkar paksa dan dibunuh. Rakyat terus dijadikan korban dan harus berhadapan dengan penguasa yang lalim dan pemodal yang rakus. Situasi ini jelas tidak sebanding dan pasti rakyat akan terus kalah serta terus menjadi korban tanpa pembelaan dan perlindungan. Hukum yang seharusnya bisa digunakan sebagai alat untuk memperjuangkan keadilan bagi terlindunginya hak warga, ternyata sudah dijual, mudah dibeli oleh yang berduit, memiliki modal lebih besar. Hukum yang hakekatnya harus mudah diakses semua warganya, ternyata dibangun oleh penguasa atau pemerintah sebagai barang yang mahal, sulit dan jauh dari jangkauan warga rakyat kecil. Akibatnya juga adalah keadilan menjadi barang yang sama dengan keberadaan dari hukum itu sendiri, tidak berpihak dan tidak bisa diakses warga rakyat kecil.

Situasi ini terus berlangsung hingga sekarang karena masih banyak para aparat pemerintah menjadi penguasa negeri ini lebih berpihak pada orang yang besedia membayar mahal kekuasaannya. Penegakan hukum dan keadilan hanya jadi sekedar sebuah jargon politik atau tipu-tipu (obat bius) para politisi serta aparat hukum kepada rakyat kecil. Tanpa rasa malu sama sekali, para penguasa ini membangun hukum menjadi hamba kekuasaan dan kepentingan modal. Para aparat pemerintah juga semakin tidak jelas dan tidak bisa lagi membedakan dirinya, antara sebagai pihak yang harusnya membantu, justru mengambil manfaat secara keji.
Mengajak dan menghidupkan terus upaya perlindungan hak dasar warga adalah sebuah awal dari perubahan pencapaian keadilan. Semangat ini pulalah yang memberikan nyala harapan akan adanya masa mendatang lebih baik, agar keadilan dapat diraih bagi semua, terutama si miskin dan tertindas. Menjadikan hak dasar sebagai alat ukur nyata bagi kases keadilan dan penegakkan hukum bagi rakyat kecil yang selama ini selalu ditindas dan dibunuh terus menerus. Mungkin saja bagi pemodal, hukum dan aparat pro terhadap rakyat miskin adalah sebuah langkah yang tidak populer dan tidak mudah untuk dikerjakan karena tidak memiliki nilai ekonomi modal. Pasti akan banyak hambatan dan tantangan jika kita menyuarakan yang sebenarnya, memberi dan melindungi warga agar memiliki kembali hak dasarnya.
Sebagai manusia warga seharusnya minimal hidup layak dengan tempat tinggal layak sebagai manusia, tidak digusur-gusur atau dijadikan objek pemerasan untuk dapat hidup layak. Perlu keberanian dan orang-orang yang bersemangat menyimpang dari arus utama penindasan sekarang ini. Menyimpang dari keinginan menindas dan menggusur seperti banyak dimiliki para aparat pemerintah dan pemodal yang selalu menggunakan hakum untuk kepentingan sendiri. Diperlukan orang-orang yang berani membangun sistem hukum yang adil bagi semua warga, khususnya yang miskin agar dapat mengakses keadilan.

Rakyat korban tentunya memiliki kebijakan dan kekuatan yang selama ini terus menghidupi sebuah harapan yang tidak pernah hilang. Keberadaan mereka janganlah dianggap sepele ata diremehkan begitu saja. Hidup perjuangan mereka yang miskin dan tidak lagi punya pilihan itu justru memberi kita semangat untuk mengisi ruang-ruang harapan para korban lainnya. Walau diterpa berbagai penderitaan dan penindasan, rakyat akan tetap memiliki ruang harapan akan terjadinya sebuah perubahan. Ruang inilah yang merupakan tempat kita untuk membangun kebenaran dan keadilan. Harapan ke depan agar membuka kebungkaman dan kebisuan yang selama ini menutupi hidup para korban. Mengungkap kebenaran dan membangun keadilan bersama para korban. Semoga.

Jakarta, 28 Juni 2008
Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) adalah sebuah Forum Warga Kota Jakarta yang memiliki keprihatinan dan aktivitas advokasi pada persoalan-persoalan kota Jakarta, khususnya masalah yang dihadapi kaum miskin kota Jakarta. Saat ini FAKTA sedang membangun dan mendampingi berbagai kelompok masyarakat miskin di Jakarta dan mengembangkan kegiatan Radio Komunitas Warga yang bernama Radio Suara Warga Jakarta
Sekretariat: Jalan Pancawarga IV No:44, RT:003 RW:07, Cipinang Muara, Jakarta Timur 13420,
Telp:021-8569008

[1] Tulisan ini disampaikan pada Roundtable Discussion Peluncuran Laporan Regional Commission on Legal Empowerment of the Poor (CLEP) yang rencananya akan diadakan di Kantor Sekretariat ASEAN tanggal 3 Juli 2008.
[2] Penulis adalah Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) dan seorang Advokat Publik bagi Warga Miskin di Jakarta, tinggal di Jakarta. Email: azastigor@yahoo.com ,
Kontak:0815 9977041